Anto seorang pedagang sayuran di Pasar Penuin sedang merapihkan dagangannya. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Beberapa hari terakhir, harga komoditi cabai merah tak menentu, sementara itu komoditi cabai rawit langka. Keadaan ini dapat teratasi dengan cara mengembangkan lahan pertanian atau pengadaan cool storage.
Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Mardanis. Menurutnya, terkait pengembangan lahan pertanian, dua komoditi tersebut perlu masing-masing 30 hektar lahan, dengan kata lain total 60 hektar.
Ia mengaku, persoalan lahan bukan hal yang mudah, jika kendalanya demikian, alternatif yang bisa dipakai adalah lahan yang kini digarap petani baik di Sagulung hingga Galang.
“Kami sudah turun tanya petani, mereka mau. Tinggal kita bantu bibit dan pupuk,” ucap Mardanis, kemarin.
Solusi kedua, lanjut mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini, yakni dengan mengadakan gudang penyimpanan (cool storage), agar stok bahan pokok yang didatangkan dari daerah lain dapat bertahan lama. Hitung-hitungannya, pelaksanaan ini dinilai akan menyerap dana Rp 5 miliar, namun manfaatnya adalah bahan pokok dapat bertahan hingga enam bulan.
“Misalnya lebaran Juni, kami masukkan Maret. Kami keluarkan saat butuh, tahan lama. Jakarta kan begitu, makanya harganya stabil dan enggak langka. Tapi ini nanti perannya BUMD,” papar dia.
Mardanis mengatakan, sejak dulu hal ini telah ia sampaikan ke Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Namun sayang, masukan ini belum dapat terealisasi dalam waktu dekat ini karena persoalan minimnya anggaran.
“Saya udah bilang, tapi tunggu anggaran bagus. Tahun depan (2018) pun, lahan hanya dua hektar,” keluhnya.
Ia menyampaikan, sejatinya Pemko Batam paham bahan pokok adalah hal yang penting untuk diperhatikan pemerintah daerah. Dengan cara memastikan terjangkau baik ketersediaanya maupun harganya.
“Pangan ini penting,” imbuhnya.
Untuk sementara ini, yang ia lakukan adalah menggalakkan program Rumah Pangan Lestari yakni melibatkan masyarakat untuk bertanam tanaman produktif di pekarangan rumah. Pantauan Batam Pos di lapangan program ini belum menunjukkan sumbangsih yang cukup.
“Kami kasih bibit, tak ada dana makanya obat-obat kami tak sediakan,” ungkapnya.
Mardanis mengatakan,programa ini sejatinya bukan langkah utama namun hanya pelengkap. Bagaimana tidak, hasilnya pun terbilang tak cukup jika dibanding kebutuhan cabai masyarakat.
Menyikapi tingginya harga dan langkanya cabai, kini Pemko Batam akan turun memastikan apa penyebab hal tersebut terjadi. “Kami ingin buktikan apakah karena alam atau hanya dilangkain-langkain. Kalau ada yang main lapor POLDA (polisi, red) kena PMH (Perbuatan Melawan Hukum, red),” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Amsakar Achmad mengaku tahu harga komiditi cabai dan bumbu-bumbuan fluktuasinya tinggi. Bahkan, ia sampaikan apapun langkah yang diambil Pemko Batam cabai merupakan komoditi yang rentan rusak.
Namun ia menyebutkan, bahan pokok bukanlah penyumbang inflasi yang signifikan. Justru listrik dan tiket pesawatlah yang punya andil tinggi terhadap inflasi. “Ini artinya program kita tentang sembako murah itu tepat,” klaimnya.
Bahkan kini, Pemko Batam tengah menggalakkan kerjsama denga daerah lain terkait pengadaan sembako, seperti Jambi maupun Sumatera Barat.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, fluktuasi harga semasih itu dalam batas wajar bisa ditolerin. “Itu biasa hukum alam,” imbuhnya.
Ia menilai, sesuatu yang dibutuhkan masyarakat rentan berubah harganya, mengatasi ini tak bisa dilakukann oleh pemerintah saja, namun juga peran pelaku usaha. Lalu bagaimana dengan alur yang panjang terkait pengiriman barang dari luar daerah dan rencana Pemko mendatangkan bahan pokok via udara.
