Jalan besar Sawang-Selat Beliah Kundur Barat yang berlubang warga ditanami pohon pisang oleh warga yang kesal karena pemerintah tak juga memperbaikinya. F. Imam Soekarno/Batam Pos.
batampos.co.id – Geram dengan kondisi jalan yang rusak, warga Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur, terpaksa menanam pohon pisang persis di tengah jalan aspal. Ironisnya jalan yang sering rusak tersebut merupakan jalan besar yang menghubungkan Kundur Barat-Pelabuhan Selat Beliah. Tujuan warga menanam pohon pisang agar pemerintah Karimun melalui dinas pekerjaan umum (PU) maupun Pemerintah Provinsi Kepri melakukan perbaikan.
Ahmad,57, seorang warga mengakui kondisi jalan protokol tersebut sebelumnya sudah diperbaiki oleh pemerintah kecamatan bersama masyarakat. Jalan yang rusak disebabkan pecahnya gorong-gorong sehingga jalan berlubang dan cukup membahayakan bagi pengendara. Untuk menyiasati warga memberikan tanda balok kayu dan pohon pisang dengan harapan pengendara mengetahui jika jalan tersebut rusak.
“Memang sebelumnya sudah dilakukan perbaikan, namun sebatas tambal sulam sehingga sekarang rusak lagi. Harapanya pemerintah provinsi maupun pemerintah Karimun segera memperbaiki jalan yang rusak secara permanen. Akses jalan antar kecamatan Kundur-Kundur Barat maupun Kundur-Kundur Utara sudah banyak yang rusak,” keluh Ahmad, Minggu (3/12) kemarin.
Camat Kundur Anjitrisno mengatakan pihaknya bersama masyarakat dan staf kantor camat sering gotong royong menimbun jalan yang berlubang. Hanya saja timbunan itu tidak mampu ketika hujan turun dan jalan kembali berlubang.
“Terkait jalan yang ditanam pohon pisang kita maklum. Karena meski sudah dilakukan perbaikan, namun rusak kembali. Makanya warga menanam pohon pisang untuk menandai jika jalan tersebut belubang, tujuanya agar pengendara waspada dan tidak terperosok dalam lubang tersebut,” bebernya. (ims)
Salah satu peserta sanggar tari pelangi budaya dari Karimun menamppilkan tariannya pada saat pentas seni dan budaya, Sabtu (2/12). F. Tri Haryono/Batam Pos.
batampos.co.id – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun menggelar pentas seni dan budaya yang menghadirkan dua negera tetangga Malaysia dan Singapura serta daerah lainnya, Sabtu (2/12) malam. Kegiatan bertujuan melestarikan kesenian dan kebudayaan melayu, serta meningkatkan minat dan kreatifitas seni dan budaya masyarakat khususnya kalangan remaja dari pengaruh budaya negatif yang tidak terbendung saat ini.
“Putra Karimun juga sudah berkarya di tingkat Nasional maupun Luar Negeri, ini harus menjadi aset daerah untuk terus berkarya dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan melayu di negeri sendiri. Dan kepada para tamu undangan selamat menikmati kota Tanjungbalai Karimun” kata Asisten Perekonimian dan Pembangunan Pemkab Karimun Sensissiana, mewakili Bupati Karimun di Coastal Area.
Melalui Pentas Seni dan Budaya ini, lanjutnya bisa berperan dalam mempromosikan kesenian dan budaya yang ada di kabupaten Karimun kepada para peserta yang ikut. Selain itu, bisa memberikan informasi tentang perkembangan kebudayaan serumpun ini baik itu dalam seni tari yang dibawah asuhan sanggar maupun group kompang.
“Di sini, selain menampilkan kesenian dengan berbagai corak dan kreasi. Sekaligus bisa menjalin persaudaraan antara sanggar yang ada di kedua negara maupun daerah lainnya. Seperti, dari Aceh maupun Singapura dan Malaysia,” paparnya.
