Bupati Karimun Aunur Rafiq saat berdiskusi dengan mahasiswa Karimun di Yogyakarta. F. Dok Humas Pemkab Karimun untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq, melakukan audiensi bersama Keluarga Besar Mahasiswa Kabupaten Karimun Kepri (KPMKR-KKJ) di Yogyakarta, Kamis (23/11) lalu. Dalam audiensi tersebut, Rafiq menjelaskan soal beasiswa. Proses mendapatkan beasiswa.
Dijelaskan Rafiq prosesnya tidak seperti dahulu menggunakan dana hibah, akan tetapi harus melalui proses pembahasan di Legislatif (DPRD Karimun) yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Karimun tahun 2018 mendatang. “Untuk mendapatkan beasiswa dari Pemkab Karimun, para mahasiswa harus melampirkan nilai dan kartu tanda mahasiswa sebagai persyaratan,” jelasnya.
Rafiq juga mengabarkan proses pembangunan di Kabupaten Karimun yang sudah berjalan dengan konsep mengedepankan konektivitas antarpulau. Telah direncanakan pembuatan jembatan antara Pulau Kundur sampai Pulau Parit yang diprediksi akan siap dalam lima tahun ke depan. “Anda-anda inilah pengganti saya nanti. Silakan mengukir prestasi disini, terutama memanfaatkan waktu untuk berkreasi sesuai bidang study,” pesannya.
Sementara itu Ketua KPMKR-KKJ Zakir mengungkapkan, mahasiswa Karimun yang kuliah di Yogyakarta berjumlah 250 orang. Para mahasiswa tersebut, banyak yang mengikuti event-event budaya di bidang tari dan sebagainya. “Kami sudah promosikan Kabupaten Karimun hingga ke Mataram. Setiap ada kesempatan atau event kegiatan, terus mempromosikan Kabupaten Karimun,” ucapnya. (tri)
batampos.co.id – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Reformasi Kabupaten Bintan menemukan banyak pemilik usaha yang tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayarkan upah pekerja sesuai aturan. Akibatnya, pekerja minimarket digaji di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan.
“Sarannya agar mereka menyampaikan keberatan ke dinas terkait agar diteruskan ke gubernur untuk dilakukan penundaan,” ungkap Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi Kabupaten Bintan Darsono, Jumat (24/11).
Dalam menyikapi persoalan ini, Darsono meminta semua pihak berpikir bijak dan tidak memaksa penerapan UMK kepada seluruh pemilik usaha kecil seperti minimarket. Karena hal ini akan memberikan dampak buruk, misalnya pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) bagi pekerja.
“Sebagai contoh di sebuah minimarket yang mempekerjakan 10 orang pekerja. Sebulan si pemilik usaha mengaku mengeluarkan upah Rp 25 juta, karena upah naik, upah yang harus dibayarkan membengkak menjadi Rp 30 juta an per bulan. Ini membuat pemilik
usaha harus mengurangi operasional dengan memecat dua pekerjanya. Ini
yang tidak kami harapkan,” jelasnya.
Dari pengakuan para pekerja, mereka terpaksa menerima upah rendah karena lapangan pekerjaan di Kabupaten Bintan minim sekali. “Sudah kami survei ke beberapa minimarket sampai kedai kopi. Rata-rata mereka menerima upah berkisar Rp 1 juta sampai dengan Rp 1,5 juta per bulan. Padahal mereka harus bekerja mulai pagi sampai malam,” katanya.
Oleh karena itu, Darsono berharap pemerintah dapat menarik lebih banyak investasi ke Bintan dan menciptakan lapangan pekerjaan. “Jangan bebani pengusaha yang baru mau mulai usaha. Di sini pemerintah harus merealisasikan lapangan pekerjaan,” pintanya. (cr21)
Tersangka Martoni (diborgol) digiring petugas untuk pemeriksaan di Mapolres Tanjungpinang, Jumat (24/11). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Tanjungpinang membekuk Martony,34, pelaku yang diduga sebagai pengedar sabu di Jalan Sumatera, Tanjungpinang, Rabu (22/11), sekitar pukul 01.30 WIB.
Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu paket sabu seberat 5 gram yang
sempat dibuang pelaku. “Saat kita tangkap, pelaku (Martony, red) sempat melawan dan mencoba melarikan diri, namun tim kita langsung sigap dan akhirnya pelaku bisa diamankan beserta barang bukti yang sudah disiapkan di dalam amplop putih,” jelas Kasat Narkoba Polres Tanjungpinang, Mohamad Djaiz di Mapolres Tanjungpinang, Jumat (24/11).
Ia menuturkan, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat maraknya transaksi penjualan narkoba di Jalan Sumatera. “Modus pengambilan barang (sabu, red) dengan cara dilempar ke jalan, lalu diambil oleh pelaku. Tapi yang melempar tidak diketahui identitasnya sama pelaku. Cuma janjian melalui ponsel tanpa tahu siapa orangnya,” terangnya.
