Senin, 25 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12776

Menkeu Hapus Bea Masuk Penjualan dari Batam ke Daerah Lain

0

batampos.co.id – Kalangan pengusaha di Batam menyambut gembira terbitnya revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. Pengganti PMK 205 Tahun 2015 diyakini mampu mendongkrak sektor industri di Kota Batam.

“Ini benar-benar kabar gembira,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, Minggu (14/1).

Cahya berharap, aturan ini secepatnya disosialisasikan dan dilaksanakan di Batam. Pasalnya, Cahya meyakini jika regulasi ini diberlakukan, bakal membawa dampak positif bagi iklim investasi di Batam.

“Akan memberi gairah baru buat para investor yang selama ini buka pabrik di Batam,” kata Cahya.

Menurut Cahya, aturan itu sebenarnya telah lama dijanjikan akan diterbitkan pada akhir tahun lalu, sekitar bulan November atau Desember 2017. Namun, kemudian baru terwujud pada awal tahun 2018 ini. Meski begitu, Cahya optimistis kebijakan ini akan menjadi angin segar sekaligus penyuntik semangat agar bisa kembali menghidupkan ekonomi Batam.

“Mata rantai dari kebijakan ini akan berdampak luas, dan kita optimis target BM 27 (Batam Maju 2 tahun pertumbuhan ekonomi 7 persen) akan bisa tercapai,” jelasnya.

Dengan terbitnya PMK 229 ini, kata Cahya, nantinya barang atau produk hasil industri di Batam tidak akan dikenakan bea masuk ketika dipasarkan di daerah pabean di dalam negeri. Selama ini, pengusaha di Batam harus membayar 22,5 persen untuk setiap produk yang dipasarkan ke daerah pabean di dalam negeri.

Terdiri dari bea masuk sebesar 10 persen, pajak pertambahan nilai 10 persen, dan pajak penghasilan sebesar 2,5 persen. Sehingga totalnya mencapai 22,5 persen.

Selama ini, pengusaha mengakalinya dengan mengirimkan barang melalui luar negeri, seperti Singapura. Misalnya, produk buatan Batam yang akan dijual ke Jakarta, terlebih dulu dikirim ke Singapura sebelum akhirnya dikirim ke Jakarta. Sehingga pengusaha hanya diharuskan membayar pajak 12,5 persen.

“Kan rasanya tidak masuk akal produk dari Batam jika mau dikirim ke Jakarta atau daerah lain di Indonesia dikenakan pajak 22,5 persen, sedangkan dikirim dari negara ASEAN hanya 12,5 persen,” tuturnya.

Dengan terbitnya PMK 229/2017 ini, maka perusahaan Batam yang ingin menjual produknya di daerah lain di Indonesia hanya dikenakan pajak 12,5 persen.

Karena itu, Cahya mengaku bersyukur regulasi baru ini bisa menjadi harapan baru agar pangsa pasar produk dari Batam juga bisa dipasarkan di wilayah lain di Indonesia dengan biaya yang lebih ringan.

“Maka alur ini akan membuka peluang bisnis baru untuk pengusaha kita,” imbuhnya. (rna)

Ilustrasi ekspor. Foto: istimewa

Sementara Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hioeng mengatakan, terbitnya PMK 229 ini bisa menjadi awal yang baik bagi penerapan Free Trade Agreement (FTA) di Batam. Jika PMK 229 dan FTA diterapkan di Batam, menurutnya, hal ini akan membantu investor yang bertahan untuk berinvestasi di Batam untuk memperoleh peluang bisnis baru. Bahkan, pada tahun 2017 beberapa investor ingin mendapatkan fasilitas tersebut sehingga tentu akan berdampak pada perluasan usaha dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

“Kami harapkan fasilitas ini dapat berjalan dan mudah pelaksanaannya, sehingga dapat dimanfaatkan para existing investor. Dan membuka peluang baru pada new investor agar mereka bisa investasi, terutama di Batam,” harap Tjaw.

Pria yang akrab disapa Ayung ini menyampaikan, dengan diberlakukannya FTA di Batam, tentu akan memberikan keringanan dan kemudahan perusahaan di Batam dalam memasarkan produk di Indonesia tanpa harus membayar bea masuk.

“Daya tarik investasi Batam akan semakin tinggi, saat kebijakan ini direalisasikan. Karena ada pasar besar di belakang Batam menunggu kebijakan ini diterapkan,” imbuhnya.

Menurutnya, kelak fasilitas FTA akan menjadi daya tarik tersendiri bagi iklim investasi di Batam. Sehingga Batam akan lebih menarik bagi investor dengan banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan.

“Tentu Batam akan bergairah kembali,” katanya.

Sebab ia menilai, pasar domestik tak kalah menjanjikan bagi perusahaan untuk memasarkan barang hasil produksinya. “Sekarang ini jumlah penduduk Indonesia 250 juta. Sayang kan kalau produk yang masuk ke Indonesia justru dari negara-negara pesaing Batam,” katanya.