Sedangkan Plt Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Karimun H Zamri mengatakan, bahwa peserta yang ikut dalam pentas seni dan kebudayaan tahun 2017 ini ada 14 group yang terdiri dari Singapora, Malaysia, Aceh dan tuan rumah. Dimana para peserta menampilkan berbagai jenis kesenian seperti, instrument, tari kreasi, kompang kreasi, band dan dramatisasi puisi.
“Biar berkreatif para seniman kita. Terutama, bagi generasi muda supaya cintai kesenian daerah dan bisa melestarikan. Kalau bukan generasi muda, siapa lagi yang akan melestarikan kesenian dan budaya kita,” ungkapnya.
Lanjutnya, adapun peserta yang ikut diantaranya Shajiwa asal Karimun menampilkan instrument, Mirah Delima dari Bireun Aceh dengan tari persembahan tari saman kreasi yang mendapatkan aplus dari penonton. Selanjutnya, Pls Saujana asal Karimun dengan jenis persembahan yaitu tarian dari para pelajar, Pusake Melayu Karimun menampilkan persembahan kompang.
Persatuan Ikatan Ria asal Singapore dalam persembahannya kompang kreasi, Pls Pelangi Budaya mempersembahkan tarian oleh anak-anak pelajar sekolah dasar. Selanjutnya, Sanggar seni musik dan tari Nirmala asal Karimun juga menampilkan tarian. Sedangkan, Fastabiqul Khairat Karimun menyuguhkan kompang, Bhayangkari Ceudah Aulia Bireun Aceh juga menampilkan tari saman. Kompang Mim Ria asal Selangor Malaysia, Tabuh kencana, Kolaborasi asal Karimun juga menampilkan kompang, secara bergantian yang ditutup dengan Kibar Budaya asal Karimun dengan dramatisasi puisi.
“Sanggar tari kita juga tidak kalah dengan sanggar tari asal luar negeri maupun daerah lainnya. Ini berarti kabupaten Karimun dalam dunia kesenian cukup diperhitungan dengan berbagai prestasi yang telah dihasilkan,” tuturnya. (tri)
Kampung Bugis, Tanjungpinang. F. Yusnadi/Batam Pos.
batampos.co.id – Bantuan program penataan daerah kumuh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, akan diprioritaskan untuk penataan di wilayah kelurahan Tanjung Unggat dan Kapung Bugis.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanjungpinang, Surjadi, penataan yang dimaksudkan adalah berkonsep mempercantik kawasan pemukiman ini. “Tentunya menjadi lebih baik, sehat dan asri juga,” ujar dia.
Ia menjelaskan, program yang akan dilangsungkan pada 2018 mendatang ini bertujuan untuk menghapus gambaran wilayah kumuh dari dua kawasan ini.
Penataan juga bakal membenahi jalan dari kedua wilayah ini. Sehingga tujuan akhir dari perencanaan tersebut, diharapkan selesai tanpa meninggalkan tugas perbaikan lainnya. “Jadi gak daerahnya aja. Jalan-jalan pun dipercantik nanti,” lanjutnya.
Untuk melakukan penataan di dua wilayah ini, pemerintah bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Pun melingkupi adanya bantuan rehabilitasi rumah masyarakat, pembuatan taman dan lain-lain.
Dalam pengerjaannya nanti, beberapa OPD baik kota maupun provinsi juga dipastikan bakal terlibat. “Kami bahas bersama-sama mulai awal tahun nanti, untuk Tanjungpinang yang lebih baik,” pungkasnya. (aya)
batampos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam melimpahkan kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan Dinas Sosial dan Pemakaman (Dinsoskam) yang dilakukan Mantan Bendahara Dinsosakam Kota Batam, Raja Muhammad Rizal ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (30/11) kemarin.
Humas PN Tanjungpinang, Eduard Haloho mengaku jika pihaknya telah menerima pelimpahan berkas kasus tersebut. “Secepatnya akan disidangkan”. ujarnya, Sabtu (2/12).
Dikatakan Eduard, Ketua PN Tanjungpinang telah menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. “Sidangnya akan dipimpin Ketua Majelis Hakim Guntur Kurniawan didampingi majelis hakim anggota Corpioner dan Suherman,”ucapnya.
