batampos.co.id – Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga mengimbau jajaran kepolisian di Kepulauan Riau, untuk tidak berswafoto atau foto bersama dengan pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah.
Hal ini demi menjaga netralitas polisi saat proses pilkada berlangsung. “Sesuai dengan arahan dari Kapolri Jendral Tito Karnavian,” katanya, Jumat (12/1).
Ia mengatakan instruksi Kapolri ini berlaku untuk seluruh jajaran polisi aktif di Kepulauan Riau. Larangan ini dikeluarkan, supaya foto-foto anggota Polri dengan paslon pilkada tidak dimanfaatkan untuk kampanye.
“Nanti takutnya, seolah-olah anggota Polri mendukung salah satu paslon. Padahal tidak, kami hanya ingin menjaga netralitas,” ucapnya.
Tugas pokok kepolisian, kata Erlangga sangat jelas, menjaga suasana Pilkada berjalan lancar dan aman. Ia meminta jajaran Polda Kepri agar menjaga suasana kondusif di Kepulauan Riau. Agar pilkada berlangsung tanpa hambatan.
“Polisi menjaga suasana kondusif pesta demokrasi selama pilkada. Jadi tidak ada saling dukung,’ ucapnya.
Erlangga mengatakan pihaknya akan mengusut jika ada keberpihakan anggota Polri dalam Pilkada. Selain itu, ia meminta semua pihak memantau Pilkada kali ini dan netralitas Polri. “Silahkan informasikan ke kami, jika ada ditemukan,” ucapnya.
Saat ini pihak kepolisian juga sudah memiliki Satgas Black Campaign. Satuan tugas ini memantau aktivitas kampanye hitam yang dilancarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. “Juga Gakumdu akan aktif memantau money politik juga,” pungkasnya. (ska)
Tiga Calon Walikota Tanjungpinang, Syahrul, Edi Syafrani dan Lis Darmansyah usai menjalani tes psikologi di RSUD Kepri, Jumat (12/1). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Tiga bakal pasangan calon kepala daerah mulai menjalankan rangkaian tes kesehatan sebagai persyaratan mutlak mengikuti kontestasi Pilkada Tanjungpinang 2018. Dimulai Jumat (12/1) kemarin, pasangan Lis-Maya, Syahrul-Rahma, dan Dua Edi telah melakoni tes psikis dari pagi hingga petang bersama psikolog dari Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) Kepri di Rumah Sakit Ahmad Thabib, Batu 8, Tanjungpinang.
Ada ratusan soal dan serangkaian wawancara yang harus dijalani. Nyatanya, tidak ada satu pun bakal paslon yang mengeluhkan jalannya tes psikis. Dengan lain kata, psikotes yang dijalani mudah belaka. Memang sebab yang ingi diuji adalah kepribadian dari masing-masing bakal paslon kepala daerah.
Wali kota petahana, Lis Darmansyah mengaku senang saja menempuh psikotes. Bahkan ia membeberkan tahapan yang sudah dijalaninya di ruang tes. “Lancar-lancar aja kok tadi di dalam. Selain psikotes tertulis, tadi juga ada disuruh menggambar,” ungkap Lis.
Hal yang sama dilontarkan wakil wali kota petahana, Syahrul yang kini maju sebagai bakal calon wali kota. Psikotes, kata dia, tidak jauh berbeda dengan yang pernah dijalaninya lima tahun lalu. Ketimbang mengomentari psikotes, Syahrul lebih fokus menyiapkan diri untuk tahapan tes selanjutnya. “Ya sekarang mempersiapkan fisik saja, karena besok (hari ini, red) itu tes kesehatan,” ujarnya.
Sementara sang penantang petahana dari jalur perseorangan, Edi Syafrani juga tak kalah santai melakoni psikotes. Profesinya sebagai aparatur sipil negara telah membiasakannya mengikuti serangkaian tes sedemikian. “Kami kan sudah biasalah kalau tes-tes macam ini. Tadi yang ditanyakan di dalam lebih dari 500 pertanyaan juga,” ungkap Edi.
Psikotes yang dilakoni tiga pasang bakal paslon kemarin baru awalan. Sebagaimana yang telah dijadwalkan KPU Tanjungpinang, tes kesehatan akan dilangsungkan 12-15 Februari 2018.