Untuk diketahui, PMK Nomor 229 Tahun 2017 di antaranya mengatur barang impor di Kawasan Bebas (Free Trade Zone/FTZ), dapat dikenakan tarif prefensi yang besarnya berbeda dengan dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured NAtion/MFN). Tak hanya itu, tarif prefensi dapat diterapkan pada pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).

Namun demikian, Direktur Humas dan Promosi Badan Pengusahaan (BP) Batam Andi Antono menyebutkan pihaknya belum dapat memberikan keterangan yang banyak karena pihaknya belum mendapat konfirmasi terkait aturan baru tersebut. “Itu dia yang kami belum dapat, surat baru kemarin dan belum konfirmasi ke kami,” kata Andi, kemarin.

Ia memperkirakan hal ini lebih dipahami oleh Bea Cukai sebagai instansi yang mengatur keluar masuk barang. Menurutnya, jika PMK tersebut mengatur bea masuk untuk barang dari daerah lain ke wilayah kawasan bebas, begitu juga sebaliknya, hal ini tentu akan memberikan keuntungan bagi Batam.

“Kalau ini yang diterapkan akan bagus,” ucapnya. (rna/adi)

Jalan Diperlebar, Pak Wali Minta Pedagang Pindah

0
Walikota Batam Muhammad Rudi bersama Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad dan OPD berdialog dengan masyarakat Kecamatan Batamkota pada acara coffe morning di Bintang Coffe Batamcenter, Minggu (14/1). Pertemuan tersebut dalam rangka menanggapi keluhan permasalahan yang ada di wilayah kecamatan Batamkota. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta pedagang yang berjualan di atas tanah milik negara dapat pindah. Terlebih pada ruas jalan yang akan diperlebar.

“Ini demi kepentingan umum dan prioritas, kita harus ikhlaskan,” kata Rudi saat silaturahmi bersama warga Seibeduk, Minggu (14/1) siang.

Ia menyampaikan, pelebaran infrastruktur jalan merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menggairahkan kembali ekonomi Batam. Tak terkecuali jalan S Parman Seieduk yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD) Provinsi Kepri. Jika ada pengerjaan lanjutan pada jalan tersebut, ia meminta aktivitas di atas tanah negara yang terdampak pelebaran jalan agar pindah.

“Saya lihat sudah mulai dua jalur ini, ini berkat kita semua. DPRD sudah perjuangkan, kami dari Pemko Batam juga minta ke Gubernur Kepri, Nurdin Basirun,” imbuh Wali Kota.

Untuk diketahui, jalur kedua baru terbangun hingga pertemuan dengan jalan Lintas Mangsang. Melalui sumber dana yang sama, rencananya pembangunan jalur dua kan dilanjutkan hingga Simpang Bagan. “Saya punya pemikiran, kalau masih ada space yang kosong jangan di situ, alau jalan mau dilebarkan,” harapnya.

Ia menyampaikan, pelebaran jalan juga seiring dengan rencana Pemko Batam mengembangkan potensi wisata. Sektor ini dipercaya mampu jadi alternatif andalah ditengah melesunya sektor manfaktur hingga mati suri-nya sektor galangan kapal.

“Industri hari ini tinggal separoh, untuk kembalikan mereka (industri) yang hengkang, makanya kami mau hidupkan pariwisata ini,” terang mantan anggota DPRD Batam ini.

Tak hanya rencana pengembangan ruas jalan di Seibeduk, kini Pemko Batam juga fokus melebarkan 10 titik jalan. Titik-titik jalan tersebut tersebar di wilayah Lubukbaja, Batamcenter, hingga Bengkong. Pada lokasi ini, bahkan ada yang siap dibongkar yakni pada ruas jalan Raja Haji Fisabillah dari Flyover Laluan Madani-Simpang Gelael.

Dalam penertibannya kelak, Rudi sebelumnya menyampakan akan turun tangan memimpin sendiri sembari menunggu anggaran dengan melibatkan Tim Terpadu.

“Kan uang tak cukup nih, pembangunan harus jalan. Makanya, kami pimpin sendiri sajalah dulu untuk sementara waktu,” imbuhnya, belum lama ini.

Salah satu yang bangunan liar yang terdampak kelak adalah Rumah Liar (Ruli) Kampung Nenas di pinggir ruas Jalan Laksamana Bintan Batam center. Untuk diketahui, ruli ini luas dan ditempati banyak warga.

“Yang di situ (dekat kampung Nenas) sekitar 6 meter dari sisi jalan, enggak sampai ke dalam. Ke dalam itu urusan lain,” katanya.

Sementara itu, pembangunan jalur baru jalan S Parman, Seibeduk disambut baik masyarakat. Namun, untuk menyeimbangi jalan tersebut masyarakat meminta ntuk segera dibuat marka jalan.

“Karean masalahnya sekarang pada ngebut,” keluh warga Seibeduk Suparno, di depan Wali Kota. (adi)

WN Singapura Ditemukan Meninggal dalam Kamar Hotel

0
ilustrasi

batampos.co.id – Samuri Bin Samat, 72, Warga Negara Asing (WNA) asal Singapura ditemukan tewas dikamar 205 hotel Nivila Inn, Nagoya, Kecamatan Lubukbaja, Minggu (14/1) sekitar pukul 12.00 WIB. Sejauh ini, polisi belum bisa memastikan penyebab meninggalnya Samuri.

