Kamis, 23 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12865

Wonderful Indonesia The Journey to a Wonderful World Hibur Penumpang di T1 Soetta

Putut A
-
0

Video ini meraih dua penghargaan pada ajang United Nations World Tourism Organization ( UNWTO) Video Competition 2017.

Kini, video berdurasi 3 menit itu kini bisa dinikmati di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

“Ini apresiasi kami untuk prestasi dunia pariwisata Indonesia yang memperoleh penghargaan tingkat dunia. Video ini bikin bangga seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu Angkasa Pura (AP) II mengambil inisiatif menayangkan video ini melalui media-media digital dan televisi yang ada di Terminal 1 Soetta,” ujar Direktur Utama Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, Kamis (26/10).

Video Wonderful Indonesia: The of a Wonderful sendiri memang diakui memiliki sinematografi dan teknik pengambilan gambar yang bagus. Destinasi yang diekspose keren-keren. Dari mulai Jakarta, Wakatobi, Raja Ampat, Sumatera utara, Lombok, Makassar hingga Banyuwangi, semuanya memperlihatkan nature dan culture kelas dunia.

Teknik pembuatan videonya super sulit. Level kesulitannya di atas rata-rata. Kelasnya sudah dunia. Tengok saja aksi free dive di kedalaman 4-5 meter. Tanpa alat selam, di tengah tekanan air, arus deras, semua bisa di shoot sempurna meski harus ada gerakan ke bawah dan memutar di kedalaman.

Dan semua itu, dirasa makin sempurna saat dimasukkan soundtrack kelas dunia di video itu. Background musiknya diambil dari musik kelas dunia melalui lagu What A Wonderful World yang dinyanyikan Louis Armstrong. Sangat pas dengan ilustrasi gambar, pas dengan brand Wonderful Indonesia, pas menggambarkan antara fakta yang “Wonderful” dan visual yang “Wonderful”.

“Itu sebabnya kami putar video Wonderful Indonesia itu di Terminal 1 Soetta. Selaku BUMN operator Bandara di Indonesia, Angkasa Pura II ingin ambil bagian dalam mendukung target mendatangkan 20 juta wisman pada 2019,” tambahnya.

Lantas mengapa harus Bandara Soekarno Hatta? “Karena Bandara Soetta adalah salah satu pintu gerbang utama wisatawan mancanegera. Harapannya para wisatawan akan melakukan perjalanan ke lokasi-lokasi wisata tersebut, sehingga perekonomian di daerah wisata yang didatangi dapat terus meningkat,” tambahnya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya langsung melayangkan ucapan terimakasih untuk Angkasa Pura II. Baginya, Angkasa Pura II sudah berada dalam alur rel yang diimpikan Presiden Joko Widodo, yakni membuka mata dunia, untuk potensi pariwisata Indonesia yang kelas dunia.

“Terimakasih untuk Angkasa Pura II atas dukungannya terhadap pariwisata. Ini namanya Indonesia Incorporated. Semua pihak bekerjasama menjadikan pariwisata sebagai leading sector, penyumbang devisa terbesar, serta menjadi yang terbaik di kawasan dan dunia,” ujar Menpar Arief Yahya. (*)

 

Kinerja Rendah Terancam Dicopot

Putut A
-
0
Rapat evaluasi kinerja tri wulan ketiga di Aula Kantor Bupati Kepulauan Anambas Kamis (26/10). F.Syahid/Batam Pos.

batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan rapat evaluasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Aula Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Kamis (26/10).

Hal ini dilakukan untuk mengetahui progress pekerjaan yang sudah dilaksanakan selama triwulan ketiga ini. Rapat evaluasi tersebut juga untuk mengetahui sampai dimana tingkat kinerja SKPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris menegaskan, jika ada pencapaian kinerja SKPD yang kurang maksimal, pihaknya akan mencari permasalahan yang terjadi.
“Kami akan tanya apa alasannya sampai tidak memenuhi target ? Jika memang terjadi kelalaian maka akan dicari pengganti yang lebih kompeten,” ujarnya usai rapat, Kamis (26/10).

