Senin, 25 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12637

Walikota Batam Setuju Tunda Kenaikan Pajak

0

batampos.co.id – DPRD Kota Batam meminta Pemko Batam untuk menunda kenaikan pajak di Batam. Selain karena perekonomian yang masih belum mendukung, semua instansi harus duduk bersama mengenai jenis pajak yang akan ditarik Pemko Batam.

“Kenapa harus dinaikkan sekarang. Ditunda dululah. Perekonomian sekarang ini belum pulih. Jangan dulu kita bebani pengusaha,” kata anggota komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho, Jumat (23/2).

Ia mengatakan saat ini ada beberapa hal mengenai perizinan yang akan ditarik pajak masih belum jelas. Contohnya keberadaan pajak Gelanggang Permainan (Gelper) yang masih terkesan abu-abu. Padahal pajak tersebut kenaikannya paling tinggi, ditarik sampai 50 persen.

“Pemko itu harusnya mendudukkan semua pihak terkait. Jangan Gelper ini masih terkesan abu-abu. Harus disamakan persepsi terkait gelper ini. Kalau judi tak apa-apa ditertibkan. Tapi kalau tidak memang harus ditarik pajak. Tapi tidak harus segitu juga tinggi kenaikannya,” katanya.

Menurut Tumbur, Pemko Batam harus bisa mendukung semangat presiden Jokowi untuk tidak mempersulit pengusaha. “Banyak jenis pajak yang harus dioptimalkan seperti pajak parkir yang memiliki potensi besar tetapi realisasi kecil. Intinya, janganlah dulu membebani pengusaha dan warga,” tambahnya.

Demikian pajak hiburan menurut politikus PDI Perjuangan tersebut juga belum optimal. Di mana saat ini masih banyak restauran, hotel dan warung kopi yang belum dikelola dengan baik.

Anggota DPRD kota Batam lainnya, Werton Panggabean juga meminta Pemko Batam untuk realistis melihat situasi sekarang ini. Ia berharap apa yang diharapkan pengusaha untuk menunda kenaikan parkir ini bisa dipertimbangkan pemko Batam.

“Pengusaha sudah meminta agar ditangguhkan dulu. Saya harapkan ini harus jadi pertimbangan,” katanya.

Wali Kota Tak Keberatan Ditunda

Wali Kota Batam Muhammad Rudi tak mempersoalkan jika tarif baru pajak daerah yang akan diberlakukan Maret mendatang ditunda kembali. Namun ia meminta kalangan pengusaha terlebih dahulu bersurat ke Pemko Batam.

“Kalau saya ok-ok saja. Enggak usah naikan dulu, enggak apa-apalah,” kata dia, Jumat (23/2) siang.

Ia menilai, jika ditundapun tak akan terlalu pengaruh ke proyek fisik yang kini gencar dibangun pemko Batam. Untuk diketahui beberapa tahun ini, Pemko Batam tengah gencar membangun infrastruktur jalan disejumlah titik jalan, demi mendukung sektor pariwisata.

“Tapi kalau naik, kan makin banyak lagi (jalan diperlebar) dan makin cepat,”imbuhnya.

Namun demikian, ia mengaku penundaan pajak dia akan pelajari terlebih dahulu dan pihak pengusaha diminta menyampaiakn secara resmi melalui surat berikut alasan terkait kondisi kekinian ekonomi Batam.

“pajak yang naik kan tak semua item kan, beberapa saja. Kami akan pelajari ini, ada surat dari pengusaha bawa ke kami,”kata dia.

Setelah mendapat surat dari pengusaha, pihaknya akan meenruskan ke DPRD Batam untuk dibahas bersama-sama. Hal ini harus dilakukan karean Perda merupakan produk aturan yang tidak hanya dikeluarkan Pemko Batam namun juga pembahasannya melibatkan DPRD Batam.