Kanit Reskrim Polsek Lubukbaja Iptu Awal Sya’ban Harahap mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal di tubuh korban tidak terdapat adanya tanda-tanda kekerasan. Menurutnya, korban meninggal karena sakit. Namun dirinya belum bisa memastikan apa penyakit korban hingga menyebabkan ia meninggal dunia.

“korban menginap di Hotel Navila Inn mulai hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 dan Cek Inn pukul 15.14 Wib. Dan saat cek Inn hanya sendiri dan selama menginap di hotel korban hanya sendiri,” ujarnya, Minggu (14/1) siang.

Dijelaskannya, penemuan mayat Samuri berawal dari resepsionis hotel menelepon ke kamar yang dihuni Samuri untuk menanyakan apakah ia mau melanjutkan sewa kamar atau tidak. Namun, setelah beberapa kali di hubungi ke kamarnya, Samuri tidak kunjung mengangkat telepon dan petugas hotel pun melakukan pengecekan di kamarnya.

“Settelah dicek ke kamar, ternyata korban sudah meninggal. Kemudian pihak hotel langsung menghubungi kita,” imbuhnya.

Selain itu, sesosok mayat laki-laki tanpa identitas juga ditemukan di ruko Mega Legenda Junction Blok LJ4, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batamkota, Minggu (14/1) sekitar pukul 13.30 wib. Saat ditemukan, kondisi mayat berjenis kelamin laki-laki itu sudah mengeluarkan aroma tidak sedap.

“Saat penemuan itu, salah buruh bangunan membersihkan ruko yang tidak ditempati. Kemudian, dia mengecek satu persatu ruko. Pada saat ruko yang di ujung, saksi melihat ada sangkar burung namun tidak mencium bau menyegat,” ujar Kapolsek Batamkota Kompol Firdaus.

Saksi yang diketahui bernama Ihksan itu pun kemudian mengambil sangkar burung tersebut. Saat mengambil sangkar burung itu, dia kemudian mencium bau yang menyengat. Ihksan pun kemudian mencari sumber bau busuk itu dan menemukan sesosok mayat laki-laki dalam posisi terlungkup.

“Seelanjutnya saksi ini langsung menghubungi perangkat Rt setempat dan kemudian melaporkan penemuan mayat ini sama kita,” kata Firdaus.

Dari hasil pemeriksaan saksi di lokasi kejadian, salah seorang warga bernama Sulisman mengaku sering melihat korban di ruko tersebut dan terakhir bertemu sekiitar satu minggu yang lalu. Menurut Sulisman, selama ini korban mengalami gangguan jiwa, namun tidak mengganggu warga sekitar.

“Untuk penyebab kematiannya sementara karena sakit. Korban saat ini sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri untuk dilakukan visum,” imbuhnya. (gie)

Dua Tersangka Penyerang Taksi Online

0
Potongan video aksi pengrusakan pada taksi online.

batampos.co.id – Terkait kasus perusakan terhadap mobil taksi online milik, Herman di kawasan Batam City Hotel (BCH), Rabu (10/1) lalu, jajaran Sat Reskrim Polresta Barelang telah menetapkan dua orang berinisial J dan P sebagai tersangka. Saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka J, polisi menemukan sabu di dalam rumahnya.

“Untuk narkobanya, kita serahkan ke Satres Narkoba Polresta Barelang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita sejauh ini hanya mengusut kasus tindak pidana perusakan,” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Arwin A Wientama, Minggu (14/1) siang.

Dijelaskan Arwin, penetapan J dan P sebagai tersangka setelah pihaknya melakukan gelar perkara Sabtu (13/1) lalu. Gelar perkara ini dilakukan setelah penyidik memeriksa delapan orang saksi termasuk J dan P. Dari delapan orang saksi itu, polisi akhirnya mengantongi alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka terhadap keduanya.

“Saat ini keduanya sudah kita lakukan penahanan. Untuk kemungkinan adanya tersangka lain, nanti akan kita lakukan pengembangan lagi terhadap alat bukti yang kita miliki dan keterangan dari saksi,” bebernya. (gie)

Keributan AntarSopir Taksi Kembali Terjadi

0
Sejumlah pengemudi taksi online berkumpul pasca keributan antara pengemudi taksi konvensional dengan taksi online di Simpang Pos Polisi Jodoh, Minggu (14/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Untuk yang kesekian kalinya, keributan antara sopir taksi online dengan sopir taksi konvensional terjadi di Batam. Kali ini, keributan antara kedua sopir taksi itu terjadi di kawasan Harbourbay, Minggu (14/1) siang. Keributan ini dipicu karana pengemudi taksi online mengambil penumpang dikawasan Harbourbay.

Wakil Ketua Taksi Harbourbay, Beni Duha mengatakan bahwa permasalahan ini terjadi saat taksi online mengambil penumpang di kawasan Harbourbay. Jadi, seperti yang disepakati bersama pengemudi taksi Harbourbay bahwa taksi online belum memiliki izin. Sehingga dilarang untuk mengambil penumpang.

