batampos.co.id – Kecamatan Nongsa menyelesaikan antrian 7 ribu permohonan KTP. Camat Nongsa, Heriyanto Jusuf menuturkan penyelesaian ini, setelah mendapatkan pasokan blangko e KTP yang cukup dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam.
“Sebelumnya ada antrian sebanyak itu (7 ribu permohonan,red), tapi sudah kami selesaikan,” katanya, Senin (19/2).
Ia mengatakan saat ini tidak ada lagi antrian permohonan e KTP di wilayahnya. Semua proses pembuatan e KTP sudah berlangsung dengan lancar, tanpa ada hambatan. “Tak ada lagi permasalahan, clear,” kata Heryanto.
Heryanto menuturkan pihaknya memiliki persedian blangko e KTP. sehingga setiap permintaan untuk pembuatan e KTP baru atau penggantian, bisa langsung dilaksanakan. “Sebelum datang, masyarakat haruslah membawa syarat-syarat yang lengkap,” ujarnya.
Syarat permohonan pembuatan e KTP ini cukup mudah dan gampang. Masyarakat yang masih menggunakan KTP Siak, dapat membawa surat keterangan RT/RW, lalu mengisi form pembuatan KTP di Kelurahan, setelah berkas lengkap bisa langsung menyambangi Kantor Camat Nongsa. Untuk yang belum memiliki KTP, ada syarat tambahan yakni bawa Ijazah terakhir dan akte kelahiran. (ska)
Para penjemput penumpang pesawat yang baru tiba di Bandara Hang Nadim Batam, Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Bandara Internantional Hang Nadim terus melakukan pengembangan, agar menjadi aerotropolisnya Kota Batam. Sudah ada beberapa kontraktor yang menyatakan minat, untuk mengembangkan bandara yang memiliki landasan terpanjang se Indonesia ini.
Namun pihak BP Batam selaku pemilik Hang Nadim, mengajukan berbagai syarat ke kontraktor luar negeri tersebut.
“Ada dari Jepang itu perusahaan Mitsui, KLN, Korea itu Incheon dan ada juga dari India. Mereka (empat perusahaan luar negeri) ini sedang menyusun konsep pengembangan Hang Nadim,” kata Direktur BUBU Hang Nadim Batam, Suwarso, Senin (19/2).
Syarat-syarat tersirat yang diajukan oleh Hang Nadim ke empat kontraktor ini yakni meminta tidak hanya membangun terminal bandara, tapi juga bagian kargo. Nantinya Hang Nadim direncanakan jadi pusat pengiriman barang. Sehingga arus lalu lintas barang untuk kebutuhan Industri menjadi lebih mudah.
“Karena Hang Nadim juga akan menyinkronkan diri dengan akses pelabuhan barang maupun penumpang. Tak hanya laut, darat juga,” tuturnya.
Selain itu, Suwarso mengatakan BP Batam meminta kontraktor memanfaatkan lahan Hang Nadim seluas 1.700 haktare. Saat ini, lahan seluas itu hanya digunakan sebagian kecil saja oleh pihak Hang Nadim, untuk terminal penumpang, kargo, ruang VIP, pusat perkantoran, lalu MRO Lion Air.
“Pihak BP Batam meminta kontraktor jangan asal membangun saja. Tapi menawarkan ide terbaik mereka, untuk mengelola lahan-lahan yang kosong itu. Apa keuntungan yang bisa ditarik bagi kami (BP Batam,red) dan mereka juga,” ucap Suwarso.
Terkait hal ini, ke empat kontraktor asing ini sudah menyambangi Hang Nadim beberapa waktu lalu. “Sudah mereka liat semua. Kami masih menunggu penawaran terbaik mereka, dalam pengembangan Bandara Internantional Hang Nadim,” tuturnya.
Hal lain yang diminta adalah pembangunan terminal penumpang Hang Nadim, direncanakan untuk menampung sebanyak 10 juta penumpang. “Karena kami melihat penumpang di Hang Nadim terus bertambah tiap tahunnya. Tahun lalu saja sudah mencapai 6 juta orang pertahunnya, padahal perkiraan kami kapasitas terminal hanya untuk 5 juta orang saja,” ungkap Suwarso.
Karena tidak ingin mengorbankan kenyamanan penumpang, pihak Hang Nadim terpaksa mengurangi jumlah tenan yang ada di lantai II terminal.
