Minggu, 12 April 2026
Beranda blog Halaman 12405

Loper Koran Bukan Penyakit Sosial

0
ilustrasi

batampos.co.id – Penangkapan loper koran yang dilakukan Pemko Batam sejak beberapa hari terakhir dinilai bukan langkah yang tepat. Mengingat masih banyak persoalan penyakit sosial yang mesti diprioritaskan pemerintah saat ini.

“Seharusnya yang ditertibkan itu penyakit sosial masyarakat, seperti pengemis, anak jalanan, anak punk yang suka minta uang. Bukan loper, karena itu pekerjaan mereka,” tegas Aman, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Kamis (22/2).

Menurutnya, banyak keluhan masyarakat terkait pengemis dan anak jalanan ini. Sebab, mereka mengganggu pengendara di jalan, sehingga masyarakat sering merasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan pengemis dan anak jalanan tersebut.

“Secara estetika kota juga tidak bagus. Harusnya ini yang mesti diselesaikan,” tuturnya.

Bahkan diakui Aman, jika persoalan ini saja belum bisa dituntaskan, tetapi pemerintah daerah melalui dinas sosial sudah mengejar para penjual koran. Hal itu tentu sangat tidak tepat. Sementara kata Aman, para penjual koranitu mencari nahkah dan bukan sebagai peminta-minta.

“Tuntaskan dulu pengemis dan anak jalanan ini. Jangan mereka murni bekerja malah yang ditertibkan,” beber Aman.

Ia menambahkan, jika pemerintah ingin menegakkan perda juga jangan setengah-setengah. Sebab, masih banyak aturan yang tidak sesuai perda malah dibiarkan. Seperti perda ketertiban umum, yang sampai saat ini belum berjalan keseluruhan.

“Kan banyak juga yang tak berjalan. Harusnya yang ini dulu ditertibkan,” jelas Aman.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), Hasymah mengungkapkan penertiban gepeng hingga penjaja koran merupakan upaya pemerintah kota Batam dalam menciptakan ketertiban umum.

“Kami tangkap semua, karena ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda),” kata dia, Kamis (22/2).

Ia mengatakan lokasi seperti lampu merah harus bebas dari aktivfitas apapun, termasuk penjual koran. “Kami hanya menegakkan Perda saja, ” ungkapnya.

Menurutnya, razia yang dilakukan tim terpadu ini semata-mata hanya ingin menciptakan ketertiban umum.(rng/yui)

Tahun Ini, Surabaya Bangun Kebun Raya Mangrove Pertama di Dunia

0
ilustrasi

batampos.co.id – Pemkot Surabaya berencana membangun Kebun Raya Mangrove. Kebun tersebut diklaim yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia !

Proyek ini bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan, kebun raya itu rencananya akan dibangun di atas lahan sekitaran pesisir pantai Gunung Anyar Surabaya. Proyek kebanggaan warga Kota Pahlawan tersebut ditargetkan akan mulai berjalan pada tahun ini.

Luas kebun raya itu mencapai lebih dari 100 hektar. Pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, sedang dilakukan pembebasan lahan.

“Tahun ini dibebaskan 30 hektar, nanti gandeng sama tanah kami (milik Pemkot) yang 30 hektar. Tahun depan kami bebaskan lagi 30 hektar. Jadi, kalau nanti bisa ngumpul, bisa lebih dari 100 hektar,” papar Risma, Kamis (22/2).

Risma melanjutkan, nantinya Pemkot juga akan bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain kebun mangrove pertama di dunia, kawasan tersebut juga akan menjadi kawasan observasi serta pusat pengkajian dan penelitian.

“Mengapa butuh LIPI? Karena nanti dihitung umurnya (mangrove) berapa? Kayak gitu semua dengan teori,” lanjutnya.

Untuk melengkapi fasilitas di kawasan Kebun Raya Mangrove tersebut nantinya akan dibangun jembatan bambu yang melintas di atas bozem (waduk). Jembatan tersebut menghubungkan antara Kebun Raya Mangrove dengan Mangrove Information Center (MIC), Wonorejo.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI) Alexander Sonny Kerraf mengatakan saat ini luasan lahan yang sudah dimiliki oleh Pemkot Surabaya sekitar 60 hektar.

“Kami akan mulai membangun dan mengembangkan master plan-nya. Selanjutnya, kami akan mulai membangun 60 hektar itu,” ucap mantan Menteri Lingkungan Hidup tersebut.