“Ternyata, tadi itu ada dua orang di Harbourbay yang mengorder taksi online. Begitu nampak dia mengorder, kita sampaikan ke mbak itu jangan order taksi aplikasi karena belum ada izin. Di Harbourbay begitu nampak dia order langsung kami ikuti” ujarnya, Minggu (14/1) sore.

Kepada dua orang penumpang perempuan itu, sopir taksi online mengarahkan untuk menunggu di luar kawasan Harbourbay. Begitu kedua penumpang ini naik, beberapa sopir taksi pangkalan langsung mengamankan sopir taksi pangkalan tersebut. Selanjutnya, para sopir taksi pangkalan mengarahkan sopir taksi online itu ke pos polisi agar dilakukan penilangan.

“Terjadi adu argumentasi saat kita amankan, jadi tidak selesai disana. Sehingga sopir taksi online ini menelpon temannya yang lain dan diarahkan ke Morning Bakery Jodoh,” katanya.

Sesampainya di Morning Bakery Jodoh, Beni mengaku disana sudah banyak rekan dari taksi onloine. Sehingga, sopir taksi pangkalan itu pun menelepon anggota Sat Lantas untuk datang ke Morning Bakery, Jodoh. Setelah tiba di Morning Bakery, selanjutnya anggota Sat Lantas itu membawa mobil dan sopir taksi online itu ke pos polisi.

“Sampai di sana kami minta polisi lakukan penilangan seperti biasa . Tapi mereka bertahan tidak mau karena nunggu pengacara dan massa. Kami minta ditilang agar tidak terjadi keributan. Sementara polisi tidak mau menilang, tidak tahu alasannya apa,” katanya.

Di Pos Polisi Jodoh itu, massa dari taksi online telah memenuhi bagian luar pos. Sehingga keributan dan adu argumentasi antar sesama sopir pun tak terhindarkan. Untuk melerai terjadinya keributan, polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa. Pada saat itu bukannya bubar, massa dari taksi pangkalan mendatangi Polresta Barelang.

“Akhirnya teman-teman kita datang untuk menyampaikan aspiasi. Permintaan kami tetap sama, hapus aplikasi online dan kembali tegakkan hukum dengan melakukan penilangan terhadap taksi online karena belum memiliki izin,” harapnya.

(gie)

Hidayatullah Batam Hadirkan Institut Agama Islam

0
ilustrasi

batampos.co.id – Yayasan Pondok Pasantren Hidayatullah Batam kembali meluncurkan lembaga pendidikan terbaru. Adalah Institut Agama Islam (IAI) Abdullah Said Batam yang rencananya akan mulai tahun ajaran baru di tahun 2018 ini.

Institut yang didirikan sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam nomor 5461 tahun 2017 itu bertempat di yayasan Hidayatullah, Tanjunguncang dan diresmikan, Minggu (14/1) pagi. Peresmian disaksikan langsung oleh Wakil ketua Kopertis Wilayah Riau-Kepri dr Saifuddin, Bupati Anambas Abdul Haris, perwakilan Pemko Batam dan Provinsi Kepri di gedung Asia Hidayatullah Tanjunguncang.

Dengan adanya IAI Abdullah Said itu, lembaga pendidikan di yayasan pondok pasantren Hidayatullah Batam sudah cukup lengkap mulai dari Paud, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga Institut. Bahkan sebelumnya yayasan yang sama juga sudah mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Hidayatullah. STIT itu sudah sudah berjalan setahun belakangan ini.

“Untuk IAI Abdullah Said ini baru akan dibuka tahun ini. Pertengahan tahun nanti sudah bisa diterima Mahasiswa baru,” ujar Pendiri IAI Abdullah Said Batam ustad Jamaluddin Nur, kemarin.

Untuk tahun pertama IAI Abdullah Said Batam akan membuka tiga fakultas yakni; Syariah, Ekonomi Islam dan Tarbiyah.

Masing-masing fakultas mengusung dua program studi. Fakultas Syariah ada program studi AhwalSyakhsiyyah dan program studi Jinayah Siyasah. Fakultas Ekonomi Islam ada program studi Akutansi Syariah dan Manajemen Bisnis Syariah. Fakultas Tarbiyah ada program studi Bimbingan Konseling Islam dan pendidikan bahasa Arab.

“Segala persiapan sudah matang. Mulai dari rektor, Dosen, gedung serta perlengkan kampus sudah ada. Tinggal tunggu waktu pendaftaran nanti,” tutur Jamaluddin.

Sebagai langkah awal dan untuk memenuhi persyaratan sebuah Institut kata Jamaluddin, pihaknya target akan menerima 40 mahasiswa untuk masing-masing program studi.

“Insyallah, kami optimis target itu tercapai. Karena selain berharap dari (masyarakat) umum kami juga punya kader dari masing-masing kota atau kabupaten. Termsuk dari Anambas yang mana hari ini pak bupati Anambas sudah MoU dengan kami untuk mengirim mahasiswa dari Anambas ke sini,” urainya.