Wakil Ketua Tim Kesehatan Paslon, dr. Sunarto menjelaskan, usai menempuh tes kejiwaan, tiga pasang bakal paslon akan mengikuti tahapan tes kesehatan komprehensif di tempat yang sama, Sabtu (13/1) pagi ini. “Tes medis itu meliputi kesehatan menyeluruh, kesehatan jantung yang semua dilaksanakan di laboratorium. Kalau ada yang tidak selesai akan dilanjutkan sampai Minggu,” beber dr. Sunarto.
Kemudian setelah merampungkan serangkaian tes kesehatan di sepanjang akhir pekan ini, tim kesehatan yang terdiri dari IDI, HIMPSI, dan BNN ini akan memplenokan hasil tes tiga pasang bakal paslon. “Baru setelah itu diserahkan ke KPU Tanjungpinang,” ujarnya. (aya)
batampos.co.id – Kerja mempertahankan, nyatanya lebih sukar ketimbang meraih. Jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang sepakat dengan itu dalam kaitannya Piala Adipura. Tahun ini, ibu kota provinsi ini dicanangkan tetap mampu mempertahankan anugerah di bidang kebersihan tingkat nasional tersebut.
Agar kerja mempertahankan Adipura jadi semakin lebih matang, Sekretaris Daerah Riono mengimbau agar setiap kelurahan mulai kembali menggiatkan gotong-royong di sekitar lingkungannya. “Area jalan utama lebih diutamakan, perhatikan gulma di parit dan bahu jalan,” ujar Riono.
Disebutkan Riono, penilaian kebersihan sebuah kota sudah akan dilangsungkan. Riono memperkirakan, tim penilai tahap pertama sampai di Tanjungpinang pada triwulan pertama tahun ini.
Kerja mempertahankan Adipura, sambung Riono, akan semakin sulit. Mengingat setiap tahun tahun syarat-syarat yang harus dipenuhi semakin diperketat. Saat ini, tim penilaian tidak menentukan titik pantau yang akan dinilai.
“Karena itu, kita harus siap, jadi ketika titik pantau yang menjadi penilaian oleh tim Adipura, dinilai telah memenuhi standar,” ujarnya.
Selain kebersihan di seputar jalan utama, Pasar Bintan Centre juga menjadi perhatian. Termasuk pula kompos di sekitar kantor wali kota. Yang tidak kalah penting, sambung Riono, adalah pemantauan di beberapa titik lokasi yang masih ada tumpukan sampahnya. “Penilaian bukan hanya bersih dan teduh saja, tetapi sampah terolah. Pengolahan sampah di perumahan kelemahannya komposter, jika ini dimanfaatkan sisa sampah rumah tangga bisa diolah agar punya nilai ekonomi,” pungkasnya. (aya)
Potongan video aksi pengrusakan pada taksi online.
batampos.co.id – Taksi pangkalan kembali berulah. Rabu (10/1) lalu, oknum taksi pangkalan merusak kendaraan yang diduga sebagai taksi online. Aksi sewenang-sewenang beberapa orang oknum taksi pangkalan ini, disaksikan oleh masyarakat yang berada di seputaran Nagoya.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga menegaskan pihak kepolisian tidak akan mentolerir aksi sepihak ini.
“Ini aksi persekusi, akan kami tindak secara hukum. Sekarang sedang ditangani di Polresta Barelang,” katanya, Jumat (12/1).
Aksi persekusi yang dilakukan oleh taksi pangkalan ini sebelumnya sudah diperingatkan pihak kepolisian. Tapi terulang kembali. Erlangga mengatakan pihaknya tidak akan mentolerir lagi.
“Ini sudah pernah kami sampaikan, tindakan polisi sangat tegas akan perbuatan ini,” ucapnya.
Ia mengatakan saat ini pihak kepolisian telah memeriksa pelaku, serta korban dari aksi ini.
“Sedang diproses,” ujarnya.
Erlangga menghimbau kepada taksi pangkalan jangan main hakim sendiri. Bila pihak taksi pangkalan merasa terjadi pelanggaran, bisa melaporkannya ke instansi yang berwenang. Dan untuk taksi online, kata Erlangga agar bisa bersabar menunggu izin resmi dikeluarkan.
“Sabar, saat ini kan regulasinya sedang dalam proses,” tuturnya.