“Tak bisa saya sendiri, karean ini perdanya udah keluar. Nanti akan (setelah pembahasan) akan ketahuan, pastinya jawab nanti ya,”imbuh dia.

Untuk diketahui, tarif pajak baru yang merujuk pada pada Peraturan Daerah (Perda) Batam Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah revisi Perda Nomor 5 tahun 2011 ini berlaku Maret untuk pembayaran April.

Pemberlakuan ini seiring berakhirnya masa penundaan selama tiga bulan pajak dari Desember 2017 hingga Februari 2018 ini. Penundaan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 72 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Pajak Daerah Berupa Penundaan Kenaikan Tarif Pajak

Adapun rincian kenaikan pajak-pajak yakni pajak hiburan di antaranya pajak diskotik, klub malam, panti pijat, spa dan sejenisnya mengalami kenaikan dari 15 persen menjadi 35 persen.

Sementara permainan ketangkasan atau gelanggang permainan yang semula tunggal 15 persen, kini dibagi dua, husus ketangkasan dewasa naik menjadi 50 persen sedangkan untuk anak-anak tetap 15 persen. Didalamnya juga diatur pajak pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor yang semula 10 persen naik menjadi 20 persen. Pajak boling dari 5 persen menjadi 15 persen.

Pajak reklame juga naik. Kenaikan dibagi dalam dua kategori, jika reklame non rokok dan non alkohol naik dari 15 persen jadi 20 persen. Sementara, reklame rokok dan alkohol dari 15 persen jadi 25 persen. Sedangkan pajak parkir dari 20 persen menjadi 25 persen. (adi/Ian)

Status Lahan BLK Kemaritiman Rampung

0
ilustrasi

batampos.co.id – Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Tanjunggundap, Tembesi akan segera dilaksanakan. Sebab, proses status lahan yang selama ini menjadi kendala pembangunan BLK sudah rampung.

“status lahan BLK sudah clean and clear. Intinya BP Batam bersedia menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan tiga kepala keluarga yang berada di lokasi itu,” kata Riky Indrakari, anggota Komisi IV DPRD Batam.

Menurut dia, pembangunan BLK kementerian tenaga kerja ini sempat tertunda akibat belum adanya kejelasan biaya ganti rugi warga disana. Sementara disatu sisi Pemko Batam tak bisa menganggarkan biaya ganti rugi karena lahan tersebut bukan aset pemko, sedangkan serah terima aset ke kementerian juga belum dilakukan.

“Artinya persoalan terkait ganti rugi sudah gak ada masalah lagi. Terkait mekanisme apakah BP mengganti lahan baru kita tak tahu, yang jelas anggaran Rp 40 miliar tahap awal sudah bisa dikucurkan,” terang dia.

Bahkan dari informasi dinas tenaga kerja, kata dia, kementerian sudah melakukan pelelangan pembangunan BLK. Pembangunan yang direncanakan multiyears ini disebut akan memakan anggaran sekitar Rp 300an miliar.

Balai Latihan Kerja itu nantinya bisa menjadi pusat pelatihan bagi masyarakat Batam, terutama untuk meningkatkan kompetensinya menghadapi persaingan dunia kerja.

Diakuinya, lBLK ini nantinya bidang kemaritiman dan avionik. Kemaritiman dinilai sangat cocok dengan kondisi Batam yang lebih dari 60 persennya adalah laut. Sementara avionik dipilih karena akan menjadi unggulan Batam ke depan, karena memiliki dua bengkel pesawat terbang yakni Lion Air dan Garuda Indonesia.

“Lewat BLK ini kita siapkan tenaga kerja yang handal dan bisa memenuhi kebutuhan kerja kedua bidang tersebut. Kita apresiasi dengan BP Batam yang ikut membantu pembangunan BLK,” jelasnya. (rng)

1 Mei Persoalan KTP Tuntas

0
Petugas merapihkan KTP warga yang sudah jadi.
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhamamd Rudi menargetkan persoalan KTP Elektronik akan selesai Mei mendatang. Hal ini karena blangko di Kementrian Dalam Negeri dijamin ketersediaannya.

