Ribuan Pegawai Negeri Sipil Pemko Batam meninggalkan lapangan Engku Putri Batamcenter usai melaksanakan apel bersama. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Pada era milenial ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, seorang PNS setidaknya harus memiliki 10 kompetensi soft skill (nonteknis). Bima mengatakan, perubahan lingkungan saat ini disebabkan salah satunya oleh revolusi teknologi 4.0 (sistem teknologi digital).
Revolusi teknologi 4.0 tersebut dapat berpengaruh terhadap pekerjaan, pekerja, dan tempat kerja.
“Pada pekerja, terjadi perubahan sistem atau pola interaksi kerja antara pekerja dan pemberi kerja,” kata Bima di Jakarta baru-baru ini.
Menurut Bima, kompetensi PNS yang dibutuhkan saat ini bukan hanya piawai dalam hal teknis. Namun yang juga memiliki keterampilan nonteknis.
Dia lantas menjabarkan kompetensi soft skill yang dibutuhkan PNS masa kini agar dapat menghadapi tantangan perubahan.
Keterampilan tersebut meliputi
kemampuan memecahkan masalah kompleks,
berpikir kritis,
kreatif,
manejemen manusia,
kemampuan berkoordinasi,
memiliki kecerdasan emosional.
keterampilan dalam hal memberikan penilaian dan membuat keputusan,
berorientasi pelayanan,
memiliki kemampuan negosiasi,
fleksibilitas kognitif.
Selain itu, kata Bima, untuk menjembatani gap (jarak) antargenerasi yang kerap muncul dalam dinamika organisasi, perlu kebesaran jiwa generasi old untuk memahami generasi zaman now.
“Untuk menyatukan dua generasi itu, akan lebih mudah jika generasi yang tua memahami yang muda daripada sebaliknya,” pungkasnya.
Harry Z. Soeratin (dua dari kanan) didampingi Kepala BBPPKS Regional I Sumatera GRM. Soerjo Darsono, Koordinator Tenaga Ahli Menteri Sosial RI Ismail Cawidu, dan Kadinsos Pemprov Kepri Doli Boniara menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pembukaan rakorbang yang digelar BBPPKS Regional I Sumatera di Harmoni One Hotel dan Convention Centre Batam, Selasa (10/4/2018) malam. (istimewa)
batampos.co.id – Kementerian Sosial (Kemensos) mengkaji pemberdayaan ekonomi masyarakat, lewat stimulus kredit usaha rakyat (KUR) ultramikro dengan plafon Rp2,5 juta. KUR ultramikro ini diharapkan mampu menstimulasi masyarakat berwiraswasta (entrepreneur).
“Pemerintah mempunyai lembaga keuangan seperti Pegadaian misalnya, bisa menyalurkan KUR ultramikro ini ke masyarakat,” ujar Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (Badiklitpensos) Kementerian Sosial, Harry Z. Soeratin membuka rapat koordinasi pengembangan (rakorbang) sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (kesos) regional I Sumatera di Harmoni One Hotel dan Convention Centre Batam, Selasa (10/4) malam.
Rakorbang tersebut berlangsung sampai Jumat (13/4), diikuti kepala dinas dari delapan provinsi dan 132 kabupaten/ kota yang berada di wilayah Regional I Sumatera. Penyelenggara kegiatan adalah Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I Sumatera yang berkedudukan di Padang.
Dalam sambutannya, Harry menekankan bahwa kegiatan rakorbang ini bermakna strategis dan fundamental. Hasil rakorbang, akan menjadi langkah awal sekaligus titik pijak yang berpengaruh signifikan untuk mengupayakan terwujudnya koordinasi maupun sinkronisasi kebijakan dan program terkait dengan pengembangan SDM dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial, yang diharapkan akan berkontribusi signifikan dalam mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan sosial yang profesional, inovatif, dan kompetitif.
Pada bagian akhir sambutannya, Harry mengharapkan rakorbang dapat menghasilkan butir-butir kesepakatan untuk peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan akselerasi pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial.
Rakorbang ini dilaksanakan dua sesi utama, yaitu sesi pemaparan panel oleh para narasumber. Di antaranya Kepala Badiklitpensos, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Kepala Biro Perencanaan, dan para Sekretaris Dirjen di lingkungan Kemensos RI. Sesi berikutnya focus group discussion (FGD) membahas pendidikan tinggi profesi dan vokasi pekerjaan sosial; penelitian dan pengembangan kesos.
