Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 12673

Pengiriman JNE dari Batam masih Belum Lancar

0
ilustrasi

batampos.co.id – Pegawai JNE di gerai 99 terletak di Jalan Daeng Kamboja,Batamcenter, yang dikelola Winoto terlihat merapikan setiap barang yang akan dikirim. Biasanya ruangan seluas 5×6 meter itu selalu penuh sesak dengan barang-barang yang akan dikirim. Tapi saat Batam Pos menyambangi salah satu gerai JNE ini, tak terlihat lagi pemandangan seperti itu.

Hal ini disebabkan tersendatnya pengiriman barang.

“Saya kurang tahu penyebabnya apa, tapi dari pusatnya begitu (JNE,red),” kata Winoto sehabis menerima telepon dari konsumen yang akan mengirimkan barang, Rabu (22/11).

Ia mengatakan tersendatnya arus lalu lintas barang di kargo, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menunda pengiriman. Barang-barang yang dikirimkan masyarakat, kebanyakan berasal dari online shop.

“Saya menerangkan, pengiriman barang saat ini kondisinya seperti ini. Kalau mau yang silahkan. Kalau tidak mau, yah tidak apa-apa,” ucapnya.

Kondisi ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan belakang ini, kata Winoto. Kondisi pengiriman makin sulit, karena dari minggul lalu pihak Bea Cukai menerapkan secara ketat penggunaan dokumen CN 23.

Form yang harus diisi oleh masyarakat untuk CN 23 ini terdiri dari tiga rangkap. Dalam form secara umum meminta nama lengkap, alamat rumah pengirim dan penerima. Selain itu barang yang dikirim diminta penjelasan untuk apa. Tidak hanya itu saja, pengirim juga diminta mencantumkan harga, jenis, dan beratnya.

Pemberlakuan form CN 23 ini melalalui jasa pengiriman POS sudah sejak lama. Customer Service Kantor POS Indonesia cabang Batamcenter, Rianti memperlihatkan proses pengiriman barang di sana. Sebelum mengirimkan barang atau menuju loket pengiriman. Masyarakat terlebih dahulu mengisi beberapa formulir. Bila yang dikirimkan berupa surat atau dokumen, tak perlu mengisi form CN 23.

Tapi bila barang itu berupa, sepatu, tas, jam, ponsel, baju, pengirim haruslah mengisi form CN 23. Setelah itu akan diarahkan ke ruangan tempat Bea Cukai. Disanalah akan ditentukan barang yang dikirimkan itu dikenai pajak atau tidak.

Rianti mengatakan kadang masyarakat mengisi formulir tak sesuai dengan barang yang akan dikirimnya. Barang yang dikirim dua, ternyata isinya lebih. Sehingga kadang pihak kantor POS Batamcenter menelpon kembali pengirim, agar mengisi formulir sesuai barang yang dikirim. (ska)

Seribuan Pilot Menganggur

0
ilustrasi

batampos.co.id – Selesai pendidikan diharapkan akan mendapatkan kerja yang layak. Namun sayangnya harapan itu tak bisa dirasakan semua pilot. Seribuan pilot di Indonesia masih belum bisa mengudara.

”Yang kami inginkan, dari flying school lulusannya langsung tersalurkan,” tutur Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Muzaffar Ismail. Namun sayangnya tidak semua pilot tidak bisa langsung bekerja di maskapai penerbangan.

Salah satu yang menjadi penyebab adalah adalah pola rekruitmen tang belum diketahui. Selain itu menurut Muzaffar, selama ini belum terjalin informasi yang bagus antara flying school dengan maskapai. Sehingga sekolah penerbangan tidak tahu berapa jumlah pilot yang dibutuhkan di maskapai.

Muzaffar juga menampik jika banyaknya pilot yang nganggur lantaran ada banyak pilot asing di Indonesia. Terutama beropeasi di daerah Papua. Menurutnya pilot asing yang bekerja di Indonesia hanya diijinkan selama dua tahun saja. ”Kalau pilot asing mau bekerja di Indoneia, stepnya banyak. Salah satunya harus lewat kami dan Depnaker,” ujarnya.

Salah satu solusi yang diberikan Kemenhub adalah kerja sama dengan maskapai di Tiongkok dan Meksiko. Muzaffar mengatakan jika dengan pemerintah Tiongkok, pihaknya sedang menyusun regulasi. Peraturan dan kualifikasi pilot lulusan sekolah penerbangan di Indonesia harus sama dengan di Tiongkok.

