batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri, sudah menyiapkan tiga paket kebijakan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kepri terutama di kota Batam yang sedang lesu. Tiga paket kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri nantinya diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kepri dalam beberapa bulan kedepan.
”Ketiga paket kebijakan ini ada kaitannya satu sama yang lainnya,” jelas Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepri Syamsul Bachrum, di Tanjungbalai Karimun beberapa waktu lalu.
Ketiga paket kebijakan tersebut, pertama mempercepat proses penyerapan anggaran pembangunan yang ada di APBD Provinsi Kepri maupun Kabupaten/Kota. Agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari berbagai sektor usaha. Seperti, proyek-proyek strategis yang dibiayai oleh Pemerintah sudah harus mulai dikerjakan.
”Di Tanjungpinang pusat Pemerintahan Provinsi Kepri, sudah mulai pengerjaan pembangunan insfrastruktur mulai dari gedung, jalan dan sebagainya. Termasuk di kabupaten/kota yang ada di Kepri, semua sudah mulai mengerjakan,” tuturnya.
Kemudian lanjut Syamsul lagi kedua yaitu penerapan kebijakan penggunaan APBD Perubahan 2017 ini. Yaitu berorientasi pada percepatan pembangunan dengan mengurangi, bahkan menghapuskan kegiatan yang tidak urgen seperti seminar maupun kegiatan seremonial.
”Di perubahan kita juga gantikan kegiatan seminar dengan kegiatan fisik yang dapat bisa menggerakan ekonomi di masyarakat langsung,” ungkapnya.
Dan terakhir yaitu, meredistribusikan kembali pola-pola pembangunan untuk tiga bulan ke depan guna mengamankan kawasan. Salah satunya mempercepat pemberlakuan status kawasan ekonomi khusus (KEK) pada beberapa kawasan, seperti Pulau Asam di Kabupaten Karimun dan Galang Batang di Kabupaten Bintan. Agar dapat segera dibangun secara fisik, yang bisa berdampak terhadap pergerakan ekonomi kerakyatan langsung.
”Ketiga paket kebijakan tersebut, sudah dilakukan dengan berbagai macam kegiatan di kabupaten/kota maupun provinsi kepri sendiri,” terangnya.
Berdasarkan data, perekonomian Kepri pada triwulan I 2017 hanya 2,02 persen, dan triwulan II 1,52 persen serta berada pada posisi terendah kedua di Indonesia.(tri)
batampos.co.id – Dinas Pemuda dan Olaharaga (Dispora) Provinsi Kepri membidik 2.000 peserta untuk terlibat dalam Annual Event, Kepri 10 K pada akhir September mendatang. Kegiatan untuk menyemarakan Hari Lahir (Harlah) Provinsi Kepri ke-15 tahun tersebut bertabur hadiah, dengan total lebih kurang Rp300 juta.
“Kepri 10 K adalah annual event yang kita kemas untuk menyemarakan Harlah Provinsi Kepri. Kegiatannya rutin kita gelar di Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepri,” papar Kadispora Kepri, Meifrizon, Minggu (3/9) di Tanjungpinang.
Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, kegiatan Kepri 10 K dibagi dalam tiga kategori. Yakni untuk kategori nasional, umum, dan pelajar. Adapun rutenya adalah dari Gedung Daerah, melewati Tepi Laut, Jalan Usman Harun, Jalan Wiratno, Jalan Basuki Rahmat, lalu kembali dengan rute yang sama dan finish di Gedung Daerah.
“Dalam penjurian kegiatan itu nanti, kami akan bekerjasama dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kepri,” paparnya.
Pria yang terlibat dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kepri itu mengatakan, hajata lomba lari Kepri 10 K pada tahun lalu berhasil menyedot animo masyarakat. Tercatat sekitar 2.000 peserta mengikuti lomba lari tersebut. Oleh karena itu, dirinya menargetkan jumlah yang lebih banyak pada gelarannya tahun ini.
“Target kami bisa lebih dari 2 ribu tahun ini. Kegiatan ini tentunya menjadi media pembinaan bagi atletik-atletik di Provinsi Kepri ,” paparnya lagi.
Ditambahkannya, pihaknya tidak memungut biaya pendaftaran bagi peserta yang mendaftar. Adapun lokasi pendaftaran adalah Kantor Dispora Kepri, di Komplek Pertokoan D’Green City KM 8 Atas, Tanjungpinang.
