Selasa, 7 April 2026
Beranda blog Halaman 12663

Nurdin : Semua Harus Bantu Korban Kebakaran

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun melakukan pertemuan dengan korban kebakaran di Lingga, Rabu (29/11). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun segera melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk membangkitkan perekonomian korban kebakaran di Kampung Cina, Daik, Lingga. Apalagi keberadaan pasar ini sangat vital bagi warga Daik untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta mengantisipasi kebutuhan yang meningkat pada akhir tahun.

“Intinya pemerintah Provinsi Kepri kan berusaha semaksimal mungkin membantu korban agar kembali bangkit dan berusaha agar ekonomi di Daik ini kembali menggeliat,” ucap Nurdin, saat meninjau lokasi kebakaran di Daik, Rabu (29/11) dini hari.

Nurdin bersama rombongan berangkat dari pelabuhan pelantar 1 Tanjungpinang pada pukul 21.30 WIB (28/11) menuju ke pelabuhan Sei Tenam, Daik, Lingga menggunakan kapal Oceanna dan speedboat yang mengangkut bantuan berupa sembako, pakaian, dan perlengkapan masak serta bantuan lainnya. Rombongan tiba di Daik pukul 23.30 WIB dilanjutkan langsung peninjauan dan pertemuan dengan warga korban kebakaran.

Gubernur Kepri terlibat langsung pada saat bongkar muat barang bantuan, baik saat di pelabuhan pelantar 1 juga ketika bantuan sampai di Masjid Jam’i Sulthan Lingga. Ketika barang sampai di masjid Gubernur turut serta menyusun bantuan yang akan diserahkan esok hari setelah shalat subuh. Adapun untuk lebih memudahkan penyerahan bantuan, Gubernur lebih memilih untuk bermalam di Masjid Jam’I Sultan Lingga daripada menginap di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga.

Nurdin menyatakan Pemerintah Provinsi Kepri akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lingga serta Perum Bulog serta para distributor agar bisa menyalurkan sembako untuk pengadaan pasar murah. Terkait cicilan pinjaman dan pinjaman lunak yang diharapkan warga korban kebakaran, Gubernur akan mencoba berkoordinasi dengan pihak bank terkait agar memberikan keringanan dan memahami kondisi darurat para korban kebakaran.

Pernyataan Nurdin itu untuk menjawab permintaan warga korban kebakaran. Suryansyah, salah seorang korban kebakaran meminta kepada Gubernur Kepri untuk menggelar pasar murah serta membantu keringanan cicilan pinjaman dari bank yang sudah terlanjur diterima serta memberikan pinjaman lunak untuk kembali memulai usaha.

“Pak Gubernur tolong kami dibantu agar bisa kembali berjualan lagi. Kalau bisa kami juga dibantu agar pihak perbankan dapat memberikan pinjaman lunak untuk modal berusaha,” ujar suryansyah

Nurdin menyatakan rasa dukanya atas peristiwa korban kebakaran dan dirinya berharap agar para korban sabar dan diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah ini.

“Saya pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan rasa duka atas musibah ini. Semoga warga yang menjadi korban kebakaran ini bisa kembali bangkit. Kita harus mengambil hikmah dari peristiwa ini,” ujar Nurdin. (bni)

 

Satpol PP Tertibkan Spanduk Liar

0
PETUGAS Satpol PP Kabupaten Bintan menurunkan baner yang melanggar aturan di Toapaya, Bintan, Rabu (29/11). F. satpol pp kabupaten bintan untuk Batam Pos

batampos.co.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP) menertibkan baliho dan spanduk liar yang ada di sepanjang ruas jalan di Kabupaten Bintan, Rabu (29/11). Selain merusak keindahan, keberadaannya melenggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Sudah kami lakukan penertiban dan dicopot di beberapa titik karena tidak mengantongi izin,” ungkap Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bintan, Ali Bazar, Rabu (29/11).

Selain ilegal, spanduk dan baliho di pasang sembarangan. Keberadaanya melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Seperti baner iklan berlogo salah satu pusat perbelanjaan di Tanjungpinang hanya di pasang salah satu tiang di Toapaya. “Padahal dalam pengaturan reklame tidak bolehmeletakkan spanduk, baliho atau atribut di tiang,” ungkapnya.

