Rabu, 20 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12782

Retribusi Pariwisata Nihil

Putut A
-
0
Retribusi Pariwisata Nihil

batampos.co.id – Hingga akhir tahun 2017 lalu, ternyata banyak retribusi daerah masih nihil. Salah satunya retribusi disektor pariwisata.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Natuna Wan Andriko mengatakan, pedapatan daerah dari retibusi daerah masih menentukan penerimaan dana perimbangan daerah.

Dijelaskan Andriko, pajak daerah ada beberapa bidang yang dikelola, diantaranya pajak hotel, pajak reklame dan lainnya. Sementara restribusi daerah terbagi tiga golongan, diantaranya ristribusi jasa umum, jasa usaha dan ristribusi prizinan tertentu. Penerimaannya belum optimal dari triwulan I hingga triwulan III tercatat dalam kas daerah.

“Sampai sekarang masih banyak retribusi daerah tidak terkelola. Diantaranya retribusi daerah dibidang pariwisata, ada retribus parkir, karena jelas sudah terlihat potensinya,” ujar Andriko, Kamis (4/1).

Menurut Andriko, masih banyak retribusi di organisasi perangkat darah (OPD) belum dikelola, termasuk di Dinas Lingkungan Hidup, terdapat retribusi sampah hingga saat ini t?idak memiliki setoran ke kas daerah. Diketahui, saat ini ada lembaga pengelolaan sampah dari rumah tangga.

Dikatakan Andriko, OPD lebih giat mengelola retribusi daerah, karena dilihat dari penerimaan dana bagi hasil migas terus mengalami penurunan. Dan terus memberikan pengaruh pada anggaran belanja daerah.

Andriko merinci, tahun 2017 lalu terdapat beberapa realisasi retribusi yang dikelola. Diantaranya retribusi pelayanan kesehatan, retibusi izin usaha perikanan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi penyeberangan air, retribusi izin gangguan, retribusi IMB dan retribusi sandaran kapal. Keseluruhannya baru mencapai Rp 321,878 juta
hingga triwulan ke III.(arn)

Rencana Pembentukan Provinsi Tinggal Bentuk Tim Kecil

Putut A
-
0

batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, rencana
pembentukan Provinsi Natuna Anambas selesai proses kajian. Langkahnya
tinggal pembentukan panitia antara Natuna dan Anambas untuk gerakan
selanjutnya.

Pembentukan Provinsi Natuna Anambas kata Hamid, adalah langkah tepat
mempercepat pembangunan dua Kabupaten di Kepri. Karena rentan kendali
di pusat Pemerintah Provinsi dengan Natuna maupun Anambas cukup jauh.

Disatu sisi, rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas kata Hamid
Rizal, akan menambah aliran dana ke daerah. Dan akhirnya dapat
mendukung percepatan pembangunan Natuna dan Anambas sebagai daerah
perbatasan di Utara yang berbatasan langsung laut negara tetangga,
Cina, Malaysia maupun Thailand.

“Rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas sudah selesai dikaji.
Tinggal dibentuk panitia kecil antara Natuna dan Anambas,” ujar Hamid
Rizal kemarin.

Menurut Hamid, pembentukan Provinsi Natuna Anambas adalah impian untuk
kemajuan daerah yang sama, sebelum dimekarkannya Kabupaten Kepulauan
Anambas. Karena dengan dibentuknya Provinsi, Natuna akan menambah
jumlah pemerintahan Kabupaten, dan menambah jumlah anggaran daerah
yang disalurkan pusat ke daerah.

Hamid mencontohkan, sebelum Anambas dimekarkan. Anggaran Kabupaten
Natuna saat itu masih kisaran Rp 1 triliun. Dan harus dibagi dengan
Anambas untuk kebutuhan pembangunan. Setelah Anambas dimekarkan,
Anambas mendapat anggaran sendiri, dan saat ini anggaran didaerah
sudah hampir Rp 2 triliun ke daerah.

“Provinsi Natuna Anambas ini adalah impian, semoga mendapat restu dari
pemerintah Pusat,” ujar Hamid.(arn)

Kembangkan Wisata Religi

Putut A
-
0
Kembangkan Wisata Religi
Gubenur Kepri Nurdin Basirun melihat rencana pembangunan tugu bernuansa islami di bundaran kedua depan Masjid Raya Nur Illahi, Dompak, Istana Kota Piring. F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun melakukan peletakan batu pertama pembangunan tugu bernuansa islami di bundaran kedua depan Masjid Raya Nur Illahi Dompak, Istana Kota Piring, Tanjungpinang, Kamis (4/1).