Sedangkan jadwal sidang perkara tersebut lanjut Eduard, nantinya akan ditentukan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. “Jadwal sidangnya saya belum tahu kapan. Yang jelas waktu sidangnya akan ditentukan Hakim yang akan memimpin perkara tersebut,” terangnya.
Seperti diketahui, Raja Muhammad Rizal diduga telah melakukan penyelewengan anggaran kegiatan Dinas Sosial dan Pemakaman (Dinsoskam) Batam yang merugikan negara mencapai Rp 1.505.990.249.
Dana itu bersumber dari anggaran 15 kegiatan di tahun 2015 yang tidak disebutkan tersangka ke kas daerah. Diantara 15 kegiatan itu, anggaran kegiatan RTLH yang tercatat paling banyak diselewengkan tersangka sebesar Rp 1,1 Miliar.
Sedangkan 14 kegiatan lain merupakan kegiatan Dinsoskam lainnya.
Dalam perbuatan itu juga diketahui tersangka sempat memalsukan tanda tangan atasannya terhadap laporan kegiatan yang seolah-olah sisa anggaran setiap kegiatan tersebut sudah diterima atau masuk ke kas daerah. (cr20)
Sejumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Batam sedang melakukan persiapan Mall Pelayanan Publik, Minggu (3/12). Mall Pelayanan Publik rencananya akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Persiapan Mal Pelayanan Publik Batam terus digesa. Rencananya, Selasa (5/12) besok persiapan sudah harus selesai. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan persiapan acara peresmian.
“Tanggal 5 itu sudah ready semua dan sudah bisa aktivitas, tinggal (tanggal) 6 mulai persiapan ceremony-nya,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batan, Gustian Riau, kemarin.
Menurut Gustian, seiring persiapan peresmian juga direncanakan pegawai dari instansi yang menggelar layanan perizinan di MPP Batam sudah bisa mulai ditempatkan.
“Rabu (6/12) pegawainya masuk,” terangnya.
Agar persiapan lancar, Gustian mengatakan, pada Senin (4/12) hari ini ada rapat dengan para pimpinan instansi.
Ditanya soal peresmian, ia menyampaikan penanggungjawab peresmian di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Namun yang ia ketahui, peresmian MPP oleh Presiden Joko Widodo seiring acara Rapimnas Kadin 2017, peresmian Flyover Laluan Madani serta kegiatan prona. Untuk diketahui, Rapimnas Kadin 2017 diselenggarakan pada tanggal 13-14 Desember.
“Empat ini, paginya di peresmian MPP. Setelah itu baru acara lain,” ungkapnya.
Sementara itu, pantauan Batam Pos di lokasi MPP tersebut berada yakni di Sumatera Promotion Center, perlengkapan pendukung MPP tengah dipersiapkan.
“Sekarang (kemarin, red) masuk semua, ya kalau nggak besok (hari ini) paling lambat,” ucap Gustian.
Ia menegaskan, persiapan MPP tersebut tak memiliki kendala yang berarti, apalagi tidak sesuai dengan rencana awal. “Enggak ada yang molor, on progres semua,” pungkasnya. (cr13)
batampos.co.id – Nasib 49 mantan karyawan perusahaan PT Cipta Persada Mulia (CPM) dan PT Singkep Timas Utama (STU) semakin tidak jelas. Pasalnya, pesangon yang menjadi hak mereka sesuai dengan kesepakata dengan direktur perusahaan tersebut tak kunjung dibayar.
Kondisi ini semakin diperparah setelah direktur menyerahkan tanggungjawab sisa pembayaran pesangon yang telah dicicil, kepada pemegang saham perusahaan PT Cipta Persada Mulia (CPM), PT Singkep Timas Utama (STU) dan PT Sumber Prima Lestari. Sayangnya, komisaris dan pemegang saham tidak dilibatkan atau diberitahukan terkait pengambilan kebijakan pemutusan hubungan kerja keseluruhan karyawan perusahaan tersebut.