Turut dibahas juga pendidikan dan pelatihan kesos; pengembangan profesi pekerja sosial dan penyelenggara sosial, serta sertifikasi pekerja sosial dan akreditasi LKS dan penyuluhan sosial.
Kadinsos Pemprov Kepri, Doli Boniara berterima kasih pada BBPPKS menjadikan Batam sebagai tempat penyelenggaraan acara. “Pariwisata Kepri nomor tiga di Indonesia. Di Batam aneka wisata bisa ditemui seperti wisata religius, belanja, spa, bahari, dan lainnya,” ujar Doli.
Doli berharap, rakorbang ini bisa merumuskan sinkronisasi program pusat dan daerah dalam mengentaskan persoalan sosial kemasyarakatan. (ash)
Bupati Bandung Barat Abu Bakar membantah dirinya ditangkap KPK. (Siti Fatonah/JawaPos.com)
batampos.co.id – KPK menetapkan Bupati Bandung Barat AB sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti sebesar Rp 435 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (10/4) kemarin.
“Dalam tangkap tangan yang digelar, KPK mengumpulkan barang bukti sebesar Rp 435 juta,” ungkap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Ruang Konpers Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/4).
Awalnya, tim KPK menerima informasi terkait adanya penyerahan dana dari Kepala Sub Bagian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Ilham ke Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, Caca.
“Pada pukul 12.00 WIB tim langsung mengamankan CA (Caca) di Gedung B, Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Bersama CA (Caca), diamankan uang Rp 35 juta. Uang ini diduga terkait dengan kepentingan Bupati Bandung Barat,” tukasnya.
Selanjutnya, pada pukul 12.40 WIB tim menuju ke Gedung A Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengamankan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, Weti Lembanawati.
Usai mengamankan, Tim menuju rumah Caca pada pukul 14.30 WIB untuk mengamankan barang bukti sebesar Rp 400 juta.
Lalu, pada pukul 13.00 WIB secara paralel, tim bergerak ke Hotel Garden Permata di Daerah Sukajadi untuk mengamankan Kepala Badan Perencanaan Pembangun Daerah Kabupaten Bandung Barat, Adiyoto dan Staf Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Yusef.
“Enam orang yang sudah diamankan tiba di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedatangan enam orang ini berlangsung dalam tiga tahap, yakni pukul 18.00 WIB, 19.00 WIB, dan 22.00 WIB,” ujar Saut.
Dalam hari yang sama, KPK tiba di rumah Bupati Bandung Barat, Abu Bakar. KPK berencana mengamankan Abu Bakar. Namun, Abu Bakar memohon untuk tidak diamankan lantaran akan menjalani kemoterapi.
“Pukul 17.00 WIB di hari yang sama, tim tiba di rumah Bupati Bandung Barat, ABB, untuk mengamankan ybs. Namun, ybs memohon untuk tidak diamankan karena harus melakukan kemoterapi dan dalam kondisi yang tidak fit,” bebernya.
“Atas dasar kemanusiaan, tim melakukan pemeriksaan di rumah bupati dan melakukan koordinasi lanjutan dengan dokter bupati. Untuk kepentingan penyelidikan, tim meminta yang membuat surat pernyataan untuk datang ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi setelah kemoterapi di Bandung,” ungkapnya.
Namun, Abu Bakar justru membuat pernyataan pers malam harinya dan menyebut KPK hanya mengklarifikasi isu tertentu dan dia menyanggahnya.
Keesokkan harinya, Abu Bakar melakukan kemoterapi, dan usai melakukan hal tersebut, dia menepati janji sesuai dengan surat perjanjian dengan tim penyidik KPK. Saat ini, dirinya dalam perjalanan untuk menyerahkan diri ke KPK. Rencananya, Abu Bakar akan tiba di KPK hari ini sekitar pukul 23.00 WIB.
“Malam ini, ABB (Abu Bakar) datang atas kemauan sendiri setelah menerima surat keterangan dari dokter yang menyatakan dia dalam kondisi sehat untuk melakukan perjalanan ke luar kota. Petugas KPK di Bandung hanya memastikan ABB (Abu Bakar) memenuhi janji sesuai surat pernyataan yang ditandatangani malam sebelumnya,” tutupnya.
batampos.co.id – Harga beras di pasaran masih tinggi. Hingga awal tahun 2018, harga beras rata-rata masih dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp 13.500 hingga Rp 13.900 per kilogram.