Erlangga berharap tidak ada aksi-aksi persekusi selanjutnya. Tindakan persekusi yang terjadi di seputaran Nagoya menjadi aksi yang terakhir.
Kepala Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Batam Yusfa Hendri menutarakan hal yang sama dengan Kabid Humas Polda Kepri. Ia mengatakan pihaknya tidak mentoleri aksi persekusi ini. “Ini masuk ranah hukum, biar pihak kepolisian yang menyelesaikan ini,” ucapnya.
Ia menyebutkan belum ada satupun taksi online di Batam yang memiliki izin, hingga saat ini. Terkait penyebabnya belum adanya terbit izin dari Dinas Perhubungan Provinsi, Yusfa mengakui kurang mengetahui penyebabnya.
“Kan disana (Dishub Provinsi Kepri, red). Kalau sudah ada kami juga tidak melarang,” katanya.
Yusfa mengatakan pihaknya sangat mengerti dengan kebutuhan masyarakat atas keberadaan taksi online. Tapi permasalahannya, kata Yusfa taksi online tidak mengantongi izin sebagai syarat kelengkapan berusaha di bidang transportasi. “Kami tida menutup mata atas kemajuan teknologi. Taksi online jadi pilihan yang baik, menguntungkan serta efisien. Tapi uruslah izin dulu,” tuturnya.
Dari Desember 2017 hingga sekarang, kata Yusfa sudah ratusan taksi online yang mereka tilang. “Banyak yang kami tahan,” tuturnya.
Ia berharap semua pihak bisa saling mengerti, taksi pangkalan tidak berbuat anarkis, taksi online tidak beroperasi hingga ada izin. “Dan masyarakat harus memahami kami hanya menerapkan aturan yang berlaku. Kalau sudah ada izin, silahkan beroperasi,” pungkasnya. (ska)
batampos.co.id – Proyek normalisasi drainase sebagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah Batuaji dan Sagulung belum berjalan maksimal. Masih banyak drainase yang bermasalah sehingga pemukiman jalan dan jalan raya terus terendam banjir sampai saat ini. Warga berharap agar proyek tersebut dirampungkan di tahun 2018 ini.
Tahun 2017 lalu, Pemko Batam melalui Dinas Bina Marga telah mengeruk sejumlah titik drainase induk yang ada di dua wilayah padat penduduk itu. Namun pengerukan itu belum disertai dengan seminisasi ataupun pemasangan batu miring. Saat ini titik-tidik drainase yang sudah dikeruk itu kembali bermasalah sebab kembali tertutup tanah ataupun sampah. Drainase kembali tak berfungsi normal dan imbasnya jalan dan pemukiman warga masih terendam banjir.
Ini yang terjadi di jalan Marina City, Tanjunguncang. Setiap kali hujan jalan tersebut tak luput dari genangan banjir. Itu karena sistem drainase di sepanjang jalan tersebut belum tertata dengan baik. Kondisi ini diperparah dengan badan jalan yang lebih rendah dari lahan di sekitarnya sehingga air dengan mudah menggenani badan jalan.
“Padahal sudah baru dibangun gorong-gorong dan peninggian jalan tapi tetap saja banjir. Tak ada perbuhan sama sekali,” ujar Zulkarnaen, warga Marina City, Kemarin.
Keluhan yang sama juga disampaikan warga di belakang kawasan Mitra Mall, kelurahan Buliang, Batuaji. Sekalipun drainase induk di kawasan tersebut telah dikeruk dan dilebarkan namun persoalan banjir masih belum diatasi dengan baik. Itu karena drainase induk atau premier tersebut belum disemenisasi. Lambat laun drainase kembali tertutup tanah ataupun material sampah lainnya.
“Kemarin katanya juga mau dijadikan bendungan (drainase induk depan perumahan Sierra), tapi sampai saat ini belum ditindak lanjut. Batumiring ataupun semenisasi belum juga,” kata Handoko, warga perumahan Sierra.
Jika itu dibiarkan maka kata Handoko, persoalan banjir tetap tidak bisa diatasi. Air yang mengalir melalui drainase itu tetap akan menggenangi pemukiman warga di sana.
“Ini harus secepatnya disemenisasi atau batu miring. Ini rawa-rawa jadi mudah tertutup kembali,” ujarnya.