Sehingga, seluruh keputusan yang diambil terkait pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan termasuk keputusan jumlah pemberian pesangon keseluruhannya mutlak adalah kebijakan yang diambil direktur. Dengan kata lain keputusan itu tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Sementara itu di lokasi berbeda, Kabid Ketenagakerjaan Dedi Supartono mengatakan, pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang berlaku di PT STU adalah kebijakan dari perusahaan yakni direktur. Seharusnya tanggungjawab pemberian pesangon kepada mantan karyawan adalah tugas direktur. Sedangkan urusan dengan pemilik saham adalah internal perusahaan.
“Intinya, direktur harus bertangungjawab terhadap keputusan mereka merumahkan karyawan untuk membayar pesangon karyawan,” ujar Dedi kepada Batam Pos, Minggu (3/12) pagi.
Sementara itu Dedi menganjurkan agar perusahaan melakukan mediasi kembali untuk menciptakan keputusan bersama. Selanjutnya keputusan bersama ini yang akan menjadi acuan untuk melakukan tindakan dan jika tidak dilaksanakan akan dapat dieksekusi oleh pengadilan PHI.
Menurut salah seorang mantan karyawan PT CPM Ari Susanto mengatakan, seluruh karyawan yang dirumahkan itu hanya mengetahui dan bertemu dengan direktur perusahaan. Bahkan direktur juga yang mensosialisasikan terkait pemutusan hubungan kerja dan bukan dengan pemegang saham.
“Yang kami tau ya direktur yang mem-PHK kami. Yah sudah sepantasnya kami menuntut hak kami yakni pesangon kepada direktur,” ujar Ari.
Ditanya terkait penyerahan tanggungjawab pembayaran pesangon dari direktur ke pemegang saham, Ari menjawab tidak menerima hal tersebut. Ari beralasan semestinya karyawan tidak berurusan dengan internal perusahaan, yang mereka inginkan hanya hak pesangon sesuai yang dijanjikan direktur saat pertemuan berlangsung. (wsa)
Kampanye hari aids sedunia di Natuna oleh dinas kesehatan dan KPAD Natuna di simpang Jami’ Ranai. F. Aulia Rahman/Batam Pos.
batampos.co.id – Memperingati hari Aids sedunia tahun 2017, ratusan pelajar melaksanakan kampanye damai mencegah penularan HIV Aids di Natuna. Aksi yang digelar di Simpang Jami’ Ranai ini diikuti dari berbagai sekolah, baik KPAD Natuna, PMI dan Dinas Kesehatan.
Aksi damai tersebut, ratusan pelajar mengajak masyarakat melalui pesan-pesan moral dalam spanduk spanduk maupun selebaran dan penyematan pita untuk ikut peduli mencegah penularan virus HIV.
Kepala Bidang pencegahan dan perlindungan penyakit Dinas kesehatan pengendalian penduduk dan KB Pemkab Natuna Hikmat Aliansyah mengatakan, saat ini angka penularan HIV di Natuna sudah cukup tinggi. Hingga ditahun 2017 ini sudah ditemukan 90 kasus penularan.
Angka kasus penularan HIV tersebut kata Hikmat, merupakan data yang diperolah dari jumlah kunjungan konseling di klinik VCT, dari RSUD maupun dari pemeriksaan lapangan yang disasar kepada warga risiko tinggi atau pekerja seks komersil.
“Sudah sangat tinggi kasus penularan HIV di Natuna. Dari 90 kasus itu, sudah ada 30 lebih penderitanya sudah meninggal dunia. 11 penderi diberikan obat, tetapi sekarang tinggal 4 orang, mereka kemana juga tidak diketahui,” jelas Hikmat.
Dikatakan Hikmat, dari tiga sumber angka penularan HIV yang ditemukan di Natuna cenderung lebih tinggi dari kalangan masyarakat umum, terutama pada ibu rumah tangga. Namun lebih kecil angka kasus ditemukan pada pekerja seks komersil.
Angka ini sambungnya, secara logikanya disebabkan satu orang pekerja seks dapat menularkan kepada 10 orang pelanggannya. Dan kasus penularan HIV ini pertama ditemukan di Natuna sejak tahun 2009 lalu. Tentu fenomena gunung es sudah menghawatirkan terjadi di Natuna.