Rektor IAI Abdullah Said Dudung menambahkan, pendirian IAI tersebut sudah sesuai prosedur yang ada sehingga diakui negara sebagai lembaga pendidikan lanjutan. Untuk itu dia berharap agara keberadaan IAI itu didukung sepenuhnya warga Batam dan sekitarnya untuk mendidikan generasi penerusa bangsa dengan akhlak yang mulai.

“Tujuan kami adalah menghasilkan cendekiawan muslim yang memiliki kecerdasan spritual yang tinggi,” ujarnya.

Saifuddin dalam arahannya menyambut baik kehadiran IAI Abdullah Said itu. Dia berharap agar lembaga pendidikan itu tidak melenceng dari tujuan pendiriannya.

“Karena kami akan terus awasi kedepannya. Segalah prosedur dan aturan yang ada harus dipatuhi,” ujarnya.

Sebagai lembaga pendidikan baru, tantangan yang akan dihadapi oleh pihak yayasan sangat berat. Salah satunya adalah untuk mencapai target jumlah mahasiswa untuk masing-masing program studi yang ada.

“Kalian sudah tetapkan 12 prodi, masing-masing prodi minimal 40 mahasiswa. Itu syaratnya. Jadi harus terapkan sistem jemput bola kedepannya agar tujuan pendirian institut ini berjalan mulus,” imbau Saifuddin.

Pemerintah kata Saifuddin, pada dasarnya mendukung penuh lembaga pendidikan swasta yang ada. Itu karena pemerintah sendiri cukup kesulitan untuk mendirikan sekolah ataupun lembaga pendidikan negeri yang merata di seluruh pelosok tanah air.

“Tapi itu tadi dukungan pemerintah ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jalankan tugas dan fungsi lembaga pendidikan dengan baik dan taati aturan yang ada,” ujarnya. (eja)

Bayi yang Dibuang akan Diserahkan ke Dinsos

0
Warga menggendong bayi sambil memberi susu botol saat di Polek Batuaji dan bayi ini ditemukan didalam koper di Perumahan Villa Paradise, Batuaji, Selasa (9/1). Warga memberi nama Paradisa yang baru berumur satu hari ini. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Paradisa Puteri, bayi yang dibuang oleh Ic dan Dn, orangtuanya perumahan Villa Paradise, Batuaji, Selasa (1/9) lalu, masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji hingga, Minggu (14/1). Bayi yang berusia satu minggu itu dalam keadaan sehat dan normal.

Polsek Batuaji yang menangani kasus pembungan bayi itu berencana akan segera menyerahkan bayi perempuan itu ke Dinas Sosial (Dinsos) Batam. “Bagaimanapun bayi ini harus secepatnya mendapat hak asuh yang layak. Makanya ini akan segera diserahkan ke Dinsos. Rencananya besok (Hari ini),” ujar Kanit Reskrim Polsek Batuaji Ipda Yanto, kemarin.

Ini lakukan kata Yanto, murni untuk kebaikan sang bayi sendiri agar mendapat hak asuh dan perhatian yang sesuai dari orang yang bisa dipercayai.”Siapa yang akan asuh anak ini, tentu akan dipertimbangkan sesuai aturan yang ada. Untuk sementara ya kami akan serahkan ke Dinsos dulu,” kata Yanto.

Rencana penyerahan bayi ini juga sesaui dengan pertimbangan medis dari petugas medis di RSUD. “Tidak baik juga kalau anak ini lama-lama di RSUD. Kondisi kesehatannya baik-baik saja jadi ini harus segera dibawa keluar. Maakanya kami akan koordinasi dengan Dinsos,” tutur Yanto.

Terkait permintaan Ic dan Dn yang akan kembali merawat puteri pertama mereka itu, Yanto mengaku belum bisa diputuskan. Bagaimanapun keduanya harus melalui proses hukum terlebih dahulu atas tindakan mereka yang berusaha membuang bayi mungil mereka itu. “Itukan permintaan mereka. Keputusan tetap harus di pengadilan. Mereka harus melalui dulu proses hukumnya,” kata Yanto.

Begitu juga dengan masyarakat umum lainnya yang ingin mengadopsi bayi cantik itu tetap harus melalui prosedur hukum yang ada.”Sama semua harus melalui prosedur,” kata Yanto.

Untuk proses hukum terhadap Ic dan Dn, kata Yanto, saat ini pihaknya terus melengkapi berkas perkara pembuangan bayi tersebut. Keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, nomor 12 tahun 2012 pasal 76 B tentang penelantaran anak dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ic dan Dn dibekuk polisi karena tegah membuang bayi perempuan mereka yang baru lahir. Bayi mungil yang belakangan diberi nama Paradilla itu dibuang di depan perumahan Villa Paradise, kelurahan Bukit Tempayang, Batuaji, Selasa (9/1) pagi. Berdasarkan petunjuk foto yang ditemui dalam koper sebagai wadah untuk membuang bayi, polisi membekuk Ic dan Dn di Marina, malam harinya.