Dari hasil rapat tersebut progres realisasi pembangunan baik dari segi fisikhampir mencapai 70 persen akhir September lalu.  “Rata-rata realisasi fisik sudah 60 persen lebih hampir mencapai 70 persen. Kalau realisasi keuangan tentunya akan menyesuaikan,” ungkap Haris.

Haris, mengatakan, merujuk hasil yang diperoleh tersebut maka realisasi anggaran hingga Desember mendatang di prediksi akan terus melonjak mencapai 99 persen. “Ini akan sesuai target rata-rata yang telah dipatok pemerintah sebesar 99 persen,” ungkapnya lagi.

Diakuinya jika pencapaian realisasi 70 persen tersebut merupakan capaian rata-rata. Kenyataannya di lapangan ada yang kurang atau yang lebih dari 70 persen. Ada serapan yang sudah mencapai 90 persen terutama SKPD yang tidak melakukan pekerjaan fisik seperti. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disdukcapil, Satpol PP dan pihak Kecamatan menjadi yang tertinggi dalam men-support serapan anggaran.

Sedangkan fisik lanjut Haris, tak dapat dipungkiri masih belum maksimal mengingat sejumlah proses mesti dilalui. Mengingat fisik itu ada prosesnya seperti perencanaan, pelelangan dan pengerjaan dan pengawasan. “Serapannya akan melonjak pada akhir tahun setelah pengerjaan proyek tersebut selesai dilaksanakan,” bebernya.

Kendala tak terealisasi anggaran tersebut tambah Haris, yang paling pertama adalah masalah waktu, kedua adalah kesalahan dalam meletakan nomenklatur, belum lagi tidak komitmennya penyaluran anggaran pusat ke daerah, menjadi pemicu yang tidak bisa di pandang gampang. “Tidak komitnya pemerintah pusat tersebut semisal, dana yang akan dialokasikan tidak ditransfer atau ada keterlambatan proses transfer dan sebagainya,” jelasnya.

Masih kata dia, evaluasi yang dilaksanakan kali ini merupakan yang ketiga pada tahun 2017. Direncanakan evalusi dilaksanakan sebanyak empat kali, namun bisa lebih.
“Apabila dianggap urgent maka akan dilakukan evaluasi. Misal ada suatu kendala yang dapat menghambat kinerja maka akan langsung dievaluasi, dan akan ditanya dimana kendalanya. Kita cari benang merahnya agar persoalannya selesai,” jelasnya.

Haris sangat berharap apa yang telah ditargetkan pihaknya pada tahun 2017 ini dapat terealisasi. Untuk itu pihaknya mengajak segenap elemen yang ada untuk dapat bahu membahu dalam menyukseskan pembangunan seperti yang diharapkan. “Ini merupakan momen yang tepat, ayo bersama-sama bangun Anambas agar ke depan lebih baik,” tutupnya. (sya)

Pemko Tak Serius Selesaikan Masalah Pemakaman, Kata Anggota DPRD Batam

Putut A
-
0

 

Petugas TPU Seitemiang, Tanjungriau, Sekupang merawat makam dengan membersihkan rumput yang tumbuh, Kamis (26/10). Tempat pemakaman saat ini semakin kosong akibat BP batam belum menghibahkan lahan kepada Pemko Batam. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Anggota Komisi III DPRD Batam, Jefri Simanjuntak menilai Pemko Batam tidak pernah serius menyelesaikan masalah pemakaman. Perda Pemakaman yang seharusnya jadi jaminan ketersediaan lahan, sampai saat ini tak pernah terealisasi.

“Rencananya sudah sejak 2015 lalu. Dari Wali Kota Ahmad Dahlan sampai sekarang belum direalisasikan,” kata Jefri, kemarin.

Ia melihat pemko tidak peka terhadap kebutuhan lahan pemakaman. Karena selain pendidikan dan kesehatan, pemakaman juga termasuk salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Apalagi bila melihat minimnya lahan pemakaman di kota Batam saat ini.

“Ya kalau hanya sekedar rencana tapi drafnya tak pernah disampaikan untuk apa,” sesalnya.

