Senin, 11 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12655

Empat Parpol lolos verifikasi

Putut A
-
0
Empat Parpol lolos verifikasi

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun, besok (30/1) mulai melakukan verifikasi kepada 12 Partai Politik (Parpol) yang ada di kabupaten Karimun. KPU Karimun melaksanakan verifikasi, langsung ke kantor sekretariat Parpol masing-masing seperti kesesuaian data ketua, sekretaris dan bendahara dengan SK kepengurusan dari DPP Parpol. Keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan, domisili kantor tetap selama tahapan Pemilu dan keanggotaan Partai minimal satu banding seribu dari jumlah penduduk.

”Untuk 4 Parpol sudah selesai verifikasi secara umum. Cuman partai Garuda yang harus dilakukan perbaikan, partai Perindo, PSI dan Berkarya sudah tidak ada masalah,” jelasnya Ketua KPU Karimun Ahmad Sulton, kemarin (28/1)

Sementara dalam verifikasi 12 Parpol, untuk keanggotaan yang diverifikasi adalah sampel sebanyak 5 persen, yang diambil dari jumlah anggota yang memenuhi persyaratan yang telah diserahkan oleh parpol ke KPU. Dari sampel 5 persen tersebut yang menentukan Parpol sendiri dan wajib tersebar minimal 50 persen dari 12 kecamatan yang ada di kabupaten Karimun.

” Kita akan membagi 4 tim dalam melakukan verifikasi nanti. Waktu verifikasi perbaikan masih ada waktu bagi Parpol nantinya. Saya himbau agar Parpol segera mempersiapkan persyaratan yang telah kita informasikan kepada Parpol masing-masing di kabupaten Karimun,” ungkapnya.

Ditanya, bagaimana yang Parpol ada dua kepemimpinan. Ia mengungkapkan, sesuai dengan aturan bagi Parpol yang seperti itu pihaknya mengikuti Surat Keputusan (SK) yang dikirim dari KPU Pusat melalui SIPOL KPU. Sehingga, dari pusat hingga ke daerah sama tidak ada perbedaan saat verifikasi.

” Menurut saya untuk kabupaten Karimun tidak ada Parpol yang berpolemik dalam kepemimpinan,” kata Sulton lagi.

Sementara itu Ketua Panwaslu Karimun Tiuridah Silitonga ketika diminta tetang proses tahapan verifikasi parpol mengungkapkan, dalam tahapan verifikasi aturan dari KPU sering berubah-rubah secara mendadak. Namun, secara umum pelaksanaannya berjalan bersama dengan KPU Karimun dalam tahapan Pemilu serentak.

” Kita hanya melaksanakan pengawasan saja. Kalau tahapan Pemilu, sekarang dominan KPU,” singkatnya.(tri)

Pemerintah Tak Serius Atasi Jalan Berlubang

Putut A
-
0
Jalan rusak terlihat di ruas jalan Ahmad Yani Depan Kepri Mall, Minggu (21/1). Kerusakan jalan yang berada di Simpang Kabil ini bisa mengganggu pengendara yang melintas kawasanm tersebut. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sejumlah masyarakat menilai pemerintah tidak serius dalam memperbaiki kondisi jalan berlubang di beberapa titik Batam. Padahal jalan berlubang, bisa berakibat kecelakaan terutama untuk pengendara roda dua.

Diantaranya, jalan yang ada di kawasan Empang atau taman kolam Batamcenter. Kondisi lubang jalan justru semakin parah setelah sempat ditimbun dengan kerikil pekan lalu. Bukannya menutupi lubang, kondisi sepanjang jalan justru berkerikil dan menambah was-was pengendara. Apalagi saat hujan, lubang jalan itu dipastikan tertutup air hujan.

“Seminggu lalu kalau tak salah sudah ditimbun kerikil dan tanah. Namun bertahannya hanya dua hari dan jalan kembali berlubang. Bahkan kerikil bertambah banyak,” terang Mulyana pengendara yang kerap melintasi jalan tersebut.

Menurut dia, harusnya pemerintah bisa serius menanggani jalan berlubang. Apalagi ia pernah mendengar jika Walikota Batam berjanji untuk mengatasi seluruh jalan berlubang di Kota Batam.

“Dulunya jalan ini pernah ditambah, namun beberapa bulan kemudian kembali rusak dan berlubang. Harusnya, pemerintah serius dengan memperbaiki seluruh jalan, jangan hanya menutupi untuk sementara,” ujar Mulyana.