“Pakai pesawat mahal juga, enggak jadi. Kami sambil jalan saja ya,” ucap Rudi sembari berlalu. (cr13)
Pelantar Selayang Pandang ini menjadi jalan alternatif yang banyak digunakan warga. Saat ini kondisinya perlu pembenahan. F. Syahid/Batam Pos.
batampos.co.id – Pelantar Semen Panjang yang sudah berubah nama menjadi Selayang Pandang (Sp) merupakan jalan alternatif dari Tarempa menuju Antang desa Tarempa Timur. Pelantar ini tampak masih bagus jika dilihat dari bagian atas. Namun bagian pondasi pelantar saat ini kondisinya sudah sangat memperhatikan.
Tiang penyangga pelantar yang terbuat dari beton itu sudah mulai keropos. Campuran semen pasir dan batu pembungkus besi tulang pondasi banyak yang mengelupas sehingga besi tulang pondasi terlihat jelas dengan kondisi berkarat lantaran terkena uap air laut.
Melihat pelantar yang sudah rusak, maka membuat sejumlah warga angkat bicara. Suhardi, contohnya. Sebagai warga Tarempa yang sering memanfaatkan jalan tersebut, maka dirinya mengaku was-was jika melintas di Sp. Kondisinya sudah parah,” ungkapnya kepada wartawan kemarin.
Sepengetahuannya, jalan tersebut kurang lebih 1, 3 KM panjangnya. Pelantar itu dibangun pada jaman Kabupaten Natuna. Sampai sekarang kemungkinan sudah ada 10 tahun. Karena sudah tua, maka dia berharap pemerintah memikirkan pelantar tersebut demi keselamatan pengguna jalan. “Kondisi jalan laut tentu berbeda dengan jalan darat. Kedepan perlu perencanaan yang matang agar jalan tetap awet,” harapnya.
Yang membuat dirinya khawatir, saat ini pelantar tersebut malahan lebih sering digunakan. Meski ada imbauan agar tidak dilintasi kendaraan berat dan dipasang plang. Namun tetap saja mobil melintas di pelantar ini. Bukan hanya mobil kosong tapi mobil truk bermuatan berat juga melintasi pelantar ini. Lantaran tidak ada jalan lain.
“Ini yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. sudah membuat himbauan, agar kendaraan roda empat tidak melintas dari jalan tersebut. Dengan pertimbangan kondisi jalan sudah darurat dan keselamatan pengguna jalan, tapi tetap saja tidak ada efeknya,” ungkapnya lagi.
Menanggapi hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas Effie zjuhairi, sebulumnya pernah mengungkapkan jika pembangunan pelantar Sp sudah dipikirkan. Bahkan pemda telah membuat perencanaan agar sp dibuat dua jalur. Namun terlalu banyak biaya yang nantinya akan dikeluarkan.
“Kita sudah buat design Sp dua jalur, tapi terlalu banyak dana sehingga diperkirakan akan menyedot APBD. Makanya kita usulkan kepada pemerintah Provinsi agar dapat membantu membangun sp dua jalur,” ungkapnya kala itu. (sya)
Wisatawan asing saat mengunjungi Tanjungpinang. Foto: Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Iklim pariwisata Kepulauan Riau tinggal bisa berharap pada Desember. Bulan penghujung tahun ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini terlihat dari jumlah kedatangan wisman tiap bulannya yang terangkum Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri.
Dalam setahun, peningkatan wisatawan mencanegara selalu terjadi sepanjang Desember. “Tren ini yang diharapkan mampu ditangkap oleh pemerintah daerah, menjadi peluang untuk lebih ditingkatkan dari pada tahun sebelumnya,” tutur Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar, Senin (4/12) kemarin.
Pada Desember 2014 jumlah wisman yang berkunjung ke Tanjungpinang mencapai 10.607 orang. Sementara pada Desember tahun berikutnya, 2015, jumlah wisman ke Tanjungpinang mencapai 10.966 orang. Lalu pada Desember 2016 jumlah wisatawan asing ke Tanjungpinang berjumlah 10.855 orang.
Melihat tren peningkatan jumlah wisman masuk setiap penutupan tahun ini. Pria yang akrab disapa Siregar, menyarankan agar pemerintah fokus dengan jumlah wisman tertinggi dan tidak memasang target secara global.
“Tiap bulannya jumlah wisman masuk asal Singapura dan Malaysia mendominasi. Harusnya fokus juga ke wisman dua negara ini,” ucap Siregar.