Saat ini, terdapat tiga Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Batam, yaitu di Nongsa, Sei Panas dan Sei Temiang. Lahan pemakaman di tiga TPU itu pun semakin sempit, sehingga dikhawatirkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa tahun ke depan.

“Saya rasa TPU Seipanas sudah tak bisa lagi dikembangkan. Sementara untuk Temiang, belum ada penambahan lahan. Bila ini tak segera dicari solusi oleh pemerintah tentu akan menjadi masalah ke depannya,” tutur ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Guna menyelesaikan permasalahan ini, Jefri meminta Pemko Batam segera berkordinasi dengan BP Batam untuk menyediakan lahan pemakaman. Aadapun alternatif yang terbaik ialah dengan meminta pelebaran lahan pemakaman yang ada di TPU Sei Temiang.

“Karena kalau titik baru harus melihat rancangan tata ruang dan penyerahan lahan potensi bermasalah,” tambahnya.

Peluasan pemakaman Sei Temiang ini nantinya juga haruslah jangka panjang. “Kalau bisa 20-30 tahun kita tak harus mikirkan lahan lagi. Untuk ukurannya bisa dihitung kebutuhan perhari di kali 20 tahun,” jelasnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Batam, Bustamin meminta pemko Batam lebih propesional menyediakan lahan pemakaman.

“Harusnya sebagai regulator, pemko menjamin ketersediaan lahan. Kalau memang hampir habis titiknya ditambah,” katanya.

Diakuinya berbeda dengan puluhan tahun lalu, yang mana penduduk Batam masih berusia produktif. “Kalau sekarangkan sudah banyak di atas 50 tahun. Kebutuhan pemakaman pun akan lebih tinggi ketimbang puluhan tahun yang lalu,” ternag Bustamin.

Ketua Badan Peraturan Daerah (Baperda) Kota Batam, Sukaryo mengakui, ranperda pemakaman sudah diajukan sejak awal 2017 lalu. Hanya saja Pemko belum mengajukan ranperda tersebut untuk dibuatkan peraturan daerah.

Menurutnya, dalam pembahasan kemarin pemko beralasan masalah persepsi oleh dinas terkait sehingga ranperda pemakaman belum diluncurkan sampai saat ini. “Yang sudah underestimate terkait masalah lahan pemakaman itu sendiri,” terang Sukaryo.

DPRD sendiri, kata dia, bisa saja menguslkan untuk menjadi ranperda inisiatif DPRD. Hanya saja pemko kembali mengusulkan ranperda ini untuk dimasukan di prioritas program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2018. (rng)

Struktur FTZ Karimun Berubah

Putut A
-
0
Struktur FTZ Karimun Berubah

batampos.co.id – Presiden RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Perubahan yang terjadi di dalam PP baru ini tentang adanya kewenangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB).

”Tidak banyak yang berubah di dalam PP terbaru yang mengatur tentang BPK FTZ Karimun. Termasuk juga untuk status FTZ masih tetap yang hanya sebagian. Yakni, terletak di wilayah Kecamatan Meral, Tebing dan Kecamatan Meral Barat. Kalau kita melihat dari PP tersbeut yang berubah hanya pada pasal 4 yang terdpat tambahan. Yakni, adanya kewenangan dari Kemenpan RB untuk mengesahkan struktur organisasi dan tatalaksana kerja (SOTK) BPK FTZ Karimun,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada Batam Pos, Kamis (26/10).

Dengan adanya PP ini, kata Bupati, diharapkan tahun-tahun mendatang biaya untuk membayar tenaga honor yang berada di dalam BPK FTZ Karimun bisa diajukan ke pusat. Sebab, selama ini untuk membayar honor alokasinya dianggarkan dari APBD kabupaten. Rata-rata sejak adanya BPK FTZ Karimun biaya yang dianggarkan dalam satu tahun sebesar Rp2 miliar. Dan, untuk 2018 masih tetap dianggarkan.