“Kami juga mewacanakan lomba lari yang sama, khusus bagi para jurnalis. Dengan catatan, apabila banyaknya banyak, kategori tersebut kita buat,” tutup Meifrizon.(jpg)
batampos.co.id – Pelaku usaha di kawasan industri butuh dukungan pemerintah untuk bisa berkembang. Salah satu harapan mereka adalah adanya kepastian hukum dan ketersediaan infrastruktur yang memadai.
“Selain insentif dan kemudahan yang diberikan, kami juga perlu kepastian hukum dan infrastruktur,” ungkap General Manager PT Batamindo Investment Cakrawala, Mook Soi Wah, Sabtu (2/9).
Dengan kepastian hukum dan infrastruktur yang memadai disertai dengan jaminan keamanan maka dapat meningkatkan daya saing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Senada dengan Mook, Direktur Utama PT Kabil Citranusa, Peters Vincent juga mengungkapkan dukungan dari pemerintah khususnya dalam pembangunan kawasan infrastruktur sangat diperlukan bagi industri yang bergerak dalam penyediaan energi.
Dengan penurunan harga gas saat ini, maka diperlukan kompensasi dalam bentuk konektivitas yang cepat.”Konektivitas seperti jalan yang bagus sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing,” harapnya.
Sedangkan General Manager Puri Industrial Park 2000, Jasman Ang menyatakan keberhasilan kawasan industri harus didukung semua pihak termasuk pemerintah.
“Sehingga terjadi pemerataan ekonomi dengan baik karena adanya kesamaan pandangan,” ungkapnya.
Penyatuan visi dan misi itu dapat dinilai dari segi perencanaan serta kebijakan antara pengelola kawasan dengan pengambil keputusan di tingkat pusat maupun daerah.
Terpisah, Pimpinan PT Tritunas Bangun Perkasa, Doly mengatakan peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara buruh dan pemberi pekerjaan.
“Peran pemerintah dalam hubungan industrialisasi sangat dibutuhkan sehingga konflik ketenagakerjaan dapat dideteksi sedini mungkin,” ungkapnya.
Dan terakhir, Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing menyatakan kunci utama dalam mengembangkan industri adalah menciptakan kebijakan yang pro investasi.
“Memberikan kenyamanan pada investor, responsif terhadap keluhan investor dan ketersediaan SDM yang terampil,” pungkasnya.(leo)
batampos.co.id – Sejumlah ibu rumah tangga mengeluhkan harga garam yang masih tinggi di pasaran Batam. Satu kilo harga garam ditawarkan hingga Rp 15 ribu.
Seperti di pagi Bengkong. Harga garam kasar ditawarkan Rp 8000 perbungkusnya dengan isi 600 gram. Sedangkan garam halus ditawarkan Rp 2500 perbungkusnya dengan isi 250 gram.
“Harga garam memang mahal,” kata Adil penjual sembako di pasar tersebut.
Menurut dia, kenaikan harga garam telah terjadi sejak dua bulan lalu. Namun, ia tak bisa memastikan kenapa harga garam bisa setinggi itu.
“Kita dapatnya dari distributor sudah tinggi. Katanya garam langka. Kita tak mungkin juga jual murah,” jelasnya sembari melayani pembeli.
Disinggung kenapa harga garam kasar lebih tinggi dibanding garam halus, Adil tak juga bisa menjelaskan.
“Yang kasar memang lebih mahal dibanding yang halus. Ukuran 400 gram Rp 5 ribu untuk garam kasar,” ujar Adil
Sementara itu, Anggita warga Bengkong Sadai mengaku cukup kecewa dengan tingginya harga garam. Apalagi harga garam lebih tinggi dibanding harga gula saat ini yang hanya Rp 13 ribu perkilonya.
“Masa harga gula lebih murah dari garam. Biasanya beda jauh,’ terang Anggita.
Menurut dia, kenaikan harga garam dua kali lipat dibanding harga biasa cukup terasa. Apalagi garam menjadi kebutuhan yang wajib digunakan setiap kali masak.
“Biasanya perbungkus kecil cuma Rp 1000, kini sampai Rp 2500. Itu kan beda jauh,” beber Anggita.(she)
batampos.co.id – Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Kepulauan Anambas akan segera dilaksanakan. Saat ini sudah masuk Proses penandatanganan kontrak. Bahkan sejumlah alat berat pembangunan Masjid yang berlokasi di Tanjung Angkak tersebut telah di mobilisasi.