Kondisi jalan berlubang juga dapat dilihat di sepanjang jalan Bengkongsadai. Tak hanya berlubang, banyaknya tanggul juga menyulitkan pengendara yang melintas. Apalagi jarak antara satu tanggul dengan tanggul yang lainnya sangat berdekatan.

“Kalau sudah lewat jalan Bengkong harus banyak sabar. Selain berlubang, tanggulnya juga banyak dan berdekatan,” terang Icha warga Bengkong.

Menurut dia, jalan di Bengkong Sadai sangat butuh perbaikan. Apalagi jumlah kendaraan yang melintas dijalur tersebut cukup padat.

“Kalau bisa diperbaiki, pemerintah jangan memperbaiki jalan besar saja” imbuhkan. (she)

Maria Goretti Rosalina Lully Sofian Si Cantik yang Ingin Menghilangkan Kemampuannya…

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kemampuan untuk melihat makhluk gaib sering kali dihubungkan dengan memiliki indera ke enam atau terbukanya mata batin seseorang.

Hal ini bisa jadi bawaan sejak kecil, atau memang energinya lebih sensitif daripada orang awam, sehingga mereka bisa merasakan atau pun melihat keberadaan makhluk-makhluk halus. Kemampuan ini tidak memandang bulu, seperti halnya, gadis cantik yang bernama Maria Goretti Rosalina Lully Sofian.

“Sudah bisa lihat sejak usia dua tahun. Itu mama yang bilang, waktu itu mama bilang, Lully lihat nenek-nenek dirumah, padahal di rumah tidak nenek-nenek,” ujar Lully, sapaan akrabnya.

Gadis 21 tahun ini percaya bahwa indera ke enamnya didapatkan dari ibundanya. Sang bunda juga memiliki kemampuan yang sama.

Meskipun sudah sedemikian seringnya melihat “makhluk tak kasat mata”, Lully masih sering kaget dan takut saat mereka muncul.

“Mereka sering menampakkan diri ke Lully. Gak peduli waktu, mau siang atau malam,” katanya.

Namun, mahasiswi Universitas Internasional Batam (UIB) mengaku jarang mendapat gangguan atau dijahili oleh “mereka”.

“Jarang berkomunikasi dengan mereka. Lebih banyak diam aja dan banyak-banyakin berdoa kalau ketemu,” imbuh Lully.

Kebanyakan yang dilihat gadis yang juga berprofesi sebagai penyanyi ini adalah sesosok yang mirip manusia, tapi mukanya pucat dan gak terlalu jelas.

Diakui oleh Lully, jika dirinya ingin sekali menghilangkan kemampuannya tersebut.

“Kalau misalnya boleh, milih mending nggak punya. Sampai sekarang aja masih takut,” tutupnya. (oza)

Tertinggi Vs Terpendek

Putut A
-
0

PRIA tertinggi di dunia Sultan Kosen dipertemukan dengan wanita terpendek di dunia, Jyoti Amge, dalam sebuah pemotretan untuk kepentingan promosi Badan Pariwisata Mesir, Minggu (28/1). Sultan memiliki tinggi badan 2,5 meter, sementara di usianya yang genap 24 tahun, Jyoti hanya memiliki berat badan 15 Kg dan tinggi 60 sentimeter. Keduanya tercatat dalam Buku Rekor Dunia Guinness sebagai manusia tertinggi dan terpendek di jagat.

Foto:. www.imgur.com

Fahri Hamzah : Rute Indonesia Akan Dilalui Dengan Aman Jika Pemimpinnya Tepat

Putut A
-
0
Fahri hamzat saat hadi di Batam.

batampos.co.id – Bangsa Indonesia perlu berhati – hati memasuki tahun – tahun yang genting dimulai dari 2018 ini. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI yang juga merupakan Presiden Keluarga Alumni (KA) KAMMI Fahri Hamzah saat menghadiri agenda Pawai Kebangsaan dan Pelantikan pengurus KA KAMMI Kepri di Hotel PIH Batam, Minggu Malam(28/01/2018).

Politisi kelahiran NTB ini menyoal satu ketidaksuksesan dalam demokrasi berbangsa dan bernegara Indonesia. Meskipun ia mengakui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga terbaik ketiga yang diakui dunia, setelah India dan Amerika Serikat.

