Rabu, 6 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12755

Percetakan PT Ripos Bintana Press Pindah ke Batuaji

0

batampos.co.id – Jajaran petinggi dan karyawan Riau Pos Group gelar acara syukuran di gedung percetakan milik PT Ripos Bintana Press yang berada di lingkungan RT02/RW09, kelurahan Tanjunguncang, Batuaji, Rabu (20/12) siang. Syukuran ini merupakan tindak lanjut rencana manajemen PT Ripos Bintana Press untuk kembali menggunakan gedung percetakan tersebut.

Gedung percetakan PT Ripos Bintana Press tersebut, sejak tahun 2005 lalu dibiarkan kosong sebab percetakan untuk koran Batam Pos, Pos Metro dan Tanjungpinang Pos dipusatkan ke komplek Gedung Graha Pena Batamcenter. Belakangan karena bisnis percetakan dari perusahaan tersebut bertambah maka mereka akan kembali ke gedung tersebut yang relatif lebih luas dibandingkan dengan gedung yang mereka pakai selama ini di komplek gedung Graha Pena.

“Bisnis percetakan semakin banyak. Perlu gedung yang lebih besar sehingga kegiatan perusahaan ini berjalan lancar. Gedung ini lebih besar dari yang di Batamcenter,” ujar GM PT Ripos Bintana Press, Suhairi, kemarin.

Gedung yang akan ditempati kembali itu diceritakan Suhairi, merupakan gedung milik PT Ripos Bintana Press yang sudah ada sejak tahun 1997 silam. Awalnya percetakan koran dari perusahaan media yang bernaung dibawa Batam Pos group berpusat di sana. Namun tahun 2005, percetakan dipindahkan ke komplek gedung Graha Pena. Setelah 12 tahun dibiarkan kosong gedung tersebut rencananya akan kembali dipergunakan.

“Peralatan terus bertambah, gedung yang di Batamcenter semakin sempit. Makanya kami akan manfaatkan lagi gedung ini,” tuturnya.

Gedung lama tersebut berdiri diatas lahan seluas 3000 meter persegin persis di pinggir jalan menuju pelabuhan Sagulung, kelurahan Tanjunguncang Batuaji. Luas gedung percetakan itu mencapai 850 meter persegi.

“Lahan kosong juga masih cukup luas jadi akan lebih mudah mengatasi jika kekurangan ruangan nanti,”papar Suhairi.

Saat ini gedung yang akan dipergunakan kembali itu diakui Suhairi sudah dipersiapkan secara baik. Kondisi gedung semula terbengkalai telah direnovasi sesuai peruntukannya sebagai gedung percetakan. Lingkungan sekitar gedung juga sudah ditatah dengan baik.

“Insyallah, setelah syukuran ini, besok (hari ini) kami sudah bisa perlahan-lahan pindahkan peralatan ke sini. Target tanggal 25 Desember nanti sudah bisa cetak di sini,” ujarnya.

Petinggi perusahaan yang bernaung dibawa Riau Pos grup yang hadir pada acara syukuran tersebut menyambut baik rencana pemindahan gedung percetakan tersebut. Mereka berharap agar perusahaan tersebut semakin bagus kedepannya untuk menghasilkan kualitas cetak yang handal dan profesional.

“Intinya percetakan koran-koran yang ada tetap berjalan lancar dan semakin baik kedepannya. Kami semua mendukung,” ujar GM Batam Pos Guntur Marchista Sunan, kemarin.

Rencana pemindahan gedung percetakan PT Ripos Bintana Press itu juga disambut baik oleh perangkat pemerintah setempat. Ketua RW07,kelurahan Tanjunguncang, Arsad mengaku siap mendukung PT Ripos Bintana Press untuk menjalan percetakan di lokasi tersebut.