”Sambil menunggu SK dari Kemenpan RB, kita tetap akan mengalokasikan anggaran untuk BPK FTZ Karimun. Apalagi, kita juga baru mengusulkan struktur organisasi dan tatalaksana kerja (SOTK) yang baru ke Kemenpan RB melalui Gubernur Kepri. Karena, berdasarkan PP itu juga SOTK disahkan oleh Kemenpan RB. Sehingga, jika sudah ada pengesahan dan SK, diharapkan bisa mengusulkan anggaran dari pusat,” paparnya.

Dikatakannya, di dalam SOTK BPK FTZ Karimun tersebut memang ada bidang-bidang yang baru. Salah satunya bidang usaha kepelabuhanan. Kegiatannya tentu saja kepelabuhanan yang ada di wilayah FTZ. Dan, tidak menutup kemungkinan nanti akan bersinergi dengan BUP yang merupakan BUMD milik Pemkab Karimun. (san)

Penjualan Properti Masih Merosot

Putut A
-
0
Perumahan di Tanjunguncang, Batuaji.  F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pertumbuhan properti di Batam masih belum menunjukkan tanda-tanda positif. Persoalan saat ini adalah banyak rumah yang sudah terjual, namun akhirnya terpaksa dilelang karena konsumen tidak sanggup membayar cicilannya.

“Penjualan properti masih merosot. Hal tersebut dapat dilihat dari turunnya penerimaan Pemko dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merosot,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Kamis (26/10).

Per 11 Juli penerimaan sektor BPHTB baru mencapai 24,22 persen atau Rp 82,98 miliar dari target Rp 342,567 miliar. Alasannya tak lain adalah tersendatnya Izin Peralihan Hak (IPH) di Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Meskipun pertumbuhan properti belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, pengembang yakin bahwa atmosfir positif yang dibangun oleh Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dapat membawa perubahan baru. Alasannya sederhana karena komunikasi yang baik akan terjalin dengan Pemko Batam.

Selain itu, pengembang juga kesulitan untuk membangun rumah subsidi. Alasannya sederhana karena lahan semakin sedikit. Dan biaya pembangunan tidak sebanding dengan harga jual rumah subsidi yang sudah ditetapkan pemerintah tiap tahunnya.

“Apalagi saat ini, tak ada lagi UWTO khusus untuk rumah murah. Kami hanya minta kepada BP Batam agar proses penerbitan IPH dipercepat karena merupakan proses hilir dari pembangunan,” jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Apersi Batam, Wirya Silalahi. Ia menuturkan kondisi properti ini saat ini menurun drastis.

“Apalagi pengembang dari Apersi banyak yang kembangkan rumah subsidi. Sedangkan saat ini banyak konsumen yang di PHK. Sehingga pengaruh ke penjualan properti,” katanya lagi.

Dengan harga tanah yang semakin meningkat, maka pengusaha properti akan kesulitan untuk membangun rumah subsidi. Hal itu terjadi karena rumah subsidi memiliki harga pasti yang ditetapkan pemerintah. Di Batam harganya mencapai Rp 129 juta perunit.

“Harganya tetap sedangkan harga tanah semakin meningkat. Sekarang saja di Batam sudah Rp 250 ribu permeter,” jelasnya.

Satu lagi yang dikeluhkan pengembang adalah masalah perizinan. Di Batam, kata Wirya sangat merepotkan. Karena jumlah perizinan yang harus diurus bisa mencapai 22 macam izin.

“Ada yang ke BP Batam dan ada yang ke Pemko. Dan ini bertentangan dengan kebijakan presiden yang menghendaki pemangkasan perizinan, apalagi untuk bangun rumah murah,” ungkapnya.

Ia meminta kepada pemerintah untuk segera menyederhanakan perizinan dan membenahi kekurangan yang ada serta memastikan waktu pengurusan agar terjadi kepastian hukum. (leo)

 

Pamerkan Keragaman Indonesia

Putut A
-
0
Sejumlah anak mengikuti pawai budaya dan mobil hias di jalan Hang Tuah Tepi Laut Tanjungpinang, Kamis (26/10). Selain untuk menghibur warga, kegiatan tersebut untuk memperingati HUT ke 16 Kota Otonom Tanjungpinang. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Pawai budaya dan mobil hias yang digelar Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kamis (26/10) pagi kemarin berhasil memukau lantaran mampu menampilkan keragaman Indonesia. Ini sejalan dengan potret sosial di Tanjungpinang yang terdiri dari penduduk multietnis. Kemeriahan ini sampai membuat masyarakat meluber di jalan-jalan yang jadi rute pawai mobil hias dan pawai budaya.