“Demokrasi ini sudah kita lakukan dengan sukses, pembangunan sistem sukses, konstitusi relatif sukses, institusipun sukses. Namun satu yang belum sukses, yaitu pembangunan kultur demokrasi, pembangunan budaya demokrasi yang masih gagal” Ujar Fahri Hamzah didepan peserta Pawai Kebangsaan dan Pelantikan KA KAMMI Kepri.

Fahri Hamzah menambahkan pembangunan budaya demokrasi masih gagal karena disamping sistem yang baik, pemimpinnya juga harus tepat. Dirinya menyinggung tentang sekelompok orang yang mebuat sebuah mesin mobil dengan kecepatan 1000 KM per jam, namun datang orang lain yang menjadi supir dari mobil tersebut namun tidak terlalu menguasai seluruh fitur yang ada dalam mobil, maka kecepatan yang bisa ia kemudikan hanya sampai 100 KM.

“Kita harus menemukan pengemudi yang tepat untuk mesin yang sudah kita buat 20 tahun yang lalu (Reformasi yang merubah arah demokrasi – Red). Kalau bisa kita temukan, maka saya percaya rute – rute yang akan kita lalui mendatang tidak akan membahayakan kita” Tegas Fahri Hamzah.

Pemimpin yang tepat menurut Fahri Hamzah harus memiliki penguasaan persoalan dan pemikiran yang kompleks agar tidak diperalat oleh asing. Dalam orasi kebangsaannya saat pelantikan KA KAMMI Kepri, Fahri Hamzah juga menekankan akan pentingnya menjaga kebebasan yang dilahirkan oleh reformasi agar tidak kembali dihilangkan.

“Sekarang ini kita menyongsong 20 tahun reformasi, ini adalah kehadiran kita dengan segenap kesadaran untuk mengingat kembali bahwa apa yang pernah hilang dari kita tidak boleh hilang kembali yaitu kebebebasan, alhamdulilaah 20 tahun reformasi kita sudah jaga transisi kita dengan baik. Kalau kita berani bersatu, untuk demokrasi dan reformasi, maka tahun ini kita akan menegaskan satu era baru bahwa Indonesia siap menjadi negara besar,” Harap dia.(*)

KA KAMMI Kepri Siap Hadapi Rezim yang Menindas

Putut A
-
0

batampos.co.id – Wakil Ketua DPR RI yang juga merupakan Presiden Keluarga Alumni (KA) KAMMI Fahri Hamzah menghadiri agenda Pawai Kebangsaan dan Pelantikan pengurus KA KAMMI Kepri di Hotel PIH Batam, Minggu Malam (28/01/2018). Agus Purwanto resmi dilantik menjadi ketua KA KAMMI Kepri. Sebanyak ratusan aktivis lintas gerakan di Kepri terpantau hadir memenuhi aula Hotel PIH Batam.

“Tahun 2016 kita mendeklarasikan melalui kongres pertama KA KAMMI untuk hadir kembali membangkitkan semangat, jika anak kampus hari ini takut dan diam, maka biarlah kami yang kembali turun, biarkan kami yang kembali bersuara, biarkan kami yang menghadapi rezim yang melakukan penindasan kepada rakyat,” tegasnya saat memberikan sambutan.

Agus mengatakan pelantikan KA KAMMI Kepri ini menjadi momentum mengenalkan keberadaan KA KAMMI di Kepri telah ada dan siap untuk bersinergi bersama masyarakat. Menurutnya, semangat pembangunan secara bersama-sama merupakan modal utama dalam meningkatkan pembangunan bangsa Indonesia.

“Semoga kehadiran kami bisa mendampingi masyarakat Kepri yang saat ini mengalami kegoncangan ekonomi, mendampingi agar kita bisa sama-sama melewatinya, mendampingi agar pemerintah sadar bahwa membangun infrastruktur saja tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu Ketua KAKAMMI teritorial Sumatera, Erizal menerangkan bahwa kehadiran KA KAMMI merupakan organisasi yang masih baru. KA KAMMI terbentuk karena semakin banyaknya jumlah alumni dari organisasi mahasiswa KAMMI yang terbentukk sejak tahun 1998.