“Harga ecerannya memang segitu. Kalau beli per karung isi 25 kilo lebih murah, harga Rp 333 ribu saja kalau dihitung kilo jatuhnya sekitar Rp 13. 320, ” ujar Sudirman, penjual sembako di Pasar Fanindo, Rabu (11/4).
Namun demikian, warga lebih banyak membeli beras eceran, karena terasa lebih murah.
“Paling tinggi warga beli 10 kilo, harganya sekitar Rp 130 ribu,” katanya.
Dia mengatakan sebelumnya harga beras sempat turun dikarenakan pasokan beras lancar, namun belakangan ini harga bahan pokok itu kembali naik, meskipun tidak tinggi seperti sebelumnya.
“Paling tinggi itu Rp 13.900. Kalau awal tahun kemarin ada yang sampai Rp 14.500 per kilo, sementara yang paling murah masih Rp 8 ribu kualitasnya rendah,” katanya.
Sementara mahalnya harga tersebut masih dikeluhkan sejumlah masyarakat di Batuaji. Terutama masyarakat yang ekonomi ke bawah. Menurut mereka, harga beras sekarang masih terasa mahal dan mereka cukup keberatan untuk membelinya.
“Kalau harga Rp 13 ribu itu masih mahal,” kata Jumrinah, warga Kaveling Saguba.
Untuk tetap bisa mengosumsi beras, ia terpaksa membeli beras murah seharga Rp 8 ribu per kg dan kemudian dicampur dengan beras kualitas premium. “Kalau beras murah gak bagus, terpaksa saya gabung biar bagus,” katanya.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Aminah warga lain. Ia terpaksa membeli dua jenis beras. “Saya beli beras murah tiga kilo dan saya campur dengan beras premium dua kilo,” jelasnya.
Ia pun berharap pemerintah bisa mengawasi pergerakan harga beras yang sering naik turun. Selain itu ia meminta pemerintah untuk menggelar pasar murah untuk membantu mereka yang kurang mampu. (une)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun, MenPAN RB Asman Abnur, Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan pertemuan membahas pembangunan di Kepri, Rabu (11/4). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun meninjau Program Padat Karya Tunai 2018 di Daerah Pantai Panau, Pelabuhan Kabil, Nongsa, Batam, Rabu (11/4). Peninjauan dilakukan bersama Menteri PAN-RB Asman Abnur, Menteri BUMN Rini Soemarno, Jaksa Agung HM Prasetyo, Wali Kota Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, dan Kajati Kepri Asri Agung Putra beserta rombongan.
Nurdin mengatakan, pemerintah terus berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ini tertuang dalam program-program pembangunan yang memenuhi kebutuhan pokok di daerah. “Program akan terus berjalan agar pembangunan dapat merata dirasakan masyarakat,” ujar Nurdin.
Yusri, masyarakat setempat mengadu kepada gubernur tentang berbagai kendala yang selama ini dirasakan masyarakat. Salah satunya soal banjir rob (air laut pasang) maupun banjir saat hujan deras.
Nurdin langsung merespons dengan mengatakan pemerintah akan membuat porgram padat karya, yakni membangun drainase untuk mengatasi banjir. Yusri juga mengeluhkan banyaknya bangunan sekolah yang sudah tidak layak pakai sehingga menyebabkan proses pendidikan terhambat. “Kita akan bantu untuk pembangunan gedung sekolah itu,” lanjut Nurdin.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa program padat karya merupakan bentuk partisipasi pemerintah untuk pemerataan pembangunan.
“Kita terus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan,” ujar Rini.
Program itu sendiri merupakan program pemerintah pusat untuk daerah yang diselenggarakan dari 11-13 April 2018. Beberapa program yang dijalankan yakni pembangunan drainase sepanjang 300 meter yang melibatkan 300 pekerja dan empat unit MCK.
Program ini menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1 miliar yang melibatkan empat BUMN, yakni Pelindo 1, BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), PT Sucofindo, dan Persero Batam.
Kesempatan tersebut diserahkan bingkisan berupa perlengkapan sekolah kepada 50 siswa SD 07 Desa Panau.