“1 Mei sudah harus clear semua, kami terus berpacu menyelesaikan persoalan ini,” terang Rudi.

Lanjut Rudi, kini Pemko Batam melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Batam tengah gencar menerapakan sistem penyelsaian persoalan KTP Elektronik per kecamatan. Sejauh ini, kata dia, cara ini efektif, empat kecamatan diklaim sudah tuntas yakni Belakangpadang, Bulang, Galang dan Batuampar.

“Sekarang sudah dua hari masuk Batam Kota. Selanjutnya di Sagulung nanti,”ucap dia.

Ia menyampaikan, targetnya tersebut bukan tanpa alasan. Karena, Mendagri Tjahjo Kumolo meyampaikan tidak ada masalah soal blnagko, Pemerintah Daerah diminyta untuk tak segan mengajukan kebutuhan blangko.

“Pak menteri pun sudah ngomong kok. Terbukti memang ia, datang 10 ribu habis minta lagi datang lagi , sudah hampir dua bulan berjalan lancar,”paparnya.

Ditanya kenapa, tak diminta sekaligus sesuai kebutuhan 60 ribu blngko seperti catatan Disdukcapil, ia sampaikan mending bertahap supaya mudah dikontrol.

“Kalau 60 ribu nanti tak kerja , mending kasih 10 ribu kita kontrol, hingga betul-betul habi,”imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjamin ketersediaan blangko di kementrian yang ia pimpin.

“(Jika) kosong ambil saja, kalau alasannya habis enggak mungkin habis,” klaim Tjahjo di Batamcenter, Kamis (8/2) siang.

Untuk itu ia memastikan berapa pun kebutuhan daerah akan tercukupi. Bukan tanpa alasan, kepastian ketersediaan karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik merupakan dokumen penting yang harus dimiliki setiap warga negara.

“Saya kira tak ada masalah soal blangko e KTP,” ucapnya. (adi)

PTT RSUD Pertanyakan Gaji

0
Gedung RSUD Embung Fatimah, Batuaji.
Foto Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Ratusan pegawai tidak tetap (PTT) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam masih gusar. Pasalnya tunggakan gaji mereka pada bulan Desember lalu belum juga dibayar hingga saat ini. Merekapun kembali mempertanyakan kepastian kapan tunggakan tersebut akan dibayar.

Kepada awak media, sejumlah pegawai kembali menyuarakan persoalan itu. Mereka berharap pihak manajemen segera mengambil langkah yang tepat untuk melunasi tunggakan gaji mereka itu.

“Sudah tiga bulan berlalu, tapi belum ada kepastian sampai hari ini,” ujar Sn, seorang pegawai, Jumat (23/2).

Bahkan yang lebih menyakitkan lagi kata Sn, alasan kenapa gaji mereka belum dibayar tidak dijelaskan secara langsung oleh pihak manajemen kepada mereka. Pihak manajemen hanya bisa memberikan statemen ke media jika tunggakan tersebut terjadi karena keuangan RSUD sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Itulah anehnya, tunggakan gaji kami didiamin terus seolah-olah tak ada masalah. Padahal kami butuh penjelasan kenapa (ditunggak) dan kejelasan kapan dibayar?. Kami diam selama ini bukan berarti kami tak butuh lagi gaji itu?. Kami punya kelurga punya tanggungan. Tolong pahami itu,” keluh Sn.

Mh pegawai lainnya menuturkan, sejauh ini memang belum ada dampak yang berarti bagi pelayanan medis di RSUD akibat tunggakan gaji itu sebab, ratusan pegawai yang belum menerima gaji tersebut masih bekerja seperti biasa. Namun jika persoalan itu tidak segera diatasi bisa saja akan berdampak pada pelayanan medis di rumah sakit bertipe B plus tersebut. “Bagaimanapun pegawai di sini ada batas kesabaran juga. Kalau gini terus bisa saja nanti kerja asal-asalan. Makanya ini harus segera diatasi menghindari hal itu,” ujar Mh.