”Kalau regulasinya sama kemungkinan bisa terbang,” ujarnya.

Sementara itu dengan pemerintah Meksiko, baru tahap pertemuan awal. Sebelumnya memang Dirjen Hubungan Udara Kemenhub telah bertemu dengan pemerintah Meksiko. Salah satu yang dibahas adalah mengenai industri pesawat terbang di Indonesia. Pemerintah Meksiko tertarik untuk menerbangkan Pesawat N219 karya PT Dirgantara. Di sela-sela pertemuan tersebut, juga membahas mengenai kerjasama pilot lulusan Indonesia. ”Ini sebagai salah satu langkah kerjasama kita,” ujarnya.

Kemenhub pun mencoba menjembatani antara sekolah penerbangan, pilot dan maskapai, untuk berdialog. Kemarin (22/11) Kemenhub mengadakan diskusi terbuka di Tangerang, Banten, bersama 500 pilot dan beberapa maskapai. Dalam pertemuan tersebut, Muzaffar membeberkan hal-hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Langkah yang akan dilakukan di lingkungan internal antara lain dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Inspektur keselamatan penerbangan.

”Saat ini Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara masih bergantung pada tenaga profesional yang ada di industri (airlines). Namun secara terprogram akan kami gantikan dengan tenaga Inspektur yang berasal atau berstatus Pegawai Negeri Sipil,” katanya.

Sayangnya jumlah PNS yang memiliki kualifikasi pilot atau penerbang di Ditjen Perhubungan Udara masih kurang.

”Untuk itulah kami mengadakan recruitment pilot ab initio atau pilot yang baru lulus untuk dididik sebagai Inspektur Operasi Pesawat Udara,” tambahnya.

Sementara itu langkah-langkah eksternal yang dilakukan Ditjen Perhubungan Udara adalah dengan terus melaksanakan standarisasi terhadap sekolah penerbangan dan operator penerbangan dengan training program yang berkelanjutan.

”Basic Training Program akan dilakukan di sekolah-sekolah penerbangan dan advanced training pada operator penerbangan secara berkelanjutan. Juga dilakukan peningkatan standar kualifikasi Flight Instructor (FI) pada sekolah penerbangan,” ucapnya. Dengan demikian diharapkan lulusan pilot dari Indonesia memiliki kemampuan yang maksimal. (lyn/jpg)

Dunia Kerja Dipenuhi Generasi yang Hobi Pindah Kerja

0

batampos.co.id – Pada tahun 2018, permintaan terhadap tenaga teknologi dan informatika (IT) akan semakin tinggi. Hal tersebut karena perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba membangun platform digital untuk bisnis mereka. Selain itu, dunia kerja akan dipenuhi oleh generasi millenial yang hobi berpindah-pindah pekerjaan.

Dalam Salary Survey yang dirilis perusahaan rekrutmen profesional Robert Walters pada Rabu (22/11), para tenaga profesional di Indonesia akan mendapatkan kisaran 35 persen kenaikan gaji. Sekitar 20 hingga 30 persen kenaikan gaji diperkirakan dinikmati oleh tenaga bidang Human Resource Development (HRD), Sales dan Marketing.

Toby Fowlston, Managing Director untuk Robert Walters Asia Tenggara mengatakan tren digitalisasi yang menyapu kawasan telah memacu banyak bisnis untuk menciptakan platform online atau mobile karena perusahaan berusaha meningkatkan daya saing mereka dan meningkatkan pangsa pasar dengan konsumen.

Sebagai hasil dari transformasi ini, banyak perusahaan yang ingin mempekerjakan para profesional dengan keahlian digital, baik di bidang pemasaran dan teknologi informasi (TI). Terutama mereka yang mahir dalam menjalankan infrastruktur digital back office atau dengan keahlian teknologi khusus.

“Selain itu, profesional TI di bidang komputasi cloud, keamanan siber dan big data juga diminati karena sub-sektor TI ini menjadi area pertumbuhan utama, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut pada 2018,” kata Toby, kemarin.

Survei tersebut juga mencatat bahwa fokus pada transformasi bisnis ke platform digital juga telah membantu memicu permintaan bagi para profesional sumber daya manusia (SDM) yanga memiliki pengalaman akan perubahan manajemen. Terutama yang terbukti telah sukses mengelola transformasi budaya perusahaan.