“Ripos Bintana Press ini kawan lama. Orang-orang lama pasti kenal sama kami disini. Kami pasti dukung karena bukan perusahaan baru Ripos Bintana Press ini,” ujar Arsad. (eja)

Polisi Sterilkan 37 Gereja di Bintan

0

batampos.co.id – Menjelang Natal, Polres Bintan memperketat pengawasan 37 gereja yang ada di Kabupaten Bintan. Mereka akan mensterilkan gereja dan memeriksa barang bawaan para jemaat yang akan melaksanakan ibadah. “Ini dilakukan agar jemaat yang melaksanakan ibadah pada natal nanti merasa aman dan nyaman,” kata Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang, Rabu (20/12) siang.

Hari ini, Kamis (21/12) pihak kepolisian akan melakukan gelar pasukan operasi lilin seligi pengamanan Natal dan Tahun Baru 2018. Dalam mengamankan jalannya Natal dan Tahun Baru, Boy mengatakan, pihaknya juga akan mengoptimalkan 9 pos pengamanan dan 3 pos pelayanan.

Tiga Pos Pelayanan berada di Lagoi, Trikora, Pos Pelayanan di Batu 16, serta objek vital yang ada di Kabupaten Bintan. Selain pengamanan di darat, pihak kepolisian Bintan juga membagi konsentrasi pada pelayanan di laut.

Terlebih beberapa belakangan kerap terjadi kecelakaan laut akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi hingga 4 meter.

Dalam hal ini, Boy mengimbau kepada msyarakat yang melakukan liburan
selama natal dan tahun baru agar mengurangi perjalanan laut. “Kondisi cuaca yang kurang bersahabat,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan
laut sebaiknya menggunakan life jacket. “Bagi masyarakat yang berlibur di pantai sebaiknya tidak berenang dan mancing jika cuaca buruk,”
imbuhnya.

Tak hanya itu, Tim Satgas pangan yang terdiri dari Polres Bintan akan melakukan
operasi pasar ke sejumlah swalayan serta pasar di Barek Motor, Kijang. Tim akan memantau stok dan pasokan kebutuhan masyarakat
aman sampai akhir tahun. “Kita akan memastikan pasokan kebutuhan masyarakat aman hingga akhir tahun. Harga kebutuhan tidak mengalami kenaikan yang terlalu tinggi,” tukasnya. (cr21)

Temuan BPK di RSUD Jawaban Keluhan Masyarakat Saat Ini

0
Warga saat mendaftar berobat di RSUD Embung Fatimah, Batuaji, Selasa (5/12). Warga banyak mengeluh dengan pelayanan RSUD ini, diantaranya lambat dalam melayani pasien, obat-obat banyak yang kosong. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Sekretaris Komisi IV DPRD kota Batam Udin P Sihaloho menilai temuan 19 indikasi penyimpangan di RSUD Embung Fatimah adalah jabawan dari keluhan masyarakat Batam selama ini, khususnya bagi pasien BPJS kesehatan.

“Makanya saya gak terkejut. Memang demikian kondisi yang terjadi di RSUD,” kata Udin di DPRD Batam, Rabu (20/12).

Menurut dia, buruknya pengelolaan di RSUD berimplikasi pada pelayanan masyarakat. Bahkan, diakuinya, keluhan-keluhan ini sudah berlangsung lama. Dan yang menyedihkan lagi tanpa ada tindak lanjut dari pengelola RSUD Embung Fatimah.

“Kondisi keuangan yang amburadul, kemudian barang habis pakai (BHP) dan obat yang tidak singkron, sistem BPJS pasien tanpa administrasi dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan adanya indikasi penyimpangan di RSUD,” sebut Udin.

Kondisi ini tidak akan terjadi jika diterapkan dengan sistem online. Bahkan, kata dia, Komisi IV sebagai mitra kerja RSUD sudah jauh-jauh hari mengingatkan agar pengelolaan rumah sakit pemerintah itu dilakukan dengan sistem online.

“Kalau saya minta dari dulu semuanya dionlinekan. Semisal sistem klaim BPJS yang seharusnya bisa lebih mudah diakses bila terdaftar di online. Begitu juga dengan pengadaan obat dan BHP. Hasilnya apa? tak pernah diterapkan,” sesalnya.

“Sudah 8 tahun saya di komisi 4, selalu ada bahasa ke depan akan diperbaiki,” lanjut Udin.