Jikapun memang tuntutan itu belum bisa dipenuhi, Mh berharap agar pihak manajemen segera menemui pegawai-pegawai tersebut untuk memberikan penjelasan, sehingga tidak menimbulkan suasana hati yang tidak menyenangkan saat menjalankan tugas mereka di lingkungan rumah sakit tersebut. “Tapi sebaiknya segera dibayarlah,”harap Mh.

Direktur RSUD Embung Fatimah Batam Ani Dewiyana saat dikonfirmasi mengakui jika tunggakan gaji karyawan bulan Desember tersebut belum bisa dibayar sampai siang kemarin. Itu karena masih menunggu proses audit di BPK. “Uangnya ada cuman belum selesai (audit) makanya belum bisa dibayar,” ujar Ani.

Namun demikian Ani memintah pegawainya tetap bersabar sebab pihaknya masih terus berupaya agar tunggakan itu segera dilunasi. “Masih proses. Kami masih terus berkerja keras ini. Bersabar ya, tetap dibayar itu,” ujar Ani.

Seperti yang diketahui, tunggakan gaji bulan Desember tersebut terjadi untuk pegawai tidak tetap (PTT).

Data dari pegawaian RSUD menunjukan bahwa pegawai dan petugas medis di RSUD umumnya adalah PTT. Total pegawai dan petugas medis di rumah sakit bertipe B itu sebanyak 623 orang dan yang PNS hanya 243 orang terdiri dari; 41 dokter spesialis, 9 orang dokter umum, tiga orang dokter gigi, 79 orang perawat, 20 orang bidan, 40 orang non keperawatan dan 22 orang tenaga teknis lainnya. Sebanyak 380 pegawai lainnya termasuk 20 dokter masih berstatus honor baik PTT ataupun PT BLUD. Untuk dokter yang bertatus sebagai honorer ada 20 orang yang terdiri dari 18 orang PTT dan dua orang PT (pegawai tetap) BLUD. (eja)

Urban Farming Mampu Atasi Inflasi

0
Ketua Kelompok Tani Wanita Barokah, Tri Sakti Setia Budi memperlihatkan cabe setan yang ditanam di Fasilitas Umum Perumahan Griya Piayu Asri.
Foto: Wahyudin Nur/Batam Pos

batampos.co.id – Inflasi menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Nilai inflasi yang tinggi di suatu daerah berarti pertumbuhan ekonominya buruk. Pada umumnya, penyebab inflasi berasal dari harga komoditas seperti bawang dan cabai yang tinggi. Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri memiliki solusi baru untuk mengontrol inflasi, yakni dengan menerapkan program Urban Farming.

“BI tak punya kekuatan mengendalikan harga barang komoditas, tapi kami harus menjaga inflasi,” kata Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera di Gedung BI Kepri, Jumat (23/2).

Urban Farming cocok untuk menerapkan pertanian di daerah perkotaan. Makanya BI mengajak pelajar untuk memahami konsep terbaru ini lewat sebuah kompetisi. “Praktek urban farming dengan memanfaatkan lahan kosong di sekolah. Tak perlu ada hamparan lahan kosong yang luas, tapi lebih kreatif memanfaatkan lahan yang terbatas. Yang penting lahannya mendapat sinar matahari yang cukup,” katanya.

BI juga memberikan pelatihan pembuatan pupuk untuk mengurangi ketergantungan tehadap pupuk kimia. Semua menggunakan lahan-lahan organik, sehingga produk yang dihasilkan lebih sehat dibanding produk non organik.

Setelah panen, akan ada penilaian khusus unutk mencari pasar yang menerima produk. Tujuannya adalah untuk menggali jiwa wirausaha dari para pelajar.