Namun, Indonesia mengalami tantangan yakni terbatasnya suplai tenaga ahli yang diproduksi setiap tahunnya. Trennya akan terus naik serta berpotensi mencapai kesenjangan kemampuan setinggi 50-60 persen pada tahun 2020.

Untuk itu, kata Toby, perusahaan harus membuat proses rekrutmen semakin mudah dan fleksibel.

ilustrasi

“Harus ada program pembelajaran, tidak semata langsung dieksploitasi keterampilan teknisnya,” katanya.

Rob Bryson, Country Manager Robert Walters Indonesia memperingatkan bahwa akan ada fenomena perpindahan kerja (Job Movers) pada karakter pekerja di era milenial. Dengan kemampuan yang dimiliki, para tenaga ahli tersebut bisa melompat-lompat pindah pekerjaan dengan harapan kenaikan gaji.

“Pekerja terampil biasanya mengharapkan kenaikan 15-30 persen, tapi spesialis IT bisa sampai 50 persen,” katanya.

Saat ini, menurut Robert tren yang terjadi para tenaga ahli muda tidak terlalu memikirkan karir atau uang yang harus didapatkan dalam jangka waktu tertentu. Namun, lebih pada melakukan sesuai passion. Seorang pekerja bisa bekerja untuk satu sampai tiga perusahaan secara bersamaan.

“Pagi mereka kerja untuk perusahaan ini, sore untuk perusahaan lain, malamnya mereka bekerja untuk diri sendiri, alasannya untuk fun,” katanya.

Dengan fenomena Job Movers ini, semakin banyak pula potensi pembajakan tenaga kerja antarperusahaan. Agar perusahaan mampu mempertahankan tenaga ahlinya, harus dicari formulasi keseimbangan antara gaji, kesempatan untuk waktu libur, serta fasilitas untuk pengembangan diri (upskilling).

“Para pekerja hari ini tidak kenal konsep loyalitas pada perusahaan,” pungkas Rob. (tau/jpg)

 

Peduli Generasi Nasionalis

0

Sesuai amanat undang-undang PGN pun melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). Pendidikan merupakan salah satu kegiatan CSR yang dilakukan.

Inilah tanggung jawab sosial PGN, mencerdaskan generasi bangsa.

Seperti foto diatas. Murid SD 015 Sagulung Kelurahan Tanjung Gundap Kecamatan Sagulung asyik membaca buku  tentang pahlawan Nasional bantuan dari PGN. Buku-buku perjuangan ini untuk menumbuhkan nasionalisme siswa-siswi.

Bantuan buku ini diserahkan pada Selasa (28/2/2017). Kepala Divisi Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Gas Negara (persero) Enik Indriastuti, kala itu, mengatakan inilah bentuk kepedulian pada dunia pendidikan anak-anak Indonesia.

Teks / Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Beri Sarana Terbaik, Lahirkan Bibit Bagus

0
Nurdin saat meninjau pelabuhan di Pulau Penyengat, Selasa (21/11). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan sarana dan prasarana olahraga yang bagus akan mendukung lahirnya bibit-bibit terbaik suatu daerah. Tidak hanya untuk olahraga, sarana pendidikan juga harus dalam kondisi yang menunjang proses belajar mengajar dan mengembangkan kreativitas.

“Pemerintah selalu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Kepri di segala bidang. Kita dukung dengan memberikan sarana prasarana terbaik agar lahir bibit-bibit yang bagus,” kata Nurdin saat meninjau lapangan sepakbola di Pulau Penyengat, Selasa (21/11).

Nurdin yang didampingi Sekdaprov TS Arif Fadillah dan Asisten Administrasi Umum Muhammad Hasbi, sejak Selasa subuh sudah melakukan aktivitas bersilaturahmi dan meninjau sejumlah proyek. Aktivitas bermula dengan Safari Subuh di Masjid Sultan Penyengat.

Setelah salat dan bersilaturahmi dengan masyarakat, Nurdin meninjau lapangan sepak bola yang direncanakan akan dibangun stadion mini. Gubernur sangat mendukung kawasan ini dijadikan stadion mini. Dia ingin pembangunan itu segera mungkin diselesaikan. “Akan banyak manfaat untuk masyarakat dan generasi muda jika sarana olahraga sudah tersedia,” kata Nurdin.

Sebelum meninggalkan Pulau Penyengat, Nurdin berziarah terlebih dahulu. Selain itu, Nurdin melihat progres rehabilitasi pelabuhan Pulau Penyengat. Tampak Nurdin berbincang-bincang dengan Sekda Arif. Pesan Nurdin agar pembangunan harus cepat dan tepat waktu serta sesuai dengan yang direncanakan.