Barisan pawai budaya diawali penampilan drumband SMPN 2 Tanjungpinang, disusul barisan pasukan Merah Mutih, bunga manggar, dan barisan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tampak dalam barisan tersebut Sekretaris Daerah, Riono, M. Si, dan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH, Wakil Wali Kota, H. Syahrul, S. Pd, Asisten I Pemerintah Provinsi Kepri, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Ketua TP PKK, Hj. Yuniarni Pustoko Weni, SH, unsur FKPD, Ketua GOW Juariah Syahrul, Ketua DWP, Ersa Famella, serta tokoh masyarakat berdiri diatas panggung utama untuk menyambut peserta pawai, di Pelataran Anjung Cahaya, Tepi Laut Tanjugpinang.

Dari kalangan pelajar menampilkan keberagaman Bhinneka Tunggal Ika, terlihat berbagai budaya nusantara ditampilkan, mulai dari pakaian adat nusantara, baju tradisional, pakaian internasional, baju profesi, baju kurung melayu, serta kostum unik dilengkapi dengan atribut yang memberi keindahan dari penampilan mereka.

Selain itu, pawai budaya menunjukkan potensi keragaman suku, agama, dan budaya yang ada di Kota Tanjungpinang. Berbagai paguyuban, seperti Sunda, Jawa, Betawi, dan Tionghoa pun ikut menampilkan seni dan budaya yang mereka miliki.

Sesekali peserta menampilkan beberapa atraksi menarik, seperti silat, barongsai, reog, ondel-ondel, kuda lumping, pertunjukkan permainan tradisional, joget singapora, tarian dangkung, dan lainnya, yang membuat masyarakat tertarik dan terpukau dengan penampilan ragam budaya yang ada di Kota Tanjungpinang.

Yang paling seru dan ditunggu-tunggu masyarakat adalah parade mobil hias dari Instansi pemerintah Kota dan Provinsi Kepri, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, yang menampilkan proses pembangunan serta hasil-hasil capaian kerja yang dilaksanakan.

Berbagai bentuk kreatifitas dalam arak-arakan mobil hias menjadi suguhan istimewa untuk masyarakat, ada mobil hias yang dibentuk Masjid Apung, Kantor Walikota, burung Garuda, replika pesawat, Kampung KB, dan berbagai potensi dan keragaman wisata yang ada di Kota Tanjungpinang.

Lis Darmansyah, mengatakan pawai budaya dan mobil ini sebagai ruang untuk menggerakkan kreatifitas masyarakat Kota Tanjungpinang, selain itu, pemerintah juga, memberi motivasi kepada seluruh elemen masyarakat dalam menggerakkan ekonomi dan potensi yang ada di Kota Tanjungpinang.

“Ini momen penting bagi masyarakat, bila dikemas dengan baik maka akan menjadi salah satu kekuatan agar Kota Tanjungpinang menjadi Kota Wisata,” ucapnya.

Pawai budaya ini dimeriahkan peserta dari sekolah SMP, SMA/SMK, drumband, Kepala Sekolah, Guru, Paguyuban, dan masyarakat. Peserta kendaraan hias sebanyak 62 mobil hias diikuti seluruh OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang, Bappeda Provinsi Kepri, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Kecamatan dan Kelurahan. (aya)

BUP Belum Berikan Kontribusi PAD

Putut A
-
0
BUP Belum Berikan Kontribusi PAD

batampos.co.id – Sejak dibentuk Agustus 2014 lalu, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri (PK) belum bisa menjadi motor bagi Pemerintah Provinsi Kepri untuk mendapatkan suntikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal APBD Kepri sudah terkuras Rp 25 miliar untuk penyertaan modal awal perusahaan tersebut.