Siregar menuturkan sekitar 50 persen jumlah wisman yang masuk Tanjungpinang bahkan se-Kepri merupakan wisman Singapura. Lalu peringkat kedua, wisman asal Malaysia yang berkisar 12 persen dari jumlah total wisman masuk.
Dengan berfokus meningkatkan wisman asal dua negara tetangga ini, dipastikan Siregar Kepri dan masing-masing daerahnya, akan mampu menarik wisman lebih banyak lagi.
Sementara itu, sepanjang Oktober 2017, diakui Siregar terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisman jika dibandingkan Oktober 2016. “Oktober tahun 2017 ini jumlah wisman 161.770 orang. Naik 7,35 persen dibandingkan Oktober 2016,” terang Siregar.
Namun jumlah kedatangan pada Oktober 2017 ini justru menurun jika dibandingkan bulan sebelumnya. Berhubung pada September 2017 jumlah wisman mencapai 167.529 orang. “Turunnya sebesar 3,44 persen,” sambung Siregar. (aya)
batampos.co.id – Lima calon Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah mengikuti tes assessment di lantai II Pemko Batam, Senin (4/12).
“Hari ini yang tes hanya lima orang, sedangkan satu orang calon yakni drg. Sri Rupiarti tidak datang,” kata Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Syahir usai meninjau pelaksanaan assessment, Senin (4/12).
Syahir menyebutkan tidak ada alasan pasti mngenai ketidak hadiran peserta lelang tersebut. “Alasan pastinya saya tidak tahu, yang jelas saat tes dia tidak datang,” sebutnya.
Kelima peserta yang mengikuti assessment yakni
dr Asep Guntur,
drg Ani Dewi,
dr Beserba,
dr Dedi Suryadi, dan
dr Roro Sri Widyanti.
“Selanjutnya mereka akan lanjut ke tahap pemaparan makalah sebelum diputuskan tiga nama yang akan disodorkan ke pimpinan,” sebutnya.
Sementara itu, Walikota Batam, Muhammad Rudi mengungkapkan satu nama yang tidak lolos ke tahap assessment disebabkan karena yang bersangkutan baru saja dipromosikan untuk menjabat Wakil Direktur RSUD beberapa waktu lalu.
“Jadi golongannya belum memenuhi, makanya di tidak mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti tes selanjutnya,” kata Rudi.
Ia menyebutkan, mereka yang lolos ke tahap selanjutnya harus mengantongi surat rekomendasi untuk lanjut ke tahap selanjutnya, dan itu tidak bisa diberikan karena golongannya uang bersangkutan belum memenuhi syarat.
“Itu saja alasannya tak ada yang lain,” sebutnya.
Sebelumnya, BKPSDM telah mengumumkan enam peserta lelang terbuka (open biding) telah memenuhi dan lolos tahap seleksi administrasi. Namun karena alasan tidak mengantongi surat rekomendasi dari Walikota Batam, satu peserta lelang dinyatakan gugur untuk mengikuti tahapan selanjutnya.(cr17)
Presiden Direktur PT Sat Nusapersada Abidin Hasibuanbersama Head of Xiaomi South Pacifik Region and Indonesia Country Manager Stepen Shi meninjau pembuatan hp xiomi di PT Sat Nusapersada, Senin (4/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – PT Sat Nusapersada, Tbk terus mendapat kepercayaan dari sejumlah vendor untuk memproduksi ponsel pintar (smartphone). Saat ini, perusahaan dengan kode saham PTSN itu mampu memproduksi 3 juta smartphone per bulan dengan melibatkan 1.500 karyawan.
“Bahkan kami berharap bisa menciptakan peluang kerja sampai 3.000 orang. Namun ini tergantung market,” kata CEO PT Sat Nusapersada, Abidin Hasibuan, Senin (4/12).
Abidin menjelaskan, saat ini ada beberapa merek ponsel pintar yang diproduksi Sat Nusapersada. Salah satunya Xiaomi.
Abidin mengaku sudah menjalin kerja sama yang baik dengan Xiaomi selama dua tahun terakhir. Menurut ia, kualitas Xiaomi tak perlu diragukan lagi. Produknya sangat populer di Indonesia bahkan dunia.
“Untuk seperti ini tak mudah, ada audit dari tim khusus Xiaomi juga. Dan kami beruntung bisa bekerja sama,” imbuh Abidin.