Menurutnya, dari banyaknya jumlah barang bukti yang diamankan, diduga sabu tersebut akan dijual untuk diedarkan di Tanjungpinang. “Pelaku ini merupakan target operasi yang sudah satu minggu kita incar gerak-griknya,” ungkapnya.
Akibat perbuatannya, pelaku ini dikenakan pasal 114 ayat 2, dan pasal 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (cr20)
Untuk menata wajah Ibu Kota Provinsi Kepri, Pemprov berencana membangun jalan lingkar. F. PU.Kepriprov.go.id
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang meminta Pemprov segera membahas teknis perencanaan pembangunan jalan lingkar Tanjungpinang. Sehingga program yang dibutuhkan warga Ibu Kota Kepri ini dapat segera direalisasikan.
“Tanjungpinang memang membutuhkan jalan lingkar untuk pengembangannya. Namun sampai saat ini, pemko dan pemprov belum mendapatkan kesempatan untuk membicarakan teknis perencanaan ini,” tutur Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Jumat (24/11).
Pembicaraan teknis ini diharapkan memberikan informasi lebih mendetail terhadap pembangunan jalan lingkar. Meski telah memastikan peta rencana pembangunan, hal-hal mendetail terkait akses jalan baru ini, diakui Lis, belum terkoordinasi dengan baik. “Ada beberapa pembenahan detil yang disejalankan dengan program pemko. Ini yang masih kami tunggu,” ujar Lis.
Wali Kota ini juga mengharapkan agar pemprov dapat menyegerakan pembahasan lanjutan program ini. Berhubung Pemko pun memerlukan waktu untuk melakukan pembahasan lebih lanjut di internal pemko. “Tentunya akan dibahas bersama PU,” imbuhnya.
Dengan semakin dekatnya waktu akhir masa kepemimpinan Lis-Syahrul, Lis mengungkapkan harapannya agar pemprov dapat bergerak cepat. Sehingga target pembahasan di internal pemko untuk merampungkan pembahasan dalam waktu dekat, dapat terpenuhi. “Kami tunggu softcopy-nya. Dan pembicaraan teknis mengenai hal ini,” ungkapnya Lis.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan lewat Tahun Anggaran 2017 ini, Pemprov Kepri akan bahu membahu dengan Pemko Tanjungpinang untuk menata Ibu Kota Provinsi Kepri, melalui pembangunan jalan lingkar Tanjungpinang. Detail Engineering Design (DED) sudah disiapkan Pemko Tanjungpinang. “Kita sudah menyusun rencana-rencana pembangunan strategis melalui APBD 2017 ini. Salah satunya adalah pembangunan awal jalan lingkar Tanjungpinang,” ujar Sekda Arif.
Menurut Arif, pembangunan jalan lingkar ini adalah upaya untuk menata wajah Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Meskipun dalam proses pembangunan strategis tersebut membutuhkan pengorbanan anggaran yang cukup besar. Sehingga, tidak mungkin bisa diwujudkan dalam satu tahun anggaran. Sehingga diharapkan menjadi pembangunan berkelanjutan atau boleh dikatakan masuk dalam katergori multiyears.
Lebih lanjut, selain untuk mengatasi kemacetan di masa yang akan datang, jalan lingkar ini juga sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan penataan kota yang baik. Sehingga bisa lebih memperlancar arus barang dan arus orang. “Ini adalah kerja besar yang harus kita kerjakan secara bersana- sama, serius dan kerja keras,” tegas Sekda.
Dikatakan Sekda, Gubernur sudah menugaskan kepada Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan untuk mengatur proses pembebasan lahan yang akan di bangun jalan lingkar tersebut. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan rencana besar ini.
Rencana pembangunan jalan lingkar sendiri akan dimulai dari Tanjung Ayun Sakti (Depan Ramayana,red) atau percis bersinggungan dengan Jembatan 1 Dompak. Kemudian dari sana berlanjut ke daerah Teluk Keriting, Kampung Kolam, Sei Nyirih, Kampung Baru Madong, Sei Ladi, hingga ke KM 14 tepatnya belakang bandara.
Sedangkan wilayah Kabupaten Bintan sendiri dimulai dengan Simpang Desa Tembeling dan kembali ke Sei Nyirih. Total jalan yang akan dibangun di wilayah Tanjungpinang sepanjang 36.13 KM, sedangkan wilayah Bintan sepanjang 12.95 KM. Dijelaskan Sekda, beberapa didalam pembangunan jalan lingkar ini juga ada sejumlah jembatan.