“Buah kerja keras yang kami lakukan dari 2014 sampai 2016 lalu adalah pada pengelolaan pelabuhan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Dompak dan ,” ujar Mantan Dirut PT. PK, Capt Jauhari menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (26/10) di Tanjungpinang.

Ditanya apakah sudah ada kontribusi dari kedua bidang usaha tersebut. Mantan pegawai Pelindo tersebut mengaku belum ada signifikan bagi pemasukan daerah. Menurutnya, sewaktu dirinya masih menjabat sebagai Dirut, memang ada piutang kepada birght PLN Batam.

“Sedangkan untuk pengelolaan Tanjungberakit, kapal masuk pada Oktober 2016 lalu. Sehingga sampai ia keluar, belum bisa menerima pendapatan tersebut,” ungkap Jauhari.

Pria yang sudah melepaskan jabatan Dirut PT. PK sejak 30 November 2016 lalu itu, mengungkapkan. Sebelum masa tugasnya berakhir, dirinya sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit. Akan tetapi, karena penggunaan anggaran dinilai kecil, BPKP enggan untuk melakukan audit.

“Akhirnya kami melakukan inisiatif dengan menggandeng auditor independen untuk melakukan audit. Salinan hasilnya ada kami pegang, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah,” tegas Jauhari.

Menurut Jauhari, kondisi keuangan terakhir setelah masa tugasnya berakhir adalah sekitar Rp 22 miliar. Disebutkanya, keuangan yang diterima selama ia memimpin hanya digunakan untuk sewa gedung, operasional, gaji karyawan dan pembangunan pelabuhan PLTMG Dompak. “Yang jelas, anggaran yang kami pergunakan bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kami melepaskan setelah dilakukan audit,” tutup Jauhari.

PT. Pelabuhan Kepri Segera Cari Dirut Pemerintah Provinsi Kepri dalam waktu dekat, akan membuka pendaftaran bagi posisi Dirut PT. Pelabuhan Kepri. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Birgjen TNI, Jamhur mengatakan untuk menjadi Dirut PT. PK banyak syarat yang harus dipenuhi. “Selain punya pengalaman khusus di bidang kemaritiman. Tentu harus memahami bagaimana membangunan usaha dibidang tersebut,” ujar Jamhur menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin.

Perwira Tinggi TNI tersebut mengatakan, sejak berakhirnya kepemimpin Dirut lama pada November 2016 lalu, posisi tersebut sementara dipegang oleh Huzrin Hood. Ia berharap, figur yang memimpin nanti adalah sosok yang profesional dan bertanggungjawab.

“Ada pekerjaan besar menanti BUP Kepri. Apalagi kita tengah berjuang untuk mendapatkan kewenangan penuh mengelola ruang laut dalam batas 12 mil,” paparnya.

Sementara itu, Mantan Dirut PT. Pelabuhan Kepri, Capt Jauhari mengatakan ada beberapa kreteria yang dibutuhkan untum memimpi PT. PK. Yang pertama adalah wawasan tentangkemaritiman. Kemudian punya jaringan dibidang usaha kemaritiman. Setelah itu adalah profesional dalam bekerja.

“Memang semua butuh proses. Kami berharap, apa yang sudah kami dapatkan, bisa dikelola dengan baik. Sehingga bisa melakukan pengembangan dibidang lainnya,” ujar Jauhari.(jpg)

Kemenpar Dukung Seminar Nasional PPSPK II di Ternate

Putut A
-
0
Kemenpar Dukung Seminar Nasional PPSPK II di Ternate

Seminar Nasional II Kemaritiman dan Pemanfaatan Sumber Daya Pulau- Pulau kecil (PPSPK) dihelat di Maluku, 24-25 Oktober 2017.

Penyelenggaranya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate ditaja oleh Kementerian Pariwisata RI.

Seminar ini diselenggarakan untuk mendukung program pemerintah dalam menggiatkan pariwisata di Maluku dan digelar di lantai 4 Aula Gedung Rektorat Kampus Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Maluku Utara. “Seminar terkait kemaritiman dan pulau-pulau kecil ini diharapkan dapat melahirkan konsep pengelolaan yang jelas terkait dengan sistem kemaritiman melalui pemanfaatan pulau-pulau kecil sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Imran Taeran, Ketua Panitia Seminar.