Diakui dia, RSUD tidak cocok dengan tipe B yang disandangnya saat ini. Hanya mengandalkan bangunan mewah, sementara pelayanan, pengelolaan keuangan dan kelengkapan alat sangat jauh dibanding rumah sakit bertipe C sekalipun.

“Saya juga meragukan apa yang disampaikan wali kota yang mengaku akan menyiapkan direktur RSUD baru. Beban disana sangat berat, artinya dosa warisan lama, dalam tanda kutip terlalu berat ditanggung oleh direktur baru,” ungkapnya.

Bila melihat anggaran yang selalu dikucurkan ke RSUD melalui APBD, tidak masuk akal jika setiap tahun rumah sakit milik pemerintah tersebut mengalami kerugian. Bahkan diakui Udin, sekelas klinik saja yang bekerja sama dengan BPJS bisa untung, yang mereka harus membayar tenaga medis, biaya operasional klinik, gaji karyawan dan lain sebagainya.

“Tapi RSUD bertahun-tahun selalu mengaku rugi. Padahal sumber dananya dari APBD,” sesal dia.

Langkah apa yang mesti dilakukan Wali kota memperbaiki RSUD? Politisi PDI Perjuangan itu menjawab audit investigasi total oleh tim independent, memperbaiki sistem di RSUD, selanjutnya mengganti sumber daya manusia khususnya yang memegang jabatan di bendahara, bendahara pembantu, petugas dan pengelola di bagian pengadaan obat dan farmasi.

“Untuk obat, BHP dan alat kesehatan itu masuk aset daerah harus dibuat dengan sistem online. Sehingga ketika pengadaan, kita bisa tahu kapan diadakan kita juga tahu kapan dilakukan pemeliharaan perbaikan termasuk kalibrasi alat-alat kesehatan. Kalau dari dulu wali kota mau tegas pasti kondisinya tidak seperti saat ini,” sambung Udin.

Sementara itu, anggota Komisi IV Riky Indrakari menyarankan agar Wali Kota Batam segera membentuk tim investigasi yang dikomandoi pejabat Inspektorat terkait tindak lanjut persoalan tata kelola keuangan hasil temuan atau LHP BPK dan juga audit BPKP Provinsi Kepri. “Kita berharap walikota melalui Dinas Inspektorat Kota Batam dapat melakukan audit investigasi terlebih dahulu sebagai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015,” kata Riky.

Selanjutnya, membentuk tim investigasi assessment terkait kebutuhan mendesak akan kekosongan obat-obatan, jasa medis, kelengkapan fungsi alkes. Percepat proses administrasi belanja APBD 2018 yang sudah disahkan pada akhir November 2017 yang lalu. Agar proses wawancara dan presentasi makalah tulisan dari keempat kandidat Direktur RSUD dilakukan secara terbuka untuk umum atau memanfaatkan media TV dan RRI.

“Agar masyarakat dapat melihat dan mendengar langsung kemampuan para kandidat dalam penyampaian ide, gagasan, komunikasi, leadership, dan lainnya,” jelas Riky. (rng)

5 Kilogram Sabu dan 18 Ribu Ekstasi Dimusnahkan

0
Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro (3 dari kiri) beserta jajarannya memperlihatkan barang bukti ribuan pil ekstasi yang akan dimusnahkan di Mapolres Tanjungpinang, Rabu (20/12). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Polres Tanjungpinang melakukan pemusnahan Barang Bukti (BB) narkotika jenis sabu seberat 5.397,42 gram dan 18.685 butir pil ekstasi di halaman Mapolres Tanjungpinang, Rabu (20/12). Narkoba yang dimusnahkan tersebut barang bukti 8 orang tersangka yang diamankan di lokasi berbeda.

“Ini (pemusnahan, red) adalah bagian dari dua kasus penangkapan terakhir. Dimana sudah ada penetapan untuk BB dimusnahkan hari ini (kemarin),” ungkap
Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro.

Sebelum dimusnahkan, petugas menimbang dan menguji keaslian barang bukti. Setelah itu, narkoba jenis sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air panas. Sedangkan ekstasi di blender dan dilarutkan ke dalam air panas.