Kepada Polisi keduanya mengakui perbuatan mereka itu. Mereka membuang bayi tersebut karena malu sebab hamil sebelum nikah. “Kalap kami pak, apalagi Dn nganggur,” kata Ic.

Meskipun telah berusaha membuang sang bayi, belakangan kedua pasangan ini mengaku ingin kembali merawat bayi mereka itu.

“Kalau urusan hukum sudah selesai, kami mau rawat kembali anak itu,” ujar Ic. (eja)

Dapat DAK Rp 2,4 Miliar, Disbudpar Kembangkan Dendang Melayu

0
Warga melewati gapura Dendang Melayu di Jembatan I Barelang, Minggu (17/12). Sabtu dan Minggu banyak warga mendatangi wisata Dendang Melayu ini. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Tahun 2018 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2,4 miliar dari pemerintah pusat. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahu 2017 yang hanya Rp 1,2 miliar, dengan kata lain naik 100 persen.

“Tiap tahun meningkat, ini dana dari Kementrian Pariwisata. Tahun depan (2019) kami usulkan Rp 4 miliar,” kata Kepala Disbudpar, Pebrialin, Minggu (14/1) siang.

Menurutnya, dana tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk mengembangkan pembangunan fisik destinasi wisata Dendang Melayu, Sagulung atau sebelum Jembatan I Barelang. Lokasi ini kerap jadi spot foto wisatawan yang berkunjung ke Jembatan Barelang. Dalam penataannya Pebrialin menyebutkan pihaknya akan melanjutkan desain yang sudah ada.

“Kami akan tambah pergola-nya, jalan setapak hingga pembuatan taman,” papar dia.

Tak hanya itu, dana tersebut juga akan digunakan menata para pedagang di sekitar jembatan. Pihaknya, kata Pebrialin, akan menyiapkan tempat berdagang yang lebih baik bagi para pedagang tersebut, sehingga tak lagi berjualan sembarangan.

“Lokasinya kami akan tentukan, di situ mereka bisa jualan souvenir dan lain-lain,” ungkapnya.

Selain Dendang Melayu, Pebrialin mengaku belum bisa mengembangkan lokasi wisata pantai lain karena terkendala status lahan. Menurutnya, Kementrian Pariwisata tak akan mengucurkan dana hingga status lahan ada pada Pemko Batam.

“Harus jelas, termasuk peruntukkannya,” imbuhnya. Status lahan ini, sebelumnya telah disampaikan Wali Kota Batam yang akan diusahakan legalitas penuh dibawah Pemko Batam.

Selain mendapat DAK, ia mengklaim sedang melobi pusat agar membantu Batam menggelar agenda wisata yang tak tercover APBD Batam, dalam hal ini seperti Tour De Barelang . Agenda yang sejatinya kerap mendatangkan pesepeda mancanegara tersebut tidak dianggarkan Disbudpar dengan alasan keterbatasan anggaran.

“Kami minta support mereka untuk selenggarakan ini,” ujarnya.

Namun ia menyampaikan, kelompok maupun komunitas dapat memanfaatkan dana dari Kementrian Pariwisata, alhasil tak hanya pemerintah pengembangan wisata bisa dilakukan oleh semua stakeholder. “Kita sama-sama kembangkan wisata,” pungkasnya. (adi)

WSJ Menulis Presiden Trump Bayar Seorang Bintang Film Biru untuk …

0
Stephanie Clifford (Kiri) (My Freedo)

batampos.co.id – Wall Street Journal merilis sebuah laporan menarik.

Dlam laporannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membayar mantan bintang film porno Sebanyak USD 130 ribu untuk diam dan tak membicarakan perselingkuhan singkat di antara keduanya pada tahun 2006.

Menurut laporan tersebut, Michael Cohen, seorang pengacara Trump mengatur pembayaran kepada bintang film biru tersebut sebagai bagian dari kesepakatan rahasia yang harus diselesaikan sebulan sebelum pemilu 2016.

Bintang film biru tersebut diidentifikasi oleh Wall Street Journal sebagai Stephanie Clifford. Ia dilaporkan setuju untuk tetap diam dan tak menceritakan kepada publik tentang pertemuan-pertemuan seksnya dengan Trump. Clifford sendiri memiliki nama populer Stormy Daniels.

Seperti dilansir Haaretz, Sabtu, (13/1), Clifford pertama kali berkenalan dengan Trump pada turnamen golf selebriti Juli 2006 di tepi Danau Tahoe.

Clifford diduga mengeluh setelah kesepakatan tersebut diselesaikan. Sebab ia tidak menerima pembayaran secepat yang dia harapkan, bahkan ia sempat mengancam akan membatalkan kesepakatan dengan Trump.

Laporan menyebutkan, ia akhirnya mendapat pembayaran melalui pengacaranya Keith Davidson. Uang itu ditransfer ke rekening klien terpercaya di City National Bank di Los Angeles.

Sebelumnya ada laporan yang isinya mengklaim kalau mantan bintang porno 38 tahun tersebut menegosiasikan kemungkinan tampil sebagai tamu di ABC ‘Good Morning America’ dua tahun yang lalu untuk membicarakan Trump.