“Tak hanya kargo, terminal, kami juga meminta penambahan apron agar dapat menampung pesawat lebih banyak. Tentunya garbarat juga,” ucapnya.
Pembangunan ini, kata Suwarso dari rencana pihak BP Batam akan dilaksanakan tahun 2019. Lalu tiga tahun setelah itu, akan dilanjutkan pembangunan kargo.
Saat ini Bandara Internantional Hang Nadim melayani 20 rute domestik dan satu rute internantional. Untuk rute domestik, Hang Nadim lebih banyak melayani untuk daerah Sumatera dan Jawa. Rute-rute ini dijalani oleh delapan operator penerbangan yakni Garuda, Citilink, Lion Air, Sriwijaya, Wing, Batik, Fore Fly internantional dan Malindo. Sementara di kargo, ada sebanyak 20 perusahaan yang melayani jasa pengiriman. (ska)
batampos.co.id – Hingga saat ini, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Batam masih terpantau tinggi Senin (19/2). Beberapa minggu belakangan ini, beras dan cabai menjadi komoditas yang paling mencolok. Harganya melambung tinggi dan membuat masyarakat kelimpungan.
Harga cabai merah masih bertahan diangka Rp 54 ribu hingga Rp 55 ribu per kilogram, sementara untuk beras rata-rata masyarakat membeli dengan harga Rp 250 ribu hingga Rp 373 ribu per 25 kilogram, sedangkan per kilonya dijual dengan harga Rp 12 ribu hingga Rp 13 ribu.
“Iya, harga beras masih mahal,” kata Endang, penjual sembako di Pasar Fanindo Batuaji.
Dia mengatakan kenaikan harga beras sudah berlangsung selama satu bulan belakangan ini. Kenaikan pun langsung dari distributor atau agen beras.
“Memang kenaikannya mencolok dan sangat cepat,”
Yuni, seorang ibu rumah tangga mengaku kenaikan harga beras cukup berat. Apalagi membeli dalam jumlah yang cukup banyak.
“Di rumah ada lima orang, beli kiloan gak sampai tiga hari beras sudah habis,” katanya.
Untuk itu, mau tidak mau, ia pun harus merogok kocek lebih dalam lagi untuk dapat mendapatkan beras. “Contohnya beras Bumi Ayu yang sepulu kilo biasa saya beli Rp 120 ribu sekarang sudah Rp 133 ribu,” sebutnya.
Sebelumnya, Wakil Walikota Batam, AmsakarAchmad mengatakan salah satu cara untuk meredam kenaikan harga beras adalah dengan membuka kran impor untuk Batam. Pria lulusan UNRI ini juga mengaku sudah bertemu anggota DPR RI, Nyat Kadir. Bahwasanya sudah ada kesepakatan dengan Menteri Perdagangan terkait impor beras termasuk daerah perbatasan.
“Kalau tidak salah ada sekitar 360 ribu ton yang sudah disepakati, dan Batam termasuk salah satu daerah perbatasan yang akan mendapatkan jatah. Namun untuk jumlahnya belum diketahui,” beber Amsakar. (une)
batampos.co.id – Kebayang tak jika dikasih duit 300 dolar Singapura?! Itulah yang akan dinikmati warga Singapura.
Warga Singapura yang berusia 21 keatas berhak mendapat bonus hingga 300 dolar Singapura
Anggaran 2017 Pemerintah Singapura surplus hingga 10 miliar solar Singapura.
Menteri Keuangan Heng Swee Keat mengatakan hal ini saat pidato Anggaran di Parlemen pada hari Senin (19/2/2018). Ia berkata, “mencerminkan komitmen lama Pemerintah untuk berbagi hasil pembangunan Singapura dengan warga Singapura”.
Angpao demikian ia sebut seperti dilansir dari The Strait Times.
Angpao ini akan dibayarkan sesuai dengan pendapatan setiap warga. Sekira 2,7 juta orang Warga Singapura akan mendapatkan pembayaran, yang akan jatuh tempo pada akhir 2018.
Mereka yang berpenghasilan tahunan 28.000 dolar Singapura atau lebih rendah akan mendapat 300 dolar Singapura.
Mereka yang berpenghasilan 28,001 – 100.000 dolar Singapura akan menerima 200 dolar Singapura .