Imran menambahkan, seminar mengambil tema Pulau Kecil sebagai keunggulan komparatif dalam Promosi Sektor Perikanan, kelutan dan Wisata di Provinsi Maluku Utara ini menghadirkan para pembicara hebat di bidangnya.

Rangkaian acara dibuka pada 24/10/2017 yang dibuka Rektor Universitas Khairun Dr. Husen Alting, SH, MH, dan tampil sebagai keynote speaker adalah Prof. Rokhmin Dahuri yang memaparkan materi tentang “Peta Jalan Pembangunan Kelautan untuk Meningkatkan Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”

Kemudian sesi pertama, diisi oleh dua narasumber, Deputi Koordinasi Bidang SDM,Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanudin dan Zulfikar Mochtar, MSc (Kaba Litbang dan SDM) mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan. “Safri Burhanuddin menjelaskan tentang perkembangan pariwisata bahari, industri garam nasional, masalah sampah, energi terbarukan hingga inovasi teknologi terkini,”imbuhnya.

Sesi kedua, giliran dari Kementerian Pariwisata RI yang menampilkan dua narasumber-nya, yaitu Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah Kementerian Pariwisata, Tazbir dan Ari Surhendro Anggota Tim Percepatan PIC Morotai Kemenpar.

“Dalam paparannya, Tazbir menggarisbawahi tentang peranan kampus dalam pengembangan destinasi pulau – pulau kecil, Persiapan SDM pariwisata daerah, Pengembangan wisata Meeting, Incentive, Convention & Exhibition (MICE) dan pengembangan produk wisata dan membangun semangat wirausaha,” urainya.

Sedangkan Ari Surhendro menjelaskan perkembangan terakhir Morotai yang masuk 10 Destinasi prioritas atau yang lebih dikenal dengan 10 Bali Baru dalam paparan yang bertema 9 (Sembilan) Langkah Pengembangan Destinasi Pariwisata Morotai.

“Dalam seminar ini, para narasumber dan peserta seminar saling tukar pikiran terkait dengan pengembangan Potensi Bahari untuk dijadikan wisata mancing serta optimaslisasi pemanfaatan pulau pulau kecil dan juga penataan, Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Bahari termasuk infrastruktur dan juga langkah langkah percepatan pembangunannya,” tambahnya.

Seminar ini diikuti 500 peserta yang berasal dari mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Akademisi, Masyarakat Umum, Instansi Pemerintah Daerah, Kementerian terkait, LSM dan pemangku kepentingan lainnya.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Esthy Reko Astuti yang didampingi Kepala Bidang Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi Asdep Bisnis dan Pemerintah Kemenpar Eddy Susilo meng-apresiasi even ini.

“Kami sangat mengapresiasi Unkhair yang melakukan terobosan dengan menyelenggarakan seminar ini. Kemenpar mendukung, memfasilitasi sekaligus membantu agar seminar ini berjalan baik karena berpotensi untuk membantu meningkatkan target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019, yang tentu saja dapat membantu memajukan pariwisata di Maluku,” ungkap Esthy yang juga diamini Eddy.

Esthy menambahkan, Maluku yang sangat kaya masih perlu dikembangkan dan dipromosikan secara maksimal sebagai bidang andalan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan meningkatkan devisa negara.

Menteri Pariwisata Arief Yahya sendiri berharap seminar ini akan menginspirasi mahasiswa dan local government untuk memajukan daerahnya dengan sentuhan pariwisata. Ambon dan Maluku itu kaya akan destinasi wisata bahari, karena itu harus didorong oleh daerah untuk membangun 3A, Atraksi, Akses dan Amenitas di sana. Itu adalah kunci utama dalam membangun destinasi Pariwisata,” ungkapnya.