Kerraf menambahkan, selain menjadi kawasan konservasi berbagai spesies mangrove, Kebun Raya Mangrove juga bakal menjadi wahana rekreasi yang hijau untuk warga Surabaya.

“Nanti juga akan dilengkapi dengan jogging track, kanal-kanal sampan, dan dilengkapi dengan rekreasi untuk anak-anak,” tambahnya.

(did/JPC)

Maret, Kenaikan Pajak Daerah Kota Batam Diterapkan

0
ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

batampos.co.id – Kurang dari sepekan lagi, tarif baru pajak daerah di Batam mulai diberlakukan. Dengan kata lain penerapan kenaikan pajak yang merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Batam Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah revisi Perda Nomor 5 tahun 2011 ini berlaku Maret untuk pembayaran April.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Raja Azmansyah menyebutkan pemberlakuan ini seiring berakhirnya masa penundaan selama tiga bulan pajak dari Desember 2017 hingga Februari 2018 ini. Penundaan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 72 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Pajak Daerah Berupa Penundaan Kenaikan Tarif Pajak.

“Jadi Maret sudah pasti diberlakukan tapi untuk pembayaran April,” ucap Raja, kemarin.

Adapun rincian kenaikan pajak-pajak yakni pajak hiburan di antaranya pajak diskotik, klub malam, panti pijat, spa dan sejenisnya mengalami kenaikan dari 15 persen menjadi 35 persen.

Sementara permainan ketangkasan atau gelanggang permainan yang semula tunggal 15 persen, kini dibagi dua, husus ketangkasan dewasa naik menjadi 50 persen sedangkan untuk anak-anak tetap 15 persen. Didalamnya juga diatur pajak pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor yang semula 10 persen naik menjadi 20 persen. Pajak boling dari 5 persen menjadi 15 persen.

Pajak reklame juga naik. Kenaikan dibagi dalam dua kategori, jika reklame non rokok dan non alkohol naik dari 15 persen jadi 20 persen. Sementara, reklame rokok dan alkohol dari 15 persen jadi 25 persen. Sedangkan pajak parkir dari 20 persen menjadi 25 persen.

Dalam aturan baru, ia menyampaikan juga diatur terkait batas waktu pembayaran pajak yang ditambah hingga 10 hari, dari yang biasa jatuh tempo setiap tanggal 10 kini menjadi tanggal 20. Ia menyampaikan, kebijakan penambahan waktu jatuh tempo ini memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.

“Jadi ini mempermudah manajemen perusahaan, ada jeda yang cukup untuk memepertimbangkan bayar gaji dulu atau pajak dulu. Juga (tanggal 20) pembayaran bisa barengan dengan listrik dan air,” kata dia.

Ia menyampaikan, langkah penundaan sebelumnya merupakan kebijakan seiring masih lesunya ekonomi Batam. Lagipula, BP2RD ia akui belum merasa belum cukup melakukan sosialisasi. Lalu apakah penerapan sekarang tepat dan tak pengaruhi pelaku usaha? ia mengklaim tarif baru sudah dibicarakan baik dengan pihak-pihak terkait, seperti pelaku usaha. Pada dasarnya, kata Raja, para pelaku usaha memahami kebijakan ini.

“Sudah tiga kali kami bertemu, inshaa allah sesuai. HAsil pajak nanti juga kan untuk pembangunan,”imbuhnya.

Sementara itu Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Batam Niko Nipon Situmorang meminta pemerintah kembali mengkaji rencana pemeberlakuan ini. Ia menilai kini ekonomi Batam belum pulih, lagipula Kementrian Keuangan juga tengan menahan diri soal pajak karean memperhatikan kondisi ekonomi secara umum.

“Apalagi ada yang sampai 50 persen, itu kan terlalu tinggi. Perhatikan kondisi ekonomi Batam sekarang, saya minta ditunda dulu lah,” kata dia.

Ia berharap pemerintah terlebih dahulu fokus pada pemulihan ekonomi, salah satunya yakni sektor pariwisata yang kini digadang-gadang Pemko Batam menjadi sumber alternatif pendapatan daerah yang cukup potensial.