Nurdin kemudian melihat progres pembangunan di Pelantar II, Tanjungpinang. Apalagi belum lama ini Nurdin melakukan pemancangan tiang untuk revitalisasi pembangunan kawasan pelantar. Dengan infrastruktur pelabuhan yang semakin baik, arus barang dan orang akan semakin lancar. Nurdin juga melakukan dialog dengan buruh pelabuhan.
Kemudian melakukan peninjauan ke SMA Negeri 7 di kawasan Senggarang.

Walau kondisi sekolah belum selesai 100 persen, Nurdin mengingatkan para pelajar untuk tidak kendor semangatnya. Ke depan, seiring perjalanan waktu, sekolah-sekolah di Kepri akan semakin baik. “Belajarlah yang rajin, biar bisa menjadi orang yang sukses terhadap orang tua dan bangsa,” kata Nurdin.

Nurdin menegaskan kepada guru-guru kelas supaya peralatan peralatan yang sudah ada dan dibeli itu bisa digunakan, jangan dipajang saja. (bni)

Warga Batam mulai Urus Izin secara Online

0
Sejumlah warga sedang melakukan pengurusan perizinan dikantor Badan Penanaman Modan (BPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemko Batam, Rabu (18/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Perizinan online di Pemko Batam yang sudah mulai diluncurkan Senin (20/11) akan membantu warga dari efektifitas waktu. Satu hari, sedikitnya lima pemohon izin langsung mengurus lewat online.

“Hari ini sudah langsung dua yang mau selesai. Sedang diverifikasi oleh Kabid terkait. Paling lambat besok mungkin sudah selesai,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Selasa (21/12).

Ia mengatakan dua izin yang akan selesai tersebut adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaa (TDP). Sementara beberapa pemohon lainnya ada persyaratan yang kurang lengkap.

“Jadi persyaratan yang kurang lengkap. Kita sampaikan kepada mereka, apa saja yang kurang lengkap dan yang harus dilengkapi. Kalau lengkap semua, saya sampaikan bahwa prosesnya maksimal 3 hari,” katanya.

Ia mengatakan terobosan yang dilakukan Pemko Batam dalam mensukseskan program mall pelayanan publik ini, sebenarnya sudah ditunggu warga. Ia berharap warga yang mungkin rumahnya jauh bisa mengurus izin lewat online.

“33 Izin yang sudah online ini sangat membantu. Dan mudah-mudahan minggu ini sudah terus bertambah yang online. Jadi kalau misalnya ada yang di Sagulung dan Sagulung tidak usah ke kantor,” katanya.

Ia mengatakan, kemarin, masih ada sejumlah warga yang mengurus manual datang ke DPM-PTSP. Hampir semuanya mengapresiasi, perizinan online tersebut.

“Jadi kalau yang masih mengurus manual, kita sambil jelaskan bagaiamana mengurus online agar mereka jangan lagi datang ke kantor,” katanya.

Anggota komisi I DPRD Kota Batam Jurado S mengatakan pemko Batam harus terus memperbaiki sistem online yang diluncurkan. Termasuk peran aktif dari pegawai jika ada dokumen persyaratan yang memang masih kurang.

“Kalau memang ada persyaratan yang kurang dari pemohon izin, harus diinformasikan. Jadi warga bisa langsung segera melangkapinya,” katanya.

Menurutnya, perizinan memang harus terus diperbaiki. Investasi di Batam tergantung kepada perizinan dan birokrasi.

“Pemko harus terus mempermudah perizinan. Kita apresiasi mal pelayanan publik yang digagas Pemko Batam ini. Harapan kita akan semakin mudah berinvestasi di Batam,” katanya. (ian)

BP Batam Sebar Revisi Perka 10

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menerbitkan rancangan dari revisi Perka 10/2017, Selasa (21/11).

“Kami membuka kesempatan kepada masukan dan saran sampai dengan 23 November pukul 23.59 WIB,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Selasa (21/11).

Sedangkan untuk Surat Keputusan (SK) terkait Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) saat ini juga masih dalam pembahasan final dan akan dibagikan paling lambat pada 24 November.

“Kemudian dilihat agar bisa dapat masukan dan saran lagi,” paparnya.