Ardiyanto menegaskan dari seluruh BB yang dimusnahkan, sebagian diantaranya sudah disisihkan di Labfor Polda Sumut untuk dianalisa. “Ini adalah bentuk komitmen kami dalam memberantas narkoba. Tidak ada kata main-main untuk narkoba. Terbukti, setelah muncul penetapan dari pengadilan dan kejaksaan, dalam waktu dua minggu langsung kita musnahkan,” tuturnya.

Karenanya Ardiyanto mengimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba, karena keberadaannya dapat merusak bangsa.”Dengan narkoba generasi muda kita tidak sehat dan punya mental yang tidak baik. Untuk itu, diharapkan orang tua juga bisa benar-benar mengawasi anak-anaknya,” imbuhnya. (cr20)

Rombak Total Manajemen RSUD Batam

0

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri tentang dugaan transaksi fiktif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah. Hal pertama yang akan dilakukan yakni merombak secara menyeluruh struktur manajemen rumah sakit.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, sejumlah pejabat seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Embung Fatimah dipastikan akan diganti.

Begitu juga dengan jabatan bendahara, bendahara pembantu, serta petugas dan pengelola di bagian pengadaan obat dan farmasi. Semua akan diganti. Apalagi menurut temuan BPK, dugaan penyimpangan dan pengadaan fiktif di RSUD banyak dilakukan bendahara dan bendahara pembantu.

“Termasuk Kabid hingga Kasi akan diganti,” kata Amsakar, Rabu (20/12).

Namun perombakan total itu masih harus menunggu pelantikan direktur utama definitif RSUD Embung Fatimah yang rencananya akan digelar pekan ini.

Amsakar juga menyinggung konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh pihak-pihak yang dinyatakan bersalah. Sebab tidak menutup kemungkinan temuan BPK ini akan bergulir ke meja hijau.

“Dia yang berbuat, dia yang tanggung, tak bisa orang lain,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho. Menurut dia, manajemen RSUD Embung Fatimah sudah sangat bobrok dan perlu pembenahan segera. Selain mengganti pejabat-pejabat lama, perlu dilakukan perbaikan sistem dan manajemen di rumah sakit pelat merah itu.

“Untuk obat, barang habis pakai (BHP) dan alat kesehatan itu masuk aset daerah harus dibuat dengan sistem online,” kata Udin, Rabu (20/12).

Dengan sistem online ini DPRD mewakili masyarakat bisa mengetahuinya. Sehingga mereka bisa melakukan pengawasan termasuk terkait jadwal pemeliharaan, perbaikan, dan kalibrasi alat-alat kesehatan.

Politikus PDI Perjuangan ini menilai, buruknya manajemen RSUD Embung Fatimah tak terlepas dari lemahnya sikap dan pengawasan kepala daerah. “Kalau dari dulu wali kota mau tegas, pasti kondisinya tidak seperti saat ini,” sambung Udin.

Udin mengatakan, temuan BPK itu sebenarnya merupakan pembenaran dan jawaban dari keluhan masyarakat selama ini. Menurut dia, kondisi amburadul di RSUD tersebut sudah berlangsung sejak lama.

“Makanya saya nggak terkejut. Memang demikian kondisi yang terjadi di RSUD,” kata Udin.

Pasien mengantre di Poli RSUD Embung Fatimah, Batuaji F. Dalil Harahap/Batam Pos

Namun sayangnya, kondisi ini seakan dibiarkan berlarut-larut. Mulai dari kondisi dan pengelolaaan keuangan yang amburadul, data dan stok barang habis pakai (BHP) dan obat yang tidak singkron, sistem pasien BPJS Kesehatantanpa administrasi, dan lain sebagainya.

“Inilah yang menyebabkan adanya indikasi penyimpangan di RSUD,” sebut Udin.

Menurut Udin, kondisi ini tidak akan terjadi jika rumah sakit menerapkan sistem online. Bahkan, kata dia, Komisi IV sebagai mitra kerja RSUD sudah jauh-jauh hari mengingatkan agar pengelolaan rumah sakit pemerintah itu dilakukan dengan sistem online.