Untuk orang-orang yang berpenghasilan lebih dari 100.000 dolar Singapura akan menerima 100 dolar Singapura.
Bonus SG ini akan menelan biaya Pemerintah sebesar S $ 700 juta.
Ini akan menjadi yang pertama kalinya sejak 2011 bagi Pemerintah membagi-bagikan bonus tunai kepada warga Singapura.
Pada tahun 2011, yang juga merupakan tahun pemilihan, 2,5 juta orang Singapura berusia 21 dan di atas diberi “dividen pertumbuhan” antara 100 dolar Singapura dan 800 dolar Singapura, yang menelan biaya Pemerintah 1,5 miliar dolar Singapura .
Sebelum itu, Pemerintah membagikan dividen antara 100 dolar Singapura dan 400 dolar Singapura pada tahun 2008. (*)
Sejumlah rumah panggung di kawasan pesisir Teluk Keriting Tanjungpinang. Pemprov Kepri akan menata kawasan pesisir Teluk Keriting yang merujuk pada pembangunan kawasan pantai terpadu dan difokuskan di pusat perkampungan seperti pewarnaan rumah penduduk dengan warna-warni. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kepri, Heru Sukmoro mengatakan untuk penataan kawasan Teluk Kriting, Tanjungpinang secara keseluruhan membutuhkan anggaran lebih kurang Rp 167,9 miliar sampai 2020 mendatang. Besarnya kebutuhan tersebut disiasati dengan pembangunan secara bertahap.
“Lewat APBD 2018 ini, kita alokasikan sebesar Rp 43 miliar,” ujar Heru Sukmoro menjawab pertanyaan media di Tanjungpinang, Senin (19/2).
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kepri tersebut menjelaskan, budget yang sudah ada tersebut diperuntukan bagi renovasi rumah penduduk sebesar Rp 4 miliar. Menurut Heru, tahun 2018 ini adalah 100 rumah penduduk yang dipercantik dengan warna warni. Sehingga melihat lebih hidup dari kejauhan. Di tahun ini, juga ditandai dengan pembangunan sarana prasarana gedung sebesar Rp 545 juta.
“Kegiatan lainnya berupa pembangunan Sanitasi komunal Rp 1 miliar. Berikutnya adalah pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan senilai Rp 26,2 miliar,” papar Heru.
Dijelaskannya lagi, Alokasi anggaran sebesar Rp 26,2 miliar adalah untuk pengembangan kawasan Teluk Kriting.
Karena berdasarkan Detail Engineering Design (DED) akan ada taman buatan di atas laut. Ditegaskan Heru, pembangunan kawasan tersebut ditargetkan rampung sampai 2020 mendatang.
“Khusus untuk kegiatan di 2018 ini, tinggal menunggu proses lelang. Rencana kegiatan tersebut sudah ditayangkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Artinya tinggal menunggu jadwal lelang,” jelas Heru.
Ditambahkannya, untuk rencana kerja tahun 2019 nanti sesuai dengan sore plan yang sudah ada adalah berupa kelanjutan renovasi rumah penduduk sebesar Rp 5 miliar. Kemudian pembangunan Sanitasi komunal Rp 4 miliar. Pada tahun depan juga akan dibangun Plaza di kawasan Teluk Kriting sebesar Rp 36 miliar.
“Khusus untuk Plaza dilakukan dalam dua tahun. Yakni 2019 sebesar Rp18 miliar. Selanjutnya pada 2020 juga dengan jumlah yang sama,” jelasnya lagi.
Masih kata Heru, lewat APBD 2019 nanti, juga akan dilakukan pembangunan lanjutan, yakni sarana dan prasarana lingkungan dengan nilai Rp25 miliar. Kegiatan lainnya berupaya pembangunan sarana dan prasarana gedung dengan sebesar Rp27 miliar.
“Kebutuhan kelanjutan pembangunan di 2019 akan dirampungkan pada 2020. Karena masih ada pembangunan senilai Rp 57 miliar lagi,” tutup Heru Sukmoro.
Belum lama ini, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan Teluk Kriting adalah berandanya Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Maka dari itu, ia punya kepedulian yang kuat untuk menata kawasan tersebut. Tujuannya selain itu mempercantik wajah ibu kota, juga untuk menjadikan Tanjungpinang sebagai magnet wisata.
