Kamis, 30 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12401

Perkuat Sektor Kemaritiman

Putut A
-
0
Perkuat Sektor Kemaritiman
Gubernur Kepri Nurdin Basirun memberikan sambutan saat menerima kunjungan Perwira Siswa (Pasis) Sekkau Angkatan 103 di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (21/3). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan bahwa Kepri dengan 96 persen wilayah lautan dan 2.408 pulaunya menyediakan potensi yang besar. Potensi tersebut bisa jadi positif maupun negatif. Untuk itu kekuatan pertanahanan dari berbagai sisi harus terus ditingkatkan untuk menjaga salah satu visi nawa cinta yakni menjadi poros maritim.

“Di sini peran TNI sangat penting, menjaga eksistensi poros maritim terus diperkokoh, salah satunya di sektor pertahanan,” kata Nurdin saat menerima kunjungan Perwira Siswa (Pasis) Sekkau Angkatan 103 dalam rangka kuliah kerja di Provinsi Kepri bertempat di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (21/3).

Nurdin menambahkan, potensi yang menimbulkan sisi positif didapat dengan mengelola kekayaan alam. Apalagi potensi itu mampu meningkatkan potensi lokal untuk kesejahteraan rakyat. Namun sisi negatifnya yakni potensi rawan konflik, penyeludupan-penyeludupan serta tindak kejahatan perlu diredam dan dituntaskan.

Tanjungpinang sendiri kata Nurdin merupakan tempat yang tepat dijadikan objek untuk kuliah kerja rombongan. Sebagai Ibukota Provinsi kata Nurdin, daerah ini kaya akan kebudayaan dan sangat perlu untuk disinggahi.

“Jika sempat, silahkan kunjungi pulau Penyengat. Di sana kaya dengan wisata kebudayaan Kepri,” ajak Nurdin.

Sebanyak 47 orang rombongan Pasis datang ke Kepri dalam rangka kuliah kerja, dengan mengambil tema “Pembangunan Kekuatan Udara Guna Mendukung Kebijakan Poros Maritim Dunia”.

Komandan Sekolah Komando Angkatan Udara Kolonel Pnb. Esron BS Sinaga mengatakan bahwa kuliah kerja dilakukan sebagai bentuk aplikasi dalam pengamanan wilayah udara RI dan Kepri berada di wilayah strategis berbatasan dengan Negara tetangga, maka potrensi ancaman dan kerawanan baik datangnya dari militer maupun non militer.

“Kepri merupakan tempat yang tepat untuk tempat belajar dan mengaplikasikan tugas dan tanggung jawab kami menjaga wilayah udara NKRI,” kata Esron.

Sementara itu, Kepala Barenlitbang Naharuddin dalam paparannya menjelaskan secara ringkas profil dari Kepulauan Riau.

“Mencapai Visi Misi pembangunan salah satunya terfokus pada unggul dibidang maritim maka pembangunan kekuatan di udara juga merupakan elemen penting,” kata Nahar.

Hadir pada kesempatan tersebut Wadan Kodiklat AU Marsekal Pertama TNI I Nyoman Trisantosa, Danlanud Raja Haji Fisabilillah Kolonel Pnb. M. Dadan Gunawan, Kasatpol PP Subandi,Kadis Pemberdayaan Perempuan Misni, berserta tamu undangan lainnya. (bni)

Pemegang Zona Listrik 1 dan 2 Didesak Siapkan Infrastruktur

Putut A
-
0
 Anwar Abu Bakar. F. Dokumentasi batampos.co.id

batampos.co.id – Komisi I DPRD Karimun mendesak PT Soma Daya Utama dan PT Karimun Power Plant sebagai pengelola listrik zona 1 dan 2 untuk menyiapkan jaringan listrik.

Ketua Komisi I DPRD Karimun, Anwar Abu Bakar mengatakan pemberlakuan zonasi kelistrikan di wilayah Pulau Karimun besar, sejatinya sudah tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2012 tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 2011-2031.

“Hingga kini Perda RTRW tetap berlaku. Artinya Sudah jelas wilayah Kecamatan Meral, dan Tebing sebagai pembangkit listrik. Berarti zona kelistrikan yang dimiliki oleh PT Soma Daya Utama, dan PT Karimun Power Plan harus sudah mempersiapkan infstrastrukturnya mulai sekarang,” jelas tegas Ketua Komisi I DPRD Karimun, Anwar Abu Bakar, Rabu (21/3) kemarin.