“Kalau saya minta dari dulu semuanya di-online-kan. Semisal sistem klaim BPJS yang seharusnya bisa lebih mudah diakses bila terdaftar di online. Begitu juga dengan pengadaan obat dan BHP. Hasilnya apa? tak pernah diterapkan,” sesalnya.

Dengan amburadulnya manajemen ini, Udin menilai RSUD Embung Fatimah tak layak menyandang predikat Tipe B. Bahkan buruknya pelayanan di rumah sakit tersebut membuat RSUD Embung Fatimah tidak pantas masuk Tipe C sekalipun.

Bahkan Udin meragukan kondisi ini akan berubah hanya dengan mengandalkan direktur baru yang akan dilantik pekan ini. Sebab menurut dia, persoalan di RSUD Embung Fatimah sudah sangat kompleks.

“Dalam tanda kutip, terlalu berat beban yang harus ditanggung direktur baru,” ungkapnya.

Udin juga mempertanyakan laporan RSUD Embung Fatimah yang selalu mengaku rugi setiap tahunnya. Sebab selain selalu ramai pasien, rumah sakit tersebut selalu mendapat alokasi anggaran dari APBD, setiap tahunnya. Padahal, sekelas klinik saja yang sama-sama bekerja sama dengan BPJS bisa untung. Padahal mereka harus membayar tenaga medis, biaya operasional klinik, gaji karyawan, dan lain sebagainya.

“Tapi RSUD bertahun-tahun selalu mengaku rugi,” kata dia.

Sementara anggota Komisi IV Riky Indrakari menyarankan agar Wali Kota Batam segera membentuk tim investigasi yang dikomandoi pejabat Inspektorat terkait tindak lanjut persoalan tata kelola keuangan hasil temuan atau LHP BPK dan juga audit BPKP Provinsi Kepri.

“Audit investigasi ini sebagai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015,” kata Riky, kemarin.

Selanjutnya, wali kota membentuk tim investigasi assessment terkait kebutuhan mendesak akan kekosongan obat-obatan, jasa medis, dan kelengkapan fungsi alkes. Lalu, mempercepat proses administrasi belanja APBD 2018 yang sudah disahkan pada akhir November 2017 lalu. Serta meminta proses wawancara dan presentasi makalah tulisan kandidat Direktur RSUD dilakukan secara terbuka untuk umum atau memanfaatkan media TV dan RRI.

“Agar masyarakat dapat melihat dan mendengar langsung kemampuan para kandidat dalam penyampaian ide, gagasan, komunikasi, leadership, dan lainnya,” jelas Riky. (cr13/rng)

Imigrasi Batam Gelar Operasi Timpora

0

batampos.co.id – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam bersama dengan TNI, Polri, Kantor Pelabuhan Batam, Bea Cukai, BIN (Badan Intelijen Negara) melakukan operasi Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing), Rabu (20/12) di perairan Batam. Dengan menggunakan KRI (Kapal Republik Indonesia) Lepu 861, Timpora memeriksa kapal-kapal yang membawa penumpang masuk ke Batam.

Ada sebanyak empat kapal yang diperiksa oleh Timpora, tiga kapal penumpang dan satunya kapal yang sedang lego jangkar di perairan Batam.

“Operasi ini dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Dan untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang dibawa dari luar negeri,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Lucky Agung Binarto, Rabu (20/12).

Ia mengatakan Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas penumpang meningkat dari Malaysia dan Singapura ke Indonesia. Para wisatawan banyak memanfaatkan libur panjang, dengan jalan-jalan ke Batam.

“Kami mencari penumpang yang mencoba masuk secara ilegal atau barang-barang ilegal yang coba diselundupkan,” ujar Lucky.

Operasi ini, kata Lucky hanya awal saja. Ke depannya akan dilaksanakan terus secara berkelanjutan.

“Pengawasan orang asing ini sudah diamanatkan oleh undang-undang. Operasi ini sifatnya preventif,” ucapnya.

Ia mengatakan tahun ini saja, pihaknya sudah mendeportasi sebanyak 130 orang asing yang bermasalah. Dan lima orang yang diproses hingga persidangan.