“Kalau pariwisata sudah dibenahi, dengan sendirinya hal lain akan ikut, baar pajak pun lancar, semua ini berkaitan,” pungkasnya. (adi)

Pisau Terhunus, Pengemudi Go Jek dan Opang, Ribut

0
Keributan antar pengemudi ojek online dan ojek konvensional berhasil diredam Polisi.

batampos.co.id – Kawasan Engku Putri tepat depan Hotel Harris Batam Bota, Kamis (22/2) sekira pukul 19.30 WIB, pengemudi GoJek dengan ojek pangkalan (Opang) Pelabuhan Internasional, ribut.

Permasalahan keributan ini dipicu oleh tak terimanya pengemudi ojek pangkalan (opang) di Pelabuhan Internasional Batam Center melihat pengemudi Go Jek yàng mangkal di kawasan trotoar alun-alun Engku Putri. Pengemudi opang merasa pengemudi Go jek terlau dekat mangkal di dekat pangkalan mereka.

Akibatnya dua orang pengemudi opang yang tak terima, mencoba mendekati pengemudi Go jek yang lagi mangkal sembari menantang dan mengajak perang.

“Ya kami marah lah, tahu-tahu mereka marah nantang ngajak perang. Kami lawan balik lah sama kawan-kawan Go jek,” ujar salah satu pengemudi Go jek, Indra Gunawan.

Tahu pengemudi Go jek melawan balik, salah satu pengemudi Opang tersebut menghunus sebilah pisau.

Beruntung pisau tersebut tak mengenai pengemudi Go jek yang diancam.

“Tahu mereka bawa pisau, kami terpaksa kabur menyelamatkan diri berkumpul tepat di pintu masuk selatan Engku Putri sebelah Pemko Batam,” terang Indra.

Setengah jam setelahnya, laporan Indra ke semua rekan pengemudi Go jek direspon ratusan pengemudi Go jek lainnya yang tak terima dengan berkumpul di depan pintu masuk selatan lapangan Engku Putri.

Tak lama Kanitreskrim Polsek Batamkota, Iptu Dabariba bersama personelnya mendatangi ratusan pengemudi Go Jek yang berkumpul di Engku Putri. Kepada ratusan pengemudi Go Jek, Iptu Dabariba menegaskan bahwa pengemudi Opang yang mengancam menggunakan pisau ke pengemudi Go Jek sudah ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Batamkota.

“Sudah kami tangkap, silakan lainnya membubarkan diri, sebab kalau tetap berkumpul sepèrti ini takutnya makin memancing keributan,” ujar Iptu Dabariba.

Di Mapolsek beberapa perwakilan pengemudi dan manajemen Go jek Batam mencoba ingin melihat pastinya pengancam yang menggunakan pisau sudah ditangkap.

Sementara perwakilan pengemudi opang juga bedalih apa yang dilakukan rekannya itu karena sebelumnya pengemudi Go jek akan mengeroyok rekannya.

“Siapa yang terima kalau rekan kami dapat kabar hendak dikeroyok pengemudi Go Jek yang mangkal di Engku Putri. Kami tak terima lah, makanya kawan-kawan mencoba balik melindungi kawan kami yang mau dikeroyok Go Jek,” ujar salah satu perwakilan opang di Mapolsek Batamkota. (gas)

Banyak Bangunan Berdiri di Atas Drainase

0
ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melarang jenis bangunan apapun di atas saluran drainase, namun, keadaan di Perumahan Bidaayu, Mangsang malah sebaliknya. Banyak bangunan berupa kios menutupi drainase bahkan dibangun untuk kos-kosan.

Kondisi ini terjadi pada drainase di pintu satu, dua juga pintu tiga Tanjungpiayu. Banyak warga yang menyalahgunakan ROW untuk kepentingan pribadi seperti membangun tempat usaha, mulai dari toko kelontong, tempat laundry hingga depot air minum.

Menurut Ariyanto, warga Mangsang, keberadaan bangunan di atas drainase dapat menganggu aliran air, tak hanya itu bangunan itu akan memepersulit normalisasi jika sewaktu-waktu dilakukan.

“Kalau lagi hujan deras, parit ini tak lagi mampu nampung, akhirnya meluap,” kata warga Perumahan Puriagung II ini.

Selain itu, penyalahgunaan ROW juga menganggu pemandangan dilokasi tersebut. “Kelihatan semrawut dan kumuh,” katanya.