Dia beralasan, desakan tersebut dikarenakan, kedua wilayah tersebut sudah di petakan sebagai daerah kawasan pelabuhan bebas (FTZ) dan kawasan pariwisata yang sangat membutuhkan listrik sebagai kebutuhan dasar untuk mengerakkan sektor ekonomi. Namun yang terjadi pemberlakuan zonasi kelistrikan menjadi masalah baru. Yang berarti tidak mengacu pada Perda RT RW.

Kedua perusahaan swasta yang memiliki izin tersebut tidak siap untuk membangun kelistrikan yang hingga saat ini baru wacana. Bahkan, salah satu perusahaan hingga saat ini tidak ada aktivitas pembangunan rumah mesin (power house).

“Saya juga mempertanyakan, apakah kedua perusahaan tersebut sudah ada perhitungan. Dan sosialisasipun, sangat minim kepada publik kehadiran mereka,” tanyanya.

Sebab kata Anwar lagi, wilayah tersebut sangat strategis untuk melakukan pengembangan investasi baik itu bidang jasa kemaritiman maupun pariwisata. Apalagi, saat ini dunia investasi sangat reduh di Karimun baik itu galangan kapal maupun pariwisata. Jangan sampai, pemberlakuan zonasi kelistrikan ini menjadi penghambat pergerakkan ekonomi secara global.

“Nah, yang terpukul sekarang ini masyarakat. Seperti pengembang perumahan, pertokoan, pemukiman warga yang baru siap membangun terkendala tidak bisa terpasang listrik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ari Dikmawan, Asisten Manager Bidang Jaringan Area Tanjungpinang mengatakan, PLN hanya mempunyai wilayah di zona 3 yang berorentasi pelayanan kepada pelanggan masyarakat. Namun, untuk di zona 1 dan zona 2 beroentasi komersil. Di mana, saat ini PLN Ranting Tanjungbalai Karimun sudah surplus daya 12 Megawatt dengan total daya mencapai 37 Megawatt termasuk PLTU Tanjungsebatak. Dan pada tahun 2019 mendatang, ada penambahan daya listrk lagi 10 Megawatt yang akan beroperasi pada tahun 2020 nanti.

“Pelanggan di PLN zona 1 ada 1800 pelanggan, kemudian zona 2 ada 14.700 pelanggan dengan total keseluruhannya mencapai 40 ribu pelanggan. Nah, Bupati Karimun memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan selama dua pekan kedepan terhadap lama di zona 1 dan 2,” ujarnya.

Tiga zonasi kelistrikan di Pulau Karimun besar meliputi wilayah Karimun, Meral, Tebing, dan Meral Barat. PT Soma Daya Utama meliputi zona 1, PT Karimun Power Plan di zona 2, dan PT PLN Persero di zona 3. (tri)

Gudang Rumah Duka Nyaris Habis Terbakar

Putut A
-
0
Gudang Rumah Duka Nyaris Habis Terbakar

batampos.co.id – Sebuah Gudang yang berada di Rumah Duka Marga Tionghoa nyaris terbakar habis, Kamis (22/3) siang. Beruntung, api tidak cepat membesar setelah beberapa orang warga di lokasi langsung berusaha memadamkan api.

Pantauan Batam Pos, tampak beberapa peti jenazah dikeluarkan dari dalam gudang. Selain itu, beberapa unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Batam dan satu unit mobil water canon Polresta Barelang.

“Sekitar jam 2 kurang 15 tadi lah. Lagi pula di sini banyak polisi,” kata, Dela salah seorang warga di lokasi kejadian.

Menurut dia saat kejadian itu tidak tampak api yang keluar dari dalam gudang itu. Saat itu ia mendengarkan ada teriakan yang melihat asap hitam sudah membumbung tinggi. Selanjutnya beberapa orang berusaha memadamkan api dengan racun api.

“Setelah itu api sudah makin padam dan asapnya hanya sedikit yang keluar,” katanya. (gie)

Tiga Produk Sarden Ditarik

Putut A
-
0
Tiga Produk Sarden Ditarik

batampos.co.id – Sekretaris Dinas Perindustrian dan perdagangan pemkab Natuna Hikmatul Arif mengatakan, telah menemukan tiga produk sarden yang akan ditarik dipasaran.

“Ada tiga toko kami temukan menjual produk sarden yang dianjurkan pemerintah ditarik, besok akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, menarik produk sarden dari pasaran,” Hikmat, Rabu (21/3).