Walau dalam operasi ini tidak menemukan hal-hal yang melanggar aturan.

“Setidaknya dengan operasi ini kita memberitahu ke pihak asing, Timpora Batam mengawasi orang asing yang masuk ke Batam,” ujar Lucky.

Sementara itu Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmabar (Danguskamlaarmabar) Laksamana Pertama Bambang Irwanto mengatakan isu orang asing sangat menjadi perhatian pihaknya.

“Ilegal migran, people smugling. Jadi perhatian kami, oleh sebab itu kami sangat mendukung langkah dari Imigrasi Batam,” ujarnya.

Sinergi yang dijalin oleh Imigrasi Batam, kata Irwanto sudah sangat baik. Ia mengatakan permasalahan orang asing, memang seharusnya diselesaikan secara bersama.

“TNI dukung penuh, makanya kami sediakan KRI Lepu untuk melaksanakan operasi ini,’ ucapnya. (ska)

Canda Berujung Pemecatan

0
Ilustrasi (Wahyu Kokang/Jawa Pos)

Gara-gara candaan yang dinilai tiak pantas seorang pengantar pizaa dipecat!

Adalah seorang ibu di Virginia, AS, yang melaporkan aksi pengantar pizza itu.

Si ibu menganggap guyonan si bocah pengantar pizza keterlaluan dan tidak pantas.

Ceritanya, pekan lalu dua anak lelaki si ibu memesan pizza secara online. Di bagian bawah pesanan, ada kolom tambahan special request. ’’Anakku mengisi kolom itu dengan joke. Guyonan,’’ kata si ibu kepada Fox News. Nah, si pengantar pizza memenuhi permintaan spesial itu. Dia menuliskan joke di dalam kotak pizza.

Tampaknya, oleh si ibu, guyonan tersebut dianggap terlalu vulgar dan tidak pantas dibaca dua anaknya yang masih ABG. Dia komplain ke counter pizza yang melayani pesanannya dan si cowok dipecat. Dua pekan sebelum Natal. Tidak heran jika si ibu malah dihujat warganet ketika curhat di media sosial. Ngomong-ngomong, guyonan apa yang ditulis cowok pengantar pizza itu di kotak?

Begini. Apa persamaan antara pengantar pizza dan dokter kandungan? Jawabnya, silakan Google saja, ya… (adn/c15/na)

Panglima TNI Batalkan Anulir Mutasi 16 Perwira Tinggi TNI

0
Panglima TNI.
foto: HENDRA EKA / jawapos

batampos.co.id – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan keputusan mutasi belasan perwira tinggi (pati) TNI yang ditetapkan panglima sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo. Hadi menyatakan pengisian jabatan di tubuh TNI tidak boleh berdasarkan faktor suka dan tidak suka (like and dislike).

Dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017 yang terbit 4 Desember 2017, Jenderal Gatot memutasi 85 pati. Namun, dalam keputusan terbaru, Marsekal Hadi membatalkan mutasi 16 orang di antaranya, termasuk Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Dalam surat keputusan yang diteken Jenderal Gatot, Edy dimutasi menjadi pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. Selain Edy, mutasi Mayjen TNI Sudirman dari posisi Asops Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menjadi Pangkostrad pun turut dibatalkan oleh Hadi.

Selain itu, kursi Pangdam II/Sriwijaya dan belasan pati lain yang dimutasi Gatot juga diubah oleh Hadi. Ketika ditanyai tentang hal itu, Hadi menyampaikan bahwa mutasi pati di bawah institusi yang dia pimpin berdasar kriteria penilaian sumber daya manusia (SDM). Yakni profesionalitas dan merit system. Yang semuanya ditentukan melalui pertimbangan matang.

Termasuk di antaranya proses Pra Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Prawanjakti) TNI dan Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) TNI. “Dalam mengemban amanah sebagai panglima TNI, saya telah melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan terhadap SDM untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas ke depan,” ungkap Hadi, Rabu (20/12).