Gubernur Nurdin ingin Pulau Dompak menjadi pusat segala destinasi salah satunya wisata religi. Untuk mewujudkan hal tersebut haruslah dimulai dari pembangunan di area Masjid Raya.

“Peletakan batu pertama ini sebagai bentuk bahwa wisata keagamaan segera kita akan bangun dan kembangkan di Dompak,” ujar Nurdin.

Pembangunan dari masjid tadi dikatakan Nurdin haruslah berkelanjutan. Melihat keadaan ruas jalan menuju masjid saat ini sudah mulai gersang Nurdin ingin segera dibenahi.

“Rapikan jalan, sisi kiri dan kanan untuk pejalan kaki serta ketersediaan penerangan disepanjang jalan menuju masjid,” lanjut Nurdin.

Secara keseluruhan Nurdin menargetkan bahwa Pulau Dompak nantinya benar-benar dimanfaatkan dengan baik dari berbagai sektor wisata.

“Intinya semua fasilitas yang ada di pulau Dompak nantinya dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk masyarakat khusus untuk wisata qur’ani tentu kita ingin menghasilkan generasi-generasi muda yang berlandaskan keagamaan yang kuat,” tutup Nurdin.

Tugu bernuansa islami sendiri sendiri Kata Kepala Dinas PU Abu Bakar merupakan spontanitas dari Gubernur saat meninjau sejumlah lokasi pembangunan di Pulau Dompak. Gubernur ingin ada Ikon tersendiri khusus untuk wisata religi.

“Jadi saat itu langsung terpintas di pikiran Pak Gubernur. Segera kami langsung buat desain dan hari ini siap di letak batu pertama,” ujar Abu.

Gubernur mendesain pada Tugu ini nantinya memiliki 7 tiang penyangga dengan tiangnya sendiri bersegi lima, diatas tugu nantinya dibuat Ayat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas yang menghadap ke Masjid, dengan tinggi tiang antara 30 Meter – 60 Meter dengan diameter lokasi selebar 90 Meter. Mengelilingi tugu sendiri terdapat 7 buah tangga dan air pancur.

Untuk penamaan tugu sendiri masih belum dipastikan apakah bernama Tugu Qur’an, Tugu Iqra’ atau Tugu Asmaul Husna.

“Intinya 2018 ini perencanaan sudah kita buat, perihal nama tergantung Bapak Gubernur sendiri, 2019 baru kita mulai kerjakan,” lanjut Abu.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadillah, Asisten I dan III Raja Ariza dan Muhammad Hasbi, Kepala Dinas Perdagangan Burhanuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Eddy Sofyan, Kepala Biro Humprohub Nilwan, Ketua MUI Kepri Azhar Hasyim dan Direktur Qur’an Centre Mahadi. (bni)

Dua SMP di Anambas Siap Terapkan UNBK

Putut A
-
0

batampos.co.id – Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Asiah, mengatakan, jika tahun lalu pelaksanaan Ujian Nasional (UN) masih manual. Namun ada kemungkinan untuk pelaksanaan UN tahun 2018 ada sejumlah sekolah yang sudah siap menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Ada kemungkinan tahun ini kita bisa menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer khususnya untuk tingkat SMP. Karena ada beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan akses Internet dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia,” ungkapnya kepada wartawan Rabu (4/1).

Sekolah yang sudah menyatakan siap kata Asiah, yakni SMP N 1 Siantan. Karena sekolah tersebut sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan memungkinkan untuk melaksanakan UNBK. Baik dari sisi jumlah komputer dan jaringan sudah siap. “Kemarin kepala sekolah SMP N 1 Siantan Maimun, sudah sampaikan kepada pihak Dinas,” ungkapnya lagi.

Sementara itu menurut pantauannya SMP N 2 Siantan juga sudah siap untuk menerapkan UNBK karena secara kelengkapan alat juga sudah ada. Ditambah lagi adanya bantuan akses Internet dari Kementerian Kominfo Republik yang saat ini masih dalam proses pemasangan tower.

“Untuk SMP N 2 Siantan belum ada pernyataan kesiapan dari sekolah, tapi dari sisi kelengkapan alat sudah cukup. Sertifikasi guru tahun lalu juga pernah dilaksanakan di SMP N 2 Siantan. Jumlah komputernya sudah cukup,” ungkapnya lagi.