Alat berat membuat drainase untuk mencegah banjir di Jalan Marian City, Tanjunguncang, Batuaji, Kamis (11/1/2018). Jalan ini sering banjir dan tergenang bila hujan datang. F. Dalil Harahap/Batam Pos
Menanggapi itu pihak Pemko Batam mengaku, upaya mengatasi persoalan banjir masih terus dilanjutkan di tahun 2018 ini. Kabag Humas Pemko Batam Yudi Atmadji mengatakan, khusus untuk wilayah Batuaji dan Sagulung tahun ini memang ada rencana untuk merampung proyek normalisasi drainase yang bermasalah itu dengan melakukan semenisasi ataupun pemasangan batu miring di lokasi drainase yang sudah dikeruk.
“Tetap dilanjutkan. Tahun ini total ada 11 titik drainase yang akan dirampungkan,” ujarnya.
Dari 11 titik tersebut sambung Yudi, dua titik diantaranya; di wilayah Sagulung yakni di kelurahan Seilekop dan Seilangkai berupa semenisasi dan pemasangan Batumiring. Untuk proyek tersebut Pemko Batam menggandeng kerja sama dengan satuan Kerja Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Satu lagi di Marina, itu baru pengerukan awal. Program (normalisasi drainase) ini tetap dilanjutkan secara bertahap tiap tahun,” kata Yudi.
Proyek-proyek lanjutan normalisasi drainase itu terang Yudi, fokus untuk drainase utama atau primer. Sementara drainase perumahan atau lingkungan (sekunder) juga akan diatasi namun menggunakan anggaran Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) yang dianggarkan Rp 1,1 miiar setiap tahun untuk satu kelurahan. “Untuk mendukung proyek-proyek tersebut tahun ini kami juga tambah tiga alat berat. Jadi Pemko terus berupaya untuk mengatasi persoalan banjir ini,” tutur Yudi. (eja)
batampos.co.id – Dinas Pendidikan Kota Batam tahun ini akan membangun dua sekolah menengah pertama (SMP) negeri di dua lokasi di Sekupang.
Sekretaris Disdik Batam, Hendri Arulan mengatakan dua sekolah tersebut yakni SMPN 56 yang berada di Tibanlama dan SMPN 57 di Kelurahan Patam Lestari.
Ia menjelaskan pembangunan dua sekolah ini merupakan prioritas karena belum memiliki gedung sekolah sama sekali. Selama ini menurutnya siswa menumpang di sekolah lain, dan sebagian memanfaatkan gedung serbaguna milik kelurahan.
“Kami prioritaskan yang tak ada gedung dulu, karena melihat kondisi murid yang terus bertambah, sedangkan gedung tak punya,” kata Hendri, Kamis (11/1).
Ia menambahkan, selain prioritas karena masih menunpang, faktor lain yakni sudah ada lahan untuk membangun sekolah, karenannya tidak ada alasan menunda pembangunan gedung sekolah.
“Ini yang penting, kalau lahan sudah ada pasti dibangun,” sebutnya.
Sebelumnya, Lanjut Hendri Disdik Batam berencana membangun empat sekolah tahun ini, karena belum jelasknya status lahan yang akan dijadikan untuk lokasi pembangunan sekolah, pihaknya menunda pembangunan di tahun selanjutnya.
“Iya, selain tidak terkejar di rencana pembahasan anggaran, lahannya juga belum jelas, jadi ditunda dulu,” terangnya.
Saat ini, pembangunan sekolah sudah masuk tahap lelang perencanaan. Pihaknya berharap proses lelang berjalan dengan baik, agar pembangunan gedung sekolah bisa selesai dengan cepat.
“Dan siswa bisa belajar di gedung tersebut, dan tidak menumpang lagi,” ujarnya.(cr17)
batampos.co.id – Walau beberapa titik bangunan di atas buffer zone sudah mendapat Surat Peringatan III, namun kini tak kunjung ditertibkan. Satpol PP Batam beralasan penertiban belum dilakukan karean persoalan anggaran.
Terkait ini, Wali Kota Batam Muhammad Rudi angkat bicara. Ia menilai dirinya akan turun langsung memimpin penertiban tersebut dan dipastikan tak perlu anggaran.
“Saya turun, kalau saya pimpin tak ada anggaran itu,” ucapnya, di kantornya, kemarin.
Ia menilai, OPD sejatinya tak melulu menjadikan alasan anggaran tidak ada sehingga menghambat program daerah.
“Masa kerja perlu anggaran terus,” katanya.