Peran kesadaran diri sendiri kata Hikmat, sangat diutamakan dalam menekan kasus penularan HIV Aids di Natuna. Angka 90 kasus ini baru terungkap, namun dikawatirkan lebih tinggi kasus yang belum terungkap.
Dinas Kesehatan sambungnya, dalam waktu dekat akan melakukan pengecekan lapangan untuk melakukan pendataan jumlah pekerja seks komersil di Natuna. Dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Kendala saat ini masih pada perlengkapan pemeriksaan kesehatan untuk virus HIV tersebut. Karena sampel pasien harus dikirim ke Batam.(arn)
Suasana aktifitas siang hari di Telukpandan (Sintai), Tanjunguncang, Batuaji F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Pusat Rehabilitasi Sosial non Panti (PRSNP) Tanjungpandan atau yang lazim disebut Sintai tak sesuai dengan semangat awal pembentukannya.
Pusat rehabilitasi yang dibangun era Nyat Kadir jadi Wali Kota Batam itu sejatinya pusat rehabilitasi bagi pekerja seks komersial (PSK) dari lokasi prostitusi liar, sebelum dikembalikan ke masyarakat.
Namun kini justru jadi lokalisasi atau tempat prostitusi yang terkesan dilegalkan Pemerintah Kota Batam.
“Prakteknya berlawanan dengan Perda Nomor 6 tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial,” kata anggota Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakary, beberapa waktu lalu.
Pasal 8 ayat 2 poin a Perda No. 16/2002 disebutkan, harus ada pengawasan ketat dari Pemko Batam agar jumlah PSK tak bertambah. Sebab, PSK atau dalam penanggulangan HIV/AIDS disebut wanita penjaja seks (WPS), salah satu kategori risiko tinggi tertular HIV/AIDS.
Sementara pada poin c diatur, setelah berangsur-angsur dibina, PRSNP akan ditutup dalam waktu tiga tahun setelah Perda tersebut terbit.
“Tapi kini sudah masuk 15 tahun tak juga ditutup, malah jadi lokalisasi komersil,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ia mempertanyakan evaluasi dari Pemko Batam. Sudah seharusnya pusat rehabilitasi Tanjungpadan alias sintai itu dikembalikan fungsinya sebagai pusat rehabilitasi.
“Maaf saya katakan sama saja kita membiarkan praktek itu terjadi. Ini tanggungjawab utamanya di eksekutif,” ucap dia.
Menurutnya, DPRD Batam sering menyampaikan hal ini ke Pemko Batam, namun kini belum ada evaluasi sama sekali. “Kami legislatif beberapa kali mengingatkan praktek yang sekarang itu bertentangan dengan Perda,” ujarnya.
Wakil Wali Kota, Amsakar Achmad enggan mengomentari hal ini. Ia menyampaikan pihaknya fokus kini fokus pada tiga permasalahan sosial, yakni pengentasan kemiskinan, program Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RTLH) dan penanganan Gelandang Pengemis (Gepeng).
“Ini yang kami fokus tangani tiga bulan terakhir ini,” kata Amsakar beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Menteri sosial RI Khofifah Indar Parawansa, akhir tahun 2016 lalu terdengar kaget saat ditanyakan ada praktek prostitusi di Pusat Rehabilitasi Non Pati Telukpandan Tanjunguncang. Ini berawal saat dia ditanya bagaimana penanganan prostitusi di tempat yang lazim disebut Sintai itu.
“Masa sih? itu panti rehabkan?” kata Khofifah waktu itu.
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial menargetkan tahun 2019, Indonesia bakal bebas lokalisasi. Di Batam sendiri kementerian mengaku akan berkoordinasi dengan Wali Kota Batam, Rudi.
Sementara itu, pantauan Batam Pos di pusat rehabilitasi yang kini benar-benar jadi lokalisasi itu, PSK atau WPS diwajibkan mengikuti pemeriksaan medis rutin pertiga bulan. Dari pemeriksaan itu, banyak menemukan wanita terjangkit penyakit menular seksual (PMS).