Berdasarkan edaran yang diterima dari badan pengawas obat dan makanan Batam kata Hikmat, terdapat tiga produk sarden ditarik dari pasaran. Diantara produk Farmerjack, IO dan Hoki. Kandungan ikan makarel dalam saos tomat. Dan terdeteksi adanya parasit anisakis sp.

“Ada tiga produk sarden, dan produk itu ditemukan ditiga toko di Ranai. Kami sudah koordinasi dengan dinas kesehatan, besok (hari ini,red) kami laksanakan operasi dilapangan,” ujar Hikmatul.

Dikatakan Hikmatul, dalam perintah BPOM juga langsung dilakukan pemusnahan produk sarden dimaksud. Dan produk sarden tersebut dari bahan baku yang tidak baik untuk dikonsumsi, sehingga terdapat parasit nematoda.

“Masyarakat dapat melaporkan, jika menemukan penjualan produk sarden yang telah dirilis ini kepada pemerintah,” imbau Hikmatul.(arn)

Percayakan BRK untuk Transaksi Non Tunai

Putut A
-
0
Percayakan BRK untuk Transaksi Non Tunai
Bupati Kampar Aziz Zaenal dan Dirut BRK Irvandi Gustari menandatangani MoU tentang pelaksanaan e-Payment dan transaksi nontunai di Batam, Selasa (20/3). F. Bank Riau Kepri untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Setelah Pemkab Meranti dan Pemkab Natuna, kini giliran Pemkab Kampar yang mempercayakan pelaksanaan e-Payment dan transaksi non tunai kepada Bank Riau Kepri (BRK).

Nota kesepahaman (MoU) ditandatangani Bupati Kampar, Aziz Zaenal dan Dirut Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari disaksikan Wakil Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto dan Komut HR.Mambang Mit di Batam, Selasa (20/3).

Bupati Kampar, Aziz Zaenal mengatakan implementasi transaksi non tunai merupakan transaksi yang aman. Untuk itu, ia bersama jajarannya mengapresiasi Bank Riau Kepri terhadap pelaksanaan e-Payment dan transaksi non tunai.

Selanjutnya kata Aziz, Pemkab Kampar akan selalu menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Bank Riau Kepri agar tercipta transparansi yang akuntabel serta efisien di lingkungan Pemkab Kampar.

“Kami berharap kerjasama ini dapat diimplikasikan dalam perjalanan komunikasi perbankan dan keuangan Pemkab Kampar dan Bank Riau Kepri ke depannya,” harapnya.

Dirut Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari menyampaikan, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah pilot project pelaksanaan transaksi non tunai dari Pemerintah Pusat.
Kerja sama ini kata Irvandi, merupakan bukti kesiapan Bank Riau Kepri untuk mendukung program Pemerintah Pusat seperti transaksi non tunai. Diakuinya, Bank Riau Kepri saat ini sangat mumpuni dalam kegiatan online seperti transaksi non tunai. “Selanjutnya Bank Riau Kepri akan segera kerjasama dengan Pemkab Rokan Hulu,” ungkapnya.(cca)

Camat Minta Satpol PP Bongkar Kios Liar

Putut A
-
0
Camat Minta Satpol PP Bongkar Kios Liar
Kios liar dibangun di lahan hijau, Aviari.
| Dalil Harahap / batampos

batampos.co.id – Camat Batuaji, Ridwan mengaku sudah mengirimkan surat pembongkaran kios liar di sekitar pasar seken aviari ke Satpol PP. Harapannya, pihak Satpol PP langsung merespon dengan melakukan penertiban.

“Kita sudah mengirimkan surat ke Satpol PP secara resmi. Artinya, kita minta agar kios liar itu dibongkar,” katanya.

Ridwan mengaku, sebelum mengirimkan surat ke Satpol PP, pihaknya sudah meminta pihak pengelola atau pemilik kios liar untuk menghentikan pembangunan kios liar tersebut. Tetapi surat tersebut tak direspon pemilik.

“Itu awalnya kan bekas kebakaran. Dan jelas itu tanah milik negara dan Ruang Terbuka Hijau. Kita sudah minta jangan dibangun, tetapi mereka bersikeras,” katanya.

Sementara itu, Kabid Trantibum Satpol PP kota Batam Imam Tohari membantah pernyataan Ridwan. Menurutnya, pihak Satpol PP sama sekali belum menerima surat dari kecamatan Batuaji terkait kios liar di pasar seken Aviari.