“Khusus untuk pembangunan Jembatan di jalan lingkar ini nanti, kita berharap ada sentuhan dari Pemerintah Pusat. Semangatnya tetap akan kita mulai pergerakannya tahun ini,” jelas Mantan Sekda Karimun tersebut. (aya)
Crane yang berada di lokasi proyek pembangunan resort mengancam keselamatan pekerja. F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Karena mengancam keselamatan pengguna jalan, Satpol PP Kabupaten Bintan meminta manajemen PT Hanghou Investmen memindahkan tower crane di lokasi proyek pembangunan resort di Kilometer 36, Trikora, Bintan. Apalagi tower di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang tidak dipasang rambu-rambu.
“Kita akan segera berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan, DinasPekerjaan Umum Penataan Ruang dan pihak Kecamatan Gunung Kijang untukmenegur pihak manajemen,” kata Kabid Penegakkan Perda Satpol PP Kabupaten Bintan, Ali Bazar, Jumat (24/11).
Menurutnya, pihak manajemen proyek pembangunan resort sudah melanggar Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Apalagi tower crane kadang kala melintang di atas jalan raya. “Ini kami lakukan untuk kenyamanan dan keamanan bersama, terutama pengguna jalan yang melintas di dekat lokasi
proyek,” ucapnya.
Mengenai perizinan, ia menjelaskan, proyek pembangunan itu sudah
mengantongi izin mendirikan bangunan. Bahkan manajemen rutin melakukan
pembayaran retribusi IMB maupun pajak kontruksi.
Terpisah, Manager PT Hanghou Investmen Hartanto mengaku jika usahanya itu sudah mengantongi izin lengkap dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan pada tahun 2003. Terkait tower crane ia berjaji melengkapi rambu-rambu dan menempatkan pekerja pengawas di dekat proyek. (cr21)
batampos.co.id – Melanjutkan kunjungan ke berbagaipihak, Ketua BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengajak jajarannya sowan/berkunjung ke DPRD Kota Batam, Kamis, (23/11/2017).
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH memimpin pertemuan dengan menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di Kota Batam seluruh regulasi yang terlibat baik BP Batam dan Pemko Batam mesti bersinergi dengan baik. Tentunya, dengan kesinergian yang dibangun dapat mencapai tujuan yang sama-sama kita inginkan bahwa Batam terus maju dan berkembang, tidak mengabaikan persoalan-persolan masyarakat di Kota Batam” terang Nuryanto.
Iman Sutiawan, Wakil Ketua II DPRD Kota Batam menyatakan, pihaknya menyampaikan terkait tidik-titik kampung tua yang ada di daerah hinterland. hingga saat ini titik koordinat kampung tua belum juga ditentukan oleh BP Batam bersama dengan Pemko Batam. Selanjutnya, legalitas daerah yang sudah ditetapkan menjadi kampung tua agar segera diterbitkan surat yang menjadi pegangan masyarakat, terang Iman.
Selanjutnya, Iman menambahkan, di depan Pulau Seraya atau Janda Berhias, Kecamatan Belakang Padang ratusan hektar lahan yang sudah ditimbun menjadi persoalan bagi masyarakat setempat. Hingga saat ini masyarakat setempat khususnya nelayan yang tinggal di wilyah tersebut belum juga diberikan solusinya oleh BP Batam. Utntuk itu dengan pertemuan ini diharapan dapat melahirkan solusi yang real,terangnya.
Ditempat yang sama, Bustamin,SE,Sekretaris Komisi III DPRD Kota Batam menyatakan, pemasalahan lahan di Punggur yang menjadi Tempat Pembuang Akhir Sampah saat ini menjadi persoalan yang sangat krusial dan perlu secepatnya dicarikan solusinya. Dari data yang diperoleh Komisi III alokasi lahan buat TPA seluas 47 hektar namun yang ada saat ini hanya 26 hektar saja.
Berikutnya, lahan bagi pengepul limbah berbahaya saat ini perlu ditambahkan, mengingat lokasi yang ada saat ini sudah tidak mencukupi dan menampung limbah berbahaya (B3). Kedepanya dengan pertemuan ini diharapkan BP Batam dengan Pemko Batam dapat bersinergi untuk membangun Batam yang lebih baik lagi,terang Bustamin.
Selanjutnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto,SE,MM pada pertemuan tesebut menyampaikan persoalan-persoalan yang masuk ke dewan dari masyarakat terkait lahan baik sengketa maupiun yang laiinya sebesar 85 persen. Dewan tidak bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang disampaikan masyarakat terkait lahan karena setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) pihak BP Batam menutus jajaranya yang tidak dapat memberikan keputusan langsung, kedepanya diharapkan “jangan ada dusta diantara kita”. terang Budi Mardiyanto.
Hal senada disamapikan Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Edward Brando,SH pertemuan antara Pimpinan DPRD Kota Batam dengan BP Batam merupakan awan yang sangat baik, kedepanyadiharapkan akan semakin baik lagi guna melakukan koordinasi terkait pembangunan di Kota Batam, terang Edward Brando.