Namun demikian mereka tetap aman melakoni profesi tersebut sebab petugas medis dari Puskesmas Batuaji rutin memberikan pengobatan dan perawatan untuk mengobat penyakit tersebut.
Ketua pengurus Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti Teluk Pandan, Sintai Ace Jamaluddin, mengatakan sejauh ini PMS yang menyerang para PSK itu belum memberikan dampak apapun. Baik kepada tamu ataupun kepada PSK sendiri.
“Itu karena ada pengobatan yang rutin dari pihak Puskesmas. Penyekit itu sifatnya sementara dan bisa sembuh. Kalau ke tamu tentu tidak berbahaya juga sebab disini wajib pakai pengaman (kondom),” kata Ace, beberapa waktu lalu.
Kawasan lokalisasi tersebut ditegaskan Ace memang kawasan wajib kondom. Dimana tamu atau pengunjung yang ingin memakai jasa PSK disana diwajibkan menggunakan kondom tanpa terkecuali.
“Itu sudah peraturan tetap di sini. Ini untuk kebaikan bersama baik pekerja ataupun tamu yang datang,” kata Ace.
Meskipun selalu ada satu sampai lima wanita yang terserang PMS setiap pemeriksaan rutin itu, namun untuk penyakit mematikan HIV/AIDS sejauh ini kata Ace belum terjangkit sama sekali.
“Anggota (PSK) kami di sini total ada 224 orang di 26 bar yang ada. Tapi semuanya bersih dari HIV AIDS,” katanya.
Bahkan untuk menjamin sterilisasi penghuni di lokalisasi tersebut dari penyakit mematikan itu, pengelolah tempat hiburan malam di sana juga menerapkan aturan untuk menggantikan PSK pertiga bulan hingga perenam bulan sekali.
“Tidak semua tapi beberapa yang sudah tak mau lagi ya kita gantikan. Ini juga membantu agar penyakit-penyakit yang bisa menular pelanggan bisa dicegah,” ujar Ace.
Saat ini di lokalisasi tersebut terdapat 26 bar yang beroperasi setiap malam dan ada 224 PSK yang siap melayani tamu yang datang. Pusat rehabilitasi itu kini benar-benar jadi lokalisasi prostitusi yang dilegalkan dan pemerintah menutup mata.
Sementara itu, prostitusi liar masih terus menjamur di Kota Batam. Khususnya di kawasan Batuampar. Bila malam tiba, berjejer PSK menunggu tamu di depan pertokoan Jodoh Square dan sekitarnya.
Rata-rata tamu membawa PSK itu untuk kencan di hotel atau di tempat lain. Beberapa PSK juga melayani kencan di tempat di ruko tertentu yang hanya bersekat kain atau tripleks tipis. Tarif sekali kencan beragam. Mulai Rp 50 ribu hingga ratusan ribu.
Kawasan ini sempat beberapa kali dirazia Satpol PP, namun PSK kembali lagi dan lagi. Wajar saja penderita HIV/AIDS terus meningkat. Sebab, anak usia di bawah umur pun bisa menggunakan jasa PSK di kawasan itu. Belum lagi PSK/WPS yang bisa dipesan lewat media sosial.
PSK liar inilah sejatinya harus ditertibkan dan dibawa ke Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti di Tanjungpandan-Sintai-Tanjunguncang. Di sana mereka harusnya dibina agar meninggalkan profesinya itu. Namun, pusat rehabilitasi itu kini jadi pusat mencetak PSK profesional. (cr13/eja/nur)
Pedagang cabai di Pasar Baru Tanjunguban, Rustam belum lama ini. Karena pasokan menurun, harga cabai di sejumlah pasar di Kabupaten Bintan naik hingga 50 persen. F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Harga cabai rawit di sejumlah pasar di Kabupaten Bintan naik hingga Rp 40 ribu rupiah per kilogram. Biasanya cabai rawai Rp 30 hingga Rp 40 ribu per kilogram, kini mencapai Rp 80 ribu per kilogram.