Sebelumnya, Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan bantuan akses Internet dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ( BP3TI) yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) . Bantuan akses Internet tersebut diberikan kepada sejumlah sekolah, Puskesmas dan sejumlah kantor desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. (sya)

Pak Walikota Tak Sabar Ingin Segera Perbaiki Pasar Induk, BP Batam …

Putut A
-
0
Pak Walikota Tak Sabar Ingin Segera Perbaiki Pasar Induk, BP Batam …
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkapkan keinginan agar proses perombakan Pasar Induk Jodoh disegerakan. Untuk itu, ia meminta Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengeluarkan selembar surat agar aset tersebut dapat mulai dirombak.

“(tentang) Pasar induk Pak Lukita sudah tandatangan (diserahkan), saya minta ke beliau ada satu surat bahwa saya boleh menggunakan Pasar Induk itu langsung,” kata Rudi, di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (4/1).

Menurutnya Kepala BP Batam menyambut harapan tersebut, hal ini dibicarakan dalam rapat Formum Komunikasi Pimpinan Daerha, kemarin. BP Batam menargetkan pekan ini surat tersebut akan keluar.

“Surat keluar, pedagang sebanyak 85 orang di pasar tersebut kami pindahkan,” ucapnya.

Ia menyampaikan, tindakan tersebut perlu dilakukan sembari menunggu proses peralihan aset di Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI. Ia berpendapat, proses di Kemnetrian butuh waktu yang cukup lama yakni 3 sampai 4 bulan, bahkan bisa saja setahun. Sementara Batam sangat butuh pasar induk tersebut.

“Makanya saya minta beliau buat surat, pasar itu nanti bukan lagi direnovasi tapi dibongkar,” terangnya.

Ditanya soal desain pasar, Rudi menyampaikan beberap waktu lalu telah menugaskan tim untuk melakukan studi banding ke Pasar Klewer Surakarta, Jawa Tengah.

Dalam pengerjaannya, pasar Induk kelak akan dibangun bertingkat dan tingginya disesuaikan dengan jumlah pedagang yang kelak akan menempati pasar tersebut.

“Bisa 4 sampai 5 lantai, yang jelas bisa tampung seluruh PKL Jodoh Nagoya dan semuanya. dan Pasar basah harus di bawah, tak boleh di atas,” imbuhnya.

Untuk diketahui, penataan pasar induk merupakan satlah satu prioritas yang akan dikerjakan Pemko Batam berkenaan dengan penyerahan aset dari BP Batam ke Pemko Batam.

Terkait anggaran pembangunan, ia mengaku akan meminta bantuan ke Kementrian Perdagangan (Kemendag) RI. Sejatinya, ia bersama Wakil Wali Kota Amsakar Achmad juga Nyat Kadir sempat ke Kemendag sebelumnya, pada prinsipnya Kemendag mau memberikan bantuan namun kala itu masih terkendala ketidakpastian tempat pembangunan pasar.

“Kalau ada tempatnya Kemendag kasih bantuan,” imbuhnya. (cr13)

Harus Ada Solusi Terhadap Daerah Kumuh

Putut A
-
0
Harus Ada Solusi Terhadap Daerah Kumuh

batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Karimun untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemukiman Kumuh, Kamis (4/1) melakukan hearing bersama dua dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili oleh Kabid Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Rosmawati.

Hearing pipimpin Wakil Ketua Pansus Anwar Abu Bakar. Hasil hearing pertama, Pansus meminta sebelum dijadikan Perda, Pemda harus ada solusi konkrit mengenai permasalahan lahan.

“Paling penting, bagaimana solusi daerah-daerah yang status tanahnya ilegal. Artinya, rumah warga yang dirubuhkan secara otomatis dipindahkan. Nah, lahannya harus dipersiapkan oleh Pemda,” jelas Anwar Abu Bakar legislator dari PAN Karimun.

Kemudian, rumah warga yang mana yang perlu diremajakan. Sebab, menurut Dinas PUPR, bahwa daerah pinggir danau 50 meter harus tidak ada bangunan. Kenyataan dilapangan, selain wilayah pinggir danau juga kawasan hijau banyak tumbuh bangunan baru. Ini berarti, bagaimana sistem penataannya dan pelaksana dilapangan jangan cerita Perdanya saja.

“Mau tidak mau Bupati sebagai kepala daerah harus mengambil kebijakan yang tidak populis di publik. Dalam penataan daerah kumuh di kabupaten Karimun, tidak hanya di pulau Karimun saja yang dipetakan tapi harus daerah-daerah lainlah,” paparnya.