Sementara itu Djoko Mulyono,SH,MH, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam menyampaikan pihaknya saat ini telah melakukan koordinasi dengan Direktur lahan BP Batam terkait pembangunan BLK oleh Kementerian Tenaga Kerja RI, tahun ini Kota Batam mendapat kesempatan untuk mewujudkanya, namun kendala yang dihadapi saat ini terkait alokasi lahan yang belum sesuai dengan perencanaanya.
Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menyampaikan salah satu kendalanya lahan yang diperoleh banyak di daerah jurang yang sangat sulit untuk dijangkau. Untuk itu diharapkan dengan pertemuan ini dapat mempercepat pembangunan BLK yang akan menelan dana sebesar Rp340 miliar oleh Kementian Tenaga Kerja RI nantinya, selanjuynay, industri di wilayah Tanjung Uncang diharapkan dapat bergarah kembali, ” terang Djoko.
Sementara itu, Ketua BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menyampaikan dihadapan Pimpinan Dan Ketua Komisi DPRD Kota Batam bahwa, secara hukum yang resmi hubungan BP Batam dengan Pemko Batam belum ada yang resmi mengatur tentang kedua lembaga tersebut. Namun demikian, pihaknya menyatakan hubungan yang terjalin saat ini karena pemahaman yang sama tentang Batam. BP Batam bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan, Kementerian Ekonomi, Kementrian Keuangan, Kementrian Perdagangan dan lainya.Pada dasarnya pihaknya sangat bersedia dan terbuka melakukan komunikasi, koordinasi kepada DPRD Kota Batam untuk pembangunan dan kemajuan daerah ini. Hal inilah yang dilakukan BP Batam dengan melakukan roadshow keberbagai stakeholder yang ada di Kota Batam. Sebelumnya pihknya sudah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Walikota Batam beserta jajaranya. Kedepanya dihapakan komunikasi dan koordinasi ini dapat berlanjut dengan baik, terang Lukita.
Selain membahas persoalan pembangunan di Kota Batam, Pimpinan dan Ketua Komisi DPRD Kota Batam juga menyampikan terkait perkembangan investasi, pariwisata, pendidikan, pariwisata dan revisi Perka Nomor : 10 tentang penyelenggaraan administrasi lahan oleh BP Batam. (*)
batampos.co.id – Tingginya harga kebutuhan bahan pokok di Batam merupakan penyebab utama inflasi di Batam. Salah satu contoh kasus adalah kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Sp Plaza, Kecamatan Sagulung, Batam. Kenaikan yang paling tinggi terjadi pada bawang merah birma dan wortel impor. Kedua komoditas sayuran ini dijual di atas Rp 100 ribu perkarung.
“Harga bawang merah birma Rp 170 ribu per karung dari harga sebelumnya Rp 60 ribu perkarung. Sementara wortel dihargai Rp 145 ribu perkardus, padahal sebelumnya harganya hanya Rp 85 ribu perkardus,” ujar Marwah, pedagang sayur di Pasar Tradisional SP Plaza saat ditemui Batam Pos.
Ia mengaku kenaikan tersebut disebabkan stok barang yang langka dan terbatas. Sehingga harganya naik hingga dua kali lipat.
Kenaikan tersebut berimbas pada daya beli masyarakat yang ikut turun. Akibatnya, banyak barang yang tak laku.
“Biasanya bawang merah bisa saya jual hingga 10 kilo sehari. Tapi sekarang bawang sebanyak 5 kilo saja susah untuk dijual,” katanya.
Senada dengan Marwah, pedagang lainnya Irvan mengaku tak lagi menjual wortel karena harganya terlampau mahal.
“Modal tak cukup,” katanya.
Hal serupa juga terjadi di pasar pancur Kecamatan Seibeduk Batam. Sejumlah pedagang merasa syok dengan kenaikan dua komoditas tersebut. Salah satu pedagang Samsul mengaku wortel yang biasa dijual Rp 15 ribu per kg kini dijual Rp 26 ribu per kg.
Sedangkan harga bawang merah mencapai Rp 34 ribu per kg dari harga sebelumnya Rp 20 ribu per kg. Demikian juga untuk harga garam dapur yang ikut naik, dari Rp 1000 per 250 gram menjadi Rp 2.500 per 250 gram.
“Padahal baru pagi tadi saya jual murah, eh pas siang distributor datang ngantar barang, bilang harganya sudah naik. Apa gak kaget saya,” kata Samsul.
Selain mengeluhkan harganya yang melambung tinggi, ia juga mengaku jika kualitas wortel yang diimpor dari China tersebut kurang bagus.
“Saat dibawa banyak yang sudah hitam dan busuk. Saya jadi tak enak jualnya, karena sudah mahal, kualitasnya pun buruk,” keluhnya.