“Jadi organisasi inimasih baru, KAMMI nya baru lahir 1998, pada tahun ini bersamaan reformasi kita akan memperingati ulang tahun KAMMI ke 20 sekaligus ulang tahun reformasi ke 20. KAMMI lahir bulan Maret, sedangkan reformasi bulan Mei, jadi 2 bulan setelah kelahiran KAMMI terjadilah reformasi,” ujar dua.

Fahri Hamzah sesaat setelah melantik pengurus KA KAMMI Kepri di Hotel PIH Batam, Minggu Malam (28/01/2018).

Erizal menambahkan meskipun baru berjalan selama satu tahun, KA KAMMI telah terbentuk hampir di seluruh wilayah di Sumatera. Dikatakannya, hanya tinggal dua daerah lagi yang belum terbentuk. Beberapa daerah yang sudah memiliki KA KAMMI diantaranya adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan.

“Yang belum hanya Jambi dan Riau. Wakil kita disana sudah ada, hanya tinggal pelantikan saja,” pungkasnya.(*)

Ungkap Aktor Utama Korupsi e-KTP

Putut A
-
0
Setnov saat jalani sidang.

batampos.co.id – Jalan Setya Novanto yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) belum mulus. Sampai saat ini, mantan ketua DPR itu tetap tidak mau mengakui perbuatan yang didakwakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebaliknya, kubu Novanto justru terus mencari cara agar bisa dianulir dari dugaan sebagai aktor utama korupsi e-KTP.

Setelah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat, kini kubu Novanto menyebut mantan Mendagri Gamawan Fauzi sebagai pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab.

”Ibarat teori anak tangga, ini beban berat buat menteri dalam negeri saat itu (Gamawan Fauzi),” kata Firman Wijaya, penasihat hukum Setnov, Minggu (28/1).

Firman menyatakan, kliennya merupakan bagian kecil dalam korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun itu. Korupsi itu dinilai Firman sebagai scandal crime high level policy. Terkait indikasi penerimaan uang 7,3 juta juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille seharga 135 ribu dolar AS, Firman menyatakan, sampai saat ini tidak ada hubungannya dengan Novanto.

Dia akan membuktikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK itu tidak benar. Meski tetap berkelit, kubu Novanto optimistis pengajuan JC bakal mendapat restu KPK. Menurut Firman, kliennya saat ini sedang mendesain pihak-pihak yang diduga terkait dan memiliki peran lebih sentral dalam korupsi e-KTP tahun anggaran 2011-2012 tersebut.

”Pak Novanto sedang mendesain, itu yang tahu kan beliau dan terus berkoordinasi dengan KPK,” akunya.

Bagaimana tanggapan KPK? Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, itu merupakan hak penasihat hukum terdakwa. KPK menegaskan, pengajuan JC bakal bakal sulit terwujud bila mantan ketum Partai Golkar itu tidak kunjung mengakui perbuatannya.

”Sejauh ini, yang kami lihat terdakwa justru masih berkelit dan mengatakan tidak ada penerimaan-penerimaan, termasuk penerimaan jam tangan,” kata Febri, kemarin.

Padahal, pengakuan terdakwa atas perbuatannya merupakan salah satu syarat JC. ”Syarat JC itu harus memenuhi semua itu. Mulai mengakui perbuatan dan membuka peran pihak lain serta bukan pelaku utama,” timpalnya.

Meski demikian, KPK tetap akan mencermati fakta-fakta persidangan Novanto untuk menemukan keterlibatan pihak lain. Lembaga superbodi itu pun berharap Novanto mau membuka nama-nama yang diduga memiliki pengaruh lebih besar dalam korupsi e-KTP tersebut.

”Kalau memang terdakwa mengetahui ada aktor lebih besar, silahkan saja dibuka,” sambung dia.

Sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Novanto akan kembali digelar hari ini, Senin (29/1). KPK bakal mencermati fakta-fakta dari keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa. Fakta itu lah yang akan digunakan mengungkap pelaku lain.

”Sampai saat ini belum ada informasi yang baru dan kuat yang disampaikan (saksi di persidangan Novanto),” tutur mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. (tyo/oki/jpg)

Untuk Supir Taksi Online, Polisi Tak Langsung Tilang

Putut A
-
0
Untuk Supir Taksi Online, Polisi Tak Langsung Tilang
Pengemudi taksi online saat demo

batampos.co.id – Peraturan Menteri Perhubungan (Peremenhub) 108/2017 tentang angkutan orang kendaraan bermotor umum yang berlaku 1 Februari tidak lantas langsung disertai penilangan. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan penegakan hukum dalam permenhub tersebut dilakukan dengan prinsip adanya kesepakatan bersama.