Mereka kemudian diberikan target untuk mencari pasar yang tepat yang dapat menerima produk pertanian organik yang mereka hasilkan.

BI akan coba mencoba membagi komoditas yang akan ditanam. Sehingga jumlah prioduk yang dihasilkan lebih seimbang. Dengan demikian dipastikan tak ada over usplai yang mengakibatkan kerugian bagi produsen.

“Jangan semua nanam cabai. Begitu panen, harganya jadi turun. Nanti bisa jadi kerugian sehingga dampaknya tak berlanjut,” jelasnya.

Pelajar kemudian akan diajarkan mengatur manajemen pertaniannya. Sehingga bisa panen di saat paceklik atau suplai kebutuhan dari luar kota menipis,” jelasnya.

Urban Farming mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Ia meminta kepada BI agar membuat kerangka kerja terperinci pengembangan urban farming. Tujuannya adalah agar dapat menghitung anggaran yang tepat untuk mendukung program tersebut.

Pemprov Kepri sepakat, bahwa urban farming jadi salah satu jalan keluar yang paling tepat untuk menekan angka inflasi yang disebabkan volatile food. Karena itu, Pemprov akan mendukung dari sisi anggaran pengembangan.

밙ami akan dukung dari sisi pembiayaan. Kita akan perhatikan, pembiayaannya melalui OPD yang mana,?ujar Asistem Ekonomi Pembangunan Pemprov Kepri Syamsul Bahrum.

Selain sisi penganggaran, pihaknya juga berencana membuat regulasi khusus terkait pengembagnan urban farming di provinsi kepulauan ini. Setelah Pemprov mempelajari cetak biru ayng diberikan KPD BI Kepri, selanjutnya akan keluar produk hukum berupa Peraturan Gubernur atau Edaran Gubernur.

“Produk hukum ini akan mengoptimalkan pelaksanaannya. Sasarannya sekolah, atau lembaga pemerintah,” jelasnya.(leo)

Perbaikan Jalan Marina Tanggungjawab Pemilik Truk Tanah

0
Truk pengangkut tanah melintas di Jalan Marina City, Tanjunguncang, Batuaji, Selasa (20/2). Truck pengangkut tanah ini merusak jalan dan dikeluhkan oleh warga. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Anggota Komisi III DPRD Batam, Amintas Tambunan meminta tegas pemilik truk pengakut tanah di sepanjang Jalan Marina, Sekupang, bertanggungjawab atas kerusakan jalan tersebut. Ia menilai jalan yang baru diperbaiki provinsi ini rusak parah akibat tidak mampu menahan beban truk pengakut tanah dengan tonase besar itu.

“Harusnya mereka yang bertanggung jawab, bukan membebankan dari APBD,” tegasnya, Jumat (23/2).
Selain itu, Amintas menilai, izin yang dikantongi perusahaan truk pengakut tanah juga mesti dipertanyakan. Sebab, sebelum mendapat izin menggunakan jalan dari dinas perhubungan, tentu harus ada rekomendasi dari dinas bina marga dan sumber daya air, yang menyatakan klasifikasi jalan Marina, Sekupang tersebut sudah sesuai bobot kendaraan.

“Kalau rusak parah seperti ini artinya tidak sesuai. Kapasitas sekian, bebanya sekian, tentu hancur,” tegasnya.

Rusaknya jalan Marina ini, lanjut dia, sudah menjadi agenda Komisi III DPRD Batam untuk memanggil dinas terkait di Rapat Dengar Pendapat (RDP). “Kalau menurut saya memang tak sesuai. Makanya guna memastikan penyebabnya apa, termasuk izin perusahaan truk pengakut tanah kita panggil dinas terkait, termasuk juga developer di sana,” katanya.