“Alhamdulillah untuk pembangunan Masjid Agung saat ini sudah dalam proses kontrak, untuk peralatan hanya tower kren yang sengaja belum didatangkan karena khwatir dapat menganggu perkerjaan,” ungkap Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas Effie Zjuhairi, Minggu (3/9)
Pembangunan Masjid tersebut menelan Anggaram sebesar Rp 68 Milliar, yang akan dikerjakan secara bertahap (Multiyears) hingga tahun 2019 mendatang. “Untuk tahum 2017 lanjut Effi akan dilakukan land clearing dan pembangunan sedikit struktur,” ungkapnya.
Effi mengakui jika pelelangan paket pada dinas Pengerjaan umum agak sedikit molor masa sanggahnya, hal itu diakibatkan rusaknya jaringan internet akibat pemotongan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab. “Pengumumannya agak lama karena panitia tidak bisa mengumumkan pemenang akibat putusnya jaringan internet pemerintah daerah,” jelasnya.
Diketahui, jika pembangunan masjid agung sempat menuai pertanyaan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya Fraksi Amanat Karya Indonesia Raya (Akir) yang mempertanyakan mengenai penganggarannya yang dinilai melenceng dari kesepakatan awal.
“Ini sudah melenceng dari kesepakatan awal. Yang kita tahu 8 Miliar untuk landasan clearing dan yang Rp20 miliar penganggarannya multi years. Tapi kenapa sekarang penganggaran multi years menjadi Rp68 miliar,” ungkap Ketua Fraksi Akir Rocky Hasudungan Sinaga beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal ini bupati kepulauan Anambas Abdul Haris, menjelaskan jika land clearing dan Pembangunan fisik masjid merupakan satu kesatuan sehingga semuanya masuk dalam proyek multi years baik dari mulai proses land clearing sampai pembangunan fisik,” ungkap Haris. (sya)
batampos.co.id – Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widiastadi Nugroho bersama sejumlah Anggota Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jawa Timur (Jatim), Rabu (30/8) lalu. Tujuan kunker tersebut adalah untuk mempelajari secara teknis proses pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Karena pihaknya berharap Jembatan Batam-Bintan (Babin) segera terwujud.
“Kami ingin menggali informasi terkait pembebasan lahan dalam pembangunan Jembatan. Kami ada rencana membangun Jembatan Batam-Bintan. Selain itu kami juga ingin mengetahui tata cara pembebasan lahan disini. Karena hal ini yang jadi kendala juga di Kepri,” ujar Widiatadi Nugroho.
Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Iik tersebut mengatakan, bukan hanya soal pembebasan lahan, Komisi III yang hadir bersama jajaran Dinas PU Kepri ini juga mempertanyakan soal ganti rugi lahan warga. Ganti rugi ini penting, karena biasanya masalah ganti rugi kerap menjadi masalah di manapun juga. Menurutnya, persoalan lahan adalah masalah yang utama diselesaikan sebelum pembangunan.
Dalam kunjungan yang disambut Dinas PU dan Bina Marga Jawa Timur tersebut, Anggota komisi III Asep Nurdin juga turut menanyakan soal perawatan jalan. “Setelah selesai, berapa persen yang dianggarkan dan dialokasikan dari APBD untuk pemelirahan jalan,” tanya Politisi Partai Hati Nurani (Hanura) Kepri tersebut.
Menanggapi pertanyaan legislator Kepri Dapil Bintan-Lingga tersebut, Kabid Bintek Dinas PU Provinsi Jawa Timur Martin Ma’ruf mengatakan bahwa Pemprov Jatim selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat selama pembangunan jalan Suramadu tersebut. Menurutnya, saat ini sudah ada peraturan baru yang menjamin pemerintah tetap menjalankan program pembebasan lahan.
“Jadi, kalau sudah ada penetapan lokasi, pemerintah sudah dapat membangun lokasi. Masalah ganti rugi, dititipkan di pengadilan setelah mendapat keputusan pengadilan khusus,” ujar Martin
Sedangkan untuk masalah perawatan, telah dibentuk Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Badan ini bertanggungjawab terhadap pengembangan wilayah yang dilewati oleh jalan Suramadu tersebut. Dalam kunjungan ini, hadir juga anggota Komisi III lainnya diantaranya Sahmadin Sinaga, Suryani dan Asep Nurdin. Selain itu adalah Raja Bakhtiar, dan Raja Astegena.