Menurut dia, teknologi yang tersedia di PT Sat Nusapersada amat canggih. Bahkan Abidin mengklaim pihaknya mampu memproduksi ponsel pintar secanggih apapun.
“Dalam konteks Xiaomi ini, kami siap untuk gebrakan yang lebih canggih,” katanya.
Kemarin, Sat Nusapersada sengaja mengundang media lokal dan nasional untuk melihat langsung proses pembuatan ponsel pintar Xiaomi. Pembuatan hape Xiaomi ini sedikitnya melalui 48 proses tahapan sebelum akhirnya dikemas dan dipasarkan.
Satu proses dikerjakan oleh satu pekerja. Para pekerja tampak dengan teliti mengerjakan peran mereka masing-masing untuk merakit satu-per satu komponen hingga menjadi smartphone Xiaomi.
Setelah melalui 48 tahapan dan dikemas, ternyata masih ada tahapan pengecekan lagi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas hape Xiaomi pabrikan Sat Nusapersada itu benar-benar baik bahkan sempurna.
“Saat ini kami sedang memproduksi Xiaomi edisi Christmas (Natal, red). Ada banyak tambahan bonus. Namun yang paling penting, kami mengutamakan kualitas dari Xiaomi. Untuk warna, masih disediakan merah,” ujar Head of Xiaomi South Pacific Region and Indonesia Country Manager, Steven Shi, kepada awak media.
Disinggung berapa keuntungan dan penjualan Xiaomi yang dipasarkan di Indonesia, Steven mengaku belum tahu pasti. Ia hanya memastikan kualitas produk Smartphone Xiaomi semakin lebih baik.
“Kami belum hitung, namun diperkirakan sangat tinggi. Akhir tahun akan kami informasikan setelah dihitung,” imbuh Steven lagi. (she)
batampos.co.id – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri menjadwalkan sidang paripurna dengan agenda pemilihan wakil gubernur (Wagub) Kepri pada Kamis (7/12) mendatang. Namun banyak kalangan yang menentangnya dan menilai agenda pemilihan wagub tersebut terkesan dipaksakan.
Sebab berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, setidaknya harus ada dua calon wakil gubernur yang dipilih. Sementara saat ini baru ada satu calon wakil gubernur, yakni Isdianto.
“Sampai sejauh ini, Pansus belum ada mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakannya pemilihan wakil gubernur Kepri karena bertentangan dengan Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016,” kata Ketua Panitia Khusus Pemilihan Wakil Gubernur Kepri (Pansus Wagub Kepri), Surya Makmur Nasution, Senin (4/12).
Politikus Demokrat ini menegaskan, di dalam tata tertib pemilihan yang sudah disahkan menjadi Peraturan DPRD Kepri Nomor 2 Tahun 2017 pada pasal 22 sudah dijabarkan, ada kewenangan yang tidak bisa dilampaui.
Dia menjelaskan, saat ini sejumlah partai pengusung Sani-Nurdin (Sanur) sudah mengajukan calon wakil gubenur, yakni Mustofa Widjaja. Seharusnya, kata dia, proses pencalonan Mustofa ini tetap dilanjutkan sampai proses pemilihan.
Sebab kata Surya, tidak ada batasan waktu pemilihan wakil gubernur ini. Sehingga tidak ada alasan bagi Gubernur Kepri untuk mendesak DPRD Kepri segera melakukan pemilihan wakil gubernur Kepri dengan hanya satu calon.
“Tata cara untuk mengganti calon yang tidak memenuhi verifikasi juga sudah ditentukan. Artinya semua ada aturan mainnya,” paparnya.
Surya menjelaskan, dalam Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 sudah jelas dijabarkan aturan main pemilihan wakil gubernur.
“Bahasa di tatib sudah sangat jelas. Artinya tidak punya multi tafsir lagi. Pemilihan bisa dilakukan, apabila sudah adanya dua calon yang diusulkan partai pengusung melalui Gubernur,” ujar anggota Komisi III DPRD Kepri tersebut.
Sementara itu Banmus DPRD Kepri bergeming. Banmus telah menyepakati dan akan tetap melanjutkan proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri pada Kamis (7/12) mendatang. Meskipun hanya ada satu nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub), yakni Isdianto.
Isdianto
“Semua anggota Banmus DPRD Kepri sepakat. Proses pemilihan Wagub Kepri akan kami gelar Kamis (7/12) nanti pada pukul 10.00 WIB di ruang Rapat Paripurna, DPRD Kepri,” ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, kemarin.