Sebelumnya, Camat Seibeduk Science Taufik Riyadi mengakui keadaan ini. Menurutnya bangunan di atas drainase tersebut sudah lama ada dan sudah sangat menjamur.

“Itulah, gimana ya? bangunan udah berdiri bertahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya satu orang, rata-rata di Bidaayu (bangunan di pinggir jalan) berdiri di atas parit,” katanya.

Menjamurnya bangunan di atas drainase memang menyulitkan pihaknya. Namun demikian hal ini dapat diatasi jika kesadaran masyarakat sudah terbangun.

“Ya begitulan (sulit), tapi sebnarnya tak sulit juga kalau ada kesadaran warga. Alasan mereka (menutup parit, red) alasan klasik, mencari nafkah,” ujarnya.

Kini pihaknya fokus ke pencegahan bangunan baru dengan berkoordinasi dengan RT RW juga warga yang mendapati bangunan baru di atas drainase.

“Kita kecamatan menghimbau agar tidak ada bangunan baru, kita minta peran RT/RW. Yang lama juga kita bongkar jika ada pengerjaan yang mengharuskan banguna itu dibongkar,” pungkasnya. (une)

Pemko Ingin Perbaiki jalan di Sei Beduk, namun …

0
Sejumlah pekerja Dinas Bina Marga melakukan perbaikan jalan yang rusak dan berlubang.
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Yumasnur mengaku telah mengetahui kondisi jalan di pintu 3 Seibeduk. Berdasarkan pantauan di lapangan kerusakan jalan tersebut tak lepas dari banyaknya kios yang berdiri di atas parit. Karena parit tersendat, aliran air justru mengalir di atas jalan dan membuat jalan terkikis.

Ia menyampaikan, pada prinsipnya Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk memperbaiki jalan tersebut. Namun ia meminta peran serta masyarakat kios-kios yang berada di atas parit di kiri kanan jalan dapat dibersihkan terlebih dahulu.

“Masyarakt juga harus punya kesadaran, agar kami bisa benahi. dan, jangan lagi bangun kios diatas drainase dan buat aliran air terganggu,”kata kata Yumasnur, kemarin.

Menurutnya, jika ada persetujuan masyarakat sekitar Pemko batam memastuikan akan menindaklajuti dengan memperbaiki alan yang menahun rusak tersebut.

“Masyarakat mau, bisa kami anggarakan tahun 2019,”ujarnya.

Menurutnya, pihaknya tak bisa hanya memeperbaiki jalan tanpa harus menertibakan terlebih dahulu bangunan di atas parit. Karena, jalan yang diperbaiki tanpa dibekali drainase mumpuni dapat membuat jalan mudah terkikis.

“Kalau tak begitu nanti berapa bulan diperbaiki rusak lagi, ini yang kami tak mau,”imbuhnya.

Ia mengatakan pihaknya juga telah menyampaikan usulan agar jalan tersebut dimasukkan dalam Musywarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) namun masyarakat menolak. “Kalau pemerintah initinya mau perbaiki,”imbuhnya.

Camat Seibeduk, Science Taufik Riyadi mengatakan, perbaikan jalan tersebut pernah disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) namun ia tak menampik hingga kini belum ada perbaikan karena tergantung prioritas di Musrenbang tingkat kota. Namun Science megaku realisasi tergantung pembahasan di Musrenbang.

“Kalau di Seibeduk pasti kita tampung semua. Semua permasalahan akan diusulkan tapi tergantung realisasi,” katanya beberapa waktu lalu. (adi)

79 Bayi Lahir Tiap Hari di Batam

0
ilustrasi

batampos.co.id – Angka kelahiran bayi di Batam dalam tiga tahun terakhir cukup tinggi. Di 2017 tercatat ada 28.507 bayi yang lahir, atau sekitar Rp 79 orang bayi setiap harinya.

“Usia produktif di Batam sangat tinggi. Makanya angka kelahiran juga tinggi. Tetapi memang jumlah bayi yang lahir tahun 2017 lebih sedikit dibanding tahun 2016 lalu,” kata kepala dinas kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi, Rabu (21/2).

Dari data di dinas kesehatan, jumlah anak yang lahir tahun 2015 lalu mencapai 27.925 anak dan di tahun 2016 lalu sebanyak 29.823 anak. Di mana tingkat keselamatan ibu dan bayi saat melahirkan juga tinggi.