Dikutip dari Wikipidia, Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa (di Surabaya) dan Pulau Madura (di Bangkalan, tepatnya timur Kamal), Indonesia. Dengan panjang 5.438 m, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian yaitu jalan layang (causeway), jembatan penghubung (approach bridge), dan jembatan utama (main bridge).
Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura, yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah 4,5 triliun rupiah.
Pembuatan jembatan ini dilakukan dari tiga sisi, baik sisi Bangkalan maupun sisi Surabaya. Sementara itu, secara bersamaan juga dilakukan pembangunan bentang tengah yang terdiri dari main bridge dan approach bridge.(jpg)
Bupati Bintan Apri Sujadi dipeluk seorang masyarakat saat melakukan silaturahmi dengan anak-anak panti asuhan dan masyarakat Kijang Kecamatan Bintan Timur, Sabtu (2/9). F.Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bintan Deby Apri Sujadi melakukan silaturahmi dengan anak-anak panti asuhan dan masyarakat Kijang Kecamatan Bintan Timur, Sabtu (2/9) lalu.
Dalam kesempatan itu, Apri mengajak masyarakat Bintan untuk
meningkatkan sedekah dan berbagi dengan sesama.
“Idul Adha adalah momen yang tepat,” kata Apri Sujadi saat menghadiri pengajian di kegiatan itu.
Betapa tidak, dengan bersedekah dan berbagi dengan sesama, menurutnya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
Sebab bersedekah adalah pelajaran yang berharga dan perbuatan yang disenangi Allah.
Ia juga mengatakan, sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa diambil hikmahnya dari momen di Idul Adha. Yakni, anjuran berpuasa sehari sebelum Idul Adha dan bisa memperbanyak berzikir. Selain itu tepat di bulan Idul Adha, masyarakat muslim juga dianjurkan berkurban.
“Jangan takut berkurban dan bersedekah, karena Allah akan menambah rezeki yang nantinya akan kita dapatkan tanpa disadari,” tukansya. (cr21)
Batam yang selama ini dikenal sebagai surga barang elektronik selundupan, khususnya telepon selular (ponsel), kini tak lagi menjadi tujuan utama. Penyelundup kini membidik pasar Riau daratan dan Sumatera yang lebih potensial.
Kapal patroli BC 1305 milik Kantor Wilayah (Kanwil) Khusus Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Tanjungbalai Karimun, bergerak cepat, Sabtu (19/8) malam. Mereka mendeteksi ada speedboat berkecepatan tinggi yang dicurigai membawa barang selundupan melintas di perairan Kepala Jeri, Belakangpadang, Batam.
Saat petugas Bea Cukai memberi sinyal agar kapal berhenti, speedboat malah tancap gas. Petugas BC makin curiga. Kapal BC 1305 pun tancap gas, tak ingin buruannya kabur begitu saja.
Meski speedboat yang dikejar itu memiliki mesin ganda 2×200 tenaga kuda, namun kapal patroli BC berhasil mengejarnya. Speedboat itu tersudut di salah satu pulau tak jauh dari Pulau Kepala Jeri. Speedboat itu dikandaskan pengemudinya (tekong) di bibir pantai. Pengemudinya langsung melarikan diri ke dalam hutan di pulau itu. Petugas BC sempat mencari, namun tak menemukan sang tekong.
Petugas BC yang curiga kemudian memeriksa isi speedboat. Ternyata ada ratusan kotak berwarna hitam. Di masing-masing kotak berisi smartphone merek Xiaomi. Jumlahnya diperkirakan ribuan unit.
“Ponsel-ponsel itu langsung kami amankan bersama speedboat yang mereka gunakan,” ujar Kepala Kanwil Khusus DJBC Tanjungbalai Karimun, Farjiya, kepada Batam Pos, Senin (21/8) melalui kiriman pesan singkat.
Farjiya belum bisa menyebutkan jumlah total telepon pintar buatan Tiongkok tersebut. Ia hanya memastikan semuanya barang selundupan karena tak dilengkapi dengan dokumen resmi.
Hingga saat ini, BC belum mengetahui siapa pemilik ribuan gadget itu. Sebab, tekong speedboat belum tertangkap.