Bukankah penyertaan tim terpadu ada dari instansi lain, bukan hanya tim Pemko Batam? Rudi menyampaikan, untuk sementara yang turunadalah tim Pemko Batam tersendiri. yang notabenenya bukan hanya dari Pemko Batam.
“Kan uang tak cukup nih, pembangunan harus jalan. Makanya, kita pimpin sendiri sajalah dulu untuk sementara waktu,” imbuhnya.
Salah satu yang bangunan liar yang terdampak kelak adalah Rumah Liar (Ruli) Kampung Nenas di pinggir ruas Jalan Laksamana Bintan Batam center. Untuk diketahui, ruli ini luas dan ditempati banyak warga.
“Penertiban untu keperluan pelebaran jalan kan misalnya sekitar 6 meter pada sisi jalan, enggak sampai ke dalam. Ke dalam itu urusan lain,” katanya.
Sejak direncanakan untuk ditertibkan pekan pertama Januari 2018, penertiban bangunan warga yang berdiri di atas buffer zone yang akan terdampak pelebaran jalan tak kunjung dilakukan. Tim beralasan, tersendatnya rencana tersebut karena terkendala anggaran.
“Tunggu anggaran keluar, makanya belum dilakukan (penertiban),” kata Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpo PP Batam, Imam Tohari, Senin (8/1).
Ia menyampaikan ada beberapa titik yang tinggal ditertibkan, bahkan ini telah direncakan sejak pekan pertama tahun 2018 ini.
“Contohnya di depan Edukit itu (jalan Raja Haji Fisabillah) , seharusnya sudah mulai kami tertibkan,” terangnya.
Namun demikian, ia berpendapat anggaran tersebut tengah diproses. Anggaran diperlukan, kata dia, untuk keperluan peralatan hingga konsumsi tim terpadu.
“Biasanya sekitar tanggal 15 Januari, mudah-mudahan cepat turun. Kita tunggu saja,” imbuhnya.
Selain titik pelbaran jalan yang akan dibongkar tersebut, bangunan liar di sepanjang ruas jalan Laksamana Bintan dari Simpang Gelael ke Simpang Frengki sudah mendapat Surat Peringatan (SP) III. Bangunan pada ruas jalan Ahmad Yani dari Simpang Frengky ke Simpangkabil dan bangunan pada ruas jalan Simpang Kuda-Bengkong Seken telah mendapat SP I.
“Untuk yang dari Polsek Lubukbaja ke Simpang Baloicenter dan Simpang Baloi center ke arah Universitas Internasional Batam (UIB) sedang kami himbau,” katanya.
Sementara itu Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan penertiban ini meruapakan suatu keharusan agar proyek pelbaran jalan dapat berjalan dengan baik. Namun ia menegaskan dalam prakteknya, petugas diminta untuk menghindari benturan fisik dengan warga.
“Ini tidak boleh terjadi, sampaikan dengan baik. Bahwa ini juga untuk kepentingan mereka,” ucapnya. (cr13)
Perjanjian pemberian saham Freeport ke Papua (Hana Adi/JawaPos.com)
batampos.co.id – Kabar gembira.
Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika akhirnya resmi memiliki saham 10 persen PT Freeport Indonesia (PTFI).
Hal itu didapat usai Pemda dan Pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan disaksikan oleh Kementerian Dalam Negeri melakukan penandatanganan pengambilan saham divestasi PTFI.
Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari hasil kesepakatan antara Indonesia dan PTFI pada tanggal 27 Agustus 2017 lalu.
“Pemerintah Papua dan Mimika secara bersamaan memiliki saham atas PT Freeport Indonesia 10 persen sesudah divestasi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Aula Mezzanine, Jakarta, Jumat (12/1).
Dia menambahkan, porsi 10 persen tersebut termasuk untuk menggantikan hak-hak masyarakat Papua dan di wilayah setempat yang terkena dampak permanen dari operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
“Porsi itu termasuk mengakomodir hak masyarakat dari yang ada di wilayah dan masyarakat yang terkena dampak permanen dari Freeport,” jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras dalam mensukseskan kesepakatan ini. Pemerintah, lanjutnya, kini hanya tinggal fokus untuk menyelesaikan proses divestasi saham.