Salah satu faktor utama mengapa harga bahan kebutuhan pokok di Batam begitu tinggi karena Batam bukan merupakan wilayah penghasil sehingga harus mendatangkannya dari luar daerah. Sehingga harga bahan kebutuhan pokok menjadi lebih mahal dan menyebabkan inflasi meningkat.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk menilai harga barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, gula, telur dan lainnya di Batam saat ini sama dengan sejumlah wilayah lainnya di Indonesia, padahal beras di Batam bebas Pajak Penghasilan (PPN). Contohnya untuk beras kualitas biasa di Batam dan Medan memiliki harga yang sama sekitar Rp 9.000 hingga Rp 11.000 perkilo.
“Batam toh bebas pajak PPN karena berstatus Free Trade Zone (FTZ). Tapi meskipun bebas PPN, tetap saja harga barang kebutuhan pokok disini lebih mahal,” ungkapnya.
Jadi memberikan saran kepada pemerintah untuk mengangkut barang kebutuhan pokok dari luar dengan kapal Pelni supaya harganya lebih murah.
“Batam memang masih bergantung pada luar untuk barang kebutuhan pokok. Itulah yang membuatnya mahal karena diangkut pakai transportasi komersil,” jelasnya.
Pengangkutan dengan kapal Pelni dinilai akan menjadi insentif yang tepat untuk memotong ongkos logistik yang mahal.
“Pemerintah harus bersiasat seperti itu supaya harga di Batam bisa lebih murah. Kesannya FTZ jadi tak ada gunanya karena harga barang apapun juga mahal disini,” jelasnya lagi.
Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri mencatat kenaikan harga bahan kebutuhan pokok (volatile food) merupakan persoalan klasik di Batam. Kenaikannya selalu tinggi. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh BI, tingkat inflasi berdasarkan kelompok volatile food sebesar 3,08 persen (yoy) dengan andil terbesar disumbang oleh bawang merah. Komoditi satu ini tercatat mengalami inflasi sebesar 84,56 persen (yoy).
“Selain bawang merah, cabai merah juga memicu inflasi. Penyebabnya adalah terbatasnya pasokan karena adanya kendala produksi cabai merah di daerah penghasil seperti di Yogyakarta, Sumatera Utara dan Sumatera Barat seiring meningkatnya curah hujan yang memicu terjadinya kenaikan harga,” papar Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera.
Secara keseluruhan, BI Kepri mencatat inflasi Batam pada triwulan ketiga sebesar 3,78 persen (yoy), menurun dibanding triwulan sebelumnya sebesar 4,73 persen (yoy). Meskipun turun, inflasi diperkirakan akan meningkat lagi karena faktor klasik yakni tingginya harga barang kebutuhan pokok di pasaran seperti bawang merah, cabai dan gula pasir. Selain itu kenaikan tarif listrik pada Desember nanti cukup menyumbangkan andil inflasi yang cukup signifikan.
“Kelompok administered price mencatatkan inflasi 8,88 persen (yoy) dengan andil terbesar dari tarif listrik yang merupakan dampak kebijakan PLN yang melakukan penyesuaian tarif pada tahun 2017,” kata Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera, 15 November di Gedung BI Kepri, Batam.
Tarif listrik Batam untuk golongan rumah tangga naik sebesar 15 persen pada September kemarin dan akan naik lagi 15 persen pada Desember mendatang.
Melihat potensi kenaikan inflasi yang cukup tinggi, BI Kepri juga menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengendalikan inflasi.
Pertama sidak pasar. Kegiatan ini dilakukan untuk pengawasan pasokan dan harga terhadap sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasar utama.
”Pengawasan ini dilakukan secara rutin guna menghindari adanya kenaikan harga yang dilakukan sepihak oleh pelaku usaha,” ungkapnya.
Kedua adalah pasar murah. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) langsung turun ke lapangan untuk menjual bahan bangan antara lain beras, gula, minyak goreng, mentega dan lainnya. Pasar murah digelar TPID bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Lalu ketiga operasi pasar. Bekerjasama dengan Bulog untuk menyalurkan raskin yang tepat waktu dan kuantitas,” papar Gusti.
Keempat, rapat dengan distributor ataupun memberikan imbauan kepada distributor atau pedagang melalui surat edaran. Dan terakhir optimalisasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan memaksimalkan peran media terkait kecukupan bahan pangan kepada masyarakat.
BI Kepri juga mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk membangun wilayah hinterland sebagai lumbung sayuran dan membuka perdagangan antar daerah contohnya dengan Jambi.”Selain itu, padi organik juga telah diujicobakan di Natuna, Karimun dan Tanjungbatu,” pungkasnya.’
Ekonom dari PT Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih mengatakan inflasi bisa dikaji dari dua sisi yakni sisi penawaran dan permintaan. Pada umumnya, inflasi di Batam terjadi dari sisi penawaran. Penyebabnya seperti kegagalan sisi produksi, naiknya harga komoditas impor, melemahnya mata uang domestik terhadap mata uang asing, perubahan teknologi, naiknya biaya produksi yang mendorong kenaikan harga barang yang diproduksi seperti naiknya Upah Minimum Regional (UMP) dan tarif dasar listrik dan kelancaran dalam distribusi barang atau urusan logistik.
