batampos.co.id – Hampir 40 persen pemilih pada Pilkada Tanjungpinang 2018 diproyeksikan berasal dari kalangan pemilih pemula. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang menanggapi realita ini dengan positif. Menurutnya, persentase itu sebagian besar kesuksesan penyelenggaraan Pilkada berada di tangan generasi muda.
“Faktanya seperti itu dari jumlah daftar pemilih sementara yang sudah diplenokan,” ungkap Robby, kemarin.
Kategori pemilih muda yang dimaksudkan Robby adalah mereka yang kelahiran 1980-2001. Besarnya persentase dari kalangan ini membuat sedikit perubahan pada strategi sosialisasi. Robby menjelaskan, sepanjang bulan ini, KPU akan menggencarkan sosialisasi ke kampus-kampus. Ia yakin, dari sosialisasi ini, bisa muncul kesadaran pemilih muda terhadap keharusannya menyalurkan suara para Pilkada 27 Juni mendatang. “Jemput bola, kami tidak bisa cuma menunggu,” ujar Robby.
Kamis (22/3) kemarin, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum menjadi lokasi pertama Sosialisasi Pilkada Tanjungpinang 2018. Di sini, Robby menyampaikan urgensi penyaluran suara dan peran pemilih muda dalam menentukan kesuksesan penyelanggaraan Pilkada. “Kepada adik-adik mahasiswa yang memang punya KTP Tanjungpinang, ayo jangan apatis. Suara kalian juga ikut mempengaruhi kelangsungan kota ini ke depan,” ajaknya.
Apa yang disuarakan Robby mendapat dukungan dari pihak kampus. Ketua STAI Miftahul Ulum, Amir Husin pun sadar, kampus melalui mahasiswa-mahasiswanya punya peran aktif dalam menyukseskan pilkada. Sebab itu, Amir mengimbau kepada seluruh mahasiswa yang ada di daftar pemilih supaya mendatangi tempat pemungutan suara pada 27 Juni mendatang. “Harus memilih yang mana menurut diri sendiri baik, cara memimpinnya bagus dan yang bisa memimpin. Yang penting salurkan suaranya,” imbau Amir.(aya)
batampos.co.id – Petugas Bea Cukai (BC) Batam yang bertugas di keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam mengamankan satu koper berisi ponsel berbagai merek milik seorang calon penumpang yang hendak terbang ke Jakarta, Minggu (18/3) sore.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Bimbingan Kepatutan dan Layanan Informasi (BKLI) BC Batam, Raden Evy Suhartantyo kepada Batam Pos, Kamis (22/3) sore.
“Benar petugas kami mengamankan satu koper milik penumpang yang hendak terbang ke Jakarta berisi ponsel. Saat ini kami lagi hitung berapa jumlah pastinya ponsel tersebut, dan apa saja merek ponsel yang hendak dibawa ke Jakarta tersebut,” ujar Evy, panggilan akrabnya.
Siapa nama penumpang yang diamankan yang diduga kuat pemilik koper tersebut, Evy menegaskan pihaknya masih memeriksa dan mendalami temuan tersebut.
“Ini kami masih kembangkan, apakah ponsel tersebut hendak diperjual belikan kembali ke Jakarta atau seperti apa. Yang pasti ponsel tersebut didapatnya dari Batam,” terangnya.
Pihaknya menegaskan, temuan tersebut akan jelas unsurnya apa, berapa jumlahnya dan apa saja mereknya, setelah pemeriksaan selesai.
“Besok (hari ini) lah bisa datang langsung ke kantor, kami akan jelaskan semuanya,” terang Evy mengakhiri. (gas)
Petugas Satpol PP menggunakan alat berat melakukan pembongkaran bangunan di tepi jalan dikawasan Bengkong, Kamis (22/3). Pembongkaran tersebut nantinya akan dibuat untuk pelebaran jalan. F cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Sebanyak 87 kios liar dari Simpang Kuda Seipanas hingga Bengkong seken ditertibkan petugas Satpol PP Kota Batam, Kamis
(23/3). Pembersihan ini merupakan tindak lanjut dari wacana Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk melakukan pelebaran jalan di kawasan tersebut.
“Hari ini kita bersihkan bangunan di sisi kiri jalan. Kami tidak membongkar karena masyarakat yang berjualan disana sudah membongkar sendiri
bangunannya,” kata Kabid Trantibum Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, Kamis (23/3).