Masih kata Anwar lagi, ini baru tahap awal pembahasan Ranperda. Sebab, yang akan dibahas dalam ranperda ini membicara teknis dalam esekusi dilapangan. Sehingga, ketika sudah menjadi Ranperda Pemukiman dan Perumahan Kumuh bisa menjadi payung hukum yang berkekuatan tetap. Yang tidak merugikan masyarakat, maupun pihak Pemerintah nantinya.

“Di sini juga kawasan hijau tidak masuk. Harus di masukkan melalui Perbup yang lebih luas lagi,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Karimun Rosmawati ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya baru melakukan penataan daerah kumuh dengan dinas terkait dan legislatif sebagai pengesahan payung hukumnya. Sedangkan, realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2017, untuk kabupaten Karimun mendapatkan 611 unit rumah.

Yang di bawah pengawasan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan (DPKPK) Karimun, hingga saat ini sudah selesai pengerjaannya secara swadaya dengan tiga kategori yaitu rehab berat sebesar Rp15 Juta, sedang Rp10 Juta dan ringan Rp7.5 Juta dalam bentuk material bangunan diberikan kepada penerima BSPS.

“Alhamdulillah, tahun lalu selesai semua pengerjaannya dan hasilnya cukup memuaskan. Sebab, mereka yang mengerjakan rumahnya. Tergantung merekalah mau bagus atau tidak rumahnya,” ungkapnya. (tri)

Tiga Ribu Lebih Nelayan Karimun dapat Asuransi

Putut A
-
0
Tiga Ribu Lebih Nelayan Karimun dapat Asuransi
Bupati Karimun Aunur Rafiq menyerahkan asuransi kepada perwakilan nelayan. F. Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Kamis (4/1) menyerahkan 3.622 asuransi Jasindo yang berasal dari pemerintah pusat untuk nelayan yang ada di 12 kecamatan yang bersumber dari APBN 2017. Jumlah nelayan yang menerima asuransi juga bertambah cukup banyak dibandingkan 2016.

Laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DPK) Kabupaten Karimun, pada 2016 jumlah nelayan yang menerima asuransi khusus nelayan dan buruh nelayan atau kru kapal yang bertugas di kapal nelayan hanya 845 orang saja. Tapi, pada tahun berikutnya jumlah yang mendapatkan melonjak drastis sampai tiga ribu lebih.

“Saat ini nelayan kita yang sudah dicover dengan asuransi melalui asuransi Jasindo ini sebanyak 4.467 orang,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada Batam Pos.

Meski demikian, kata Bupati, belum semuanya nelayan di Kabupaten Karimun yang mendapatkan asuransi. yang saat ini telah menerima baru sebagian saja. Jumlah nelayan yang terdata dan bergabung di berbagai kelompok nelayan se Kabupaten Karimun saat ini ada 12.577 orang. Diharapkan pada tahun ini nelayan di Kabupaten Karimun akan kembali memperoleh jaminan asuransi dari pemerintah.

Sementara itu, Ketua Nelayan Terpadu Kabupaten Karimun, Azizman secara terpisah menyebutkan, sistim asuransi yang diterima oleh nelayan ini tentunya sangat memberikan manfaat. ”Sebab, untuk tahun pertama premi asuransi sebesar Rp175 ribu tidak perlu dibayar, melainkan sudah ditanggung oleh negara. Kemudian, untuk tahun kedua baru dibayar oleh masing-masing nelayan yang menjadi peserta asuransi,” jelasnya.

Biaya pertanggungan untuk nelayan, lanjutnya, tidak hanya ketika nelayan mengalami kecelakaan di laut dan sampai menyebabkan meninggal dunia. Tapi, termasuk juga jika nelayan tersebut meninggal dunia ketika berada di rumah akan mendapatkan santunan dan diserahkan kepada ahli waris. Tapi, sudah tentu tidak ada satu pun nelayan yang menginginkan mengalami kecelakaan di laut. (san)

 

 

Penumpang Kapal Roro Keluhkan Ramp Door Rusak

Putut A
-
0
Penumpang Kapal Roro Keluhkan Ramp Door Rusak
Kepala UPTD Perhubungan Pelabuhan Tanjungmakom Selat Beliah Fahrul bersama petugas ASDP pelabuhan Roro berupaya membantu penumpang saat turun dari kapal KM Senangin belum lama ini. F. Imam Soekarno/Batam Pos.

batampos.co.id – Penumpang kapal Roll Off Roll On (Roro) Pelabuhan Selat Baliah Tanjungmakom, keluhkan kondisi ramp door kapal KM Senangin yang rusak. Akibatnya sejumlah kendaraan, baik roda dua maupun roda empat sulit keluar dari kapal karena khawatir terkena air laut.