Di Batam persoalan utama penyebab inflasi terjadi karena kenaikan tarif listrik dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Selain itu situasi ekonomi global yang tengah terpuruk mendorong pelemahan ekonomi Batam. Imbasnya produksi berkurang sehingga menyebabkan banyak pengurangan tenaga kerja dan daya beli yang menurun drastis
Namun untuk saat ini, inflasi karena naiknya tarif listrik perlu dikaji.
”Karena kenaikan tarif listrik Batam, (TLB) walaupun bertahap tetapi cukup besar yang dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli,” ungkapnya.
Kenaikan tarif listrik membuat rumah tangga mengurangi porsi makanan dan lainnya.
”Hampir 80 persen pengeluaran digunakan untuk membayar makanan dan utilitas,” imbuh Gusti.
Sehingga untuk menjaga inflasi tetap stabil, pemerintah harus mengatur besaran dan waktu yang tepat untuk menaikkan tarif listrik maupun tarif-tarif yang ditentukan lainnya. Jangan sampai momen kenaikan bertepatan dengan momen kenaikan inflasi seperti Lebaran, Natal, Imlek atau penghujung tahun.
“Ada tren penurunan inflasi yang ditengarai sebagai efek melambatnya ekonomi , menurunnya pendapatan (daya beli) dan menurunnya permintaan,” paparnya.
Sehingga pemerintah perlu membuat stabilisasi harga melalui kebijakan Harga Eceran Tertingi (HET) di tengah daya beli yang melemah.
”Namun perlu dipertimbangkan dampak negatifnya bagi dunia usaha. Pengendalian inflasi ini wajib untuk mencegah ketidakstabilan politik,” tegasnya.
Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan/Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Iskandar Simorangkir menyatakan inflasi menjadi penyakit ekonomi apabila tidak dijaga pada level yang rendah dan stabil.
“Inflasi perlu dikendalikan dan inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Jika tidak dijaga dengan baik, inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga kesenjangan pendapatan melebar. Kemudian, inflasi yang tinggi menghambat investasi produktif, keinginan menabung serta menyebabkan pelaku ekonomi lebih terdorong untuk melakukan investasi jangka pendek.
“Inflasi tinggi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan mengurangi daya saing produk nasional,” jelasnya lagi.
Inflasi tinggi akan memakan banyak korban khususnya penduduk miskin. Mereka sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan.
”Secara nasional, kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan sekitar 73,19 persen. Apabila terjadi kenaikan harga beras sebesar 10 persen, maka orang miskin baru akan bertambah 1,2 juta orang.
Ia meminta agar setiap kepala daerah sadar bahwa untuk mendukung ekonomi di daerahnya terutama di Batam bukan hanya mendukung investasi, tapi juga menjaga tingkat inflasi.
”Karena tingkat inflasi berpengaruh terhadap daya saing suatu negara dan akan menentukan keputusan ekonomi dari pelaku usaha,” imbuhnya.
Dalam skala kota, Iskandar menekankan betapa pentignnya peran TPID Kota. Ada lima pekerjaan fundamental yang dapat diterapkan untuk menjaga tingkat inflasi di Batam.
Pertama, melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan jasa di Batam.
Kedua, menyusun kebijakan pengendalian inflasi di tingkat kota dengan memperhatikan pengendalian inflasi nasional dan provinsi.
Ketiga, melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kota.
Keempat melakukan koordinasi dengan TPID pusat dan TPID provinsi dan terakhir melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaikan hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kota Batam.
Direktur Grup Kebijakan Moneter Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI, Yoga Affandi juga turut ambil bagian membicarakan persoalan inflasi di Batam. Menurutnya ada enam langkah penting yang diambil BI pusat untuk mengendalikan inflasi dan semuanya akan berdampak baik untuk menjaga tingkat inflasi di Batam.
“Pertama menekan laju inflasi dari bahan kebutuhan pokok (volatile food) hingga di kisaran empat hingga lima persen,” ujarnya.
Caranya adalah dengan penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan untuk penyimpanan komoditas. Kemudian membangun sistem data lalulintas barang, khususnya komoditas pangan.
“Selanjutnya adalah penggunaan instrument dan insentif fiskal untuk mendorong peran pemerintah daerah dalam stabilisasi harga,” paparnya.
Lalu mendorong diversifikas pola konsumsi pangan masyarakat, khususnya untuk konsumsi cabai dan bawang segar dengan mendorong inovasi industry produk pangan olahan.
“Kemudian penguatan kerjasama antar daerah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas dan terakhir memperbaiki pola tanam pangan,” katanya.
Kedua, adalah mengendalikan dampak lanjutan dari kebijakan administered price (AP), contohnya adalah pengendalian tarif angkutan umum. Ketiga, melakukan sequencing kebijakan AP, termasuk rencana implementasi konversi beberapa jenis subsidi langsung menjadi transfer tunai seperti subsidi untuk raskin, pupuk dan LPG 3 kg.