Ia mengakui, pembersihan area tersebut akan dilanjutkan pada 28 Maret nanti. Targetnya adalah sisi kanan jalan yang menghubungkan Simpang Kuda
Seipanas menuju Bengkong seken. Dalam hal ini ia mengaku sudah memberitahukan pedagang di lokasi tersebut agar membongkar bangunanya sendiri.
“Sehingga pada saat 28 Maret kita hanya membersihkan saja,” tuturnya.
Pada penertiban kali ini, Satpol PP Batam menurunkan satu alat berat dan 250 personil satpol PP. “Kita selaku pemerintah mengucapkan terima
kasih kepada pedagang disana sudah mendukung program Wali Kota Batam dalam hal perbaikan infrastruktur jalan,” jelasnya.
Selain di kawasan ini, penertiban bangunan liar akan dilanjutkan di depan DC Mall. Sedikitnya ada 35 bangunan liar yang sudah mendapat surat
peringatan dari tim terpadu. “Kios liar depan DC Mall menuju Puskesmas Lubukbaja sudah kita beri SP 2. setelah ini baru kesana,” pungkasnya. (rng)
batampos.co.id – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Batam menolak dua travel umrah dan haji untuk membuka cabang di Kota Batam. Keduanya adalah PT Solusi Balad Lumampah (SBL) dan Abu Tours. Selain tidak memiliki izin memberangkatkan haji, kedua travel umroh haji ini terbukti menggelapkan uang jamaah.
“Baru dua yang kami larang buka cabang di Batam,” kata Kepala Kemenag Batam, Erizal Abdullah di DPRD Batam, Kamis (23/3).
PT SBL sendriri diketahui tidak memberangkatkan 12.845 jemaah calon haji dan umrah. Sementara biro perjalanan Abu Tours disebut belum memberangkatkan lebih kurang 17.000 anggota jemaah umrah. “Memang beberapa waktu lalu ada permintaan buka cabang (SBL), kita tolak atas pertimbangan ini,” lanjut Erizal.
Kemarin, lanjut dia, Abu Tours juga meminta izin untuk membuka cabang baru di Batam. Bahkan, travel umroh dan haji tersebut sudah mencari ruko di kawasan Sukajadi sebagai kantornya. “Sudah kita panggil agar menyelesaikan kewajibannya. Mereka janji usahakan. Namun sampai saat ini tak ada kabar,” tuturnya.
Diakui Abdullah, ada syarat dan ketentua bagi seseorang yang ingin membuka cabang travel umroh. Salah satu yang paling wajib ialah beragama Islam. Selain itu mereka juga harus mengantongi izin sebagai agen perjalanan wisata dari kementerian pariwisata dan kementerian agama.
“Izinya harus berlaku, kemudian baru kita cek di lapangan kelengkapan administrasi, siapa pengurus, alamat dimana dan sebagainya. Sehingga ketika terjadi masalah, kita bisa lacaknya,” terang dia. Perjalanan haji dan umrah juga harus sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan Kementerian Agama.
“Jadi tak bisa asal bukak begitu saja. Walaupun punya izin travel, dia juga harus urus izin umroh dan haji. Ditamabah lagi dia harus muslim,” paparnya.
Sementara itu, Erizal menambahkan untuk daftar tunggu haji di Batam sampai 2035. Biaya haji diusulkan mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, yakni sekitar Rp 330.800. Bila 2017 lalu biaya haji di Batam Rp 32.125.650 sekarang menjadi Rp 32.456.450. “Tapi ini baru usulan dari DPR ke presiden. Tinggal nanti presiden menetapkan di peraturan presiden, apakah di atas atau di bawah angka ini. Tapi biasanya selalu di bawah angka yang diusulkan,” jelasnya.
Sedangkan daftar tunggu haji di Batam sendiri sampai tahun 2035. Itu artinya masyarakat Batam yang mendaftar haji reguler harus menunggu 17 tahun lagi. (rng)
Pemimpin Redaksi Batam Pos berdialog dengan majelis zikir Al Khitmah Kepri Saat kunjungan ke kantor Batam Pos, Kamis (22/3). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Ketua Majlis Zikir Al Khidmah Kepri, Zainuddin mengimbau masyarakat Batam meramaikan Haul Akbar Kota Batam ke 8 tahun yang akan diselenggarakan pada Minggu 25 Maret 2018, di Halaman Islamic Center, Samping Masjid Raya Batam. Haul Akbar merupakan implementasi syukur dan do’a kepada kedua orang tua, para guru, para pendahulu, para leluhur, generasi penerus, pemerintah serta lingkungan tempat kita berpijak.