Farjiya menduga ribuan ponsel pintar tersebut diselundupkan dari dari Singapura yang masuk ke Batam menggunakan kapal dengan tujuan akhir Riau. Dari Batam, barang tanpa dokumen resmi itu kemudian dipindahkan ke speedboat. Sebab, dengan menggunakan speedboat berlayar biasa lebih cepat mencapai Riau daratan.
Hanya berselang 11 hari, kapal patroli BC 1305 yang dikomandoi Joni, kembali menggagalkan upaya penyelundupan ponsel di perairan Tanjunguban, Bintan. Tepatnya pada Rabu (30/8) dini hari pukul 03.00 WIB.
Kali ini speedboat yang digunakan penyelundup ukurannya lebih besar dengan mesin empat unit dengan kekuatan 4×200 PK atau empat kali 200 tenaga kuda. Muatannya juga ponsel tanpa dokumen resmi. Ponsel tersebut diduga milik pengusaha ponsel di Batam berinisial Ah.
Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai 20 ribu unit. HP tersebut diduga diselundupkan dari Singapura menuju Batam untuk selanjutnya diselundupkan ke Sumatera melalui Riau daratan (Dumai atau Pekanbaru). Jika tidak ke Riau daratan, diduga tujuan Jambi.
Speedboat dan ponsel selundupan itu kini sudah dibawa ke Kanwil DJBC Kepri di Kecamatan Meral Karimun. Tidak ada tekong dan kru speedboat yang diamankan dalam kapal tersebut. Diduga mereka telah melarikan diri.
Kini kedua kasus ini masih dalam pengembangan petugas BC untuk mengungkap siapa pemilik ponsel tersebut.
Jauh sebelum dua kasus tersebut, petugas BC Batam maupun kepolisian juga sempat beberapa kali mengagalkan penyelundupan ponsel, bahkan laptop berbagai merek dari Batam menuju Riau daratan.
***
Kasus-kasus penyelundupan ponsel tersebut menggambarkan penyelundup ponsel yang biasanya menjadikan Batam sebagai market utama, kini membidik market luar Batam. Khususnya Sumatera dengan pintu masuk Riau, Jambi, dan Medan.
Namun sebelum masuk ke Riau daratan atau wilayah lainnya di Sumatera (Jambi dan Medan), ponsel tersebut terlebih dahulu transit di Batam. Ada juga untuk pasar Batam, namun dalam dua tahun terakhir lebih banyak dibawa keluar Batam.
Kepala Bea Cukai (BC) Batam, Susila Brata, mengungkapkan Batam memang surga bagi penyelundup ponsel dan barang elektronik lainnya. Pasalnya, 90 persen titik pantai di Batam memang menjadi jalur penyelundupan (pintu masuk dan keluar).
Tak hanya itu, titik pantai tersebut juga menjadi pintu masuk dan pintu keluar barang-barang ilegal lainnya seperti narkoba, balpres atau pakaian bekas, dan lainnya.
“Semua pantai bisa didarati speedboat atau pancung atau kapal-kapal kecil dan tidak semua bisa dijaga 24 jam,” ujar Susila Brata ketika ditemui di teras kantor Bea Cukai usai melaksanakan salat Zuhur di musola kantornya di Batuampar, Selasa (29/8) pekan lalu.
Ia menguraikan titik-titik pantai yang kini menjadi fokus penjagaan ketat mereka yakni daerah Barelang di selatan. Kemudian kawasan Punggur di timur. Seterusnya Sekupang dan sekitarnya di bagian barat.
“Ini menjadi fokus kami sekarang. Wilayah pengamanan dan patroli kami juga hingga perbatasan Singapura di utara,” ujarnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) BC Batam ini, mengatakan jalur penyelundupan ponsel ini menjadi salah satu dari sekian banyak permasalahan di Batam, selain masalah fiskal, dan pengamanan arus barang dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.
“Batam ini unik dengan variatif masalah di dalamnya. Apalagi wilayahnya menjadi pintu terdepan yang berbatasan langsung dengan dua negara, Singapura dan Malaysia,” jelasnya.
Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) BC Batam, Raden Evy Suhartantyo, juga membenarkan penyelundupan ponsel dalam dua tahun terakhir ini cukup banyak di Batam. Baik ponsel untuk dijual di Batam, maupun untuk pasar luar Batam.