Keempat dengan memperkuat kelembagaan TPI dan TPID melalui keputusan Presiden. Kelima memperkuat koordinasi pusat dan daerah dan terakhir memperkuat pembauran kebijakan BI untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi.
Dan satu saran berharga yang diberikan oleh Yoga adalah dengan mengembangkan UMKM untuk pengendalian inflasi.
“Salah satu penyumbang inflasi berasal dari bahan kebutuhan pokok yang sangat rentan terhadap gangguan sisi pasokan sehingga memiliki volatilitas harga yang tinggi,” katanya.
Persoalan ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, namun di Batam menjadi sangat spesial karena Batam bukanlah wilayah penghasil dan ketika daerah penghasil mengalami kendala dalam produksi, maka Batam terkena imbasnya.
“Terkait dengan sasaran pencapain inflasi, kebijakan tersebut dilakukan melalui salah satu strategi pengembangan UMKM melalui peningkatan kapasitas ekonomi,” terangnya.
Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan produktivitas melalui penguatan dan optimalisasi pengendalian dasar (klaster) dengan focus pada komoditas penyumbang inflasi seperti bahan kebutuhan pokok. (Rifki Setiawan Lubis, Batam)
Warga sedang menikmati sop kambing tiga saudara. F. Cipi Ckandina/Batam Pos.
batampos.co.id – Bagi pecinta kuliner yang gemar menyantap daging kambing, tak lengkap rasanya kalau belum mencoba menu andalan sop kambing ‘Tiga Saudara’ yang kini menjadi salah satu pilihan kuliner yang sangat diburu masyarakat Tanjungpinang. Termasuk incaran wisatawan lokal.
Bagi masyarakat Tanjungpinang, menu sop kambing ‘Tiga Saudara’ buatan Ade Dani Ramdani bukan nama yang asing lagi. Meskipun belum genap setahun usaha miliknya itu dibuka, namun rumah makan yang kini dikelolanya secara turun-temurun tersebut, sangat digemari masyarakat Tanjungpinang. Terutama bagi para penikmat daging kambing. “Sop daging kambing khas Jakarta ini, punya rasa berbeda dari sop daging kambing lainnya,” kata Tri, warga Tanjungpinang.
Perbedaan itu bisa dilihat dari racikan bumbu yang dibuat khusus, sehingga menghasilkan citarasa nikmat saat disantap. “Rasa sop kami beda dengan sop kambing pada umumnya. Bedanya ada pada kuahnya. Jadi, sop yang kami hidangkan ini sudah diracik, dengan penambahan susu full cream, rempah-rempah, serta sayuran dan tomat. Sehingga empat sehat lima sempurna, sudah terkandung di dalamnya,” jelas Ade pemilik sop kambing.
Ade menceritakan menu yang disajikan ini merupakan menu warisan dari sang paman, yang sudah mulai berjualan sop kambing sejak tahun 1984 di Jakarta. “Saat itu, paman menjual sop kambing ini, dengan menggunakan gerobak sambil berkeliling di daerah Roxy, Tanah Abang, Jakarta,” ungkapnya.
Waktu terus berjalan, usaha dagang keliling ini terus dirintis oleh pamannya hingga berkembang. Sampai akhirnya menu tersebut, diwariskan kepadanya tahun 1995.
Berharap, ingin bisa melebarkan sayap. Dirinya mencoba memberanikan untuk hijrah ke Tanjungpinang, dengan membuka usaha yang sama. Ternyata, hasilnya sangat direspon positif oleh masyarakat Tanjungpinang, dimana menu sop kambing buatannya itu sangat disukai karena rasanya yang enak. “Alhamdulillah, menu kami bisa diterima baik oleh masyarakat sini (Tanjungpinang, red),” ungkapnya.
Diakui Ade, setiap hari minimal harus menyediakan 3 ekor kambing untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. “Itu pun kalau habis, kami terpaksa masak lagi. Supaya pengunjung bisa kebagian semua,” ucapnya.
Ade menjelaskan, bagi pengunjung yang ingin menyantap menu sop kambing ini bisa memilih bagian yang diinginkan sesuai selera. Mulai dari kaki, kepala, daging, serta bagian dalam dan otak.
“Daging kambing ini dikirim dari Jambi. Paling banyak diminati oleh masyarakat luar daerah, seperti Jakarta, Surabaya, dan lainnya. Tak terkecuali Tanjungpinang,” sebutnya.
Tak hanya unggul dari segi rasa, menu sop kambing buatannya tersebut, juga tidak mengandung banyak lemak, sehingga aman untuk dikonsumsi bagi siapa pun. “Proses penyajiannya sangat panjang. Daging itu tidak langsung kita campurkan ke kuah, melainkan harus direbus dulu selama dua jam, sehingga hasil dagingnya akan lembut dan enak untuk dimakan,” tuturnya.