Pelaksanaan Haul Akbar Batam sudah terlaksana tujuh kali. Pertama dilaksanakan di tahun 2010 yang dihadiri 1.000 jamaah. Terakhir di Lapangan Islamic Centre, Masjid Raya Batam yang dihadiri 45.000 jamaah. “Ini yang k-8 kami targetkan diikuti 60.000 jamaah. Untuk itulah kami meminta suport dan dukungannya agar kegiatan ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat,” kata Zainuddin saat berkunjung ke Batam Pos, Kamis (23/3).
Para jamaah yang hadir tersebut tidak hanya dari Kota Batam saja, namun juga berasal dari Kota Tanjungpinang, Karimun, Lingga dan Bintan. Bahkan juga dihadiri perwakilan jamaah dari Kota Makassar, Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Lamongan. Selain itu, jamaah dari luar negeri juga ikut hadir seperti dari Singapura dan Malaysia. “Yang sudah terkonformasi 300 dari Bintan dan 80 jamaah dari Singapura dan Malaysia,” katanya.
Haul Akbar atau acara tahunan majilis Zikir kirim doa yang dimulai pukul 07.00 hingga pukul 11.00 WIB.
“Intinya melalui Haul Akbar ini kita berzikir, doa dan mendoakan. Sebenarnya, kegiatan zikir seperti ini sudah kita laksanakan setiap bulan di kecamatan. Oleh sebab itu Haul Akbar ini merupakan acara puncaknya,” terang Zainuddin.
Sementara itu Pembina Majlis Zikir Al Khidmah Kepri, KH. Nabhan menambahkan, zikir bagian dari amalan Nahdatul Ulama. Yang selama ini di dalam NU kurang dipertajam. Maka lewat Haul Akbar ini mempertajam pengamalan zikir kepada Allah. Tujuannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian, mendoakan tokoh di tanah Melayu, mendoakan kedua orang tua kita, leluhur, tokoh-tokoh masyarakat, serta anak keturunan kita.
“Bahkan kegiatan ini juga bertujuan mendoakan Batam, Kepri dan Indonesia agar tetap kondusif,” ucapnya.
Kegiatan tersebut diisi dengan Kiriman Fatihah (Tawassul), Istighotsah, Pembacaan Surat Yasin, Pembacaan Manakib (riwayat hidup dan karomah) Sulthonul Aulia, Sayyidina As Syeikh Abdul Qadir Al Jaelany, RA, Talqin tahlil dan doa,, Maulidur Rasul (pembacaan sholawat) serta Doa Maulid.
“Kita berharap masyarakat hadir dalam mengikuti zikir Haul Akbar ini,” kata Nabhan.
Pimpinan Redaksi Batam Pos, Muhammad Iqbal mengatakan, prinsipnya Batam Pos mendukung Haul Akbar Batam ke 8 ini. Dukungan akan diberikan dalam bentuk publikasi kegiatan, baik sebelum dan saat acara berlangsung. “Kita juga doakan semoga apa yang direncanakan berjalan lancar,” katanya. (rng)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melakukan program pembinaan karakter dan mental aparatur bagi karyawan, di antaranya dengan mengadakan pengajian rutin mingguan bagi karyawan yang beragama Islam dan ibadah persekutuan do’a bagi karyawan kristiani.
Kegiatan pengajian rutin bagi karyawan muslim dikordinasikan oleh Badan Koordinasi Dakwah Islam Badan Pengusahaan Batam (BKDI BP Batam). Sedangkan ibadah persekutuan doa dikordinir oleh pengurus persekutuan doa.
Pengajian rutin di tahun 2018 dilaksanakan pada setiap Kamis, usai sholat dzuhur berjamaah. Sedangkan ibadah persekutuan doa pada setiap Jumat siang.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam Asep Lili Holilulloh mengemukakan, kegiatan pengajian dan ibadah persekutuan doa merupakan bagian dari kegiatan pembinaan karakter dan mental karyawan BP Batam.