Sementara itu anggota Komisi III DPRD Batam Jefri Simanjuntak mengaku Komisi III sudah pernah sidak ke lokasi itu. Hasilnya mengejukan, kondisi jalan yang biasa dilalui warga dari Tanjungriau menuju Batuaji Rusak parah hampir di sepanjang jalan. Selain itu di sana juga ditemukan aktifitas reklamasi yang dilakukan beberapa pihak perusahaan.

“Kalau tidak salah sudah pelaksanaan reklamasi. Belum tau hasilnya bagaimana. Intinya kita sudah minta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) lebih tegas lagi menindak truk-truk tak punya izin. Kalau perlu ditangkap,” kata Jefri.

Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. Terhadap pengelolaan limbah di lingkungan hidup. Salah satunya terhadap pencemaran reklamasidi wilayah Marina, Sekupang.

“Kalau tak ada izin saya harap dihentikan. Kalau memiliki izin taati aturan-aturan yang berlaku, terutama pengangkutan armadanya. Bila perlu hentikan kegiatan atau segel kendaraan, pemerintah harus tegas,” ucap Jefri. (rng)

Pelebaran Jalan Seipanas-Bengkong Dimulai

0
Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Bengkong, Jumat (23/2). Pemko Batam berencana akan melakukan pelebaran jalan Bengkong. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam tengah mengukur row jalan dari Simpang Kuda Seipanas hingga Bengkongseken. Pengukuran untuk mengetahui berapa luas jalan milik pemerintah yang harus dibongkar oleh sejumlah pemilik bangunan di kawasan tersebut.

Pantauan Batam Pos, beberapa kios yang berada di kawasan Bengkong sudah tampak dibongkar oleh pemiliknya. Pembongkaran lantaran adanya surat peringatan yang dilayangkan tim terpadu kepada pemilik kios. Dengan alasan, jalan akan diperluas, sehingga pemilik diminta membongkar sendiri bangunan yang berdiri di row jalan sebelum ditertibkan.

“Masih SP 2, tapi dari pada nanti ribet makanya kami bongkar dan bangunan dimundurkan. Lagian, banyak material yang bisa diselamatkan kalau bongkar sendiri,” terang Robert salah satu pemilik kios, kemarin.

Dikatakan Robert, ia sadar sebagian tanah yang selama ini digunakan untuk kios miliknya adalah milik pemerintah. Karena itu, ia ikhlas membongkar sendiri.

“Selama ini kan diberi kesempatan juga. Melawan pun percuma karena ini bukan tanah saya juga,” imbuhnya.

Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari belum bisa memastikan kapan ratusan bangunan dari Simpang Kuda hingga Bengkongseken ditertibkan. Sebab, tim terpadu baru mengirimkan SP 2 kepada pemilik bangunan di kawasan itu.

“Masih SP 2, memang ada penundaan dari rencana semula. Waktu itu rencananya awal Februari, namun kini belum tahu kapan, sebab masih SP,” Imam, kemarin.

Menurut dia, saat ini pihaknya tengah mengukur berapa luas jalan atau row jalan di kawasan tersebut. Agar nantinya bisa memastikan seberapa luas bangunan harus ditertibkan sesuai row jalan.

“Masih mengukur row jalan. Jika sudah, mungkin nanti tim terpadu akan rapat lagi menentukan teknisnya kapan,” imbuh Imam. (she)

Jodoh Boulevard Diawasi Setiap Hari

0
Anggota Satpol PP Kota Batam melakukan pembongkaran kawasan taman jodoh Boulevard Selasa (20/2).Pemko Batam berencana akan menata ulang kawasan tersebut. F. Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kawasan bekas Taman Jodoh Boulevard akan terus mendapat pengawasan setiap hari pasca pembongkaran material bangunan taman. Hal itu untuk menghindari kembalinya pedagang kaki lima berjualan di daerah tersebut.

Kemarin, kawasan Jodoh Boulevard yang biasanya kotor dan suram terlihat lapang meski masih dipenuhi material bekas bangunan taman. Sejumlah pedagang yang berjualan disana pun merasa lebih lega karena kawasan itu tampak lebih terang.