“Banyak, banyak tangkapan selama dua tahun terakhir. Mengenai jumlah total, wah itu sudah bicara angka dan data. Saya nggak mau, nanti saja,” ujar Raden.
Selain ditangkap di perairan, Raden juga mengungkapkan jajaran BC Batam juga kerap melakukan penangkapan di pelabuhan resmi dan Bandara Hang Nadim. Bahkan, bukan hanya tujuan Riau daratan, tapi juga wilayah lain di Indonesia.
“Baru-baru ini saja, kami mengamankan satu koper berisi 333 unit ponsel yang akan dibawa ke Bandung melalui Hang Nadim,” ungkap Raden.
Tak hanya itu, tangkapan ponsel ini, tak semua ponsel impor. Ada juga produk lokal buatan Indonesia.
“Ada banyak tipe ponsel setiap penangkapan. Biasanya kami lakukan uji cek IMEI ke Kominfo. Nah, dari situ ketahuan negara asal produsen ponsel selundupan tersebut,” ujarnya.
Setelah proses tersebut, baru kasus pelaku selundupan ini diserahkan ke pihak yang berwajib. Barang buktinya diserahkan ke negara untuk dimusnahkan atau dilelang.
“Sejauh ini, ponsel yang tipenya paling banyak diselundupkan baik keluar maupun masuk Batam ya merek Xiaomi dari Cina, baru merek-merek besar lainnya,” ungkap Raden.
Ia juga membeberkan, saat ini, tren penyelundupan di Perairan Kepri termasuk Batam transaksinya di perairan internasional (out port limited/OPL). BC menyebutnya Grey Zone atau perairan bebas.
“Jadi trendnya bukan dari Singapura atau Malaysia lagi. Ini yang kita fokuskan sekarang bersama tim,” jelasnya.
Dari pengembangan yang dilakukan BC terhadap beberapa kasus, para penyelundup melakukan transfer barang ship to ship. Yaitu memindahkan barang dari kapal besar ke kapal kecil atau speedboat. Selanjutnya dibawa ke Batam dan masuk melalui pelabuhan tikus (pelabuhan tidak resmi).
“Ada 1000 karton, ada yang hanya 500 karton. Biasanya kapal besar melakukan penyamaran lewat kargo, demikian juga kapal kecil,” ungkapnya.
Jika pasar Batam dinilai cukup, ponsel selundupan itu kemudian diselundupkan lagi keluar Batam. Juga kebanyakan melalui pelabuhan tikus. Pelaku umumnya menggunakan speedboat berkecepatan tinggi untuk mencapai daerah tujuan, seperti Dumai, Pekanbaru, dan wilayah lainnya.
Maraknya penyelundupan ponsel di Kepri, khususnya Batam, menurut Raden, tak sepenuhnya menjadi kelemahan BC Batam. Mengingat saat ini, BC Batam hanya memiliki 242 pegawai dengan fasilitas pendukung patroli berupa tiga kapal besar, dan enam speedboat.
“Itu semua untuk meng-cover keseluruhan wilayah di Batam baik di tujuh pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus,” jelasnya.
Meski demikian, tetap bersinergi dengan BC Wilayah Kepri, seperti Karimun, Tanjungpinang, dan bahkan Tembilahan di Riau.
“Jadi kalau lolos di Batam, teman-teman di Pinang, Karimun, atau di Tembilahan bisa menangkapnya,” ungkapnya.
Raden juga menjelaskan, jalur masuk dan keluar barang oleh Bea Cukai jelas peraturannya. Khususnya barang impor termasuk ponsel yang masuk dalam partai banyak, diatur dalam Permendag Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015.
Khusus keberangkatan tujuan di luar wilayah FTZ, diberikan keringanan berupa pembebasan pajak. Namun maksimal nilainya 250 dolar Amerika per orang, atau 1.000 dolar per keluarga.
Khusus produk tertentu berupa barang elektronik termasuk ponsel, nilai maksimal 1.500 dolar per orang. Hal ini juga diatur dalam Permendag 87/M-DAG/Per/10/2015. Lewat dari nilai tersebut, wajib mengurus izin usaha ke Kementerian Keuangan.
