Jumat, 24 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12371

Disperindag Sebar Penyidik PNS

Putut A
-
0
Disperindag Sebar Penyidik PNS

batampos.co.id – Dinas Perdagangan dan Industri (Disprindag) Provinsi Kepri menyebar sejumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk menarik tiga produk makarel yang mengandung cacing parasit. Dinkes Kepri mengharapkan kerjasama masyarakat dalam persoalan ini.

“Kita sudah instruksikan, seluruh PPNS Perindag di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk turun ke lapangan,” ujar Kepala Disprindag Kepri, Burhanuddin di Tanjungpinang, Rabu (21/3).

Menurut Burhanuddin, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinkes dan BPOM terkait persoalan ini. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Boy itu menjelaskan, Disperindag Kepri sudah meminta kerjasama pihak importir produk tersebut mendukung kebijakan yang dibuat.

“Sekarang ini, tidak berbicara untung rugi atau persaingan usaha. Jika memang ada mudarat yang ditemukan, lebih baik dicegah sebelum merugikan konsumen,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepri, Tjetjep Yudiana mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan surat imbauan ke setiap toko dan swalayan di tujuh kabupaten/kota di Kepri. Meskipun demikian, kerjasama masyarakat tetap diharapkan.

“Tim penyisir untuk menarik tiga produk sarden, OI, Jack Farmer, dan Hoki sudah bekerja hari ini,” ujar Tjetjep.

Masih kata Tjetjep, jika memang ada produk yang beredar, diharapkan laporan masyarakat ke Dinkes Kepri. Sehingga bisa membuat langkah-langkah penarikan. Diakuinya, untuk menarik tiga produk tersebut memang membutuhkan waktu. Apalagi sudah tersebar di tujuh kabupaten/kota di Kepri.

“Selama proses penarikan berlangsung, belum ada keresahan masyarakat,” jelas Tjetjep.

Sementara itu, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua meminta Disperindag Provinsi Kepri dan BPOM memperketat pengawasan masuknya makanan-makanan kemasan dari luar negeri. Apalagi Kepri merupakan daerah yang banyak pintu masuk ilegal.

“Kita tidak ingin, produk yang beredar adalah hasil penyeludupan. Karena ini menyangkut nasib masyarakat sebagai konsumen,” ujar politisi Partai Hanura tersebut.(jpg)

Limbah Minyak dari Perairan International

Putut A
-
0
Limbah Minyak dari Perairan International

batampos.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Raja Miskal mengatakan, pencemaran limbah minyak hitam (sludgr oil) di sejumlah resort di Lagoi merusak lingkungan dan menganggu habitat yang berada di kawasan laut Bintan.Terlebih, pencemaran itu berlaku di kawasan pariwisata yang sudah banyak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan.

“Saya minta koordinasi harus dilakukan secara tegas, tidak sekedar membahas karena sudah berulang kali dibahas bahkan sudah ada tim di provinsi. Terus pemerintah pusat juga sudah beberapa kali turun ke sini, tapi jangan setelah itu diam. Kami butuh solusi,” kata dia menyebut pengawasan pemerintah pusat terhadap limbah lemah.

Bupati Bintan, Apri Sujadi menyebutkan, persoalan limbah minyak hitam bukan masalah baru. Persoalan tersebut sudah ia koordinasikan ke seluruh instansi vertikal dan horizontal. Tidak hanya itu, Pemkab Bintan juga telah membahas masalah ini dengan pemerintah pusat dan TNI-Polri.

“Sumber limbah berasal dari perairan internasional, karena itu kami butuh bantuan semua pihak. Terlebih kewenangan saat ini sudah di provinsi, tapi bukan berarti kami tutup mata, kami tetap melakukan sesuai kewenangan kami,” katanya.

Ia juga mengatakan, akan terus mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menangani isu limbah minyak hitam itu. “Kita terus dorong kementerian untuk membahas secara bilateral, karena pencemaran ini berasal dari perairan internasional di beberapa negara Asean,” kata dia.