“Jauh lebih nyaman seperti ini, terang dan lapang,” ujar Elly salah satu karyawan toko baju di daerah tersebut.

Menurut Elly, dengan pembongkaran taman yang selama ini digunakan untuk pedagang kaki lima diharapkan bisa lebih mendatangkan pembeli. Sebab, jalanan tersebut sudah dengan mudah dilewati kendaraan roda empat.

“Biasanya bisa juga lewat, tapi sempit karena ada pedagang kaki lima. Sekarang kan sudah lapang dan mudah dilewati,” ujar wanita berusia 21 tahun ini lagi.

Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari mengatakan pengawasan terhadap kawasan Jodoh Boulevard akan dilakukan setiap hari. Pihaknya pun telah membentuk tim kecil yang ada di Kecamatan untuk pengawasan kawasan.

“Pengawasan dilakukan oleh tim kecil di Kecamatan. Setiap hari wajib diawasi,” imbuh Imam, kemarin.

Meski diawasi, Imam yakin pedagang kaki lima cukup mengerti dengan kondisi tersebut. Apalagi masih adanya tumpukan material yang membuat pedagang kaki lima tak akan berjualan di kawasan itu.

“Saya pikir mereka (pedagang kaki lima, red) sudah paham, apalagi daerah tersebut akan dibenahi. Namun kami tetap minta jangan ada lagi pedagang kaki lima yang berjualan,’ tegas Imam. (she)

Lima Proyek Reklamasi Dihentikan

0
Hasil reklamasi

batampos.co.id – Proyek reklamasi di samping perumahan Taman Anugerah, kelurahan Tembesi, Sagulung masih ditutup hingga saat ini. Pihak Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup belum mengizinkan proyek tersebut untuk melanjutkan aktfitas mereka. Ini karena pihak proyek belum bisa menunjukan perizinan yang lengkap dari instansi pemerintah terkait.

Camat Sagulung Reza Khadafi menegaskan, pihaknya tidak main-main dengan penindakan tersebut. Tindakan tegas itu juga sebagai pengingat bagi pengembang ataupun proyek lain agar melengkapi perizinan terlebih dahulu sebelum melakukan pematangan lahan ataupun reklamasi.

“Bukannya mau menghalangi, tapi ikuti prosedur yang ada. Kalau ada izin tentu tidak berdampak pada lingkungan,” ujar Reza, Jumat (23/2).

Sejauh ini kata Reza pihaknya sedikitnya sudah menghentikan empat proyek reklamasi lahan karena merusak lingkungan sekitar. Proyek reklamasi yang mempersempit alur sungai di Seilangkai sudah dihentikan sejak tahun 2017 lalu, dua proyek reklamasi di belakang dan samping perumahan Taman Anugerah, Tembesi serta proyek pematangan lahan di pinggir sungai Seilangkai belakang Kaveling Baru. “Semua yang bermasalah kami tindak tegas. Sampai hari ini masih disegel karena memang belum ada perizinannya,” tutur Reza.

Ini dilakukan sambung Reza, murni untuk mengakomodir ketertiban umum. Jika proyek reklamasi itu dibiarkan maka Sagulung akan terkepung banjir nantinya. Itu karena proyek-proyek tersebut umumnya mempersempit alur sungai ataupun drainase utama.

Sementara di wilayah Batuaji, penindakan baru dilakukan di lokasi proyek reklamasi samping Gedung Bapelkes, Marina. Proyek reklamasi yang menimbun kawasan hutan bakau itu belakangan diketahui belum berizin dan merusak jalan utama Marina City. Gelombang protes dari warga yang terus disuarakan belakangan ini membuat pihak Kecamatan dan Kepolisian Batuaji ambil tindakan tegas. Proyek tersebut dihentikan untuk sementara waktu. “Dihentikan dulu. Ini diprotes warga jadi harus selesaikan dulu baru boleh beraktifitas lagi,” ujar wakapolsek Batuaji AKP M Said, kemarin.