Saat ini Clifford menolak menanggapi permintaan untuk mendapatkan komentarnya. Sementara pengacara yang pernah disewanya juga tak mau memberikan keterangan karena menghormati kliennya. (met/JPC)

Mengenal Rustuty Rumagesan, Satu-satunya Perempuan yang Bertakhta di Papua

0

Tanah Papua punya sembilan kerajaan yang eksis hingga saat ini. Salah satunya Kerajaan Sekar. Di kerajaan itulah, Rustuty menjadi ratu. Hampir lima tahun dia mengayomi puluhan ribu warga di 23 kampung di wilayah Kerajaan Sekar.

’’MAMA mati baru anak-anak bisa jadi raja.” Pernyataan sikap warga Kerajaan Sekar pada 2013 itu membuat Rustuty Rumagesan terhenyak. Dia merasa tidak mungkin menjadi raja. Sebab, raja haruslah laki-laki. Namun, warga tetap mendesak agar dia mau bertakhta. Rustuty tetap pada keputusannya, menolak menjadi ratu Kerajaan Sekar.

Karena terus didesak, Rustuty akhirnya mengambil jalan tengah. Dia meminta dicarikan gelar baru. Masyarakat akhirnya menyepakati Rustuty diberi gelar ratu petuanan tanah rata kokoda. Dia pun menerimanya. Sedangkan raja Kerajaan Sekar dipegang keponakannya. Rustuty berbagi peran dengan keponakannya dalam mengelola kerajaan. Dengan kedudukan tersebut, dia menjadi ratu pertama dan satu-satunya di tanah Papua saat ini.

Kamis lalu (4/1) dia menjadi representasi Kerajaan Sekar yang hadir dalam audiensi raja-raja Nusantara dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Mengenakan pakaian kebesaran plus mahkota cenderawasih, Rustuty hadir bersama 87 raja maupun sultan dari berbagai kerajaan di tanah air.

Rustuty merupakan putri Raja Al Alam Ugar Pik-Pik Sekar Kokas. Dia adalah anak tunggal. ”Tapi, saudara satu ayah ada enam di atas saya (kakak). Saudara satu ibu ada enam di bawah saya (adik),’’ terangnya saat berbincang dengan Jawa Pos.

Dia menuturkan, sang ayah yang pada 1950-an datang ke Makassar bersama Presiden Soekarno disambut tari-tarian adat. Salah satu penarinya adalah ibunya, Janiba, yang saat itu masih berusia 17 tahun. Raja Al Alam yang waktu itu sudah sepuh, sekitar 90 tahun, tertarik dan melamarnya. Saat Rustuty masih kanak-kanak, ayahnya menikahkan ibunya dengan laki-laki lain sehingga dia punya adik enam orang.

Kerajaan Sekar merupakan satu di antara sembilan kerajaan yang masih eksis di tanah Papua. Delapan kerajaan lainnya adalah Ati-Ati, Patipi, Rumbati, Papagar, Argumi, Wertuar, Namatota, dan Penisi. Kerajaan Sekar berkedudukan di Kecamatan Kokas, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat.

Meski lebih sering disebut entitas budaya, raja-raja di sembilan kerajaan tersebut tetap mendapatkan tempat di hati masyarakat. Mereka tetap mendapat penghormatan layaknya seorang raja meski tidak bisa sama dengan saat Indonesia belum merdeka.

Sebagai ratu, aktivitas Rustuty cukup banyak. Dia berkunjung ke kampung-kampung di wilayahnya, ke berbagai daerah, bahkan ke berbagai negara. Baik dalam rangka silaturahmi antar kerajaan maupun untuk pameran dan ekshibisi. Beberapa negara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, hingga Prancis pernah dikunjungi ratu kelahiran 5 Mei 1953 itu.

’’Kalau di luar, saya bawa hasil kerajinan tangan warga untuk dijual. Hasilnya saya serahkan tidak dalam bentuk uang, melainkan barang-barang yang mereka butuhkan,’’ tuturnya. Di kerajaan, dia berlaku layaknya seorang pemimpin. Rustuty berupaya mendorong rakyatnya agar berdaya secara ekonomi. Tidak hanya mendorong, dia juga membantu mengupayakan permodalan dan pelatihan keterampilan.

Peran lain Rustuty adalah juru damai bila ada warganya yang berkonflik. Peran ayahnya dalam perebutan kembali Irian Barat dari tangan Belanda membuat Rustuty yakin bahwa Indonesia adalah takdir Kerajaan Sekar. Karena itu, Rustuty aktif menyosialisasikan cara hidup ber-Pancasila kepada warganya.

’’Kalau mereka berkonflik, saya marah. Kalian itu tidak Pancasila. Jangan mau diadu domba,’’ tuturnya.