“Semua butuh proses, dan butuh anggaran yang mahal. Maka seauai kemampuan kita lakukan secara bertahap. Semoga hajat sampai niat terkabul,” ujar Gubernur Nurdin.(jpg)
batampos.co.id – Mempercepat proses pendistribusian e-KTP, Kecamatan Batuaji menyerahkan 2017 e-KTP yang telah di cetak kepada empat kelurahan yang ada di wilayahnya. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Batuaji, Safrianto mengatakan pendistribusian lewat kelurahan ini memudahkan warga untuk mengambil e-KTP milik mereka.
“Selain itu warga juga tidak harus jauh-jauh ke kantor kecamatan, mereka bisa langsung hubungi kantor lurahnya,” ujar Safrianto, saat ditemui diruangannya, Senin (19/2).
Dia mengatakan selama ini angka pengambilan e-KTP di kecamatan Batuaji sangat rendah, sehingga, untuk meminimalisir penumpukan e-KTP yang telah dicetak, pihak kecamatan pun berinisiatif membagikan per kelurahan saja.
“e-KTP ini sudah dicetak sejak September 2016. Padahal Disdukcapil dan kecamatan sudah berusaha memprosesnya lebih cepat,” katanya,
Safrianto merincikan e-KTP yang distribusikan di Keluarahan Tanjunguncang sebanyak 441 e-KTP, Kelurahan Kibing sebanyak 459 e-KTP, Kelurahan Buliang sebanyak 833 e-KTP dan Kelurahan Bukit Tempayan sebanyak 284 e-KTP. “Sehingga total semuanya ada 2017 e-KTP,” sebutnya.
Mengenai perekamanan e-KTP, Safrianto menyebutkan ada sekitar 11 ribu berkas yang sedang menunggu untuk dicetak. “Saat ini sedang proses cetak di Disdukcapil,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil, Said Khaidar mengatakan sepanjang tahun 2017 sedikitnya 64 ribu e-KTP sudah rampung dicetak. Dari jumlah tersebut sudah 70 persen yang diambil pemiliknya. “Laporan dari camat memang masih banyak yang belum ambil, padahal sudah diinfokan,” katanya belum lama ini.
Untuk itu, dia mengimbau kepada camat dan lurah untuk bekerjasama demi menyukseskan pendistribusian KTP tersebut.
“KTP ini data penting, jadi tolong yang sudah mendapat SMS untuk bisa mengambil KTP elnya,” imbau Said.
Saat ini pihaknya juga sedang fokus menyelesaikan masalah penumpukan berkas dengan melakukan pencetakan untuk per kecamatan.
“Kita harapkan masalah penumpukan berkas e-KTP bisa diselesaikan secepatnya,” tutupnya. (une)
DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna yang membahas pendapat Walikota Batam tentang Ranperda pedagang kaki lima, Senin (19/2/2018). F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meminta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pedagang Kali Lima (PKL) yang menjadi usulan inisiatif DPRD Batam bisa dipertimbangkan kembali. Hal ini mengingat program pembangunan Batam saat ini sedang menitikberatkan pada pembangunan infrastuktur kota.
“Pertama pemko mengucapkan terimakasih dan apresiasi pada DPRD yang mengusulkan ranperda ini. Namun karena RPJMD kita menitikberatkan pada Pembangunan infrastruktur, sehingga kami melihat perlu rasanya dipertimbangkan lagi,” kata Amsakar, saat paripurna jawaban Wali kota atas Ranperda PKL, Senin (19/2).
Selain itu, ia menilai penataan PKL perlu lahan yang memadai sementara kewenangan lahan sendiri bukan menjadi wewenang Pemko Batam. Di sisi lain, aturan mengenai penataan dan pembinaan pedagang kali lima ini sudah diatur melalui peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri dan peratura wali kota Batam.
“Dalam perwako sebenarnya sudah diatur bahwa penataan PKL dilakukan lintas sektor. Bahkan kita memiliki perda pembinaan dan penataan pasar yang juga menjadi dasar penataan PKL,” sebut Amsakar.
Amsakar berharap ada singkronisasi DPRD Batam dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperpemda) DPRD Batam. Sehingga ketika dirasa perlu penambahan dan pengayaan materi subtansi PKL bisa diharmonisasikan di pedda yang telah ada, sehingga pemko dan DPRD bisa berkonsentrasi terhadap prioritas pembangunan di RPJMD.