Direktur Penegakkan Hukum (Gakkum) Korlantas Polri Brigjen Pujiono Dulrahman menuturkan, Korlantas masih menunggu rapat harmonisasi peraturan dengan koordinator dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta mengundang stakeholder terkait. Seperti, pemilik aplikasi transportasi online, pemilik kendaraan, dan pihak lainnya.

”Dalam rapat itulah kesepakatan diharapkan bisa diambil,” terangnya dihubungi Jawa Pos kemarin malam (27/1).

Kesepakatan dalam rapat harmonisasi ini misalnya soal bagaimana kesiapan pemilik aplikasi dan kendaraan dengan aturan yang ada. Lalu, juga bisa menyepakati kapan penegakkan hukum dimulai. Setelah semua itu dilakukan, barulah nanti pimpinan Korlantas yang menentukan bagaimana selanjutnya penegakkan hukumnya.

”Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” terangnya.

Apalagi, masih ada proses sosialisasi yang perlu dilakukan kepada masyarakat. Perlu untuk diumumkan melalui media massa terkait kebijakan tersebut. ”Sosialisasi ini penting sekali,” jelas jenderal berbintang satu tersebut.

Menurutnya, Korlantas akan berhati-hati dalam memulai penegakkan hukum permenhub 108 tersebut. Sebab, tahun ini merupakan tahun politik yang tentunya jangan sampai terganggu dengan adanya gejolak-gejolak tertentu. ”Kami berupaya jangan sampai menimbulkan sesuatu,” paparnya.

Pada bagian lain, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan bahwa angkutan online tidak mungkin dilarang. Tapi sistemnya harus diatur. Misalnya soal uji Kir, menurut Tulus angkutan online tidak berbeda dengan angkutan umum lainnya yang harus melakukan uji kir. ”Itu demi konsumen, demi perlindungan penumpang,” katanya.

Demikian pula dengan kuota. Perlu dibatasi untuk menghindari ledakan driver yang akan menimbulkan masalah. ”Taksi Uber di London juga dibatasi kuotanya. Dan uber patuh,” Tegas Tulus.

Meskipun secara aturan sudah bagus, menurut Tulus Permenhub Kurang kuat melindungi konsumen. ”Peraturan ini tidak merujuk pasal-pasal dalam Undang-Undang perlindungan konsumen,” katanya.

Demo

Sementara itu, Kemenhub menegaskan bahwa kabar yang beredar di medsos tentang akan adanya demo besar-besaran dari driver online tidak benar ”Masyarakat tidak perlu panik dan khawatir. Informasi tersebut tidak benar,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dari Makasar kemarin (29/1).

Budi menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan perwakilan pengemudi angkutan online dari beberapa daerah. Para pengemudi online menyampaikan bahwa mereka akan tetap beroperasi secara normal dan mendukung penerapan Permenhub 108. ”Karena mereka sebagai pengemudi angkutan online ingin segera di legalkan,” Katanya.

Dalam Permenhub 108, beberapa poin yang mengatur soal angkutan online nyatanya adalah usulan dari asosiasi pengemudi online. ”Soal tarif, kuota dan CC kendaraan malah merupakan usulan dari pengemudi angkutan online dan sudah kita akomodir,” ungkap Budi.

Selain itu, Budi sendiri telah merasa pihaknya telah melaksanakan sosialisasi sejak lama. Bahkan sejak sebelum peraturan ini disahkan. Sosialisasi tersebut sudah melibatkan semua stakeholder dan mengundang semua asosiasi.

Saat dikonfirmasi, Asosiasi Driver Oline (ADO) menyatakan bahwa ADO tidak terlibat dalam aksi yang direncanakan pada Senin (29/1). ”ADO tetap berproses memenuhi persyaratan Permenhub 108/17,” tegas Christiansen FW Wagey, Ketua Umum ADO kemarin (27/1).

Keputusan ADO mendukung Permenhub 108 adalah murni aspirasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ADO di 13 provinsi seluruh indonesia. Menurut Christian, Permenhub 108 sudah sangat mengakomodir kepentingan driver online serta sudah jauh lebih baik dr Permenhub 26 tahun 2017.