Abiu, 56 salah satu penumpang mengaku terganggu akibat rusaknya ramp door kapal roro. Penumpang kesulitan mengeluarkan kendaraan. Meski sebagian penumpang nekat menerobos genangan air laut untuk dapat mengeluarkan kendaraan, sebagian ada yang tertahan. Akibatnya kendaraan kena masuk air laut.

Rusaknya Ramdor dibenarkan Kepala UPTD Perhubungan pelabuhan Tanjungmakom Fahrul. Dikatakan, ramp door kapal Senangin mengalami kerusakan sehingga sulit ketika mengeluarkan kendaraan dari dalam kapal tersebut. Penumpang harus menerobos genangan air laut untuk bisa turun dari kapal. Sebagian penumpang merasa kebingungan ketika hendak mengeluarkan kendaraan.

“Memang penumpang sering komplain terkait rusaknya ramp door kapal. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan penumpang kami membantu saat penumpang turun dari kapal Roro,” kata Fahrul ketika dikonfirmasi, Kamis (3/1) kemarin.

Selama libur Natal dan tahun baru, rata-rata 215 orang penumpang setiap tripnya. Sementara jumlah kendaraan roda dua tercatat 130 unit, dan 17 unit roda empat. “Seluruh enumpang mayoritas anak-anak, dan pelajar yang sedang liburan,” bebernya. (ims)

Pengusaha Galangan Kapal Batam Girang sebab …

Putut A
-
0
Pengusaha Galangan Kapal Batam Girang sebab …
Suasana di galangan kapal yang menjadi sektor investasi perusahaan asing yang berada di kawasan industri galangan kapal Tanjung Uncang, Batuaji. F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Pengusaha galangan kapal atau shipyard menyambut baik program insentif berupa diskon tarif perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang diberikan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Insentif tersebut dianggap menjadi harapan baru bagi sektor shipyard untuk bangkit kembali.

“Kami sangat menerima sekali karena insentif tersebut merupakan kebijakan yang sangat membantu,” kata Sekretaris Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) Suri Teo, Kamis (4/1).

Suri mengatakan program insentif tersebut sangat tepat diberikan karena saat ini rata-rata perusahaan galangan kapal tengah lesu. Selain itu, dalam waktu dekat ini banyak lahan galangan kapal yang akan habis masa sewanya, sehingga harus memperpanjang UWTO. Insentif diskon UWTO dianggap akan mempermudah langkah mereka dalam menyusun rencana pokok kerja.

“Kalau misal UWTO dikasih diskon, harus juga diberi opsi lain yakni bayarnya secara cicilan,” jelasnya.

Secara global, Suri mengatakan kondisi shipyard belum berubah sama sekali dari tahun kemarin. “Karena masih awal tahun, belum ada perubahan. Tak ada pembuatan offshore. Orderan untuk buat tongkang pun sama sekali belum,” ucapnya.

Namun menurut dia, tahun ini ada sedikit harapan. Selain beban galangan kapal menjadi ringan karena adanya diskon UWTO, saat ini tren harga minyak mentah dunia terus naik meskipun sedikit. Begitu juga dengan komoditas batu bara yang saat ini harganya mulai beranjak stabil sebesar 90 dolar AS per ton.

“Sehingga ada harapan bahwa di pertengahan tahun ada sedikit pesanan tugboat untuk shipyard di Batam,” ungkapnya.

Selain itu, pengusaha galangan kapal juga masih menunggu revisi Perka BP Batam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Jasa Kantor Pelabuhan BP Batam rampung. BP Batam dan pengusaha sudah sepakat bahwa biaya labuh tambat di terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan terminal khusus (tersus) ditiadakan.

“Kebijakan tersebut sudah cukup membantu untuk mengundang kapal asing untuk melakukan perbaikan di Batam. Kami masih menunggu implementasinya sesegera mungkin,” paparnya.