Tidak ada penjelasan secara gamblang bagaimana teknis pemilihan Wagub Kepri itu nanti. Berdasarkan kesepakatan tersebut, politikus PDI Perjuangan itu meminta kepada staf DPRD Kepri untuk segera menyiapkan infrastruktur untuk jalannya pemilihan.
“Saya meminta agar Pak Sekwan menyiapkan surat suara dan saksi untuk pemilihan nanti,” ujarnya.
Pada rapat paripurna Banmus yang akan dipimpin Rizki Faisal dan Husnizar Hood itu, Jumaga juga meminta seluruh anggota DPRD Kepri melalui fraksinya untuk tidak melakukan perjalanan dinas.
“Untuk kali ini, semua anggota DPRD dan Pansus untuk tidak melaksanakan perjalanan dinas dahulu. Setelah pemilihan, silahkan dilanjutkan,” papar Jumaga.
Selain itu, Ketua DPRD juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengawalan kepada calon tetap Wakil Gubernur hingga hari pemilihan. DPRD Kepri akan segera berkoordinasi dengan Polda Kepri untuk mengirimkan dua personel. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Ditambahkannya, untuk proses pemilihan nanti, melibatkan seluruh anggota DPRD Kepri yang berjumlah 45 orang.
“Untuk saksi pemilihan akan diambil dari partai-partai pengusung. Dalam tatib juga diatur bahwa Gubernur diwajibkan hadir saat pemilihan,” tutup Jumaga.
Gubernur Balas Surat DPRD
Banyak pihak yang menyebut Gubernur Kepri Nurdin Basirun tidak membalas surat DPRD Kepri terkait proses penetuan Cawagub pengganti Agus Wibowo, akhirnya dijawab Gubernur. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sudah mengirimkan surat kepada DPRD Kepri tertanggal 30 November 2017 lalu.
“Sudah kami balas surat DPRD Kepri. Yakni untuk memberikan penjelasan proses penetuan calon pengganti di tingkat partai pengusung,” ujar Gubernur Nurdin di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinag, Senin (4/12).
Ditanya mengenai adanya keputusan Banmus yang sepakat untuk melaksanakan pemilihan Wagub Kepri pada 7 Desember nanti, Nurdin yang juag Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kepri tersebut menegaskan, kewenangan untuk memilih adalah ranahnya DPRD Kepri.
“Kami hormati jika memang itu yang menjadi keputusan DPRD Kepri. Yang jelas, bagaimana progres di tingkat partai pengusung sudah kita sampaikan lewat surat resmi,” papar Gubernur.
Disinggung mengenai permintaan DPRD Kepri yang mewajibkan Gubernur hadir pada saat pemilihan nanti, mantan Bupati Karimun tersebut mengatakan, apabila tidak ada kegiatan penting ia akan hadir.
Sementara Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Kepri, Hotman Hutapea, mengatakan Panlih baru menerima surat balasan Gubernur Kepri, Senin (4/12) sekitar pukul 15.00 WIB. Menurut Hotman, tidak ada substansi khusus yang menegaskan siapa Cawagub pengganti Agus Wibowo.
“Suratnya diterbitkan pada tanggal 30 November lalu. Sementara sampai ke DPRD Kepri baru sore ini (kemarin, red). Bahkan sudah selesai rapat Banmus,” ujar Hotman.
Ditanya bagaimana teknis pemilihan itu nanti, apakah Isdianto akan melawan kotak kosong, politikus Demokrat itu menjelaskan, tidak ada istilah melawan kota kosong. Karena pada awalnya sudah ada dua nama. Yakni Isdianto dan Agus Wibowo. Hanya saja, dalam perjalannya Agus mengundurkan diri.
“Keputusan Banmus adalah menghormati hak Cawagub yang sudah ditetapkan. DPRD sudah memberikan waktu, tetapi calon pengganti juga tidak kunjung ada,” ujar Hotman.
Menurut Hotman, pihaknya sebagai Panlih hanya menerima perintah dari Banmus untuk menggelar pemilihan. Mengenai adanya upaya gugatan yang sedang dilakukan, dia menegaskan sebelum adanya keputusan hukum tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), proses tetap berjalan.
“Jika memang ada kesalahan, kita ikuti apa perintah pengadilan. Karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat Kepri,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kepri tersebut.