Seorang ibu rumah tangga, Darmiyati mengeluhkan harga cabai rawit yang tinggi. Akibat harganya yang melambung tinggi, ia harus mengurangi penggunaan cabai rawait. “Belinya sedikit sedikit saja, paling 2 hingga 3 ons saja,” kata wanita yang tinggal di
Tanjunguban ini.
Hal senada dikeluhkan Yem, warga Tanjunguban. Wanita paruh bayah ini bukan hanya mengeluhkan harga cabai rawit yang mahal, namun harga cabai merah juga mahal.
“Sudah kurangi makan cabai, karena mahal sampai Rp 80 ribu per kilogram. kalau mau beli sedikit saja, tak sampai Rp 5 ribu,” katanya ketika ditemui di rumahnya di Kampung
Kamboja, Tanjunguban, Minggu (3/12) siang kemarin.
Pemasok Cabai, Indra Setiawan mengakui harga cabai tinggi karena produksi cabai di tingkat petani menurun disebabkan musim penghujan. Akibat cuaca yang buruk, kualitas cabai menurun. “Harganya naik, tapi setahu saya yang naik cabai rawit saja,” katanya.
Terpisah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan membenarkan harga cabai dan sayur mayur mengalami kenaikan. Di awal Desember ini, harga cabai rawit
dijual berkisar Rp 80 ribu per kilogram. “Yang naik cabai rawit, kalau cabai merah kenaikannya masih berkisar Rp 10 ribu per kilogram atau dijual berkisar Rp 52 ribu per kilogram,” jelasnya.
Terkait permasalahan ini lanjut Iwan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perdagangan. Sejauh ini, pemerintah pusat memastika n daerah penghasil sampai saat ini masih stabil. Namun demikian, pihaknya akan menyelidiki kelangkaan pasokan cabai di Bintan. (cr21)
batampos.co.id – Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Karimun berhasil menangkap tiga orang tersangka yang terlibat dengan peredaran narkotika jenis sabu. Ketiga tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial Mhg alias Hi, Abd dan Ac dengan total barang bukti sebanyak 66,76 gram.
”Penangkapan terhadap tiga orang yang diduga sebagai pengedar sabu ini kita lakukan secara terpisah pada Rabu (29/11). Tersangka pertama yang ditangkap terlebih dulu adalah Mhg alias Hi dari dalam sebuah mobil di Jalan Pertambangan, Kecamatan Karimun. Dari hasil penggeledahan ditemukan 3,2 gram, sendok untuk sabu dan termasuk satu unit timbangan di dalam mobil,” ujar Kasat Res Narkoba Polres Karimun, AKP Nendra Madyatias, Sabtu (2/12).
Kemudian, kata Nendra, polisi melakukan pengembangan terkait jaringan Mhg. Akhirnya, tersangka yang pertama memberikan keterangan bahwa sabu tersebut diperoleh dari tersangka Abd dan Ac. Untuk menangkap keduanya, polisi menggunakan mobil Mhg agar tidak curiga. Akhirnya, dua jam kemudian, Abd bersama dengan AC berhasil diamankan.
”Tersangka Abd dan Ac menggunakan mobil dan berhasil kita cegat di tengah sekitar Kampung Harapan, Kecamatan Tebing. Namun, pada saat kita hadang dari depan tersangka melawan dan menabrakkan mobilnya ke mobil yang kita bawa. Pada saat itu, anggota langsung turun dari mobil langsung mengamankan mereka. Dari tangan Ac ditemukan 6 paket sabu dengan berat 27,61 gram,” paparnya.
Pada saat itu, lanjut Nendra, Abd tidak membawa barang bukti. Melainkan, masih di simpajn di rumahnya. Tersangka Abd membawa kita ke rumahnya untuk mengambil sabu yang disimpan di dalam kulkas atau lemari Es. Dalam lemari es ditemukan 6 paket dengan berat 35,95 gram. Selain itu, ditemukan plastik dan timbangan digital yang digunakan tersangka untuk diedarkan. Pengakuan Abd bahwa sabu tersbeut diperolehnya di Malaysia. (san)