“Memang dalam melahirkan, kita juga terus memberikan pemahaman dan pendidikan kepada ibu hamil mengenai keselamatan saat bersalin. Dan memang saat ini, sudah sebagian besar melahirkan menggunakan tenaga medis,” katanya.

Ia berharap kedepannya, semakin banyak warga yang ikut dalam program keluarga berencana. Sementara fasilitas untuk ibu melahirkan terus dibenahi oleh dinas kesehatan.

“Puskesmas sekarang sudah bagus. Klinik di Batam juga sudah banyak yang melayani persalinan. Kita akan terus memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Kota Batam Marlon Brando mengatakan peran dinas ksehatan sangat besar dalam menekan angka kelahiran ini. Di mana nantinya akan berdampak kepada lonjakan jumlah penduduk di Batam.

“Memang kita akui usia produktif di Batam sangat tinggi. Karena sebagian besar adalah pekerja di perusahaan yang memang masih produktif semua. Dinkes dan dinas pemberdayaan perempuan harus berperan di sini,”katanya.

Menurutnya, penyuluhan kepada masyarakat mengenai keluarga berencana harus terus digalakkan. Di mana jumlah anggota keluarga harus juga disesuaikan dengan jumlah anak. “Ya harus kita pikirkan bagaimana menjadi keluarga yang berkualitas. Saya akui memang program KB sudah terus digencarkan. Tetapi dinkes harus terus melakukan penyuluhan.”katanya.

Demikian halnya dengan kesehatan anak dan ibu, Dinkes harus membuat kepastian. Peyalanan di Puskesmas harus maksimal. Karena masih banyak warga yang menggunakan Puskesmas.

“Harus terus ditingkatkan. Intinya masyarakat harus terlayani dengan baik,” katanya. (ian)

BP Akan Revitalisasi Pelabuhan Beton

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan segera melakukan revitalisasi Pelabuhan Beton Sekupang dalam waktu dekat. Tujuannya adalah supaya Kapal milik Pelni seperti KM Kelud bisa segera bersandar.

“Pelabuhan Beton akan segera diperbaiki,” ungkap Kepala Kantor Pelabuhan (Kanpel) BP Batam, Nasrul Amri Latif, Rabu (21/2).

Saat ini, kapal milik Pelni bersandar di Pelabuhan Batuampar yang notabenenya adalah pelabuhan bongkar muat. Hal tersebut menyebabkan keamanannya tidak terjamin.

BP Batam memindahkan pelabuhan Pelni dari Sekupang ke Batuampar adalah karena dianggap sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Fasilitasnya dianggap lebih parah daripada pelabuhan lainnya. Mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan pernah mengkritik pelabuhan ini mirip seperti kandang sapi.

“Peningkatan fasilitas harus ada. Karena kami mengharapkan Pelabuhan Beton di masa depan bisa menampung para turis lokal maupun mancanegara. Makanya kami akan segera koordinasi dengan Pelni dan Persero,” paparnya.

Target BP Batam adalah akan segera mengoperasikan Pelabuhan Beton Sekupang saat lebaran nanti.

“Di Batuampar sangat rawan karena boarding tiket menuju kapal sangat jauh,” pungkasnya.(leo)

Habitat Hibahkan 2.369 Rumah untuk Warga Tidak mampu

0
ilustrasi

batampos.co.id – Organisasi nirlaba Habitat Kemanusian Indonesia menghibahkan 2.369 rumah layak huni kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

National Director Habitat Kemanusian Indonesia David G Andre Ardhani, di Batam, Rabu, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan pihaknya di kota industri ini sejak 2004 lalu. “Tahun ini kita akan melaksanakan di Kavling Kabil, Nongsa sebanyak seribu unit rumah,” katanya saat ditemui di Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (21/2).

David mengatakan seluruh pemukiman merupakan rumah permanen dengan tipe 28,5. “Saat ini sudah ada 669 unit rumah sedang dalam tahap pembangunan intensif,” jelasnya.

David kemudian mengatakan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi masyarakat sebelum pihaknya membangunkan rumah layak. Syarat pertama adalah keluarga kurang mampu. Kemudian, rumah yang dimiliki tidak layak huni dan terakhir hanya punya satu rumah.

Masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan memiliki data kependudukan di wilayah tempatnya menetap. Habitat Kemanusian Indonesia kata David memperoleh dari Corporate Social Responsibility (CSR) dan donator yang mempercayakan dananya kepada organisasi mereka.