Selain itu, spanduk, baliho dan atribut yang dicopot karena tidak berizin menurutnya sudah merugikan pemerintah daerah karena tidak memberikan retribusi ke kasdaerah. “Apa yang dilakukan kami juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pemasukan spanduk, baliho dan atribut,” tukasnya.

Sementara itu, spanduk dan baliho serta atribut yang dicopot, diamankan di kantor Satpol PP Kabupaten Bintan. (cr21)

5,58 Kilo Sabu Dijemput Kurir ke Malaysia

0
Tersangka kurir narkoba Andra dan Amirudin diamankan bersama barang bukti sabu dan pil ekstasi di Mapolres Tanjungpinang, Rabu (29/11). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Jajaran Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Tanjungpinang menangkap kurir narkoba internasional, Andra,24, dan Amirudin,31, di Perairan Pabean depan Pelantar Sulawesi Kecamatan Tanjungpinang Barat, Senin (27/11) sekitar pukul 00.30 WIB. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sabu-sabu seberat 5,58 kilogram dan 1.865 butir pil ekstasi.

“Kedua pelaku kami tangkap di atas kapal pancung. Mereka membawa narkoba yang dikemas dalam bungkusan teh Cina merk Guanyinwang,” jelas Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, di Mapolres Tanjungpinang, Rabu (29/11).

Kapolres mengatakan, penangkapan kedua pelaku ini berawal dari informasi masyarakat akan adanya penjemputan narkoba menggunakan kapal boat (pancung) ke Malaysia. “Informasi ini sudah kita ketahui sejak sebulan lalu. Begitu sampai di lokasi tak jauh dari pelantar, disitulah mereka (pelaku, red) kita tangkap menggunakan kapal boat,” terangnya.

Menurutnya, barang haram tersebut rencananya akan dikirim ke luar daerah Kepri. “Yang jelas sabu dan ekstasi ini tidak diedarkan di sini, Tanjungpinang hanya transit. Dimana tujuan pengirimannya, masih dalam pengembangan kita,” tuturnya.

Ia juga menyebutkan, kedua pelaku ini nekat menjemput barang tersebut karena tergiur dengan upah Rp 5 juta. “Pengakuan mereka tak tahu siapa yang memberikan barang (sabu, red) itu di Malaysia. Tapi yang jelas sampai di sana kedua pelaku ini dikasih ponsel. Nah, ponsel inilah sebagai alat penyambung komunikasi, dengan orang yang akan menjemput di Tanjungpinang, untuk mengirim ke luar Kepri. Inilah yang masih kita kembangkan,” sebutnya.

Akibat perbuatannya, kedua pelaku ini dijerat pasal 114 ayat 2 Juncto pasal 112 ayat 2 Juncto pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal hukuman 6 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara. (cr20)

Wabup Minta Distribusi Beras Rastra Dihentikan

0
 Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim menunjukkan kualitas Rastra di gudang Bulog yang kualitasnya kurang bagus. F.Humas untuk Batampos

batampos.co.id – Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim meminta kepada Bulog untuk menghentikan sementara pendistribusian beras. Kualitas beras berwarna, dan kurang bagus untuk dikonsumsi menjadi alasannya.

Laporan dari masyarakat yang diterima langsung direspon Wakil Bupati dengan melakukan inspeksi mendadak ke gudang milik Bulog di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Senin (27/11) lalu. Hasilnya, memang diketahui kualitas beras milik Bulog kurang bagus, dan berwarna.

“Memang saya minta distribusi beras Bulog dihentikan sementara. Dan diganti dengan kualitas bagus. Karena saat sidak masih ditemukan berasnya berwarna sehingga dinilai kurang bagus untuk dikonsumsi,” tegas Wabup.

Untuk penghentian distribusi ini, lanjut Wabup, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Sub Divre Bulog Batam. Artinya, pemerintah meminta beras yang kurang layak diganti secepatnya. “Yang sudah bagus, silahkan lanjut didistribusikan,” tuturnya.
Saat sidak, Wabup didampingi Plt Kadis Sosial Syahruddin, dan Kepala Bagian Ekonomi, Tohap. Kedatangan rombongan Wabup sekitar pukul 08.30 WIB, disambut penjaga gudang Bulog.