Terpisah, pemerhati hukum Andi Muhammad Asrun mengatakan, lewat surat Gubernur ke DPRD Kepri sebenarnya sudah jelas, ada tiga nama yang berpotensi menjadi pengganti Agus Wibowo. Mereka adalah, Reni Fitrianti, Mustofa Widjaja, dan Fauzir Bahar.
“Dengan usulan nama calon Wagub itu, DPRD Kepri harus memberikan kesempatan verifikasi terhadap nama-nama calon Wagub tersebut agar DPRD memproses pemilihan Wagub Sisa Masa Jabatan 2016-2021 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Andi Asrun.
Menurutnya, DPRD Kepri harus bersikap sama terhadap semua calon Wagub yang diusulkan parpol pengusung melalui Gubernur Kepri. Bila pemilihan Calon Wagub hanya diikuti Isdianto, maka hal itu melanggar hukum dan etika. DPRD bisa dituding bersikap diskriminatif.
“Proses penentuan Cawagub tidak ada limitasi waktunya. Apabila ini dipaksakan, tentu ada konsekuensi hukumnya,” tegas Andi Asrun.
Terpisah, Cawagub Kepri, Isdianto, mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait akan dilangsungkannya pemilihan Wagub pada 7 Desember nanti. Meskipun demikian, ia menegaskan siap untuk bersinergi dengan Gubernur dalam melakukan pembangunan di Provinsi Kepri ini.
“Saya siap untuk bersinergi bersama bapak Gubernur nantinya. Karena tugas seorang Wagub adalah membantu Gubernur untuk bekerja,” ujar Isdianto.
Disinggung apakah ada persiapan khusus menjelang pemilihan Wagub nanti, mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri itu mengatakan tidak ada.
“Tidak ada persiapan khusus, apa yang menjadi keputusan DPRD kita ikuti,” tegas andik kandung almarhum Muhammad Sani tersebut. (jpg/atm/cr21)
batampos.co.id – Kebijakan Badan Pengusahaan (BP) Batam menghentikan alokasi lahan untuk perumahan tapak (landed house) diperkirakan akan mendongkrak harga properti di Batam. Terutama harga rumah tapak. Sebab kebijakan ini secara otomatis akan mengurangi suplai hunian horisontal.
“Jika kebijakan itu benar-benar dijalankan, pasti harga rumah tapak akan naik signifikan,” kata Ketua DPD Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Kepri, Ruslan Weng, Senin (4/12).
Ruslan menilai, kebijakan BP Batam tersebut cukup positif. Sebab nantinya alokasi lahan akan banyak diberikan kepada sektor industri. Hal ini tentu sejalan dengan konsep pengembangan Batam sebagai kota industri.
Hanya saja, Ruslan meminta BP Batam dan Pemko Batam mempermudah izin bagi para pengembang untuk membangun hunian vertikal. Misalnya apartemen.
Meroketnya harga rumah tapak ini, lanjut Ruslan, diperkirakan hanya akan berlaku untuk rumah baru. Sementara harga rumah second atau rumah bekas diperkirakan tidak akan terpengaruh. Setidaknya dalam kurun waktu yang dekat.
“Harga properti second malah cenderung turun karena banyak suplai rumah baru,” katanya.
Ruslan menambahkan, naiknya harga properti ini akan sejalan dengan daya beli masyarakat yang diperkirakan juga akan tumbuh.
“Khususnya untuk masyarakat kalangan menengah, saat ini daya beli agak menurun. Tapi kami melihat ke depan akan membaik,” katanya.
Hal senada disampaikan Principal Promax Batam City, Pandu Dinata Pramono. Menurut Pandu, kebijakan BP Batam ini secara langsung akan berdampak pada harga properti di Batam.
“Secara otomatis pasti meningkat,” kata Pandu kepada Batam Pos (12/4) di Batamcentre.
Pekerja menggesa pembangunan rumah petak di Tanjunguncang, Batuaji, Sabtu (2/12). BP Batam tidak akan mengalokasikan lahan lagi untuk pembangunan rumah. BP Batam hanya memberikan alokasi lahan kepada pengusaha yang membuka usaha saja. F. Dalil Harahap/Batam Pos
Promax merupakan agen properti terkemuka di Batam. Pandu mengatakan efek dari kebijakan ini akan panjang. Karena tidak ada lagi lahan, maka rumah tapak akan semakin sedikit sehingga harganya semakin tinggi.