Sebelum ke Kampung Panau rombongan meresmikan MV Dharma Lautan Intan, milik Djakarta Lloyd di Pelabuhan Makobar Batuampar. Kehadiran kapal curah ini untuk mendukung Djakarta Llyod mengangkut batu bara untuk PT PLN (Persero). (bni)
batampos.co.id – Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur memastikan peresmian Mal Pelayanan Publik Batam asih sesuai dengan rencana awal yakni akan di resmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
“Ini kan kami targetkan (diresmikan) Presiden ya. Tapi kan agenda presiden sangat padat, kita sesuaikan saja nanti,” kata dia.
Ditanya apakah jadi April ini? Asman menyampaikan akan melihat terlebih dahulu apakah ada agenda presiden ke Batam bulan April ini. “Kalau ada kami masukan (sesuaikan),” imbuhnya.
Sementara itu, soal perizinan yang terintegrasi dalam satu tempat ada 19 kota yang kini antre ingin mendirikan MPP seperti di Batam. Ia mengataka, ini tentu kabar bagus dan diharpakna dapat mendongkrak Ease of Doing Business Indonesia (EODB) Indonesia dari peringkat 71 menjadi peringkat 40.
“Pak presiden ingin kita dibawah 40, Menko Perekonomian target 40. Ini yang terus kita kejar,” ucap dia.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku MPP Batam merupakan MPP yang terbagus. Sebelumnya ia pernah mengunjungi MPP Banyuwangi, Jawa Timur.
“Saya lihat di Banyuwangi bagus, di sini (Batam) lebih bagus lagi. Saya senang ketika diajak Menpan (Asman) ke sini, dengan sistem yang bgini dan kita di dukung Jaksa Agung (HM Prasetyo) saya rasa investor akan meningkat trustnya ke Batam,” ucap Rini.
Ia juga mengaku senang, layanan terintegrasi dapat meningkatkan kekompakan instansi di daerah. Apalagi Batam yang hadir dengan kekhasannya yakni ada BP Batam dan Pemko Batam.
“Semua (instansi) jadi menyatu, persoalan investasi dapat terselesaikan kalau begini,” pungkasnya. (adi)
Tausiah disampaikan Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Masjid Babussalam, Bengkong Indah II, Batam, Rabu (11/4). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengajak masyarakat lebih mendekatkan diri kepada Allah. Segala kebimbangan akan sirna jika jiwa ini terus dibangun dan didekatkan kepada Allah.
Dikatakan Nurdin, dalam lagu Indonesia Raya ada syair bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Semua itu bisa dibangun dari diri sendiri sejak subuh. ”Memulai aktivitas sejak fajar dengan berjamaah di masjid,” kata Nurdin saat safari subuh di Masjid Babussalam, Bengkong Indah II, Batam, Rabu (11/4).
Menurut Nurdin, budaya baik ini harus ditebar. Majelis-majelis ilmu harus terus diselenggarakan. Harus saling nasihat menasihati dalam kebaikan.
Nurdin mengilustrasikan mulai menebarnya sikap marah pada sebagian masyarakat. Kemarahan itu kemudian menimbulkan kebimbangan dan kerisauan pada diri sendiri.
Yang lebih berbahaya, katanya, dari sikap marah-marah yang tidak jelas itu timbul penyakit iri dengki dan membuka aib.
“Pangkat jabatan tak naik marah, seakan ada yang terganggu pada jiwa ini,” kata Nurdin.
Menurut Nurdin, sikap marah berbahaya ketika hendak membuat aturan atau kebijakan. Hal ini membuat masalah jadi semakin kusut dan tidak selesai. “Kalau ada dendam, nantinya semua dibuat dengan cara benci. Hal ini menyebabkan masalah kian kusut keberkahan makin jauh,” kata Nurdin.
Dinamika marah-marah ini, kata Nurdin, harus diubah. Memulai dari diri sendiri. Begitu dengar azan segera menghadap Allah. Setelah itu dilanjutkan dengan aktivitas masing-masing.
Memuliakan Alquran, memakmurkan masjid dan memperkuat silaturahmi, kata Nurdin, akan membuat negeri ini semakin tentram. Wujudkan bahwa kehadiran Islam memang memberikan rahmat untuk alam.
Menurut Nurdin, hal itu akan menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Keadaan jiwa dan raga penuh ketenangan. “Berilah orang lain kebahagiaan. Jadi ketika orang melihat Islam, mereka bisa menumpang kedamaian dan menumpang ketentraman,” kata Nurdin.(bni)
batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah, dengan harapan persoalan sampah di wilayah tersebut bisa segera teratasi.