“Belum ada kami terima surat sama sekali dari kecamatan. Jadi apa yang dibilang pak camat itu tak benar,” katanya.

Meski demikian, ia mengaku akan langsung melakukan penertiban itu kalau sudah menerima surat tersebut. “Kalau memang sudah ada suratnya, kita akan langsung bongkar. Kita tunggu saja,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi I DPRD Kota Batam Harmidi meminta camat dan Satpol PP harus mempunyai koordinasi yang bagus. Ia berharap kios liar apalagi pembangunan baru untuk dihentikan.

“Camat dan Satpol Pp harus tegas. Kalau ini dibiarkan maka akan semakin banyak nantinya orang yang bangun kios liar di RTH,” Katanya. (Ian)

Disperindag Sebar Penyidik PNS

Putut A
-
0
Disperindag Sebar Penyidik PNS

batampos.co.id – Dinas Perdagangan dan Industri (Disprindag) Provinsi Kepri menyebar sejumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk menarik tiga produk makarel yang mengandung cacing parasit. Dinkes Kepri mengharapkan kerjasama masyarakat dalam persoalan ini.

“Kita sudah instruksikan, seluruh PPNS Perindag di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk turun ke lapangan,” ujar Kepala Disprindag Kepri, Burhanuddin di Tanjungpinang, Rabu (21/3).

Menurut Burhanuddin, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinkes dan BPOM terkait persoalan ini. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Boy itu menjelaskan, Disperindag Kepri sudah meminta kerjasama pihak importir produk tersebut mendukung kebijakan yang dibuat.

“Sekarang ini, tidak berbicara untung rugi atau persaingan usaha. Jika memang ada mudarat yang ditemukan, lebih baik dicegah sebelum merugikan konsumen,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepri, Tjetjep Yudiana mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan surat imbauan ke setiap toko dan swalayan di tujuh kabupaten/kota di Kepri. Meskipun demikian, kerjasama masyarakat tetap diharapkan.

“Tim penyisir untuk menarik tiga produk sarden, OI, Jack Farmer, dan Hoki sudah bekerja hari ini,” ujar Tjetjep.

Masih kata Tjetjep, jika memang ada produk yang beredar, diharapkan laporan masyarakat ke Dinkes Kepri. Sehingga bisa membuat langkah-langkah penarikan. Diakuinya, untuk menarik tiga produk tersebut memang membutuhkan waktu. Apalagi sudah tersebar di tujuh kabupaten/kota di Kepri.

“Selama proses penarikan berlangsung, belum ada keresahan masyarakat,” jelas Tjetjep.

Sementara itu, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua meminta Disperindag Provinsi Kepri dan BPOM memperketat pengawasan masuknya makanan-makanan kemasan dari luar negeri. Apalagi Kepri merupakan daerah yang banyak pintu masuk ilegal.

“Kita tidak ingin, produk yang beredar adalah hasil penyeludupan. Karena ini menyangkut nasib masyarakat sebagai konsumen,” ujar politisi Partai Hanura tersebut.(jpg)

Limbah Minyak dari Perairan International

Putut A
-
0
Limbah Minyak dari Perairan International

batampos.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Raja Miskal mengatakan, pencemaran limbah minyak hitam (sludgr oil) di sejumlah resort di Lagoi merusak lingkungan dan menganggu habitat yang berada di kawasan laut Bintan.Terlebih, pencemaran itu berlaku di kawasan pariwisata yang sudah banyak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan.

“Saya minta koordinasi harus dilakukan secara tegas, tidak sekedar membahas karena sudah berulang kali dibahas bahkan sudah ada tim di provinsi. Terus pemerintah pusat juga sudah beberapa kali turun ke sini, tapi jangan setelah itu diam. Kami butuh solusi,” kata dia menyebut pengawasan pemerintah pusat terhadap limbah lemah.

Bupati Bintan, Apri Sujadi menyebutkan, persoalan limbah minyak hitam bukan masalah baru. Persoalan tersebut sudah ia koordinasikan ke seluruh instansi vertikal dan horizontal. Tidak hanya itu, Pemkab Bintan juga telah membahas masalah ini dengan pemerintah pusat dan TNI-Polri.