“Saya terima kasih kepada seluruh pihak atas kerja samanya sehingga kita bisa menandatangani perjanjian. Ini merupakan langkah strategis, merupakan suatu kemajuan signifikan dalam rangka pengambilan saham divestasi setelah dicapainya pokok kesepakatan antara pemerintah dan Freeport pada tanggal 27 Agustus lalu,” tuturnya.
“Perjanjian ini merupakan wujud dan sangat dari pemerintah pusat antara Kemenkeu, ESDM dan BUMN dengan Pemda yaitu Papua dan kab mimika beserta BUMN yang bersama-sama sepakat bekerja sama di dalam proses pengambilan shaam divestasi Freeport Indonesia,” tandasnya. (hap/JPC)
batampos.co.id – Direktur PT Pembangunan Batam (BUMD) Hari Basuki memastikan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) BUMD Batam akan digelar awal Februari nanti. Rapat tersebut seiring peresmian kantor baru BUMD di komplek Ruko Taman Golf Residence Blok N1 Nomor 12 Sukajadi, Batamcenter.
“Saya sudah kirim surat ke pak Wali Kota (Muhammad Rudi, red), sudah di disposisi. RUPS paling tidak akan digelar Februari ini,” ucap dia, kemarin.
Ia menyampaikan, RUPS perlu digelar karena mengingat sudah lama kepemimpinan Pemko Batam maupun sekretariat Pemko Batam sudah berganti. Terakit evaluasi manajemen BUMD, ia mengatakan tergantung pemegang saham dalam hal ini Pemko Batam.
“Evaluasi (komposisi pimpinan BUMD) ranah pemegang saham, kami hanya menjalankan,” ucapnya.
Terkait penilaian banyak pihak, termasuk DPRD Batam yang mengatakan tak memberi manfaat yang jelas bagi daerah, Hari menampik hal demikian. Menurutnya, dengan modal Pemko Batam sebesar Rp 2 miliar di banding dengan sumbangsih BUMD Batam Rp 1 miliar pertahun jelas adanya.
“Total yang kami setor ke PAD kini sampai 2017 sekitar Rp 5 miliar lebih, artinya modal itu udah balik. Dividen untuk Pemko itu ada, walau memang belum signifikan, sekarang ekonomi global sedang bermasalah,” paparnya.
Hari Basuki
Tahun 2018 ini, ia juga telah menyanggupi target Rp 1 miliar untuk disetor ke PAD Batam. Ia menilai, hal tersebut pihaknya akan tersu mengusahakn target tersebut. “Mudah-mudahan dapat terrealisasi,” imbuhnya.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, terkait RUPS telah melayangkan surat pada Sekretaris Daerah Batam Jefridin. “Sudah saya tandatangan suratnya. Saya turunkan ke Sekda Jefridin untuk segera rapat RUPS,” ungkap Rudi.
Terkait RUPS BUMD Batam, Rudi menilai BUMD BAtam sebagai perusahaan punya mekanismenya tersendiri, dalam hal ini Pemko Batam kebetulan hanya pemilik saham.
“Aturan dari perusahaan tak boleh kita langgar, salah satunya RUPS itu . Tapi coba tanya ini ke Sekda ya,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin mengaku sampai saat ini belum menerima laporan terkait hasil keuangan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam.
“Saya belum pernah dilaporin. Makanya saya surati minta laporannya,” kata Jefridin singkat saat mengunjungi DPRD kota Batam, Kamis (11/1).
Menurut dia, sebagai pemegang saham BUMD Batam, sudah menjadi kewajiban PT Pembangunan Batam untuk membuat laporan. Laporan ini menjadi pertanggungjawaban BUMD pada Pemko Batam. Namun, diakuinya hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang gas itu.
“Ada beberapa kewajiban mereka yang harus mereka laporkan sebagai pemegang saham,” ucapnya.
Terkait Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Batam sendiri, Jefridin mengaku Walikota Batam sudah memerintahkan dirinya untuk menggesa agar memenuhi kewajibannya sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUP. Sesuai ketentuan tiga bulan setelah tahun anggaran untuk mempersiapkan.
“Untuk target kerja BUP direkturnya yang tau,” sebut Jefridin singkat.
Sebelumnya, Ketua DPRD Batam Nuryanto menilai, kiprah BUMD Batam tak memberikan keuntungan yang jelas kepada pemerintah daerah. Menurut dia, kondisi BUMD saat ini ibarat hidup segan mati tak mau. Bahkan kontribusinya terhadap PAD di 2017 lalu hanya sebesar Rp 1 miliar.