Keterangan itu diterima Jawa Pos melalui keterangan resmi dari Mabes TNI usai Hadi hadir dalam agenda penyematan Wing Penerbang Kehormatan TNI AU kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, KSAD Jenderal TNI Mulyono, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, Rabu (20/12). Hadi pun menegaskan, mutasi jabatan pati TNI sesuai dengan aturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku.

Selain itu, sambung Hadi, beberapa alasan lain juga turut menjadi pertimbangannya sebelum mengambil langkah mutasi pati di jajaran TNI.

“Dasar untuk penilaian SDM adalah profesionalitas dan merit system,” kata dia tegas.

“Berdasarkan petunjuk administrasi (jukmin) bahwa pembinaan karir seorang prajurit TNI itu sudah baku. Tidak ada istilah di dalam pembinaan karir itu like and dislike,” tambahnya.

Sebelumnya, keputusan Gatot Nurmantyo yang melakukan mutasi besar-besaran di tubuh TNI menjelang akhir masa jabatannya dikritik beberapa pihak. Sebab, dinilai bagian dari manuver politik. Namun, Gatot menyatakan jika keputusan mutasi itu sudah diambil sebelum mendapat kabar bahwa Presiden Jokowi akan segera menggantinya.

Pengamat Militer dari ISESS Khairul Fahmi menyebut, baik keputusan Gatot Nurmantyo melakukan mutasi di akhir masa jabatannya, maupun langkah Hadi Tjahjanto membatalkan sebagian keputusan Gatot adalah hal yang sah dilakukan.

“TNI sudah sangat paham doktrin Perintah Terakhir,” ujarnya.

Menurut Khairul, satu hal yang layak dicermati dari putusan Hadi adalah ditempatkannya kembali Edy Rahmayadi di posisi Pangkostrad. Sebab, Edy sudah jelas-jelas menyatakan akan maju dalam Pilkada Sumatera Utara. Langkah mengembalikan Edy sebagai Pangkostrad bisa mengganggu komunikasi politik yang sudah dijalin Edy dengan partai-partai pengusungnya.

“Jadi, Panglima harus hati-hati, karena ini menyerempet politik,” katanya. (syn/jpgroup)

Perusahaan Properti Ambil Bagian Batam Pos Great Sale 2017

0

batampos.co.id – Program Batam Pos Great Sale 2017 mampu menarik minat para pelaku usaha di Kota Batam. Rabu (20/12), salah satu perusahaan properti terkemuka memastikan diri untuk ambil bagian.

“Hari ini (kemarin, red.) sudah deal dengan salah satu perusahaan properti. Insya Allah beberapa hari iklannya sudah terbit di Batam Pos,” kata Manajer Iklan Batam Pos, Agus Triono, Rabu (20/12).

Dia menambahkan, beberapa perusahaan properti juga sudah menjalin komunikasi dengan perusahaan media terbesar dan terpopuler di Kepri ini. Mereka juga siap meramaikan Batam Pos Great Sale.

Alasannya sederhana. Lewat program Batam Pos Great Sale, koran dengan tagline Pertama-Terbesar-Terpercaya ini memberlakukan harga iklan yang sangat miring. Istilahnya crazy price.

“Selain harga yang murah meriah, mitra iklan juga akan mendapatkan keuntungan lain. Jika memasang iklan dengan nilai tertentu yang sudah ditetapkan, akan ada bonus iklan dan berita secara gratis,” kata Tri.

Batam Pos Great Sale berlaku pada periode tertentu. Yakni mulai 20 hingga 31 Desember 2017. Selama itu pula pemasang iklan akan memperoleh crazy price dan bonus-bonus lainnya. “Pokoknya benar-benar dimanjakan,” kata Tri lagi.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat langsung datang ke kantor Batam Pos di Graha Pena lantai 2, Batam Center. Bisa juga menghubungi account executive (AE) Batam Pos atau menghubungi nomor 0778 460-000.

Tri mengatakan, Batam Pos Great Sale merupakan salah satu wujud ungkapan terima kasih Batam Pos kepada para pelaku usaha yang telah beriklan di Batam Pos.

“Boleh dibilang, cuci gudang,” candanya.