Suatu ketika dia mendapat kabar warganya diserang sejumlah orang dari Ambon dan hendak membalas serangan tersebut. Rustuty langsung mendatangi warganya dan melarang mereka untuk membalas. Dia memerintahkan, begitu ada niat untuk berperang, mereka harus kembali bertafakur sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Ratu Petuanan Tanah Rata Kokoda, Hj Dr. Rustuty Rumagesan, MBA saat audiensi dengan raja-raja se-nusantara di Istana Bogor, Kamis (4/1/2018) bersama Presiden Jokowi -Laily Rachev SETPRES

Diharapkan, dengan bertafakur, niat berperang itu bisa hilang. Bila memang sudah terdesak, lebih baik menghubungi kepolisian. ’’Biar aparat yang selesaikan, jangan kalian,’’ lanjutnya. Lewat perintah tersebut, Rustuty hendak mengajarkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bila ada konflik, penyelesaiannya lewat jalur hukum, bukan dengan berperang atau main hakim sendiri. Sebab, bagaimanapun, yang diperangi adalah saudara sendiri.

Dengan cara tersebut, warga pun semakin menghargai tindakan-tindakan yang dilakukan Rustuty. Apalagi, dia kerap memotivasi warga agar melakukan apa pun yang mereka bisa untuk menopang ekonomi supaya dapur tetap mengepul. Bila warga hanya mampu membuat koteka, dia meyakinkan bahwa koteka itu bermanfaat. Setiap kali ada tamu datang, koteka akan laris. Saat tamu datang itu pula, dia meminta warganya menyambut secara adat. Itu dilakukan untuk memperkenalkan daerah tersebut sehingga makin banyak yang ingin berkunjung.

Untuk memberikan contoh, Rustuty pun hidup dari hasil usahanya sendiri. Itu sedikit berbeda dengan para raja lainnya yang masih mendapat bantuan dari pemerintah. Dia membuka salon, tempat menjahit, dan mengajari beberapa warganya untuk ikut berwirausaha. Meski, bukan perkara mudah membuat warga mau berwirausaha.

Saat ini Rustuty menyerahkan hidupnya secara total kepada warga. Empat anaknya sudah dewasa dan bekerja di luar kampung. Ada yang bekerja di perusahaan asal Jepang, di Pertamina Sorong, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, dan yang terakhir menjadi Kasatpolair Polres Raja Ampat. Dua laki-laki dan dua perempuan.

Sementara itu, sang suami Sri Harijanto Tjitro Soeksoro telah meninggal pada 2006. Rustuty punya kenangan tak terlupakan bersama suaminya, terutama mengenai asal usulnya. Sebab, sejarah itulah yang membuat putra putri mereka saat ini bergelar raden mas dan raden ayu. Ya, sang suami merupakan keturunan raja di Jawa, Mangkunegara III.

’’Itu laki-laki Jawa yang paling berani,’’ kenangnya.

Sebelum menikah, Tjitro menyembunyikan identitasnya sebagai pangeran. Dia langsung jatuh cinta saat kali pertama bertemu dengan Rustuty. Awalnya, pihak keluarga Rustuty menolak karena terikat dengan aturan kerajaan. Namun, perjuangan yang gigih dari seorang Tjitro meluluhkan hati Rustuty. Dia pun mengiyakan dengan syarat bercerai setelah setahun.

’’Tapi, nggak jadi cerai karena begitu nikah, langsung hamil,’’ ucap perempuan kelahiran Makassar itu. Putra pertamanya baru berusia empat bulan, dia sudah hamil lagi, dan seterusnya.

Rustuty juga baru mengetahui bahwa Tjitro adalah bangsawan setelah datang ke Jawa. Saat itu dia sudah pasrah karena dalam bayangannya, ketika di Jawa, dia akan bertani sebagaimana umumnya masyarakat Jawa kala itu. Ternyata, mereka disambut secara adat dengan begitu meriah. Marahlah Rustuty karena sang suami menyembunyikan identitasnya. Namun, di luar itu, bagi Rustuty, Tjitro adalah orang yang sangat sabar.

Rustuty punya harapan bagi kelangsungan kerajaan-kerajaan di Nusantara.

’’Budaya harus kita angkat kembali. Karena lewat budaya, etika akan terbangun kembali,’’ tuturnya.

Dengan begitu, generasi muda tidak sampai terbawa arus peradaban yang negatif. Mulai tawuran hingga korupsi. Dia yakin, praktik korupsi bisa hilang bila setiap orang mengingat kembali ajaran luhur budayanya.

Sebagai produk budaya, manusia akan berpikir ulang bila hendak berbuat buruk. Sebab, sejak kecil ditanamkan budaya yang luhur bahwa manusia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. ’’Indonesia kaya akan budaya, dan itu indah, seperti terlihat tadi kita hadir semua,’’ ujarnya. Kekayaan itulah yang menjadi keunggulan Indonesia, dan harus dijaga.

Mendikbud Muhadjir Effendy menambahkan, sebelum raja-raja tersebut bertemu presiden, Kemendikbud berdialog dengan mereka. Mereka diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah tentang bagaimana membangun kebudayaan.

’’Insya Allah apa yang telah disampaikan kepada kami akan kami tindak lanjuti,’’ ucapnya. (BAYU PUTRA, Bogor/c10/oki)