“Khusus pengajian rutin ini sudah mulai dilaksanakan sejak pertengahan Februari lalu. Dan kita menghimbau agar para karyawan yang muslim dapat menghadirinya, begitupun bagi pegawai yang kristiani dapat hadir di kegiatan ibadah persekutuan doa,” ujar Asep Lili Holilulloh ditemui usai pengajian rutin, Kamis (22/3).
Pada setiap pengajian rutin ini BKDI BP Batam mengundang dai, khususnya dari Batam, yang sering mengisi beberapa tausiyah di beberapa tempat.
“Kita undang beberapa penceramah secara bergantian sesuai dengan topik yang sudah dijadwalkan. Semoga dapat dilakukan secara rutin, tidak hanya di kantor pusat saja, tetapi juga di beberapa unit kerja lain, seperti kantor pelabuhan, bandara Hang Nadim, Ditpam, dan RSOB,” ujar Asep yang juga Ketua III BKDI BP Batam Bidang Dakwah dan Pendidikan.
Asep Lili Holilulloh mengemukakan bahwa dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, pendekatannya tidak cukup hanya dengan pendekatan represif saja, baik itu dengan peraturan dan sebagainya, akan tetapi perlu juga dilakukan dengan cara persuasif.
“Salah satu caranya adalah dengan mengadakan kegiatan pengajian seperti ini. Para pegawai kita harapkan dapat mengikuti kegiatan ini,” katanya.
Dalam waktu dekat BKDI BP Batam juga akan melaksanakan kegiatan peringatan Isra’ Mikraj, serangkaian kegiatan bulan Ramadhan, serta akan membangun mushola di gedung BIFZA. (*)
Ribuan Pegawai Negeri Sipil Pemko Batam meninggalkan lapangan Engku Putri Batamcenter usai melaksanakan apel bersama. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Sejak mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pergantian pejabat eselon II, hingga kini Pemerintah Kota Batam belum melakukan mutasi maupun promosi jabatan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) M Sahir mengatakan, terkhusus pergantian pejabat melalui mekanisme lelang jabatan akan dilakukan Mei mendatang. “Kami sesuaikan, karean yang pensiun ada yang di bulan Juni dan April. Jadi Mei rencananya,” kata Sahir.
Rencana awal pergantian pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada tiga jabatan yang akan melewati mekanisme lelang yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang kosong semenjak Dendi Purnomo tersandung kasus hukum. Dua posisi lain yang akan kosong karean akan ditinggal pensiun, yakni Assisten Ekonomi Pembangunan yang kini dijabat Gintoyono Batong, juga Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) yang akan kosong karean Muslim Bidin
“Kami sedang siapkan prosesnya ya,” ucapnya.
Untuk diketahui, sejatinya ada enam posisi jabatan yang akan diganti. Namun ajabatan lain seperti Dinas Perhubungan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisataakan dicari pemimpinnya berdasarkan mekanisme job fit (evaluasi). Posisi lain adalah Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, dan Pertamanan (Disperkimtan).
Sekretarsi Daerah Batam Jefiridin mengatakan, pergantian pimpinan OPD melelaui mekanisme jobfit tidak perlu melewati assement (lelang jabatan). “Kami tunggu arahan pak wali (walki Kota Batam Muhammad Rudi), kalau beliau bilang job fit laksanakan, kami akan laksanakan,” ucap dia.
Menurutnya, kini proses pergantian pimpinan OPD di Pemko Batam menunggu masa pensiun beberapa kepala OPD yang memasuki masa pensiun. Karena menurutnya, jika tidak ada jabatan yang kosong pergantian pimpinan tidak bisa dilaksanakan. Semabri menunggu pimpinan definitif setelah ada yang pensiun, pihaknya memastikan akan menunjuk pejabat sementara.
“Saya akan lapor pak wali dulu, setelah ada arahan beliau. Tidak bakalan kosong nanti, tetap terisi,” ucap dia. (adi)
batampos.co.id – Program dana bergulir yang bermasalah pengembaliannya pada kurun waktu 2001 hingga 2011 hingga kini terus dilakukan upaya penagihan. Namun dana yang berhasil ditagih oleh Pemko Batam melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Batam terbilang sedikit.
Sebut saja, sepanjang 2017 hanya mampu tertagih Rp 25.909.200, sementara pada tahun 2018 dari Januari hingga Maret sebesar Rp 11,7 juta. Dari total tersebut dapat disimpulkan 15 bulan belakangan hanya mampu tertagih Rp 37.609.200.