Sedangkan untuk rancangan revisi Perka 9/2017 mengenai tarif dan layanan Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Andi mengatakan bahwa saat ini BP Batam hanya membagikan lampiran perhitungan saja.

“Sedangkan revisi batang tubuh Perka 9 saat ini masih dalam pembahasan,” jelasnya.

Di dalam rancangan revisi Perka 10 ini, nilai dari JPP mengacu kepada luas lahan, lokasi lahan, peruntukan lahan dan perkembangan kondisi perekonomian.

Besaran nilai JPP ini juga berdasarkan persentase nilai UWTO dan akan diatur dalam Keputusan Kepala. JPP diserahkan paling lambat 30 hari setelah surat pemberitahuan keluar.

JPP ini akan dikembalikan secara perlahan sesuai dengan rencana bisnis si pemilik lahan.

Pada tahap awal, JPP akan dikembalikan sebesar 30 persen pada saat tahap perencanaan pembangunan. Kemudian 30 persen lagi saat tahap pelaksanaan konstruksi pembangunan dan 40 persen terakhir pada saat penyelesaian pembangunan. Jika pembangunan dibatalkan, maka JPP akan dicairkan seluruhnya.

Kemudian, JPP tidak diwajibkan untuk perorangan dengan peruntukan rumah tinggal, instansi pemerintah dan badan hukum non profit.

Sedangkan mengenai hak tanggungan, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari BP Batam sebagai pemilik lahan di Batam.

Hak tanggungan akan diberikan tujuh hari setelah dokumen permohonan diterima oleh BP Batam. (leo)

Isdianto Ditetapkan Cawagub

0

batampos.co.id – Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, hari ini, Rabu (22/11) DPRD Kepri akan menetapkan Isdianto sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) defenitif. Sementara itu, DPRD memberikan kesempatan sampai hari Kamis (23/11) bagi Gubernur untuk menyampaikan usulan satu nama pengganti Agus Wibowo (AW).

“Kita akan tetapkan Isdianto sebagai Cawagub. Karena secara administrasi, dia (Isdianto,red) sudah memenuhi persyaratan yang ada,” ujar Jumaga menjawab pertanyaan media usai sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Selasa (21/11).

Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, apabila sampai lusa (besok,red) tidak ada usulan satu nama lagi dari partai pengusung melalui Gubernur, pihaknya tetap akan meneruskan nama Isdianto ke Pantia Khusus (Pansus) Wagub Kepri untuk diproses.

“Kita tetap berharap, ada usulan yang disampaikan Gubernur. Jika tidak ada, tetap akan kita proses pada tahapan selanjutnya,” tegasnya Jumaga.

Terkait akan ditetapkannya Isdianto sebagai Cawagub, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri tersebut dikabarkan sudah melayangkan surat pengunduran diri secara resmi ke Pemerintah Provinsi Kepri. Terkait hal itu, Kepala Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Pemprov Kepri, TS. Arif Fadillah mengaku belum mengetahui hal itu.

“Mungkin ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Karena saya belum melihatnya. Kalau memang iya, akan secepatnya kita proses,” ujar Arif Fadillah.

Sebelumnya, meskipun belum membuat jadwal pertemuan kembali bersama Partai pengusung Sani-Nurdin (Sanur) untuk membahas pengganti Agus Wibowo (AW) sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri. Akan tetapi, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yakin persoalan tersebut akan segera tuntas.

“Kita yakin persoalan ini (polemik Cawagub,red) tuntas. Dan akan segera kita dudukan kembali dengan partai pengusung,” tegas Nurdin singkat menjawab pertanyaan Batam Pos di Kantor DPRD Kepri, usai Sidang Paripurna MoU KUA PPAS APBD Kepri 2018, Senin (20/11) lalu.(jpg)

Dua Sekolah akan Dibangun di Batam

0

batampos.co.id – Wakil Ketua I DPRD Kepri, Riski Faisal mengatakan untuk meminimalisir karut marut dunia pendidikan, khususnya di Batam, pihaknya sudah mengusulkan pembangunan dua Unit Sekolah Baru (USB) di Kota Batam. Rencana pembangunan tersebut akan diwujudkan lewat APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2018 mendatang.