Sekdakab Bintan, Adi Prihantara menambahkan, masalah tahunan ini telah dilaporkan ke Pemprov Kepri bahkan ke Pangdam ketika melakukan lawatan ke Kabupaten Bintan. “Sudah juga dilaporkan ke Presiden,” ujarnya.

Hanya, persoalannya titik dan sumber limbah belum bisa ditelusuri dengan baik. Oleh karena itu, pihak Pemkab Bintan sedang menjajaki kerja sama dengan Lembaga Penerangan dan Antariksa (Lapan) untuk pemasangan alat yang mampu mendeteksi titik dan sumber sumber limbah.

“Kita sulit bergerak karena terbatas anggaran. Sejauh ini kita cuma memantau dan memohon kepada pemerintah provinsi dan pusat supaya menyelesaikan masalah limbah di Bintan,” katanya.

Sementara itu, Kadispar Bintan Luki Zaiman Prawira mengklaim, pencemaran limbah Bintan belum berpengaruh terhadap angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di kawasan pariwisata tersebut. “Belum berpengaruh, mudah-mudahan ke depan tidak menganggu,” jawab Luki.

Meski belum memberikan pengaruh terhadap kunjungan wisatawan, ia berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepri serta pemerintah pusat mampu menangani persoalan ini dengan serius. Terlebih, kewenangan terhadap zonasi laut diantaranya limbah sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Kepri.(met)

5 Hektare Hutan di Seibeduk Terbakar

Putut A
-
0
5 Hektare Hutan di Seibeduk Terbakar
foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Kebakaran hebat terjadi Kampung Mangsang RT 04 RW 03 Kelurahan Mangsang, Seibeduk.

Diperkirakan luas wilayah yang terbakar telah mencapai 5 hektar.

Menurut warga setempat, Maryono, kebakaran terjadi sejak Rabu (21/3) sekitar pukul 10.00. wib.

“Diduga ada warga yang bakar,” kata Maryono kepada Batam Pos di lokasi kejadian.

Pantauan Batam Pos api yang membakar hutan lindung tersebut membuat warga setempat kalang kabut. Banyak warga yang tak berani meninggalkan rumah mereka.

Api juga semakin menyebar, lantaran angin yang cukup kencang.

“Mau kerja mereka tak berani,” katanya.

Petugas Pemadam kesusahan memadamkan aoi mengingat medan yang susah. (ali/une)

DBH Non Migas Bintan Rp 6 Miliar

Putut A
-
0

batampos.co.id – Dana Bagi Hasil (DBH) pajak non Migas yang disalurkan Pemprov Kepri ke Kabupaten Bintan pada 2018 hanya berkisar Rp 6 miliar lebih. Kabupaten Bintan merupakan daerah penerima DBH terendah kedua dari kabupaten/kota se-Kepri.

“Jujur kami sedih jika bicara anggaran provinsi,” kata dia saat memberi sambutan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Bintan di Hotel Bhadra Bintan, Rabu (21/3).

Padahal saat ini, lanjut Apri Pemkab Bintan fokus melakukan pembangunan di segala bidang, terlebih sektor pariwisata. APBD Bintan sekitar Rp 1 triliun lebih tak akan bisa sekaligus menyelesaikan persoalan pembangunan di Kabupaten Bintan. Karena itu diperlukan dukungan anggaran dari Pemprov Kepri.

“Mudah-mudahan ini bisa disampaikan Anggota DPRD Kepri Dapil Bintan ke Pemprov Kepri. Yang penting (anggaran,red) proporsional,” ungkapnya.

Apri juga menyinggung pelaksanaan MTQ 2019 tingkat provinsi kepri yang akan dipusatkan di Kabupaten Bintan. “Tentunya ada beban anggaran yang harus kami siapkan. Kami berharap Pemprov (membantu anggaran) jangan sikit-sikit, karena itu kami membutuhkan komitmen Pemprov Kepri,” tukasnya.(met)

27 Maret Mendatang, Presiden Lantik Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri

Putut A
-
0
27 Maret Mendatang, Presiden Lantik Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri
(ki-ka): Jumaga Nadeak, Tjahjo Kumolo, Nurdin Basirun dan Isdianto

batampos.co.id – Isdianto akan dilantik sebagai Wakil Gubernur Kepri di Istana Presiden minggu depan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Kepastian itu setelah Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Wakil Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kepri usai menghadiri pertemuan dengan Gubernur dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda).