Anggota Pansus Ranperda Pengolahan Sampah, Ayub mengatakan, persoalan sampah tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberadaannya mengganggu kesehatan dan keindahan kota.
”Sampah merupakan permasalahan nasional, maka pemerintah pusat konsen mengatasi masalah ini dengan membentuk Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Persampahan,” ungkap Ayub, kemarin.
Pemkab Anambas hingga saat ini belum bisa mengatasi permasalahan sampah.Padahal sesuai UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah daerah wajib dan harus menjalankan pelayanan publik serta mengatasi permasalahan sampah.
Pemerintah, lanjutnya, harus memperhatikan kualitas hidup, kesehatan, dan kenyamanan masyarakatnya. ”Apalagi ini (persoalan sampah, red) akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat serta perkembangan pariwisata,” jelasnya.
Ketua DPRD Anambas Imran menegaskan, pemda dalam hal ini eksekutif dan legislatif harus membentuk produk hukum sebagai landasan pelaksanaan dan penerapan lingkungan hidup sehat.
”Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD namun butuh dukungan semua pihak demi menerapkan hidup sehat dan menjaga lingkungan yang bersih,” ucapnya. (sya)
batampos.co.id – Menteri BUMN Rini sumarno mengatakan bahwa keterlibatan Pelindo dalam pembangunan pelabuhan kontainer Tanjungsauh dan jembatan Batam-Bintan sudah dibahas di tingkat kementerian. Bahkan sudah dibahas di level deputi.
“Tahap itu masih dalam tahap pembicaraan. Sudah di level deputy sekarang,” katanya usai meninjau Mal Pelayanan Publik, Kamis (11/4).
Sementara itu pimpinan Panbil Group Johanes Kennedy mengatakan bahwa pembangunanTanjungsauh ini diharapkan bisa dilakukan secepat mungkin. Apalagi sudah dilakukan MoU beberapa waktu lalu. Ia mengatakan untuk tahap awalnya nanti akan dilakukan pembangunan jembatan Batam-Tanjungsauh. Dan diprediksi biaya untuk pembangunan phase pertama ini mencapai Rp 13 Triliun.
“Kita berharap pembangunannya bisa dilakukan secepat mungkin,’ katanya.
Perusahaan yang kemungkinan besar terlibat dalam pembangunan mega proyek tersebut selain Panbil juga ada Pelindo dan CCC Company, Tiongkok.
Dalam MoU beberapa waktu lalu, perwakilan dari Pelindo, Sandi Wijaya juga berharap agar pembangunan Tanjungsauh ini bisa segera dilakukan. Pelindo akan menggunakan potensi yang ada agar pelabuhan internasional tersebut bisa segera terealisasi.
“Kami punya banyak pelabuhan di Sumatera. Ada si Sumatera Utara, ada di Aceh.Ini semua akan kita koneksikan untuk mendukung Tanjungsauh,” katanya.
Sementara itu, kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menyambut baik pembangunan Tanjungsauh. Apalagi proyek ini sejak beberapa tahun lalu sudah digembor-gemborkan tapi tak ada realisasi. Ini juga dibangun untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Batam. “Ini untuk menangkap pasar selat malaka,” katanya.
Menurutnya pembangunan di Batam harus terintegrasi untuk menumbuhkan perekonomian. Jembatan Batam-Bintan yang menghubungkan kedua daerah dinilai akan signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam dan Bintan. (ian)
Seorang pedagang memotong ayam dagangannya di Pasar Tanjunguban, Rabu (11/4). f. Slamet Nofasusanto/batampos.co.id
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Bintan terus memantau pergerakan harga telur, daging sapi dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional dan distributor. Hal itu dilakukan mengingat permintaan tiga komoditi tadi akan meningkat menjelang bulan Ramadan.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DUPP) Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan, hingga saat ini pasokan ketiga komoditi tersebut stabil. ”Namun, harga daging beku impor sedikit mengalami kenaikan,” katanya.
Selain ketiga komoditi tersebut, pihaknya juga memantau harga dan pasokan beras, gula dan minyak goreng. Harga ketiga komoditi tersebut diatur Harga Eceran Tertinggi (HET) .
”Pemantauan dan pengawasan kami lakukan, supaya pasokan sejumlah kebutuhan pokok cukup dan harganya stabil,” ungkapnya.(met)