“Atas pemikiran perda ini kami berharap dapat dipertimbangkan lagi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto menanggapi pada intinya pemko menyambut baik usulan, namun demikian sesuai aturan yang ada seperti perda 8 tahun 2016-2021 RPJMD, Permendagri pasal 72 ayat 1, maka disimpulkan usulan tersebut akan di pertimbangkan dan embahasan penataan PKL ini akan di lanjutkan lagi.
“Semuanya butuh proses dan waktu agar hasilnya lebih maksimal.
Insya Allah akan kita lanjutkan pada 26 februari 2018 yang akan datang,” pungkas Nuryanto.
Pengusul Ranperda PKL, Harmidi Umar Husein mengaku kecewa.
“Kita mengetahui kota Batam ini adalah kota Industri. Tapi industrinya sudah tak ada. Dimana-mana ada PKL. Aneh kalau usulan ini ditolak,” tegas dia.
Harmidi mengatakan apabila usulan ini tidak mendapat dukungan, hal ini sungguh keterlaluan. Karena, kata dia, mereka hanya menginisiasi PKL mempunyai payung hukum yang jelas.
“Saya merasa aneh saja, kita lihat di kota-kota lain PKL diberdayakan dan tersusun rapi. Karena mereka juga sumber PAD,” sesalnya. (rng)
batampos.co.id – Tahun 2017 lalu DPRD Kota Batam mengesahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini masih minim mengingat saat itu ada sembilan usulan ranperda. Alhasil sejumlah ranperda terpaksa harus diluncurkan kembali di tahun 2018 ini.
Tahun 2018 ranperda yang masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) berjumlah 24 perda. Bahkan 11 diantaranya merupakan ranperda inisiatif DPRD Kota Batam. Hal ini tentu saja tidak berbanding lurus dengan anggaran yang dikucurkan untuk pembasahan ranperda yang hanya sekitar Rp4,1 miliar.
Bandingkan jika satu ranperda ditaksir bisa menyedot anggaran Rp 500-Rp 600 juta, tentu ranperda yang bisa dibahas dan disahkan hanya berkisar antara 7 sampai 8 perda.
“Pasti tak akan cukup. Makanya kita kejar mana yang jadi prioritas di semester I ini. Sementara untuk program yang belum dibentuk pansus kita harapkan bisa dianggarkan pada pembahasan APBD Perubahan 2018,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperpemda) Sukaryo, Senin (19/2).
Menurut Sukaryo, dari 24 ini tidak semuanya ranperda baru. Sebab enam diantaranya merupakan produk 2017 lalu yang diluncurkan kembali tahun 2018. Sementara lima lainnya merupakan harmoninasi perda yang sudah ada akibat perubahan aturan di peraturan yang lebih tinggi. Tiga ranperda bersifat wajib, yakni pembahasan APBD Tahun 2019, APBD Perubahan dan laporan pertanggungjawaban APBD 2017.
“Kita optimis tujuh ranperda saja. Itu diluar ranperda harmoninasi,” tutur politisi PKS itu.
Harmonisasi tidak dihitung, kata Sukaryo, lantaran tidak memelurkan pembentukan pansus. Sementara pembahasan hanyan dilakukan Baperpemda serta tidak memerlukan anggaran untuk kunjungan kerja. Sifatnya hanya menambah pasal yang mengalami perubahan untuk ditambah di perda yang diharmonisasi.
“Misalnya seperti perubahan perda no 4 tahun 2010 tentang sistem pnyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Karena kewenangan SMA sudah di provinsi makanya perda ini diharmonisasi,” tuturnya.
Sukaryo menilai, selama ini anggaran untuk legislasi sangat minim. Apalagi bila melihat usulan ranperda yang hanpir setiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Hal ini, kata Sukaryo, sudah pernah disampaikan pada pemko agar anggaran pembahasan ranperda ditambah, namun belum terealisasi.
“Yang jelas namanya usulan tidak bisa kita tolak. Sehingga untuk menjalankannya kita sesuaikan dengan anggaran,” terang dia.
Dalam menetukan ranperda yang diprioritaskan, ia mengaku berdasarkan kelengkapan dokumen. Ranperda yang dianggap lengkap, akan disampaikan diparipurna, dibentuk pansus, dibahas dan disahkan.