Padahal, substansi dalam Permenhub 108 dan Permenhub 26 relatif sama. ”Kecuali di Permenhub 26 STNK wajib balik nama ke Koperasi. Sementara di Permenhub 108 meskipun ikut koperasi, boleh nama perorangan,” katanya.

Selain itu, Permenhub 108 memberikan kepastian hukum pada driver agar tercipta suasana yang kondusif di lapangan. Tidak ada lagi gesekan antara angkutan online dengan angkutan konvensional. ”Ini juga memberikan rasa aman terhadap penumpang yang menggunakan jasa angkutan online,” katanya.

Register

Tinggal empat hari lagi mendekati hari penetapan pada 1 Februari mendatang, jumlah pengusaha taksi online yang mendaftar di Kemenhub masih sedikit. Direktur Angkutan Dan Multi Moda Cucu Mulyana menuturkan minimnya taksi online yang melakukan registrasi dan pemeriksaan itu semakin mendekati dugaan dari Kemenhub.

Jumlah taksi online yang beroperasi tidak sebanyak yang diperkirakan sebelumnya hingga puluhan ribu. ”Hipotesa kami itu semakin mendekati kebenaran, kalau satu orang itu punya tiga aplikasi,” ujar Cucu, setelah diskusi di Jakarta, kemarin (27/1).

Selain itu, dia menyebutkan bahwa Permen 108 itu sebenarnya juga memberikan arahan pada pengusaha aplikasi agar tidak sembarangan memberikan aplikasi untuk pengemudi. Hanya pengemudi atau pemilik kendaraan yang telah berbadan hukum saja yang mestinya bisa menjalankan aplikasi.

”Jadi dia memberikan aplikasi pada list yang disampaikan badan hukumnya. Yang sudah ikut aturan,” tegas dia. (ham/tau/jun/kim)

Pemerintah Undang Investor Tanamkan Dana Infrastruktur

Putut A
-
0

batampos.co.id –  Pemerintah terus mempromosikan peluang investasi di Indonesia pada investor asing. Dalam kunjungan kerja ke Swiss,  Menteri BUMN Rini M. Soemarno memaparkan peluang bisnis di Indonesia kepada puluhan investor di Zurich,  kemarin (27/1).Para investor datang dari berbagai negara antara lain dari Kuwait Investment Fund, investor dari Qatar, China, Azerbaijan, Malaysia, dan Norwegia. Rini didampingi sejumlah  Direksi BUMN seperti Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani, Direktur Utama PT Angkasa Pura 1 (Persero) Faik Fahmi, Direktur Utama PT Angkasa Pura 2 (Persero) M. Awaluddin,  dan Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Alex J Sinaga.

Dalam kesempatan itu, Rini menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik. Hal itu sesuai dengan penilaian lembaga rating internasional (Moody’s, S&P Global, dan Fitch Rating) yang menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi. “Dua tahun terakhir ini, ekonomi tumbuh di atas 5 persen dan akan terus membaik di masa yang akan datang, ” tuturnya.

Selain itu, Rini juga mengungkapkan sejumlah indikator makro ekonomi Indonesia yang terus membaik. Antara lain neraca perdagangan yang positif dalam tiga tahun terakhir dan inflasi yang selalu terkontrol. Indikator penting lainnya adalah tingkat kesejahteraan yang meningkat, angka kemiskinan menurun dari 11,7 persen (2012) menjadi 10,1 persen (2017). “Indonesia telah berkembang pesat. Hal ini ditunjukkan lewat indeks daya saing global, dimana menurut WEF pada tahun 2017-2018 Indonesia menduduki posisi 36 dari 137 negara,” tegasnya.

Selain menjelaskan kondisi terkini ekonomi,  Rini juga membeberkan rencana pembangunan dan kebutuhan dana infrastruktur di Indonesia. “Kami berkomitmen untuk mendorong konektivitas di udara, laut, darat dan telekomunikasi, yang juga mencakup internet dan serat optik, serta membangun pembangkit listrik,” jelas Rini.

Dia melanjutkan,  dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, Pemerintah membuat ekspektasi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen membangun pembangkit listrik baru hingga kapasitas total menjadi 35.000 MW, membangun 2.650 km jalanan baru dan 1.800 km jalan tol baru. “Di akhir 2014, jalan tol Indonesia keseluruhan hanya 780 km. Saat ini, kami membangun 1.800 km jalan tol hingga akhir 2019, yang mana lebih dari dua kali lipat dari pencapaian pemerintahan 69 tahun terakhir,” jelasnya.