Wahyu Nugroho, yang pekan lalu baru saja melepas jabatan sebagai Kepala BC Batam ke Susila Brata di akhir jabatannya mengungkapkan, persoalan penyelundupan di Batam pada dasarnya bisa diatasi jika semua instansi yang berwenang di laut memiliki komitmen yang sama. Paling tidak, ada koordinasi yang lebih baik lagi.
“Jujur saja, yang paling sulit selama ini adalah koordinasi dengan para pihak yang berwenang di laut,” ungkapnya. Nugroho kini menjadi staf ahli Dirjen Bea Cukai pada bidang pengawasan dan penegakan hukum.
***
Danlanal Tanjung Balai Karimun bersama pimpinan FKPD menunjukkan barang bukti tangkapan elektronik
Batam tak lagi jadi market utama ponsel selundupan tak dinafikan Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) BC Batam, Raden Evy Suhartantyo.
“Batam kini jadi daerah transit saja,” ujarnya, Selasa (29/8) pekan lalu.
Namun Raden enggan mengomentari lebih jauh penyebabnya. Apakah itu terkait menurunnya daya beli masyarakat Batam, seiring melemahnya ekonomi Batam dua tahun terakhir.
“Kalau itu kan Anda sudah tahu sendiri, tak perlu saya jelaskan,” ujarnya.
Namun ia membenarkan kalau pasar luar Batam lebih luas dan menjanjikan. Ponsel selundupan yang lolos ke Dumai atau Pekanbaru misalnya, dengan mudah menyebar ke seluruh Sumatera bahkan hingga ke Jawa.
“Tapi kita terus berusaha dengan potensi yang ada untuk melakukan penegahan,” tegasnya.
Nt, salah satu pebisnis ponsel di Batam saat ditemui di angkringan bandrek di sebelah Hotel Mercure, Nagoya, Senin (28/8) malam lalu mengatakan pasar di luar Batam memang cukup menjanjikan saat ini. Apalagi untuk ponsel black market.
Ponsel black market umumnya ponsel yang masuk Batam lewat jalur tidak resmi alias selundupan. Batam selama ini menjadi “surga” belanja ponsel black market karena harganya miring. Lebih murah daripada membeli di toko ponsel yang memberikan garansi pabrikan.
Bisnis ini berkembang di Batam karena ponsel black market hanya sesekali dirazia tim Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Sementara Bea dan Cukai kewenangannya tidak sampai ke pertokoan. Hanya di laut dan di pintu masuk pelabuhan.
“Bisnis ponsel black market ini, untungnya lebih menggiurkan,” ujar Nt.
Pria yang mengawali usaha dengan membuka konter di wilayah Nagoya itu mengaku kini lebih banyak menjual ponsel keluar Batam. Kadang ia sendiri yang mengantarkan ponsel itu ke konsumennya di luar Batam. Kadang juga melalui teman-temannya yang ia percaya. Sering juga dikirim melalui jasa pengiriman jalur “belakang”.
“Kalau ngirim melalui Tiki atau JNE, saya ngirimnya tak di Batam, tapi di luar Batam,” katanya.
Di luar Batam bisa di wilayah lainnya di Kepri yang tidak masuk wilayah FTZ. Sebab pengiriman barang seperti ponsel dari wilayah FTZ seperti Batam dikenakan pajak 17,5 persen dari nilai jual ponsel. Belum lagi kewajiban mencantumkan resi pembelian, dan menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) si pengirim.
Nt menjelaskan, sudah menjadi rahasia umum, beberapa pengusaha ponsel menghindari kepabeanan untuk mengurangi pengeluaran. Solusinya menitipkannya kepada seseorang yang mampu membawa ponsel tersebut ke luar Batam, seperti ke Pekanbaru.
“Biasanya dititip ke nakhoda kapal tujuan Dumai. Dari sana, sudah ada yang menerima untuk selanjutnya dibawa ke Pekanbaru,” ujarnya. Dari Pekanbaru semuanya didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia lewat jalur darat.
Dia membenarkan bisnis gelap penyelundupan ponsel lebih banyak lewat jalur laut. Pilihan itu diambil karena pengiriman melalui jalur resmi kuotanya dibatasi oleh Bea Cukai Batam. Seperti pengiriman lewat pos, maksimal tiga ponsel, dengan kewajiban menunjukkan resi pembelian, NPWP, dan membayar 17,5 persen pajak dari harga ponsel. Itu di luar ongkos kirim dan biaya pengemasan kayu.