“Kita tahu, setiap tahun ajaran baru selalu terjadi kisruh. Dengan beralihnya kewenangan SMA/SMK di Provinsi, pihaknya bergerak cepat untuk menyiasati hal itu,” ujar Riski Faisal di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Selasa (21/11)

Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan, pembangunan dua USB itu nanti adalah di Tanjungriau dan Batuaji. Secara keseluruhan alokasi anggarannya adalah Rp 7 miliar. Diakuinya, untuk menuntaskan polemik pendidikan, khususnya mengenai daya tampung sekolah memang membutuhkan proses. Artinya tidak seperti membalikan telapak tangan.

“Persoalan pendidikan memang menjadi konsen kami. Makanya kami tidak ingin ada kegiatan pembangunan yang mengganggu anggaran pendidikan,” tegas Legislator Dapil Batam tersebut.

Ditambahkannya, dirinya juga banyak mengantongi berbagai aspirasi masyarakat Batam khususnya, terkait persoalan pendidikan. Karena setiap tahun ajaran baru, kapasitas daya tampung selalu menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan pendidikan prima. Mantan Ketua Komisi IV DPRD Kepri priode 2009-2014 tersebut mengatakan, program pendidikan harus menjadi prioritas utama Pemerintah daerah.

“Bagusnya kualitas pendidikan, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang handal. Dan itu akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri kedepan,” tutup Riski.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara mengatakan terkait rencana pembangunan dua USB tersebut sudah dibahas bersama Pemprov Kepri, melalui Dinas Pendidikan. Menurut Teddy, untuk pembangunan infrastruktur pendidikan konsen bukan hanya di Batam. Tetapi tetap memperhatikan tingkat kebutuhan disetiap daerah.

“Persoalan klasik setiap tahun ajaran baru di Batam memang selalu terjadi. Secara bertahap ini akan kita benahi,” ujar Teddy menambahkan.(jpg)

BNI Berikan Bantuan pada Lansia dan Penyandang Cacat

0

batampos.co.id – BNI dipercaya sebagai bank penyaluran bantuan sosial
oleh Direktorat Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial. Melalui program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), BNI memberikan bantuan kepada sejumlah warga Anambas yang membutuhkan
bantuan.

Penyerahan bantuan tersebut telah dilaksanakan 18 November lalu yang dihadiri oleh kepala Dinas Sosial P3APMD, Drs. Yendi, MM, Pemimpin BNI Cabang Tanjungpinang, Masri Indra dan Pemimpin BNI KCP Tarempa, Joko Suprojo. Sedikitnya, BNI telah salurkan bantuan kepada 50 warga lanjut usia yakni warga yang sudah berumur 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, sakit menahun yang memerlukan bantuan dari orang
lain, tidak berpenghasilan, tidak tinggal bersama keluarga. selain itu juga memberikan 4 orang penyandang disabilitas.

Joko Suprojo, menjelaskan, program ASLUT diberikan kepada 30.000 orang
lanjut usia yang masing-masing akan menerima Rp 200 ribu per bulan setahun di 34 provinsi, 418 kabupaten/kota, 1.531 kecamatan dan 4.492 desa.

Sedangkan untuk program ASPDB diberikan kepada 22.500 penyandang disabilitas yang masing-masing akan menerima Rp 300 ribu per bulan di 34 provinsi, 366 kabupaten/kota, 4.407 kecamatan. Kriteria penerima ASPDB adalah penyandang disabilitas berat
berusia 2 hingga 59 tahun, disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi dan hidup bersama keluarga miskin.

“Di Anambas ada 54 orang yang mendapat bantuan. 50 orang lanjut usia dan 4 penyandang cacat. Untuk usia lanjut mendapatkan bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan sedangkan untuk penyandang cacat mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama satu tahun,” ungkap pimpinan BNI kantor Cabang Perwakilan Tarempa Joko
Suprojo, kepada wartawan, Selasa (22/11)

Joko, menambahkan, sebagai bank yang terlahir dari perjuangan bangsa,
BNI mewujudkan komitmen dalam memberikan layanan inklusi keuangan dan mendukung program pemerintah. Untuk BNI Kantor Cabang Tanjung Pinang menyalurkan bantuan kepada 276 lanjut usia dan 51 penyandang disabilitas yang tersebar di 5 kabupaten/kota, meliputi Tanjungpinang, Bintan, Kepulauan Anambas, Natuna dan Lingga.

Tahun depan kata Joko, kemungkinan ada lagi bantuan dengan jumlah yang lebih besar. Bukan hanya kepada penyandang cacat dan lanjut usiap tetapi juga kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. “Tahun depan ada bantuan untuk pelaku usaha
ekonomi produktif,” katanya. (sya)