Tidak hanya itu,  Rini juga menjelaskan program pembangunan adalah di infrastruktur bidang digital. Indonesia merencanakan mengembangkan jaringan serat optik dari 112.494 kilometer di tahun 2014 menjadi 158.850 kilometer di tahun 2018. Selain itu, dalam rangka mendorong pembangunan sektor telekomunikasi, pemerintah juga membangun 152 ribu Base Transceiver Station (BTS).

Sesuai dengan rencana pemerintah dalam RPJMN 2015-2019,  untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, membutuhkan dana setidaknya sebesar USD 500 miliar.

Di depan para investor, dia menawarkan peluang untuk berinvestasi. Khususnya dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas di Indonesia Timur yang selama ini kurang mendapat perhatian. “Rencana ekspansi kami memang terlihat ambisius. Tapi pada saat bersamaan sangat realistis,” tutur Rini.

Di hadapan investor global tersebut, Rini juga memberikan contoh investasi di Indonesia yang menarik minat investor asing. Yakni, Komodo Bonds Jasa Marga yang diluncurkan November 2017 dan terdaftar di London Stock Exchange. Selain itu juga ada Komodo Bonds Wijaya Karya. “Keduanya adalah obligasi berkualitas tinggi yang dikelola perusahaan BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur jalan tol”imbuhnya.  (ken) 

YLKI: Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan Angkutan Online hanya 59 persen

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Hampir semua setuju bahwa keberadaan angkutan berbasis daring (online) harus segera diatur. Itu karena sudah banyak kasus kekecewaan konsumen ke supir ataupun sebaliknya. Gesekan dengan punggawa angkutan konvensional pun sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Survey Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada April 2017 menyebutkan bahwa tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan angkutan online hanya 59 persen. Artinya, 41 persen diantaranya pernah dikecewakan oleh pengemudi/penyedia aplikasi.

Jenis kekecewaan bervariasi. Umumnya hal-hal teknis seperti pengemudi minta dibatalkan (22,3 persen), sulit mendapatkan pengemudi (21,19 persen), pembatalan sepihak pengemudi (16,22 persen), serta aplikasi rusak/map error (13,11 persen), sampai pada hal-hal non teknis seperti kebersihan kendaraan, pengemudi tidak datang, tidak jujur, sampai bau asap rokok dalam kendaraan.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan bahwa angkutan online tidak mungkin dilarang. Tapi harus bahwa sistemnya harus diatur, itu mutlak. Misalnya soal uji Kir, menurut Tulus angkutan online tidak berbeda dengan angkutan umum lainnya yang harus melakukan uji kir.

”Itu demi konsumen, demi perlindungan penumpang,” katanya.

Demikian pula dengan kuota. Perlu dibatasi untuk menghindari ledakan driver yang akan menimbulkan masalah.

”Taksi Uber di London juga dibatasi kuotanya. Dan uber patuh,” Tegas Tulus.

Meskipun secara aturan sudah bagus, menurut Tulus Permenhub Kurang kuat melindungi konsumen.

”Peraturan ini tidak merujuk pasal-pasal dalam Undang-Undang perlindungan konsumen,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpungan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) Anggawira sebenarnya setuju dengan aturan Permenhub tersebut. Namun dalam beberapa hal, menurut Angga aturan tersebut sangat tidak praktis dan ketinggalan zaman.

Seharusnya, menurut Angga, sebelum mengeluarkan peraturan, Kemenhub harus terlebih dahulu siap dalam perangkat pendukung dan infrastruktur. Misalnya soal KIR. Dengan sistem Uji KIR yang ada saat ini, kewajiban Uji KIR bisa meribetkan para driver.

”Soal tarif, kuota dan lain lain oke lah, tapi dengan KIR seperti ini, prosesnya jadi makin kompleks,” katanya.

Padahal, seharusnya Regulasi harus menyesuaikan dengan penerapan teknologi informasi. Sebagaimana prinsip lahirnya angkutan berbasis online.

”Harusnya, Uji KIR bisa bekerjasama dengan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek,Red), sesuai dengan kendaraan masing-masing,” pungkas Angga.(tau)

1...12,65412,65512,656...14,292Halaman 12,655 dari 14,292

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000