“Hasil pertemuan dengan Mendagri, Dirjen Otda, Gubernur dan Saya sebagai Ketua DPRD, disampaikan bahwa Keppresnya sudah ditandantangani Presiden. Dengan demikian, Kepri sudah memiliki Wagub definitif,” kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kamis (22/3).

Untuk waktu pelantikan, Jumaga menjelaskan bahwa pihak Istana menjadwalkan pada tanggal 27 Maret 2018 mendatang.

“Tadi diberitahukan bahwa hari Selasa tanggal 27 (Maret) di Istana,” jelas Jumaga.

Dengan telah keluarnya Keppres ini, DPRD mengucapkan terimakasih atas responsifnya Presiden dan Kemendagri mempercepat proses pelantikan ini. Sedangkan kepada Isdianto, Jumaga meminta untuk dapat segera bersinergi sesegara mungkin.

“Kami berharap, Gubernur dan Wagub dapat segera berkoordinasi dan saling mengisi sehingga pembangunan di Kepri ini dapat meningkat,”tegas Jumaga.

Ditempat terpisah, Isdianto bersukur usaha yang sudah dilakukan semua pihak akhirnya dapat terwujud.

“Alhamdulillah, seluruh usaha yang sudah kita lakukan diridhoi Allah,” kata Isdianto.

Ia juga berjanji untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur agar akselarasi tugas dan wewenang menjalankan pemerintahan dapat cepat.

“Saya siap mengemban tugas dan membantu tugas-tugas yang diberikan Gubernur kepada saya,” tutup Isdianto. (ptt)

DPRD Kepri Minta BP batam untuk Bentuk Tim Khusus

Putut A
-
0
DPRD Kepri Minta BP batam untuk Bentuk Tim Khusus
Penambang pasir ilegal memuat pasir kedalam lori di dekat Dam Tembesi, Sagulung, Selasa (20/3). Biarpun sudah dirazia oleh Ditpam masih saja penambang liar ini beroperasi mengambil pasir. | Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – DPRD Provinsi Kepri meminta BP Batam bekerjasama dengan Distamben Kepri membentuk tim khusus mengawasi tambang pasir ilegal di Batam. Ini akan meminimalisir terjadinya penambangan pasir ilegal yang merusak lingkungan di Batam.

“Tim khusus ini penting. Ini satu-satunya cara untuk mengatasi dan meminimalisir tambang pasir ilegal ini,” kata anggota komisi I DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatov.

Ia mengatakan dalam tim ini bisa dimasukkan pihak penegak hukum lainnya. “Tapi intinya harus ada tim yang rutin patroli tiap hari. Menurut saya kalau sudah seperti ini maka tak ada penambang pasir ilegal,” katanya.

Menurut Ruslan, kalau dengan cara ini masih ada penambang, berarti patut dicurigai ada pihak-pihak yang bermain. Di sinilah kehadiran PPNS untuk melakukan penindakan.

” PPNS jangan diam saja. Dan setahu saya belum ada selama ini yang diperiksa terkait tambang pasir ilegal ini. Padahal tambang pasir ilegal sudah belasan tahun beroperasi di Batam,” katanya.

Ia berharap semua pihak untuk bisa menjaga lingkungan hidup, terutama untuk daerah sekitar dam. Apalagi Batam daerah investasi, maka ketahanan air dan listrik menjadi keharusan.

“Masa kita biarkan sumber air kita rusak. Daerah dam tembesi itu sudah rusak parah. Kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi,” katanya.

Sementara itu, Direktur pengamanan BP Batam Brigjen Suherman mengatakan, saat ini pihaknya sudah merencanakan mengumpulkan stakeholder untuk mencari solusi mengenai tambang pasir ilegal ini. Harapannya, akan ada solusi sehingga tidak ada lagi penambangan pasir ilegal terutama sekitar dam.