Diakui Wabup, sidak yang dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat terkait kualitas beras Bulog yang disinyalir kurang bagus. Untuk menyakinkan laporan tadi, bersama Plt Kadis Sosial, dan Bagian Ekonomi, dirinya meninjau langsung ke lokasi.

Sementara Plt Kepala Dinas Sosial Karimun Muhammad Syahruddin membenarkan ada beberapa kantong beras di gudang Bulog kondisinya tidak layak konsumsi.
“Saat sidak, kami sempat membuka beberapa karung untuk melihat kondisi berasnya. Ternyata ditemukan ada kondisi beras rastra yang tak layak konsumsi,” beber Syahruddin.

Diinfokan, rastra yang disimpan di gudang Bulog dikemas dalam ukuran karung 50 kg, dan 15 kg. Beras dalam karung 50 kg dalam kondisi baik, sementara yang 15 kg tak layak konsumsi. Kepala Sub Divre Bulog Batam, Jamal ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya sudah dikonfirmasi hasil temuan sidak wabup tersebut. Terhadap rastra yang dinilai kurang layak untuk dikonsumsi, segera dilakukan penggantian.
“Sesuai dengan permintaan Wabup, kita segera menggantikan rastra yang dinilai kurang layak tadi. Sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu,” ujar Jamal. (enl)

Duo Edi Tantang Kandidat dari Partai

0
Pasangan calon wali kota dan wakil yang maju melalui jalur perseorangan saat meyerahkan berkas dukungan kepada KPUD Tanjungpinang, Rabu (29/11) kemarin. F. KPUD Tanjungpinang untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Prediksi tidak ada pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan pada Pilkada Tanjungpinang tahun depan keliru. Rabu (29/22) kemarin, Edi Syafrani dan Edi Susanto mendaftarkan klaim dukungannya sebagai syarat mutlak mengikuti kontestasi pilkada dari jalur perseorangan alias non-partai pada hari terakhir pendaftaran di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tanjungpinang.

Edi Syafrani semakin mantap pada keputusannya untuk menantang kandidat lain dari jalur partai politik. Ia menyampaikan bahwasanya pilihannya untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan punya alasan. “Dengan independen tentu kebijakan yang bakal kami buat tidak dengan kebijakan partai,” ujar Edi.

Kendati begitu, jika kelak Duo Edi terpilih, sambung Edi, akan tetap berkoordinasi dengan jajaran anggota legislatif demi sinergitas kerja membangun daerah. Walau berlatar belakang seorang aparatur sipil negara, Edi tetap yakin dirinya dan pasangannya mampu berkoordinasi dengan baik dengan anggota DPRD Tanjungpinang.

“Karena konsep kita satu. Sama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat, kemaslahatan rakyat dan pembangunan daerah. Ketika kepala daerah memiliki visi yang demikian, ya tentu dewan juga menyetujui karena dewan adalah wakil rakyat. Maka itu kami yakin agar bisa bekerja sama dengan rakyat,” ungkapnya.

Duo Edi yang datang diantar sejumlah timnya juga menyerahkan dokumen wajib berupa salinan fotokopi sebanyak 14.621 KTP warga yang tersebar di empat kecamatan sebagai bukti dukungan atas keputusannyan maju pada pilkada Tanjungpinang via jalur perseorangan. KTP itu, kata dia, sudah mulai dikumpulkan sejak Februari lalu melalui sejumlah sosialisasi yang digalakkan.

“Sudah masukkan berkas berarti sudah berani bersaing. Selanjutnya kami serahkan ke masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria membenarkan pendaftaran Duo Edi kemarin. Robby menjelaskan, pihaknya kini sedang memeriksan Formulir B1 KWK Perseorangan dan fotokopi KTP pendukung yang sudah dikumpulkan. “Seluruh data yang diberikan ke kami itu akan dicek satu per satu,” jelas Robby.