Penjelasn Nt ini khusus ponsel selundupan dari Batam dengan skala kecil. Sementara pemain besar menggunakan jalur sendiri. “Port to port dengan risiko besar kalau ketahuan,” ujar Nt. Port to port atau pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya maksud Nt umumnya pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus dengan armada berkecepatan tinggi.
Pemain kecil ini umumnya mengambil barang dari pemain besar yang memasok ponsel dari luar negeri ke Batam. Pemain besar itu memasukkan barang juga melalui jalur tikus. (san/gas/cha/uma/nur)
batampos.co.id – Sesuai agenda yang sudah disepakati bersama, Senin (4/9) ini Komisi II DPRD Tanjungpinang beserta perwakilan pemerintah daerah akan membahas besaran kenaikan tunjangan anggota legislatif mengikut peraturan daerahnya yang sudah disahkan pekan lalu.
Dalam pembahasan ini, Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang, Ahmad Dani menegaskan, anggota legislatif tidak boleh memaksakan kehendak soal besaran kenaikan tunjangan. Bagaimanan pun, kata dia, perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Bagaimana bisa mau memaksakan. Kenaikan tunjangan ini kan juga bagian dari perubahan peraturan pemerintah. Karena itu ya perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah,” kata Dani, kemarin.
Keikutsertaan perwakilan DPRD Tanjungpinang dalam pembahasan besaran kenaikan tunjangan hari ini, sambung Dani, bukan sebagai langkah intervensi. Tetapi lebih menitikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi keuangan daerah akhir-akhir ini.
Sebelumnya, Sekretaris Pansus Perda kenaikan tunjangan ini, Simon Awantoko menjelaskan, dalam perda yang baru saja disahkan memang tidak menyebut besaran pasti kenaikan tunjangan yang akan diterima anggota legislatif. Dalam perda tersebut, jelas Simon, hanya menyebutkan rumusan-rumusan kenaikan tunjangan anggota legislatif yang mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2017.
“Dalam Perda itu hanya panduan saja. Sama sekali tidak ada angka-angkanya. Jadi dalam penentuan besaran kenaikan tunjangan itu ya harus mengikut pada rumusan yang ada di sana, termasuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.
Tak dipungkiri Simon bahwasanya kenaikan tunjangan ini akan memengaruhi tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja DPRD Tanjungpinang. Sebab itu, Simon mengajak seluruh rekan-rekannya agar semakin meningkatkan etos kerja anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.
“Itu bagian dari konsekuensinya,” pungkasnya. (aya)
batampos.co.id – Kubangan bekas galian pasir di Mergong Tanjungmemban Nongsa yang sudah ditutup sejak tiga tahun lalu, dalam dua bulan terakhir ini mendadak ramai dikunjungi oleh belasan sampai puluhan remaja tiap harinya. Hal tersebut diakui oleh warga Kampung Mergong Tanjungmemban Nongsa, Roy.
“Dalam dua-tiga bulan ini kan kubangan besar bekas galian pasir di Mergong ini viral di facebook. Sebab, selain air kubangannya jernih hingga berwarna hijau kebiruan, pemandangan alamnya yang langsung menjorok ke laut, sangat indah, tak kalah dengan keindahan alam pantai lainnya di Batam. Makanya, anak-anak muda langsung pada kemari (ke Mergong) hendak menyaksikan keindahan alam Mergong dan kejernihan kubangan bekas galian pasir yang disebutnya oleh para remaja ini dengan sebutan danau biru,” ujar Roy.
Beberapa warga Mergong sendiri, sudah berulang kali mencoba mengingatkan para remaja yang hendak ke kubangan bekas galian pasir, agar tak berenang atau menceburkan diri, mengingat dalamnya air di kubangan serta lumpur yang tebal di dasar kubangan.
“Percuma tiap hari kami ingatkan anak-anak itu. Mereka tetap saja mandi-mandi di kubangan. Imbauan warga Mergong dihiraukan begitu saja, malah dikira kami warga sini menakut-nakuti remaja yang hendak berkunjung ke kubangan itu,” terang Roy. (gas)
Kasus-kasus penyelundupan ponsel tersebut menggambarkan penyelundup ponsel yang biasanya menjadikan Batam sebagai market utama, kini membidik market luar Batam. Khususnya Sumatera dengan pintu masuk Riau, Jambi, dan Medan.