Dan, tambah Menpar, jika ingin mengembangkan pariwisata, maka Indonesia harus mengikuti standar dunia dalam memilih destinasi wisata. “Kalau mau jadi global player, harus ikut global standard juga,” ungkapnya.(*)

Gunanakan Sistem e-Planning

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Kepri, Naharuddin mengatakan penyusunan Rancangan APBD Kepri 2018 sudah menggunakan sistem e-Planing.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2016-2021, kekuatan APBD 2018 sekitar Rp3,4 triliun.

“Pembahasan APBD 2018 adalah merupakan tahun perdana kita menggunakan sistem e-Planning. Output yang diharapkan melalui inovasi tersebut adalah untuk memangkas waktu pembahasan,” ujar Naharuddin menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (26/10) di Tanjungpinang.

Menurut Nahar, pembahasan APBD 2018 dimpin Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Bahkan ada beberapa kali pembahasan menyita waktu sampai pagi hari. Respek yang diberikan Gubernur adalah untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri bekerja lebih keras lagi.

“Terlibatnya Gubernur dalam setiap pembahasan RAPBD, tentu memberikan suntikan semangat bagi OPD untuk memberikan yang terbaik,” papar Nahar.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri itu, menjelaskan proses pembahasan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2018 sekarang masih antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri. Lebih lanjut katanya, tahapan sekarang ini adalah untuk menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Kita terus menggesa pembahasan dengan Banggar. Karena target kita adalah pembahasan APBD 2018 tuntas di pertengahan Desember nanti,” paparnya.

Diuraikannya, ada beberapa komponen yang menjadi parameter dalam pembahasan APBD sekarang ini. Pertama adalah hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2017. Kemudian adalah inisiatif Gubernur Kepri. Sedangkan yang ketiga adalah melihat usulan DPRD Kepri.

“Ini yang akan kita lakukan penyeleksian. Artinya, mana yang prioritas itu yang akan diutamakan. Dalam sistem e-Planning ini, semua rencana kegiatan disetiap bidang sudah tercatum. Bahkan juga sudah terintegritas dengan perangkat lunak yang bisa diakses secara publik,” jelas Nahar.

Pria yang pernah duduk sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri tersebut, juga memaparkan. Prioritas utama APBD 2018 nanti 20 persenya adalah untuk kebutuhan pendidikan. Kemudian disusul 10 persen untuk kesehatan. Setelah itu diikuti pembangunan infrastruktur daerah.

“Jalan, jembatan, dan sarana pelabuhan menjadi perhatian Gubernur. Maka kita prediksikan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur akan lebih besar dibanding APBD tahun ini,” tutup Nahar.(jpg)

Lukita : Percepat Pengalihan Aset

Putut A
-
0
Lukita : Percepat Pengalihan Aset
repro aerial key

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam berkomitmen untuk segera mempercepat penyerahan sejumlah aset penting kepada Pemko Batam. Tujuannya agar BP Batam bisa memprioritaskan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur dan pembenahan perizinan investasi dibanding untuk menganggarkannya untuk pemeliharaan aset.

“Kami akan fokus pada pertumbuhan ekonomi lewat investasi saja. Hal-hal yang jadi tugas Pemko Batam adalah pasar induk, jalan, TPU dan lainnya secara bertahap akan diselesaikan,” ujar Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo di Gedung BP Batam, Kamis (26/10) usai perayaan Hari Bakti BP Batam ke-46.

Lukita yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) sudah mengetahui persoalan penyerahan aset ini terhambat sejak tahun lalu.”Kami akan percepat urusan ini termasuk mengenai jalan-jalan pemukiman. Kami tak ada kapasitas untuk mengelolannya,” tambahnya lagi.

Proses pengalihan ini kata Lukita memerlukan Satuan Petugas (Satgas). Satgas ini terdiri dari pegawai BP Batam dan Pemko Batam yang akan menginventaris data dari puluhan aset yang diminta Pemko Batam.

Contohnya, Masjid Raya Batam, Gedung DPRD, Gedung Walikota, Pasar Induk Jodoh, TPU Telagapunggur dan lainnya.

“Tentunya proses pengalihan ini harus diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mereka yang memproses,” pungkasya.(leo)

1...12,86412,86512,866...14,194Halaman 12,865 dari 14,194

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000