Hingga berita ini dituliskan, proses pengecekan masih terus berlangsung. Nyaris bisa dipastikan, sampai penutupan pukul 24.00 WIB semalam, hanya pasangan Duo Edi yang telah menyerahkan dukungan ke KPU sebagai prasyarat mengikuti kontestasi Pilkada jalur perseorangan.

“Jadi sejauh penerimaan kami, ya hanya pasangan ini yang menyerahkan dukungannya,” pungkas Robby. (aya)

Pelayanan BPJS Tidak Puas, Bisa Laporkan ke DJSN

0

batampos.co.id – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melakukan edukasi publik Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Natuna hotel Ranai, Selasa (28/11) kemarin, bersama BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Edukasi publik yang dibuka Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal tersebut, untuk memberikan pemahaman pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional. Saat ini di Natuna masih sedikit terdaftar dalam peserta BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Anggota DJSN, Rudi Prayitno mengatakan, peran DJSN perlu dipahami masyarakat. Yakni untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pelayanan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Terutama munculnya keluhan-keluhan peserta BPJS.

“Jika ada pelayanan BPJS yang tidak puas, peserta bisa melapor. Laporan tersebut wajib diproses, kami DJSN siap memantau, karena laporannya langsung disampaikan kepada Presiden,” sebut Rudi Prayitno.

Rudi Prayitno mengaku sedikit heran jumlah peserta BPJS kesehatan dan
ketenagakerjaan di Natuna masih tidak merata. Sehingga muncul berbagai
pertanyaan terkait pelayanan didaerah.

Dengan edukasi publik ini sebutnya DJSN dapat menyaring berbagai masukan, kritikan dan keluhan terkait pelayanan BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan di Natuna. Dengan harapan, terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Tentu kami terus memberikan pengawasan, memberikan pemahaman kepada
masyarakat juga penting. Selama ini terus berkesan negatif, sepertinya orang miskin dilarang sakit. Keutungan dari BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Dan tentunya DJSN akan berupaya terus untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Rudi Prayitno.

Sementara Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menegaskan, paradigma masyarakat Natuna tentang kesehatan harus berubah. Agar ke depan lebih mengutamakan mencegah, dengan pola hidup sehat. Dan BPJS Kesehatan bisa memberi pelayanan dengan baik dan maksimal, kepada masyarakat yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

Dari data BPJS Kesehatan Natuna tahun 2017 ini masih sekitar 26,5 ribu jiwa sudah terdafar di kartu indonesia sehat dari 74 ribu jiwa pendudukan Natuna. Atau sekitar 65 persen penduduk Natuna belum terdaftar peserta Jaminan Sosial Nasional (JSN) dari BPJS Kesehatan.

“Pemerintah Daerah sekarang masih memberlakukan program lokal, berupa kartu Natuna sehat, program ini mengganti jaminan kesehatan daerah (Jamkesda),” ujar Hamid.

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, saat ini sebagian masyarakat Natuna masih mengandalkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang dirubah menjadi Kartu Natuna Sehat (KNS). Namun masyarakat juga harus memahami manfaat sebagai peserta BPJS Kesehatan.(arn)

Pemda Natuna Tetapkan Lima Kawasan Cepat Tumbuh

0
Masjid Agung Natuna yang menjadi ikon Kabupaten Natuna. Foto: Aulia Rahman/Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menetapkan lima kawasan strategis cepat tumbuh. Kawasan tersesebut terus dilakukan pengkajian melibatkan unsur pemerintah, swasta dan ahli arsitektur perkotaan.

Lima kawasan cepat tumbuh yang ditetapkan Pemerintah Daerah adalah, Ranai dan Tanjung menjadi kawasan perdagangan dan kawasan pariwisata, Selat Lampa dan Teluk Depeh kawasan minapolitan dan pariwisata, Batubi kawasan Agropolitan dan Peternakan, Kelarik kawasan agropolitan dan Teluk Buton kawasan Industri.

Asisten Adminitrasi Umum Pemkab Natuna Izwar Asfawi mengatakan, saat ini masih penyusunan akhir kajian pengembangan kawasan strategi cepat tumbuh melalui focus group diskusi bersama unsur pemerintah daerah, swasta dan tim ahli arsitektur perkotaan.