“Misalnya semester I ada 12 ranperda, mana yang lengkap naskah akademis kita dulukan, mana yang belum stan bay dulu sambil melengkapi berkas, jadi bukan berdasarkan nomor urut,” terang Sukaryo.
Sekertaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho, memaparkan dalam pembuatan Pansus membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 juta. Hal itu, dihitung dari 23 anggota pansus dikali Rp 7,5 juta dan ditambah biaya transportasi.
“Rata-rata kunjungan kerja pansus tiga kali per anggota,” ungkapnya.
Adapun Ranperda yang diusulkan tahun ini, diantaranya Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Pengaturan Komponen Pembiayaan Sekolah Swasta, Penataan dan Pelestarian Kampung Tua.
Selanjutnya, Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Sistem Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Kerja, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Pembangunan Ketahanan Keluarga, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, Bea Gerbang dan Pengelolaan Sampah dan lain sebagainya. (rng)
batampos.co.id – Penata anestesi menjadi tenaga medis penting di samping dokter spesialis anestesi yang bekerja di kamar operasi. Sayangnya jumlah dan penyebarannya tidak merata di seluruh Indonesia. Di Kepri sendiri dari 65 penata anestesi, sekitar 50 persennya belum mendapatkan pelatihan anestesi.
Sekedar informasi, penata anestesi merupakan salah salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa asuhan kepenataan anestesi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Tenaga medis ini biasanya mendampingi dokter spesialis anestesi di kamar operasi dalam hal penanganan anestesi (bius).
Sejak 2013, belum ada kajian kebutuhan tenaga penata anestesi. Dari data yang disebutkan Ketua DPP IPAI Dra Dorce Tandung, MSi, survei di enam sampel provinsi seluruh Indonesia, terdapat 22 ribu penata anestesi dari 2.350 rumah sakit. Jumlah ini masih sangat kurang. “Satu dokter spesialis anestesi harus didampingi 2 orang penata anestesi. Jumlah ini sangat kurang jika melihat ship kerjanya. Belum lagi jumlah dan sebarannya tidak merata di Indonesia,” kata Dorce saat pembukaan pelatihan Penata Anestesi Angkatan I di Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam, Senin (19/2).
Jumlahnya tentu bertambah seiring dengan peningkatan jumlah rumah sakit sekarang ini yang mencapai 2.600. Sekitar 70 persen jumlah penata anestesi terakreditasi tersebut ada di Jawa, sementara sisanya 30 persen tersebar di seluruh Indonesia. “Melihat geografis Indonesia yang luas, pastinya angka tersebut hanya ada di ibu kota provinsi. Tidak terjangkau di kota-kota kecil, sementara pelayanan kesehatan tidak bisa diberhentikan begitu saja,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (Perdatin) Kepri dr. Eric Effendi, Sp.An mengungkapkan ada 65 penata anestesi di Kepri, dan hampir 50 persennya belum mendapatkan pelatihan seperti ini. “Sekarang penata anestesi harus lebih maju juga, tidak hanya soal pengetahuan tapi juga pengalaman yang didapatkan dari pelatihan seperti ini,” kata Eric.
Para peserta pelatihan akan mendapatkan tiga materi, yakni materi dasar, materi inti dan materi penunjang atau tambahan. Ketiga materi ini adalah materi pelatihan teknis sesuai standar dan pedoman di Permenkes Nomor 18 tahun 2016. Dalam peraturan tersebut, ada tiga lingkup tindakan penata anestesi yakni pra anestesi, intra anestesi dan pasca anestesi.
Makanya, pelatihan ini benar-benar mendapatkan perhatian serius dari Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam, Asep Zaenal Mustofa, SKM,,M,Epid. Dia mengatakan pelatihan ini akan diawasi mutunya. Baik itu pra penyelenggara acara, tenaga pengajarnya, penyelenggara, dan segala hal yang berhubungan dengan pelatihan ini harus mendapatkan jaminan mutu.
“Peserta tidak hanya harus mengikuti pelatihan saja, tapi juga harus lolos uji kompetensinya. Karena itu kami sudah siapkan dua sertifikat. Sertikat mengikuti pelatihan dan sertifikat lolos kompetensi dari IPAI,” kata Asep.
