batampos.co.id – Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, pihaknya kesulitan untuk berkomunikasi dengan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, terkait persoalan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri. Maka, salah satu pilihannya adalah menggunakan corong media untuk menyampaikan rasa kecewa mereka kepada Gubernur.

“Setelah tiga bulan berlalu, kami tidak melihat ada usaha Gubernur untuk mempercepat proses (pemilihan) Wagub Kepri ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal Gubernur adalah user Wagub untuk membantu tugasnya sebagai kepala daerah,” ujar Jumaga dalam konferensi pers di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (5/3).

Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, surat DPRD Kepri yang meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mempercepat proses penyelesaian Wagub Kepri, sudah disampaikan tembusannya ke Gubernur. Menurut Jumaga, etika surat menyurat, Gubernur
harusnya memperkuat surat DPRD dengan membuat surat dukungan.

“Kami merasa tidak puas, karena hasil paripurna yang kami lakukan dicuekin Gubernur. Gubernur sebagai kepala daerah, juga tidak pernah berkomunikasi dengan DPRD Kepri terkait persoalan ini,” tegas Jumaga.

Atas dasar itu, kata Jumaga, pimpinan bersama anggota DPRD meminta Gubernur tidak mengecewakan lembaga ini. Apalagi melihat dinamika yang berkembang sekarang ini, ada sinyalemen Gubernur tidak menginginkan Wagub. Padahal nama yang diputuskan adalah figur yang direkomendasikan oleh Gubernur sebagai Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem).

“Apa yang kami sampaikan sekarang ini adalah bentuk peringatan dini kepada Gubernur. Karena hampir semua fraksi, kuat untuk menjalankan wewenang yang dimiliki DPRD,” paparnya.

Lebih lanjut, Jumaga juga menyebutkan, ia secara resmi sudah menyampaikan perbaikan administrasi sesuai dengan yang diminta Mendagri. Bahkan pada 8 Januari lalu, ada skenario untuk duduk bersama dengan Mendagri dan Gubernur Kepri. Meskipun hanya sekedar untuk menikmati sup buntut.

“Tetapi Gubernur menghindar, sehingga pertemuan tersebut tidak terlaksana. Maka melihat dari perkembangan yang terjadi, jika tidak ada reaksi Gubernur, DPRD akan menggunakan hak interplasi ataupun hak angket,” tegas legislator Dapil Batam tersebut.

Senada dengan Jumaga, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ruslan Kasbulatov menuding ada upaya Gubernur untuk menolak hasil keputusan DPRD Kepri. Karena diduga terlibat dibalik layar atas sejumlah gugatan yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam.

“Jika ini benar adalah bentuk intervensi Gubernur, maka DPRD wajib hukumnya untuk menggunakan hak interplasi maupun hak angket,” tegas Ruslan.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hotman Hutapea berpendapat, tidak adanya Wagub Kepri membuat roda pemerintahan tidak berjalan, ketika Gubernur sering melakukan perjalanan keluar daerah. Disebutkannya, Demokrat sebagai partai pengusung merasa sangat dirugikan dalam persoalan ini.

“Kita tidak ingin, DPRD membuat tindakan yang ekstrem. Jika ini terjadi, tentu menjadi satu pukulan negatif bagi Gubernur,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kepri itu.

Masih didalam pertemuan yang sama, anggota Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengatakan, jika faktanya benar, ada keterlibatan Gubernur, maka DPRD juga harus menentukan sikap secepat mungkin. Karena ada sinyalemen, Gubernur tidak ingin punya wagub.

“Kalau perang statemen di media, kita juga khawatir membuat kondisi sosial ekonomi menjadi tidak kondusif di Kepri. Artinya kita harus lebih elegan dari sikap yang ditunjukan Gubernur terkait masalah wagub ini,” jelas Taba.

Anggota Fraksi Hanura, Sukri yang hadir dalam pertemuan tersebut juga memberikan penegasan, pihaknya sangat menyayangkan, jika benar ada upaya Gubernur untuk membatalkan hasil keputusan DPRD. Menurut Sukri, semua ada konsekuensinya.

“Kami juga tidak ingin DPRD salah dalam membuat keputusan. Padahal proses demi proses sudah dilalui sesuai dengan aturan main yang ada,” katanya.

Suryani dari Fraksi PKS-PPP menambahkan, polemik Wagub Kepri yang terjadi sekarang ini menimbulkan kesan negatif masyarakat terhadap lembaga DPRD Kepri. Karena menjadi pihak yang dituduh menunda-nunda proses pemilihan Wagub Kepri.

Sementara itu, Kuasa Hukum Gubernur Kepri, Andi Muhammad Asrun mengatakan, tudingan DPRD Kepri tidak mendasar.
Karena tidak berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Ditegaskannya, gugatan di PTUN Tanjungpinang menjadikan Gubernur sebagai pihak tergugat II.

“Pada perjalannya, majelis hakim PTUN Tanjungpinang menyarankan, Gubernur tidak usah dijadikan tergugat. Melainkan sebagai pihak intervensi,” ujar Asrun, tadi malam.

Dijelaskannya, pada posisi tersebut, Gubernur hanya sebatas memberikan penjelasan mengenai batas-batas kewenangannya. Karena dalam persoalan Wagub, dirinya hanya sebagai fasilitator dari partai pengusung. Apa yang menjadi kesepakatan partai pengusung, kemudian diteruskan ke DPRD.

“Perlu dicatat, Gubernur tidak pernah melakukan gugatan ataupun upaya untuk menghalang-halangi keputusan DPRD atas pemilihan Wagub Kepri. Tundingan yang dibuat, harus didukung dengan fakta. Sehingga publik tidak salah dalam menafsirkan,” cetus Asrun.

Terpisah, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Tanjungpinang, Zamzami A. Karim mengatakan, DPRD memang punya kewenangan bertanya dan berpendapat. Tetapi dalam membuat satu keputusan, harus didukung dengan pertimbangan-pertimbangan.

“Jika mengacu pada UU Pilkada, kewenangan untuk memilih Wagub Kepri ketika terjadi satu persoalan adalah ranahnya DPRD,” tegas Zamzami.

Menurut Zamzami, DPRD sebagai lembaga legislasi, tidak bisa serta merta menuding Gubernur yang bersalah dalam persoalan
ini. Artinya, harus melalui etika yang sudah diatur. Apalagi, posisi Wagub adalah merupakan jabatan politis.

“Sekarang prosesnya ditangan Kemendagri. Terkait gugatan yang terjadi, itu diluar kewenangan Kemendagri. Artinya harus menunggu, keputusan hukumnya seperti apa. Kemendagri juga tidak akan berani membuat keputusan, sebelum selesainya gugatan di meja hijau,” paparnya.(jpg)