Dikataknya, tujuan ditetapkan kawasan strategis cepat tumbuh adalah untuk mewujudkan kawasan perkotaan baru yang berfungsi sebagai pusat industri pengelolaan perikanan, perkebunan, pariwisata dan transportasi laut yang berdaya saing.

“Tujuan lainnya adalah kawasan yang ramah lingkungan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat yang adil, berbudaya dan beriman. Dan kawasan
strategis cepat tumbuh tersebut akan merangkum berbagai sektor potensial di daerah,” kata Izwar, Rabu (29/11).

Menurut Izwar, khusus sektor perikanan saat ini perlu diperhatikan sumber daya lokal yang terus diberdayakan. Supaya tidak tersisih dari nelayan luar daerah. Karena masih menggunakan alat tangkap yang serba tradisional.

Dalam kawasan strategi cepat tumbuh ini sambungnya, pada program pemerintah pusat yang akan diselenggarakan di Natuna, hendaknya melibatkan dan periotaskan putra putri daerah melalui penciptaan lapangan kerja.

“Kawasan strategi cepat tumbuh ini program pembangunan yang teritegrasi, lima kawasan sudah ditetapkan. Mudah-mudahan menjadi kawasan industri yang menunjang pendapatan daerah dan lapangan pekerjaan,” ujar Izwar.(arn)

Guru SMP Kurang 200 Orang

0

batampos.co.id – Kualitas dunia pendidikan pada tingkat SMP di Kabupaten Lingga diperkirakan masih belum dapat bersaing dengan daerah lain di Provisni Kepri ini. Kondisi ini diperparah dengan jumlah guru yang sangat minim, bahkan mengalami kekurangan tenaga pengajar hingga 200 orang.

“Kekurangan guru pada tingkat SMP sangat banyak. Seharusnya ada penambahan guru sebanyak 200 orang,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kasiman kepada Batam Pos, Rabu (29/11) pagi.

Lebih lanjut Kasiman menjelaskan, Dinas Pendidikan telah mengambil langkah menutupi kekurangan guru tersebut dengan menggunakan dana APBD untuk merekrut tenaga pengajar dari lokal diangkat menjadi PTT. Namun rencana tersebut gagal mengingat kondisi keuangan APBD yang tidak mencukupi.

Dengan kondisi kekurangan guru seperti saat ini, Kasiman juga pesimis untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat SMP di Kabupaten Bunda Tanah Melayu untuk mendapat peringkat lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, tenaga guru di tingkat Sekolah Dasar (SD), Kasiman memastikan cukup. Namun kondisi pemerataan belum juga terlaksana dengan baik. Sejumlah pulau di Kabupaten Lingga masih banyak kekurangan guru namun di kawasan kota, jumlah guru bahkan kelebihan.

“Untuk di Singkep saja mengalami kelebihan guru hingga 40 orang. Sedangkan di Senayang kekurangan guru sampai 60 orang,” kata Kasiman.

Jumlah itu, masih Kasiman, juga dialami di daerah kota dan pulau lainnya. Seperti Tajur Biru, Batu Berlubang, dan pulau-pulau lainnya. Namun Dinas Pendidikan akan melakukan pemerataan atau mutasi guru pada Desember tahun ini. Mutasi kali ini adalah pemerataan tahap kedua yang sebelumnya telah dilakukan Dinas Pendidikan.

Kasiman juga memastikan akan ada pemindahan kepala sekolah yang telah menjabat selama dua priode atau telah menjabat selama delapan tahun di sekolah yang sama, sehingga mereka tidak mendapatkan tunjangan. Untuk itu, perlu dilakukan pergantian Kepala sekolah. (wsa)

Pemilik Lahan Diimbau Pulang Urus Prona

0
Yulianto Tribudi prasetyo. F. Slamet/batam Pos.

batampos.co.id – Kasubag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan Yulianto Tribudi prasetyo mengungkapkan, pihaknya akan mengalami kesulitan mencapai target program nasional (prona) sertifikat lahan pada tahun 2018 karena banyak lahan di Bintan yang dimiliki orang dari luar kabupaten bintan.