Ketua Panitia dari Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam, Sri Rezeki, S.Kep., MM mengatakan ada total 21 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia yang mengikuti pelatihan ini. Ada 11 orang dari Kepri, satu orang dari Jambi, dua dari Pekanbaru, dua dari Sulawesi, satu dari Bengkulu dan empat dari Kalimantan.
Adapun syarat pelatihannya adalah tenaga penata anestesi yang sudah bekerja layanan anestesi minimal dua tahun, mendapatkan rekomendasi dari dokter anestesi dan IPAI, memenuhi standar kurikulum dan evaluasi.
Dalam hal ini RSAB Batam sudah menyiapkan sarana dan ruang kelas yang standar kurikulum, beberapa fasiltias penunjang prakteknya. “Kami harapkan pelatihan ini bisa berlanjut hingga gelombang berikutnya, karena mengingat sangat diperlukan untuk peningkatan tenaga penata anestesi demi keselamatan pasien juga,” ujarnya.
Kembali, Dorce mengatakan masyarakat harus pintar memilih produk yang ‘halal’. Maksudnya, banyak sekali pelatihan yang tidak standar. Dalam pelatihan anestesi sendiri tidak bisa dilakukan secara singkat dalam hitungan hari. “Pelatihan tenaga anestesi itu punya ratusan jam pelajaran, yang benar itu seperti itu, dilakukan hingga berbulan-bulan dengan standar jaminan mutu dan melibatkan berbagai pihak yang bersangkutan,” tutup Dorce. (why)
batampos.co.id – Masyarakat yang ingin membuat permohonan paspor diminta tak berulang kali mengirim pesan ke nomor WhatsApp (WA). Masyarakat diminta lebih sabar menunggu respon dari pihak Imigrasi agar terhindar dari pemblokiran nomor.
Kepala Imigrasi Kelas I khusus Batam Lucky Agung Binarto mengatakan setiap nomor hanya bisa mengirim satu kali pesan pendaftaran dalam sehari ke nomor WA Imigrasi. Sebab jika berkali-kali dikhawatirkan nomor tersebut akan terblokir oleh sistem yang ada di Imigrasi.
“Satu hari cukup sekali pendaftaran, jangan wa berkali-kali. Kalau sering akan ke lock sistem,” terang Lucky, Senin (19/2).
Menurut dia, sistem nomor WA di Imigrasi sengaja diatur untuk mengantisipasi calo. Dimana calo kerap mengirim pesan pendaftaran dari nomor yang sama hingga berulang kali.
“Memang sengaja disetting untuk antisipasi calo. Soalnya banyak permohonan fiktif, apalagi di pusat itu sudah sampai 71 ribu,” ujar Lucky.
Karena itu, ia meminta masyarakat bisa lebih sabar menunggu balasan dari nomor WA Imigrasi. Jangan terburu-buru mengirim ulang permohonan sehingga terblokir sistem. Jika di Kantor Imigrasi Batamcenter tak direspon, warga bisa mengirim permohonan di Unit Layanan Paspor (ULP) Harbourbay.
“Pesan yang dikirim pasti dibalas, namun sabarlah menggu. Karena permohonan yang masuk setiap hari bisa ribuan, sementara kami hanya melayani 300 untuk Kantor Imigrasi Batamcenter dan 65 untuk ULP Harbourbay,” jelas Lucky.
Ia juga menegaskan pendaftaran via WA dibuka mulai pukul 07.30 WIB. Saat itu warga bisa langsung mengirim satu pesan pendaftaran dan menunggu hingga direspon petugas Imigrasi.
Sementara Rere warga Tiban yang ingin membuat permohonan paspor sempat kebingungan dengan cara pendaftaran via WA. Sebab, sudah berulangkali mendaftar, ia tak juga mendapat nomor antrean. Bahkan ia kerap mengirim pesan berulangkali agar direspon.
“Daftarnya juga pagi, tapi sering tak dapat nomor antrian. Sudah sebelum mencoba daftar via WA, tapi belum dapat-dapat nomor antrian,” ujar Rere. (she)
Ini akan menjadi yang pertama kalinya sejak 2011 bagi Pemerintah membagi-bagikan bonus tunai kepada warga Singapura.
batampos.co.id – Masyarakat yang ingin membuat permohonan paspor diminta tak berulang kali mengirim pesan ke nomor WhatsApp (WA). Masyarakat diminta lebih sabar menunggu respon dari pihak Imigrasi agar terhindar dari pemblokiran nomor.