Harga yang ditawarkan untuk menu sop ini juga sangat terjangkau. Cukup merogoh kocek Rp 28 ribu, masyarakat sudah bisa menikmati sop kambing ini. Bagi yang ingin mencoba kelezatannya, warung ini buka mulai pukul 16.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Tanjungpinang. (cr20)
Sejumlah wisatawan berakhir pekan di Kawasan Wisata Lagoi Bay Bintan, beberapa waktu lalu. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tahun ini menggelontorkan sedikitnya Rp 15 miliar untuk mempromosikan pariwisata di Kepri. Dana tersebut digunakan untuk mempromosikan destinasi hingga tempat wisata yang ada di Batam, Bintan dan Tanjungpinang.
“Kita jual paket sama tiket setengah harga,” kata Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asean, Kemenpar Risky Handayani usai menghadiri Kepri Tourism Outlook 2018, Kamis (23/11).
Sedikitnya 105 ribu tiket weekdays disediakan hingga Februari 2018 mendatang, dan 20 persen dari total tersebut dijual untuk weekend. Ia menyebutkan sejak dipasarkan Agustus lalu sedikitnya 48 ribu tiket dan paket sudah terjual.
“Satu tiket semula dihargai 44 dolar Singapura, kita tawarkan 22 dolar saja dengan catatan mereka harus membeli satu paket yang telah kami sediakan,” sebutnya.
Menurutnya promosi ini dilakukan untuk menunjang tingkat hunian di Batam yang stagnan di hari biasanya. “Paling ramai itu kan cuma Jumat-Minggu saja, sedangkan harian lainnya sepi, nah ini salah satu upaya dari kami,” terangnya.
Dia berharap promosi yang dilakukan Kemenpar ini bisa membantu Batam mendapatkan wisman, sehingga bisa mencapai target yang diberikan Kemenpar.
Untuk itu, dia meminta Pemerintah Daerah dan swasta bisa menciptakan paket wisata yang bisa ditawarkan kepada wisman.
“Semakin banyak tentu semakin baik, kalau bisa Batam semakin bertambah destinasinya, dan bisa ditawarkan ke wisman,” tutupnya. (cr17)
batampos.co.id – Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Kepri, Hotman Hutapea mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk Pimpinan DPRD Kepri untuk melakukan verifikasi atas usulan tiga partai pengusung kepada Mustafa Widjaja.
“Dengan ditetapkan Isdianto sebagai Cawagub defenitif, tentunya sudah mengarah pada progres yang baik. Artinya, tinggal menunggu usulan satu nama lainnya,” ujar Hotman Hutapea menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin.
Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan, terkait adanya usulan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Panlih Wagub Kepri, Rabu (22/11) lalu, pihaknya menunggu petunjuk dari Pimpinan DPRD Kepri. Apakah bisa melakukan verifikasi atau tidak.
“Jika petunjuk Pimpinan DPRD Kepri boleh, kami akan melakukan verifikasi. Karena proses sebelumnya juga seperti ini,” papar Hotman.
Ketua Komisi II DPRD Kepri tersebut mengharapkan, partai-partai pengusung bisa menyelesaikan persoalan ini ditingkat internal. Karena Partai NasDem dan Partai Gerindra masih belum memberikan keputusan politiknya.
“Sambil berjalan, kita berharap semua partai pengusung satu suara. Sehingga polemik ini segera tuntas,” harap Hotman.
Terpisah, Wakil Ketua DPW NasDem Bidang Politik dan Pemerintahan, Pajrin mengatakan Partai NasDem sampai sejauh ini masih berkomitmen pada keputusan sebelumnya. Yakni mengusulkan Isdianto dan Rini Fitrianti.
“NasDem sampai saat ini, belum merubah keputusannya. Karena belum ada kesepakatan yang baru dengan semua partai partai pengusung,” ujar Pajrin.
Sementara itu, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim menilai akan terjadi pertarungan hebat untuk memperebutkan kursi Wagub Kepri. Apalagi jika semua partai pengusung sepakat untuk mendukung Mustafa Widjaja.
“Jika benar terwujud, tentunya akan menjadi pertarungan yang hebat. Situasi tersebut terjadi, jika Mustafa mendapatkan dukungan semua partai pengusung,” ujar Zamzami.
Menurut Zamzami, baik Isdianto maupun Mustafa Widjaja memiliki peluang yang sama. Dijelasnnya, kedua nama tersebut punya plus minus tentunya. Tetap saja yang akan menentukan adalah pemilihan di DPRD Kepri.
“Kita juga berharap, nantinya DPRD Kepri tidak sembarangan memilih. Karena bertindak atas nama masyarakat Kepri,” harap Zamzami.(jpg)
batampos.co.id – Melanjutkan kunjungan ke berbagaipihak, Ketua BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengajak jajarannya sowan/berkunjung ke DPRD Kota Batam, Kamis, (23/11/2017).