“Kami akan terus lakukan penagihan ini. Memang (peminjam dulu) sudah ada meninggal, pindah dan tak mampu bayar. Kami tagih sampai ke pulau-pulau,” kata Kepala BLUD Dana Bergulir Batam, Zul Fachri, belum lama ini.
Bukan tanpa alasan, macetnya dana periode 2001-2011 tersebuttidak kembali karena dana disalurakan tanpa agunan atau jaminan dari penerima pinjaman. Kondisi ini menyulitkan penagih mengembalikan kekayaan negara.
“Tapi perideo sekarang membaik, tingkat kemacetan sekarang sudah membaik, dibawah 3 persen,” ucapnya.
Pada tahun 2018 ini, untuk sementara pengajuan dana bergulir mencapai 24 pengajuan. Sebanyak 21 pengajuan diantaranya sudah lolos verfikasi administrasi dan verifikasi lapangan (pengecekan langsung).
Bahkan, dalam satu kesempatan hal ini disebut oleh Wakil Wali Kota BAtam Amsakar Achmad mengatakan yang sempat menjabat Kepala Dinas PMP KUKM. Era Amsakar lah, kemuaidan pola penyaluran diubah menjadi BLUD dan penyertaan agunan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batam Abdul Malik mengatakan, sampai kapanpun pihaknya terus berupaya melakukan penagihan.
“Dana yang 2001 sampai 2010 seingat saya yang sebagian belum kembali,” ucapnya.
Kini, menurutnya pengelolaan dana bergulir tersu dibenahi. BLUD Batam tahun ini deikambakan jadi BLUD penuh. “Sedang dalam proses, draftnya masih di tim penilai, kalau hasilnnya sudah ada baru kami sampaikan ya,” ucapnya. (adi)
Perwakilan warga dan panitia pemilihan RW musyawarah dengan pihak kepolisian Polsek Batuaji, Kamis (22/3). Musawarah ini akibat terjadinya keributan saat pemilihan RW di Perumahan MKGR Batuaji. | Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Proses pemilihan ketua RW 07 di Perumahan MKGR, Kelurahan Kibing, Batuaji ricuh, Rabu (21/3) malam. Sebagian warga perumahan MKGR protes dengan tata cara pemilihan ketua Rw yang tidak melibatkan masyarakat. Sebab, proses pemilihannya diwakilkan oleh ketua Rt saja atau mengacu pada Perwako no 24 tahun 2017.
“Maunya kami pemilihan demokrasi,” ujar Edi Candra warga MKGR RT 1, Kamis (22/3).
Proses pemilihan Rw pun hanya disetujui oleh enam Rt dari delapan Rt yang ada. Sedangkan dua ketua Rt yakni Rt 1 dan Rt 2 tidak memberikan hak suaranya. Candra mengatakan mekanisme benar dalam pemilihan ketua RW yaitu dipilih oleh semua warga dengan perhitungan suara terbanyak.
“Pemilihan itu tidak sah,” katanya.
Selain itu, ia menyesalkan sikap buru-buru dan diskriminasi panitia pemilihan. Surat undangan juga tidak tertulis dan hanya melalui pesan Whastapp. “Panitiapun dibentuk di kantor kecamatan. Kami tak dilibatkan hanya perwakilan enam Rt saja,” katanya.
Tak hanya itu, Edi mengatakan seharusnya panitia mensosialiasikan siapa saja calon yang akan menjadi ketua RW. “Kami tetap tidak setuju,” jelasnya.
Terkait protes yang dilakukan sebagian warga, ketua Rw terpilih Sajarudin, mengatakan bahwa mekanisme pemilihan sudah sesuai dengan ketentuan. “Kami sudah buka pendaftaran, tapi tidak ada yang mendaftar,” katanya.
Dia mengatakan tidak tahu apa masalah yang diributkan oleh sebagian warganya. “Sudah dua kali pemilihan gagal, karena masalah seperti ini,” katanya.
Sajarudin sendiri mengaku tidak ada kepentingan pribadi terkait pemilihan RW itu. Ia mengajukan diri sebagai Rw karena permintaan warga. Bahkan, saat diputuskan sebagai RW 07, itu sudah meminta tanggapan dari masing-masing RT.