“Donatur kebanyakan berasal dari luar negeri dan cara lain untuk mendapatkan dana kita melakukan kegiatan dan mengundang yang semuanya diikuti pengusaha,” katanya.

Plt. Kasubdit Humas BP Batam, Mohamad Taofan mengatakan pihaknya menyambut baik program tersebut.

“Saat ini Batam masih banyak pemukiman liar yang rencananya akan direlokasi ke tempat yang layak. BP juga telah menyediakan lahan KSB yang diperuntukan bagi warga dari rumah liar,” jelasnya.

Ia optimis dengan kerjasama ini, maka akan menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan pemukiman liar di Batam.

BP Batam kata Taofan tidak hanya fokus untuk meningkatkan investasi saja, tapi juga berupaya menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di Batam.

“Beberapa kali kita melakukan pembahasan bersama Habitat for Humanity Indonesia. Karena itu kita harapkan permasalahan rumah liar bisa kita selesaikan dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu Batam Branc Manager Hadrianus Edi Handoko mengatakan dalam setahun pihaknya bisa membangun sekitar 160 unit rumah.

“Jumlah itu akan bertambah apabila semakin banyak donatur yang berikan bantuan,” ujarnya.

Ia juga sangat berharap industri di Kota Batam mau memberikan sedikit dana CSR-nya kepada Habitat agar program pembangunan rumah layak huni yang dijalankan organisasinya bisa terus berjalan.

“Seluruh rumah itu kita hibahkan dan tahun ini kita akan mendapatkan Rp15 miliar dari Singapura,” ujarnya. (leo)

Bangunan di RoW Jalan Semakin Marak

0
ilustrasi kios liar.
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Lahan penghijauan di sepanjang jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang marak dimanfaatkan sebagian warga untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Bangunan kios liar, gudang material toko bangunan hingga tempat usaha-usaha lain seperti pujasera dan tempat cuci kendaraan bermotor tumbuh subur di sepanjang row jalan yang ada.

Row jalan nyaris tak tersisah lagi. Bahkan ada juga perusahaan yang nekad memperlebar kawasan perusahaannya dengan memanfaatkan lokasi row jalan.

Maraknya penyalahgunaan lahan penghijauan tersebut karena minimanya pengawasan dan tindakan tegas dari instansi pemerintah terkait. Bahkan sebagian warga menduga bangunan yang berdiri diatas lahan penghijauan itu dilindungi oleh instansi pemerintah yang berwenang.

“Sudah pasti itu. Dulu ada warung dan kios depan PT BTG itu digusur katanya untuk lahan penghijauan, tapi sekarang ditembokin oleh pihak perusahaan kok diam. Mana fungsi lahan penghijaunya kalau ditembokin begini,” ujar Leo Putera, tokoh masyarakat di Tanjunguncang, kemarin.

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja saat dikonfirmasi mengelak tudingan masyarakat itu. Meskipun mengakui cukup banyak penyalahgunaan lahan penghijauan di sepanjang jalan itu namun pihak Satpol PP belum mengambil tindakan sebab mereka masih fokus menata lokasi jalan di Nagoya dan Batam Center.

“Iya memang banyak, cuman belum bisa kami. Anggota semua masih fokus penataan di Nagoya dan Batamcenter. Itu tetap akan ditindak. Setelah di wilayah kota selesai baru masuk Batuaji dan Sagulung,” ujar Sekretaris Satpol PP Batam Fridkalter, kemarin.

Terpisah Camat Batuji Ridwan saat dikonfirmasi malahan mengaku belum mengetahui secara pasti pemanfaatan lokasi row jalan itu. Dia baru akan mengerahkan anggota untuk turun cek ke lapangan.

“Nanti kami cek dulu ya,” ujar Ridwan.

Padahal sebelumnya saat Fridkalter masih menjabat sebagai camat Batuaji, sudah berulang kali mewacanakan penertiban row jalan itu. Namun sampai saat ini belum terwujud.

Warga kembali bersuara agar wacana tersebut segera dilaksanakan sebab Batuaji saat ini krisis ruangan terbuka hijau (RTH) untuk warga.

“Jangan untuk RTH, bangun sekolah saja katanya tak ada lahan. Kok row jalan seperti ini dibiarkan orang bangun tanpa izin,” tutur Asmoro, warga lainnya. (eja)