Sebagai informasi, menurut survei Nielsen Media Research, Batam Pos merupakan media nomor 1 se-Sumatera dan nomor 5 se-Indonesia untuk kategori perolehan iklan tertinggi. Ini membuktikan bahwa koran yang anda baca hari ini paling dipercaya oleh pemasang iklan sebagai media promosi.

Masih menurut Nielsen, Batam Pos yang berada di bawah bendera Jawa Pos Group juga dinobatkan sebagai koran terpopuler dan paling banyak dibaca di Batam. Mengalahkan media sejenis yang sama-sama beredar di Batan. Per harinya, pembaca Batam Pos mencapai 223 ribu orang. Julukan sebagai market leader newspaper pun melekat hingga saat ini. (gun)

Embrio Berusia 24 tahun Dilahirkan Sebulan Lalu

0
Keluarga Gibson bersama Emma. (CNN)

batampos.co.id – Berasal dari embrio yang dibekukan pada 14 Oktober 1992, Emma Wren Gibson lahir.

Artinya, embrio Emma berusia 25 tahun sebelum akhirnya dia terlahir sebagai bayi.

Bukan hanya itu, perempuan yang melahirkan Emma, Tina Gibson, berusia 26 tahun. Itu membuat Emma sejatinya hanya berbeda setahun dengan Tina yang menjadi ibunya. Lahir bulan lalu di Tennessee, AS, Emma memecahkan rekor dunia sebagai bayi dari embrio beku terlama di dunia.

Diceritakan Dr. Jeffrey Keenan, direktur medis Pusat Sumbangan Embrio Nasional, Emma terlahir pada 25 November 2017. Orang tua Emma, Tina dan Benjamin Gibson dari Tennessee timur, pun merasa terkejut saat diberi tahu usia embrio yang dicairkan pada tanggal 13 Maret oleh Carol Sommerfelt, direktur laboratorium embriologi di Pusat Donor Embrio Nasional itu.

“Usianya 25 tahun. Embrio ini dan saya bisa menjadi teman terbaik kalau dia terlahir 25 tahun yang lalu,” kata Tina Gibson kepada CNN.

Sommerfelt mengatakan kelahiran Emma cukup menarik mengingat berapa lama embrio itu telah membeku.

”Embrio beku tertua yang diketahui berhasil melahirkan adalah berusia 20 tahun,” katanya.

Kisah Emma dimulai jauh sebelum Gibson mengadopsi embrio (dan empat saudara kandung Emma dari donor telur yang sama). Embrio Emma berasal dari pasangan yang melakukan pembuahan in vitro (IVF) atau pembuahan di luar tubuh.

Dalam pembuahaan itu, biasanya dihasilkan beberapa embrio. Sebagian embrio digunakan untuk program bayi tabung pasangan tersebut. Bila ada sisa embrio, bisa dibekukan dan digunakan bila pasangan itu ingin memiliki anak lagi.

Namun jika tidak, embrio itu bisa disumbangkan untuk penelitian, dicairkan dan dibiarkan mati, atau seperti kasus Emma, diadopsi oleh pasangan yang tidak memiliki anak.

Dan embrio Emma, setelah melalui pemeriksaan medis mendalam, cocok dengan pasangan Tina dan Benjamin.

”Suami saya menderita cystic fibrosis, itu salah satu jenis ketidaksuburan yang sering terjadi,” kata Tina.

Namun itu tidak menjadi masalah. Kehidupan pernikahan mereka tetap indah.

”Kami telah memutuskan untuk mengadopsi anak suatu saat nanti,” katanya.

Dan, proses adopsi itu mulai dilaksanakan. Bersama keluarga besar pasangan ini kerap mengunjungi panti sosial untuk bertemu anak-anak yatim.

Tetapi, semua itu berubah ketika ayah Tina membaca mengenai adopsi embrio.

”Ini disebut adopsi embrio. Mereka akan menanamkan embrio di dalam tubuh Anda, dan Anda bisa melahirkan bayi,” katanya pada anak perempuannya.

Dan begitulah. Setelah melewati pertimbangan matang, pemeriksaan medis mendalam, embrio Emma dimasukkan rahim Tina untuk kemudian terlahir dengan sehat. (tia/JPC)