“Saya dipercaya menjabat lagi karena memang ada beberapa program kerja yang belum tuntas. Maka dari itu, warga meminta saya untuk maju lagi,” jelasnya.
Meski sudah dikomplen, pemilihan RW 07 tetap berlangsung dan Sajarudin terpilih sebagai ketua RW 07. Untuk menghindari konflik, pihaknya pun menyerahkan kasus tersebut ke Mapolsek Batuaji. (une)
(ki-ka): Jumaga Nadeak, Tjahjo Kumolo, Nurdin Basirun dan Isdianto
batampos.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan wakil gubernur (Wagub) Kepri terpilih, Isdianto, akan dilantik di Istana Negara pada Selasa(27/3) mendatang. Pelantikan ini diharapkan mengakhiri polemik pemilihan Wagub Kepri yang bergulir selama ini.
Kepastian pelantikan Isdianto sebagai Wagub Kepri untuk sisa masa jabatan 2016-2021 ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 44/P/2018. Keppres itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Maret 2018.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono berpesan, setelah resmi dilantik nanti hendaknya Isdianto dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun bisa bekerja sama dengan baik. Keduanya harus sama-sama menjalankan roda pemerintahan dengan harmonis.
“Jangan seperti Kalimantan Utara. Inshaa Allah tanggal 27 (Maret) dilantik. Setelah itu mulai bekerja membangun Kepri yang berjaya,” kata Sumarsono saat konferensi pers di gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/3).
Dalam kesempatan itu Sumarsono menjelaskan, selama ini proses pelantikan Isdianto terkesan lama dan berbelit. Namun ia memastikan, lamanya proses tersebut karena ada verifikasi dan kajian di Kemendagri. Bukan karena ada hambatan dari pihak manapun, temasuk dari Gubernur Kepri.
“Seolah gubernurnya menghambat, gubernurnya tidak mau ada wakil, kasihan gubernurnya. Padahal gubernurnya cuma administratif,” kata Sumarsono.
Gubernur Nurdin Basirun yang ikut dalam konferensi pers di gedung Kemendagri kemarin mengaku senang akhirnya Isdianto dilantik jadi wakilnya.
“Alhamdulillah, 27 Maret saya sudah ada wakil gubernur,” kata Nurdin.
Menurut Nurdin, kehadiran wakil gubernur ini akan dapat membantu kerja-kerja ke depannya. Apalagi, menurut Nurdin, dia memang agak kewalahan ketika menakhodai Kepri sendirian.
“Kami mohon doa dari masyarakat semua supaya kami bisa bekerja secara maksimal. Jangan ada menerjemahkan lain-lain lagi,” kata Nurdin.
Nurdin menegaskan pihaknya akan bekerja maksimal dalam waktu tiga tahun sisa masa jabatannya. Pelayanan kepada masyarakat, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur dan lainnya akan semakin dimaksimalkan.
“Katakanlah saya mengambil kebijakan, Pak Wakil bersama Sekda dan OPD mengamankan kebijakan itu,” kata Nurdin.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Mendagri dan Dirjen Otda dengan terbitnya Keppres ini. Dia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri saling mendukung dalam hal pelaksanaan pembangunan
“Kami merasa puas. Kami warga dan masyarakat Kepri menerima dengan lapang dada keberadaan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Kepri,” kata Nadeak.
Sementara Isdianto sendiri tak kalah gembira mendengar kabar rencana pelantikannya itu. Ia mengaku bersyukur karena polemik Wagub Kepri akhirnya usai. Mantan Kadispenda Kepri itu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukungnya menjadi wakil gubernur.
“Ada banyak pihak yang berjasa dalam penetapan saya sebagai wakil gubernur. Terutama doa dari semua lapisan masyarakat yang ada di Kepri,” katanya.
Ia juga berharap setelah pelantikan nantinya, semua lapisan masyarakat tetap mendukungnya. “Saya tidak mau berkomentar banyak. Intinya kalau sudah selesai pelantikan, mari kita bersama-sama membangun provinsi ini,” katanya.
Isdianto mengaku lega dengan kabar pelantikannya itu. Polemik berkepanjangan terkait keabsahannya sebagai Wagub Kepri terpilih yang bergulir selama ini diakuinya sempat membuat dirinya gusar.
“Rasa gusar pasti ada, karena kabar baiknya belum ada. Dan hari ini (kemarin, red) sudah terjawab,” ujar Isdianto. (ian/jpg)