Kemudian, Suri juga menyarankan agar BP Batam membawa nama shipyard di Batam dalam setiap kegiatan promosinya di luar negeri .”BP Batam harus bisa menjadi perpanjangan tangan kami baik ke dalam maupun luar negeri. Selama ini komunikasi yang dibangun sudah cukup baik. Selangkah demi selangkah akan ada perbaikan,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk mempertanyakan wacana penerapan diskon tarif perpanjangan UWTO tersebut. “Apa dasarnya diskon. Apa karena sudah tak tren lagi atau bagaimana,” kata Jadi saat bertandang ke kantor redaksi Batam Pos di lantai 2 Graha Pena Batamcenter, Kamis (4/1).

Menurut dia, setiap kebijakan menaikkan, menurunkan, ataupun memberikan diskon untuk tarif tertentu harus memiliki dasar hukum yang jelas.

“Karena pengusaha butuh kepastian hukum supaya kedepannya tak takut terjerat jebakan lagi,” katanya. (leo)

Cabuli Remaja Laki-laki, Kakek Pedofilia Ditangkap

Putut A
-
0
Cabuli Remaja Laki-laki, Kakek Pedofilia Ditangkap
Abdul Malik (kiri) tersangka pelaku pedofilia terhadap anak di bawah umur, tengah menjalani pemeriksaan polisi. F. Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Abdul Malik, kakek berusia 56 tahun harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan melakukan aksi pedofilia pada sejumlah remaja, Kamis (4/1).

Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Karimun, bergerak cepat setelah menerima laporan dari salah satu orang tua anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan berupa sodomi yang dilakukan warga Kampung Baru, Kecamatan Tebing, kemarin (4/1) pukul 11.00 WIB.

”Kami terima laporan pukul 10.30 WIB dari salah satu orang tua korban berinisial Ks, 13. Setelah mendapatkan keterangan tentang ciri-ciri tersangka dan dimana tempat kerjanya, kita langsung bergerak untuk melakukan penangkapan,” ujar Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Lulik Febyantara kepada Batam Pos.

Tapi, tersangka AM (Abdul Malik, red), 56, sedang tidak berada di tempat kerjanya di salah satu restoran atau rumah makan yang ada di Coastal Area. “Saya langsung menghubungi tersanghka untuk datang. Dan, tidak lama kemudian tersangka tiba ditempat kerjanya,” tambah Lulik.

Saat interogasi singkat di tempat kerjanya, tersangka mengakui perbuatannya. Saat itu juga tersangka langsung dibawa ke Mapolres Karimun. Ternyata, korban yang didampingi oleh orang tuanya juga menyatakan bahwa masih ada beberapa orang temannya yang juga menjadi korban sodomi. Ketika penyidik bertanya kepada tersangka dan diakui ada 8 orang anak di bawah umur usia antara 13 sampai 17 yang menjadi. Bahkan, ada beberapa orang yang yang disdomi oleh tersangka lebih dari lima kali.

”Terbongkarnya perbuatan pelaku setelah Ks menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tuanya,” kata Lulik.

Mengetahui kejadian tersebut, tentu saja orang tua korban marah dan tidak terima perbuatan AM tersebut. Sementara itu, korban lainnya berinisial Ba, 12, Ad, 16, Bg, 14, Mo, 15, Si, 17, Kr, 14 dan Ri, 14. Perbuatan sodomi terhadap para korban ini telah dilakukan tersangka sejak 2016. Bahkan, kita juga masih mendalami pengakuan korban yang menyatakan pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap anak di Pulau Buru.

Dalam aksinya, lanjut Lulik, pelaku mengiming-imingi korbannya dengan uang sebesar Rp 20 sampai Rp 35 ribu. Meski demikian, penyidik tidak mau begitu saja percaya dengan pengakuan tersangka. Sebab, tidak menutup kemungkinan masih ada korban-korban lainnya. Untuk itu, kita menghimbau kepada orang tua yang anaknya pernah menjadi korban sodomi oleh tersangka bisa datang ke Polres Karimun untuk membuat laporan.

Sementrara itu, tersangka AM menyebutkan, bahwa dia termasuk orang yang frustasi atau pernah patah hati. ”Dulu saya pernah punya pacar, namun pacar saya direbut orang. Untuk itu, sebagai pelampiasan saya melakukan hal ini dan sampai saat ini saya tidak menikah atau mempunyai istri,” ungkapnya.

Perbuatan bejatnya dilakukan di banyak banyak tempat. “Kadang-kadang di tempat tinggal saya. Pernah juga di rumah korban ketika orang tua korban sedang tidak ada di rumah. Bahkan, pernah juga disemak-semak,” jelasnya. (san)

1...12,78112,78212,783...14,342Halaman 12,782 dari 14,342

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000