“Setelah itu larinya pasti akan ramai-ramai membeli apartemen. Maka harga apartemen juga akan ikut naik,” paparnya.
Jika mengambil rumah seken, maka harganya sudah pasti tinggi. Karena saat ini ekonomi lagi sulit sehingga pemilik rumah akan melepasnya dengan harga tinggi. Jika ada yang melepasnya dengan harga murah, pasti lokasinya kurang strategis.
Untuk saat ini di Batam, harga rumah tapak masih lebih murah daripada rumah vertikal. Sehingga wacana BP Batam untuk mengembangkan pemukiman keatas belum akan terealisasi dengan baik hingga beberapa tahun kedepan.”Biaya membangun rusun atau apartemen dihitung dari harga tanah dan biayanya,” jelasnya.
Ia menyarankan kepada pemerintah agar merelaksasi peraturan mengenai kepemilikan properti bagi warga negara asing (WNA). Saat ini WNA bisa memiliki properti dengan nilai minimal Rp 5 miliar dan dokumen kepemilikan hanya hak pakai.
“Saya pikir selama dokumen lengkap tak ada masalah. Memudahkan orang asing membeli properti akan membantu perekonomian,” katanya lagi.
Disamping itu, kebutuhan pemukiman masih tinggi terutama pemukiman bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebutuhan lahannya juga tidak terlalu banyak.
Pandu mengambil contoh pembangunan apartemen Citra Nagoya Plaza diatas lahan seluas 1,3 hektare.”Citra Nagoya Plaza terdiri dari dua menara. Satu menara memiliki 700 unit apartemen. Dua menara jadi 1400 unit diatas 1,3 hektare lahan,” ungkapnya.
Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan mengatakan kebijakan tersebut berdampak bagi masyarakat menengah ke bawah. Mereka akan kesulitan memiliki rumah.
“Bisa jadi kesulitan, terutama untuk konsumen menengah kebawah yang belum mampu beli rumah susun atau apartemen,” katanya.
Setelah itu, ia mengatakan tidak ada alokasi lahan untuk rumah tapak memberikan peluang besar bagi pengembang yang masih punya tabungan lahan.
“Ada kesempatan bagus, bisa dijual tinggi nantinya,” imbuhnya.
Berbeda dengan Pandu dan Achyar, Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (Apersi) Batam, Wirya Silalahi mengatakan untuk saat ini konsep BP Batam sah sah saja. Namun untuk jangka panjang, hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
“Kalau fokus pada permukiman vertikal, sah sah saja. Tapi belum pas untuk Batam, kecuali Batam itu seperti Jakarta,” jelasnya.
Ia melihat bahwa kenaikan harga rumah tapak memang akan terjadi, namun akan berlangsung dalam jangka waktu lama atau naik perlahan-lahan. Tergantung dari serapan pasar.
“Sekarang ini ekonomi lagi bobrok. Daya beli masyarakat menurun, siapa yang mau beli rumah. Dihargai murah saja belum tentu laku, masa mau kita naikkan harganya lagi,” katanya.
Untuk mengalihkan minat masyarakat untuk memilih hunian vertikal juga merupakan hal yang sulit. “Hunian vertikal tidak ekonomis dan belum layak karena harganya masih mahal,” jelasnya lagi.
Jika BP Batam berniat mengarahkan pembangunan pemukiman ke arah vertikal, maka harus berani berkorban.
“Jika pengembang disuruh bangun hunian vertikal yang murah, takkan ada yang mau. Kecuali pemerintah mau memberikan subsidi,” paparnya.
Dan seandainya ada pengembang yang mendapat lahan dan merencakan untuk pembangunan hunian vertikal, maka sudah pasti tidak akan dibangun.
“Banyak pertimbangannya. Nanti dibuat tak laku. Lima tahun kedepan pun belum tentu dibangun,” cetusnya. (leo)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersalaman dengan Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi. F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, rasa aman serta situasi negeri yang kondusif perlu terus diciptakan dalam rangka mendukung meningkatnya iklim investasi. Selain investasi, sektor pariwisata juga akan bergerak baik dengan kondisi yang nyaman dan aman.
“Kepulauan Riau ini adalah daerah yang terkenal aman dan kondusif. Hendaknya hal ini dipertahankan demi mendukung lancarnya investasi masuk ke Provinsi Kepri demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat terkhusus kepada kepolisian dan TNI,” ujar Nurdin saat memberikan sambutan pada acara Silaturahmi bersama Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi. yang diawali dengan Prosesi Adat dan Tepung Tawar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (04/12).