Tindaka tegas pemerintah terhadap proyek reklamasi yang berdampak buruk terhadap lingkungan itu disambut baik oleh masyarakat di Batuaji dan Sagulung. Masyarakat berharap agar penertiban serupa terus berlanjut sebab masih banyak aktifitas proyek khususnya pengembang perumahan yang bandel. “Di samping Bapelkes itu lah contohnya. Ada dua proyek itu sebenarnya. Cuman baru satu yang ditindak. Yang sebelahnya sudah sukses menimbun seluruh hutan bakau tapi tak ada tindakan apapun,” ujar Awang, warga Tanjunguncang.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Herman Rozie sebelumnya mengakui masih banyak proyek pematangan reklamasi yang bermasalah. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan pengawasan kedepannya agar proyek-proyek tersebut tidak berdampak pada lingkungan.

“Kita akan kros cek satu persatu. Kalau bermasalah tentu dihentikan,” ujar Herman. (eja)

Cantik dan Sehat dengan Berolahraga

0
Sejumlah warga saat melakukan joging dilapangan Engku Putri Batamcenter. Engku putri menjadi salah satu saran olahraga dan juga hiburan bagi warga Batam.
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Gaya hidup sehat ternyata lebih dipercaya wanita dapat menjaga tubuh tetap bugar. Bahkan, keyakinan akan kulit yang cantik dari berolahraga sederhana pun menjadi bagian dari kepercayaan tersebut.

Bagi wanita karir, seperti Amelia saja contohnya, Kecantikan menjadi faktor pendukung dalam pekerjaannya. Rutin berolahraga juga menjadi satu hal yang wajib dilakukan. Waktu yang dipergunakan lebih kurang satu jam saja. “Minimal seminggu tiga kali,” katanya, Jumat (23/2).

Dilihat dari postur tubuhnya, wanita 22 tahun ini memang cukup ideal dengan tinggi 158 centimeter dan berat sekitar 50 kilogram. Kebiasaan olahraga sederhana itu diakuinya baru ditekuni setahun belakangan. Disinggung soal biaya yang dikeluarkan, ia bahkan mengatakan enggak perlu modal mahal. “Rencana mau menurunkan berat badan lagi sih, mungkin dua kilo lagi,” ucapnya.

Dokter Klinik Kecantikan Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam, dr Gita Puspita membenarkan wanita sebenarnya tetap bisa merawat kecantikan dan kesehatannya dengan cara sederhana. “Jauhi stress, polusi dan hindari merokok. Ini adalah dasar wanita membangun kecantikannya secara alami,” kata Gita.

“Selain itu, tubuh juga perlu dinutrisi dengan buah-buahan dan konsumsi air mineral yang cukup,” tambahnya.

Gita menjelaskan para wanita juga harus menyiapkan waktu sendiri untuk perawatan di rumah di sela-sela kesibukannya. Untuk jangka panjang, bisa melakukan perawatan ekstra ke klinik kecantikan. “Satu lagi, kuncinya adalah waktu tidur yang cukup dan berolahraga. Tidak usah yang berat-berat, dengan lari pagi saja sudah bisa memberikan kontribusi yang cukup kepada kesehatan kulit. ” ungkapnya.

Selain itu Dokter Spesialis Gizi Klinik RSAB Batam, dr. Brain Gantoro. SpGK menambahkan manfaat pola hidup sehat itu juga bisa menjauhkan bahaya penyakit kanker. “Rutin berolahraga akan berguna membentuk kebugaran sehingga bisa terhindar dari beragam penyakit.

Lari saja misalnya dapat membakar kalori dan mengoptimalkan seluruh otot bekerja. “Daya tahan tubuh akan kuat. Selain itu penting mengonsumsi asupan gizi yang seimbang untuk meningkatkan kemampuan tubuh melawan infeksi,” tutupnya. (une)