“Sumber limbah berasal dari perairan internasional, karena itu kami butuh bantuan semua pihak. Terlebih kewenangan saat ini sudah di provinsi, tapi bukan berarti kami tutup mata, kami tetap melakukan sesuai kewenangan kami,” katanya.

Ia juga mengatakan, akan terus mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menangani isu limbah minyak hitam itu. “Kita terus dorong kementerian untuk membahas secara bilateral, karena pencemaran ini berasal dari perairan internasional di beberapa negara Asean,” kata dia.

Sekdakab Bintan, Adi Prihantara menambahkan, masalah tahunan ini telah dilaporkan ke Pemprov Kepri bahkan ke Pangdam ketika melakukan lawatan ke Kabupaten Bintan. “Sudah juga dilaporkan ke Presiden,” ujarnya.

Hanya, persoalannya titik dan sumber limbah belum bisa ditelusuri dengan baik. Oleh karena itu, pihak Pemkab Bintan sedang menjajaki kerja sama dengan Lembaga Penerangan dan Antariksa (Lapan) untuk pemasangan alat yang mampu mendeteksi titik dan sumber sumber limbah.

“Kita sulit bergerak karena terbatas anggaran. Sejauh ini kita cuma memantau dan memohon kepada pemerintah provinsi dan pusat supaya menyelesaikan masalah limbah di Bintan,” katanya.

Sementara itu, Kadispar Bintan Luki Zaiman Prawira mengklaim, pencemaran limbah Bintan belum berpengaruh terhadap angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di kawasan pariwisata tersebut. “Belum berpengaruh, mudah-mudahan ke depan tidak menganggu,” jawab Luki.

Meski belum memberikan pengaruh terhadap kunjungan wisatawan, ia berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepri serta pemerintah pusat mampu menangani persoalan ini dengan serius. Terlebih, kewenangan terhadap zonasi laut diantaranya limbah sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Kepri.(met)

5 Hektare Hutan di Seibeduk Terbakar

Putut A
-
0
5 Hektare Hutan di Seibeduk Terbakar
foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Kebakaran hebat terjadi Kampung Mangsang RT 04 RW 03 Kelurahan Mangsang, Seibeduk.

Diperkirakan luas wilayah yang terbakar telah mencapai 5 hektar.

Menurut warga setempat, Maryono, kebakaran terjadi sejak Rabu (21/3) sekitar pukul 10.00. wib.

“Diduga ada warga yang bakar,” kata Maryono kepada Batam Pos di lokasi kejadian.

Pantauan Batam Pos api yang membakar hutan lindung tersebut membuat warga setempat kalang kabut. Banyak warga yang tak berani meninggalkan rumah mereka.

Api juga semakin menyebar, lantaran angin yang cukup kencang.

“Mau kerja mereka tak berani,” katanya.

Petugas Pemadam kesusahan memadamkan aoi mengingat medan yang susah. (ali/une)

DBH Non Migas Bintan Rp 6 Miliar

Putut A
-
0

batampos.co.id – Dana Bagi Hasil (DBH) pajak non Migas yang disalurkan Pemprov Kepri ke Kabupaten Bintan pada 2018 hanya berkisar Rp 6 miliar lebih. Kabupaten Bintan merupakan daerah penerima DBH terendah kedua dari kabupaten/kota se-Kepri.

“Jujur kami sedih jika bicara anggaran provinsi,” kata dia saat memberi sambutan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Bintan di Hotel Bhadra Bintan, Rabu (21/3).

Padahal saat ini, lanjut Apri Pemkab Bintan fokus melakukan pembangunan di segala bidang, terlebih sektor pariwisata. APBD Bintan sekitar Rp 1 triliun lebih tak akan bisa sekaligus menyelesaikan persoalan pembangunan di Kabupaten Bintan. Karena itu diperlukan dukungan anggaran dari Pemprov Kepri.

“Mudah-mudahan ini bisa disampaikan Anggota DPRD Kepri Dapil Bintan ke Pemprov Kepri. Yang penting (anggaran,red) proporsional,” ungkapnya.

Apri juga menyinggung pelaksanaan MTQ 2019 tingkat provinsi kepri yang akan dipusatkan di Kabupaten Bintan. “Tentunya ada beban anggaran yang harus kami siapkan. Kami berharap Pemprov (membantu anggaran) jangan sikit-sikit, karena itu kami membutuhkan komitmen Pemprov Kepri,” tukasnya.(met)

1...12,40012,40112,402...14,233Halaman 12,401 dari 14,233

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000