Nurdin melanjutkan, sudah merupakan kebiasaan dalam adat istiadat masyarakat Melayu akan selalu memberikan sebuah penyambutan bagi para tamu atau tokoh yang dimuliakan. Ada arti yang sangat mendalam dalam prosesi adat ini.
“Kami melaksanakan acara yang sederhana ini, tidak lain dan tidak bukan sebagai tanda ucapan selamat datang serta semoga sukses dalam menjalankan tugas melayani masyarakat kepri serta selalu dalam lindungan Allah SWT,” ucap Nurdin
Untuk kedepan Nurdin berharap koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Polisi Daerah Kepri semakin terjaga dan selalu ditingkatkan.
“Di Kepri kita merupakan satu keluarga. Mari kita saling berkordinasi dan bekerjasama agar sama-sama sukses dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Nurdin.
Pada kesempatan yang sama Kapolda Kepri dalam sambutannya mengatakan sangat tidak menyangka dirinya bisa mendapat perlakuan yang sangat istimewa dari Gubernur dan masyakat Kepri.
“Terimakasih Bapak Gubernur karena sudah memuliakan saya sebagai warga baru di Kepri ini. Sambutan ini sangat luar biasa, saya sungguh tidak menduganya sama sekali,” ujar Irjen Pol Didid Widjanardi.
Kapolda mengatakan, tujuan kedatangannya ke Tanjungpinang selain untuk bersilaturahmi langsung dengan pimpinan tertinggi di Wilayah Kepri juga untuk menunjukan loyalitas bahwa dirinya siap bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan cita-cita pembangunan.
“Tugas pokok Kepolisian adalah menjaga keamanan agar situasi tetap kondusif. Jika situasi aman dan terkendali maka Pemerintah akan lebih mudah dalam membangun sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat,” kata Kapolda.
Pada akhir sambutannya Didid Widjanardi berharap kepada masyarakat kepri agar diterima sebagai warga yang baru. Dirinya berusaha agar hubungan baik yang telah terjalin bisa terus ditingkatkan agar menjadi lebih baik. (bni)
Kadis LHK Kepri Yerry Suparna (kanan) dan Kabid Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gakum, Said Abd Kadir menanam pohon di Waduk Sei Pulai, Tanjungpinang. F. Dinas LHK Kepri untuk Batam Pos
batampos.co.id – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepri, Yerri Suparna mengatakan untuk menjaga sumber air Waduk Sei Pulai, Tanjungpinang. Pihaknya memperbaiki catchment area atau daerah resapan dengan menyebar penanaman 5.000 pohon pulau di kawasan tersebut.
“Daerah resapan air di Waduk Sei Pulai berada pada titik yang mengkhawatirkan. Makanya perlu kita perbaiki pada titik-titik yang rusak,” ujar Yerri Suparna, kemarin di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.
Menurut Yerri, penyebaran 5.000 pohon pada tahun 2017 ini dilakukan secara berkala. Belakangan ini adalah pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) tahun 2017 tingkat Provinsi Kepri dipusatkan di Sungai Pulai, Tanjungpinang, Selasa (28/11) lalu.
“HMPI dan BMN menjadi momentum yang tepat untuk kita mengkampanyekan wajib menanam pohon,” papar Yerri.
Kabid Konservasi, Pemberayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Said Abdul Kadir
mengatakan, penyebaran pohon pulai di kawasan Catchment Area, Sungai Pulai adalah untuk menjaga sumber-sumber air
di waduk tersebut.
“Pada peringatan HMPI dan BMN kemarin, ada 625 pohon pulai yang ditanam di bibir sungai. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap ketersediaan air di Sei Pulai. Karena Sei Pulai adalah salah satu andalan untuk suplai air bersih di Tanjungpinang,” ujar Said Abdul Kadir.
Menurut Said, banyak pihak yang digandeng dalam kegiatan peduli lingkungan tersebut. Baik itu Pemerintah Daerah, Kecamatan, Lurah, RT/RW sampai ke pelajar dan mahasiswa. Karena secara tidak langsung adalah untuk mengkampanyekan gerakan menanam 25 pohon seumur hidup.
“Untuk membangun kesadaran tersebut, pihaknya juga melibatkan calon pengantin untuk bersama-sama menanam pohon,” paparnya.(jpg)