“Ini akan kita bahas. Dan kita akan mencari solusi mengatasi masalah ini,” katanya. (ian)

Avanza Tabrak Pengendara Motor

Putut A
-
0
Avanza Tabrak Pengendara Motor

batampos.co.id – Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Gajah Mada atau Tibanlama, Sekupang, Kamis (22/3) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kecelakaan berawal dari mobil Toyota Avanza BP 15XX MH bewarna merah maroon yang dikendarai Yanuar kehilangan kendali dan menambrak pengendara motor yang ada di depannya.

“Saya rasa ada ganjal di bagian bannya, jadi tabrakan tak terhindarkan,” kata dia saat memeriksa ban depan mobilnya.

Sementara itu korban, Suyatno menuturkan mobil tersebut sempat mogok di tikungan Southlink.

“Tadi mobil berhenti mobilnya saya lihat, tapi gak tahu mobilnya jalan lagi,” sebutnya.

Saat berada di dekat tikungan Tibanlama motor Honda Beat yang dikendarainya ditabrak oleh pengemudi mobil Avansa tersebut.

“Saya terlempar dan motor saya terseret sejauh dua meter. Mobilnya langsung banting stri ke kiri dan nabrak pohon di pinggir jalan,” bebernya.

Salah seorang anggota kepolisian yang ada di lokasi kejadian menuturkan pengendara kehilangan kendali karena ada masalah dengan ban mobilnya.

“Peleknya rusak, jadi mobilnya oleng dan menambrak pengendaran,” sebutnya. (yui)

Tambang Pasir Darat Marak karena Permintaan Tinggi

Putut A
-
0
Tambang Pasir Darat Marak karena Permintaan Tinggi
Tambang pasir tak jauh dari dam Tembesi.

batampos.co.id – Tinginya permintaan pasir tambang di Batam menjadi pemicu maraknya tambang pasir darat di sekitar dam Tembesi, Sagulung.

Penelusuran Batam Pos pada sejumlah panglong atau toko material bangunan di wilayah Batuaji dan Sagulung umumnya menampung pasir yang didatangkan dari lokasi tambang pasir darat di Batam. Itu karena pasir dari lokasi tambang illegal itu lebih dicari masyarakat karena harganya yang jauh lebih murah ketimbang pasir yang didatangkan dari luar Batam.

Informasi yang disampaikan oleh sejumlah pemilik toko material di Batuaji, selisi harga jual antara pasir tambang illegal di Batam dengan pasir legal yang didatangkan dari luar Batam mencapai angka Rp 1 juta pertruk roda enamnya.

Pasir dari luar Batam dibeli oleh pemilik panglong dengan harga Rp 1, 8 juta pertruk sementara pasir dari lokasi tambang illegal di Batam hanya Rp 8500 ribu. Harga jual eceran pun jauh berbeda. Pemilik toko material menjual pasir dari lokasi tambang illegal di Batam dengan harga Rp 1.050.000 sedangkan pasir dari luar Batam diatas Rp 2 juta pertruk.

“Karena beda kualitasnya. Pasir dari Batam tak bersih betul. Masih ada campur tanah dan lumpur. Kalau dari luar memang bagus benar-benar pasir untuk bangunan. Makanya jauh lebih mahal yang dari luar sama yang dari Batam sini,” ujar Andi, seorang pemilik toko bangunan di Batuaji, Rabu (21/3).

Karena harga jual lebih murah itulah, pasir hasil tambang illegal di Batam laku keras. Pemilik toko materialpun lebih cenderung menjual pasir hasil tambang illegal itu ketimbang pasir dari luar Batam.

“Mana yang laku itulah yang kami jual. Biasalah prinsip usaha dagang memang seperti itu,”ujar Andi.

Tingginya permintaan warga atas pasir dengan harga yang lebih bersabahat itulah yang menjadi pemicu maraknya aktifitas tambang pasir illegal di Batam. Sebagian pengusaha dan warga dalam hal ini pekerja tambang pasir berlomba-lomba memanfaatkan kesempatan itu untuk meraup keuntungan.