“Kemarin saya dapat informasi masih stagnan. Hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Berturut-turut seperti itu dan tak ada keuntungan yang jelas,” kata Nuryanto, Rabu (10/1).
Padahal, kata dia kehadiran BUMD sangat dibutuhkan dalam menggerakan motor perekonomian kota Batam saat ini. Selain itu, BUMD diharapkan mampu menopang sekaligus menambah pundi-pundi PAD kota Batam. “Namun hasilnya apa. Sangat jauh dari harapan kami,” ucap Nuryanto.
DPRD sendiri, kata dia, bukan tidak mau mendorong BUMD Batam agar bisa berkembang lebih besar. Bahkan pada saat pembahasan APBD lalu, saat lembaga legislatif menawarkan penambahan anggaran, dengan harapan BUMD bisa berkembang sehingga bisa memberikan kontribusi nyata.
“Namun lagi-lagi mereka tak mampu. Saya lihat BUMD hanya mampu jadi calo gas,,” sesalnya. (rng/cr13)
batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah berangkat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menindaklajuti usulan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun terkait Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Tanjungpinang untuk menggantikan Lis Darmansyah. Menurut Sekda, rencana pelantikan tersebut akan digelar pada 17 Januari 2018.
“Ya benar, sekarang ini kami sedang berada di Kemendagri untuk memfollow up usulan yang disampaikan Gubernur Kepri,” ujar Arif, Kamis (11/1).
Menurut Arif, dari penjelasan yang didapat pihak di Kemendagri, usulan tersebut masih berada di Biro Hukum Kemendagri. Kemudian setelah itu, akan disampaikan ke Dirjen Otonomi Daerah (OTDA). Selanjutnya adalah keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Kami juga sudah menjelaskan, perihal rencana pelantikan yang akan digelar 17 Januari nanti. Ya mudah-mudahan, keputusannya keluar awal pekan depan,” harapnya.
Disebutkannya, keputusan pihaknya berangkat ke Jakarta adalah instruksi langsung dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Dijelaskannya, ada beberapa hal tentunya yang dipelajari oleh Kemendagri. Tentu hal itu, membutuhkan waktu sebelum didapat satu nama.
“Soalnya yang dipilih adalah satu nama. Sementara yang diusulkan ada tiga kandidat. Sudah pasti dipelajari mengenai rekam jejaknya,” tegas Arif.
Ditanya siapakah yang sangat berpeluang untuk duduk menjadi Pjs Walikota Tanjungpinang. Mengenai hal itu, mantan Sekda Karimun tersebut menjelaskan, hasil diskusi bersama Gubernur adalah mengusulkan tiga nama tersebut. Artinya ketiga kandidat punya peluang yang sama untuk ditunjuk.
“Semua punya peluang untuk dipilih. Ya kita tunggulah keputusan dari Mendagri. Artinya siapa yang dipilih, tentu adalah yang terbaik diantara yang baik,” tutup Arif.
Sementara itu, Direktur Jendral (Ditjen) OTDA Kemendagri, Soni Sumarsono mengakui, usulan yang disampaikan Gubernur Kepri hingga hari ini (kemarin,red) masih belum sampai ke meja kerjanya. Dijelaskannya, apabila sudah ditangannya, akan segera diserahkan ke Medagri.
“Masih belum sampai ke meja saya. Kalau sudah ada, akan segera saya serahkan ke Mendagri untuk diputuskan pejabat terpilihnya,” ujar Soni.
Seperti diketahui, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun telah memutuskan dua putra terbaik Tanjungpinang dan satu dari luar Tanjungpinang untuk dipersiapkan sebagai pengganti Lis Darmansyah untuk memimpin Tanjungpinang lebih kurang 9 bulan kedepan.
Mereka adalah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Raja Ariza. Nama kedua yakni, Syamsul Bahrum Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan. Baik Raja Ariza maupun Syamsul Bahrum sama-sama putra terbaik Tanjungpinang yang duduk di lingkaran Pemprov Kepri. Sedangkan satu nama lainnya adalah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan, Ahmad Izhar.(jpg)
“Biasanya sekitar tanggal 15 Januari, mudah-mudahan cepat turun. Kita tunggu saja,” imbuhnya.