“Target prona tahun depan 14 ribu bidang lahan, sementara banyak lahan-lahan di Bintan yang dibeli orang luar, namun pemiliknya tidak diketahui keberadaannya,” ujar Budi kepada Batam Pos, kemarin.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada warga negara Indonesia yang membeli dan memiliki lahan di kabupaten Bintan agar pulang untuk mengurus lahannya dalam program nasional (prona) tahun 2018 atau setidaknya memberikan surat kuasa agar lahannya bisa diikutkan dalam program nasional pada tahun 2018.

Adapun syarat mengurus prona, dijelaskannya, ktp, kartu keluarga, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (pbb) sampai dengan surat asli alas hak. “Ini difootkopi sebanyak tiga rangka, kemudian materai 6 ribu sebanyak 5 lembar,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, tahun ini dari target prona sebanyak 12 ribu, baru Rp 6 hingga 7 ribu bidang tanah yang masuk dalam program nasional. Sementara tahun depan, target kantor pertanahan kabupaten Bintan sebanyak 14 ribu. “Tahun ini saja belum bisa mencapai target, karena waktunya yang singkat yakni hanya sekitar 5 bulan, apalagi tahun depan target prona lebih besar, namun kendala yang dihadapi banyak pemilik
lahan yang tidak diketahui keberadannya sampai lahan yang berada di
kawasan hutan atau hijau,” jelasnya.

Dijelaskannya, dalam menentukan lahan itu masuk dalam kawasan hijau atau tidak, pihaknya mengacu pada surat keterangan 78 penganti sk 463 tentang kawasan hutan.
Disebutkannya, ada beberapa wilayah di Bintan yang masuk dalam kawasan hijau sehingga tidak bisa diikuti prona. Misalnya, sebagian kecamatan Toapaya, kemudian wilayah tengah di kecamatan Teluk Bintan dan Gunung lengkuas, yang merupakan kawasan hutan lindung. “Makanya banyak warga yang tidak dapat ikut dalam prna, katena lahannya masuk wilayah hutan,” tukasnya. (cr21)

Cuaca Buruk, Kapal Batal Berangkat

0

 

Pelabuhan Sri Tanjung Gelam masih bisa memberangkatkan penumpang tujuan antar pulau, walaupun cuaca cukup buruk dengan gelombang tinggi. F.Tri Haryono/Batam Pos.

batampos.co.id – Akibat cuaca buruk dengan kondisi angin yang cukup kencang dan ombak tinggi, dua kapal feri penumpang akhirnya dibatalkan keberangkatannya. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Penjagaan dan Penyelamatan (Kasi Gamat) KSOP Tanjungbalai Karimun, Syahrinaldi, Rabu (29/11).

“Jadwal keberangkatan di sore hari kami batalkan. Karena ombak cukup tinggi, bahkan kapal penumpang yang telah berangkat dari pelabuhan Domestik Tanjungbalai Karimun kembali lagi setelah berlayar selama 20 menit,” jelasnya.

Begitu juga dari pelabuhan International Tanjungbalai Karimun yang berangkat tujuan Malaysia, juga dibatalkan keberangkatannya, akibat kondisi cuaca yang semakin parah. Namun, untuk kapal penumpang antar pulau seperti Selat Belia, Buru maupun Urung masih bisa berjalan normal. Akan tetapi, pihaknya tetap terus monitor setiap keberangkatan kapal penumpang antar pulau.

“Terus kami informasikan kepada nahkoda kapal agar melihat kondisi dan situasi cuaca di laut,” tuturnya.

Sementara salah satu calon penumpang Imam mengatakan, dirinya sudah menunggu untuk pulang ke Batam. Namun, setelah diinformasikan dari pihak petugas bahwa kapal tujuan Batam batal diberangkatkan, dia akhirnya keluar dari pelabuhan.
“Terpaksa menginap di Karimun lagi,” singkatnya.

Pantauan di lapangan, kapal terakhir tujuan Batam kemarin, juga tidak luput batal keberangkatan. Sedangkan, wajah-wajah calon penumpang terlihat cukup kecewa akibat batalnya keberangkatan. (tri)