Wilayah Batuaji dan Sagulung aktifitas tambang pasir darat illegal itu terjadi di sekitaran dam Tembesi. Lahan perbukitan yang menjadi perbatasan lokasi dam kini sudah berubah jadi lembah dan ngarai. Aktifitas tambang pasir dengan alat bantu mesin penyedot pasir itu telah meratakan bukit-bukit yang ada di sana. Lokasi tambang jadi tak berbentuk dengan lubang dan curam yang dalam dimana-mana.

Aktifitas tambang pasir illegal itu masih berlangsung sampai, Rabu (21/3) kemarin. Penertiban dari Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (Ditpam BP) Batam beberapa waktu lalu tak berdampak apapun. Aktifitas tambang bahkan kian dan mendekati pemukiman warga. Jika itu tetap dibiarkan kerusakan tidak saja terjadi pada lingkungan dam yang menjadi cadangan sumber air warga Batam tapi juga lingkungan tempat tinggal masyarakat di Tembesi. (eja)

Ekonomi Bintan Meningkat 6,17 Persen

Putut A
-
0
Ekonomi Bintan Meningkat 6,17 Persen

batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Bintan di Hotel Bhadra Bintan, Rabu (21/3).

Hadir dalam pembukaan itu Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, Sekdakab Bintan Adi Prihantara, Kepala BPPPD Bintan Wan Rudi, Kepala OPD Pemkab Bintan, Pejabat TNI, Polri dan lima Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Kabupaten Bintan Hanafi Ekra, Tawarich, Asep Nurdin, Dewi Kumalasari Ansar, dan Syarifah Alvyzana.

Musrenbang yang mengangkat tema pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas menuju Bintan Gemilang itu, kata Apri bukan sekedar seremonial semata. Namun mampu menjawab tantangan ekonomi global dan nasional, sehingga terciptanya program pembangunan, di mana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan ke depan harus fokus dan berorientasi dalam pembangunan berkualitas dan berkuantitas,” ujarnya.

Apri juga menegaskan kepada aparatur pemerintahan harus paham dan mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, serta mampu menerjemahkan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan.

“Itu berlaku tidak hanya untuk seorang kepala dinas saja. Tapi secara keseluruhan, termasuk eselon 3 dan 4,” jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPD) Kabupaten Bintan Wan Rudi menjelaskan Musrembang selama 2 hari, 21 hingga 22 Maret. Selama dua hari, akan dilaksanakan proses penyusunan perencanaan daerah berdasarkan rencana kerja setiap OPD Kabupaten Bintan pada tahun 2019.

“Kita harapkan ada masukan untuk penyempurnaan yang mengacu pada RPJMD,” harapnya. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri membidangi kesejahteraan masyarakat, Hanafi Ekra merasa senang mendengar tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan meningkat menjadi 6,17 persen.

“Itu kabar gembira yang luar biasa. Karena pertumbuhan ekonomi Bintan sudah melebihi pertumbuhan nasional,” ungkapnya.

Hanafi juga berharap, ada konektivitas antara destinasi di Lagoi dengan destinasi di luar Lagoi, sehingga bisa berkembang. “Misalnya di Penaga. Kan indah kalau menjual pesona alamnya untuk mendukung sektor pariwisata,” ujarnya.

Bagian Perencanaan Ahli Madya Pemprov Kepri, Edi Rofiano menyampaikan tiga hal dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bintan. Yakni program yang disajikan harus berdasarkan data yang akurat sehingga memberi dampak positif terhadap masyarakat.

“Kedua harus ada DED sehingga memudahkan pembangunan dan ketiga harus jelas status lahannya misalkan lahan sudah bersertifikat,” tukasnya.

Diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan berdasarkan data BPS Bintan dan BPPPD Kabupaten Bintan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen,sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 6,17 persen.(met) 

DPRD Kota Batam Desak Direksi BUMD Batam Diganti

Putut A
-
0
DPRD Kota Batam Desak Direksi BUMD Batam Diganti

 

batampos.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Nuryanto meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyegerakan pergantian pimpinan dan direksi PT Pembangunan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam.

“Kami rekomendasikan ini,” kata dia pada acara Musrenbang Kota Batam di Hotel Vista, Rabu (21/3).

Menurut pria yang akrab disapa Cak Nur ini, rekomendasi tersebut bukan tanpa alasan karena merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 1 tahun 2002 tentang BUMD Batam, tepatnya pada pasal 12 Perda tersebut disebutkan masa jabatan direksi perseroan paling lama 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali dalams atu kali jabatan yang sama atau diberhentikan sebelum habis jabatan.

“Ini sudah 10 tahun lebih mau 15 tahun, padahal ada aturannya,” ucapnya.

Karena sudah diatur dalam Perda, ia menegaskan keharusan pergantian direksi BUMD Batam harus dijalankan. apalagi, kata dia, peran BUMD Batam tidak produktif dan tidak maksimal sesuai harapan.

“Seolah-olah ini maunya saya, loh perdanya ada. Bukan masalah tidak suka pada orang, ada turannya. Ini (pergantian) tergantung pak wali (wali Kota Batam Muhamamd Rudi) lah kapan gantinya,” paparnya.

Ia mengatakan, untuk dimaklumi filosofi pendiran BUMD Batam pada awalnya, selain sebagai kebutuhan daerah juga dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Tetapi kini, harapan tersebut masih jauh dari harapan.

“Maka dari itu kami minta ke depan BUMD Batam dioptimalkan kinerjanya dan dimulai dengan pergantian direksinya.,” harap dia.

Nuryanto

Satu sisi, menurut Cak Nur, DPRD Batam mendukung sepnuhnya upaya Pemko Batam mengendalikan harga bahan pokok, mengingat BAtam bukan daerah penghasil. keberhasilan penekanan harga dinilai akan mampu meningkatkan kesehjahteraan masyarakat dan menekan inflasi. Namun yang terjadi masyakar kerap mengeluhkan harga bahan pokok yang tinggi dan ketersedannya terbatas.

“Nah ini, Kalau BUMD nya sehat dan bisa ambil peran, ini mestinya bisa perannya terkait kebutuhan pokok. Ini sekarang hanya dapat fee dari gas,”

Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku telah lama mencari sosok pengganti pimpinan BUMD Batam. Namun tawaran Rudi tidak tersambut.

“Tak ada yang mau, padahal udah saya tawar. Kalau ada yang mau saya kasih (jabatan di BUMD),” ucap Rudi.

Sementara itu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pembangunan Batam, BUMD batam hingga kini belum digelar. Namun sebelum, RUPS digelar Pemerintah Kota (Pemko) Batam meminta perlu ada audit keuangan BUMD Batam.

“Pak wali (Wali Kota Batam Muhammad Rudi) meminta audit dulu oleh akuntan publik dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin.

Ia mengatakan, periode komisaris dan direktur BUMD Batam kini akan berakhir Mei mendatang. Maka dari itu, RUPS merupakan keharusan untuk dilakukan. “Makanya kami tunggu hasil audit dulu, baru RUPS,” ucapnya.

Seiring hal ini, ia mengatakan evaluasi akan dilakukan setelah RUPS. Menurutya audit juga diperlukan untuk bahan laporan keuangan BUMD Batam.

Sementara itu, Direktur BUMD Batam Hari Basuki mengaku kini telah menjabat sudah 15 tahun. Namun menurutnya, Perda nomor 1 thn 2002 adalah perda tentang pembentukan BUMD Batam dengan nama PT Pemabngunan Kota Batam yang dalam prakteknya berbentuk perseroan terbatas harus tunduk pada Undang-undang PT nomor 1 tahun 1995 jo Undang-undang nomor 40 tahun 2007. Dalam aturan tersebut diatur, kekuasaan tertinggi adalah RUPS pemegang saham.

“Intinya tergantung RUPS pemegang saham kapanpun boleh. Sekarang ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2017 juga diperbolehkan jabatan 3 periode dan kalau usaha khusus boleh diangkat kembali sesuai RUPS,” ucapnya. (adi)

1...12,37012,37112,372...14,202Halaman 12,371 dari 14,202

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000