batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang belum bisa memenuhi ekspektasi warga agar ada sarana penyimpanan kebutuhan pokok berupa cold storage maupun chiller. Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyebut, harga pengadaan fasilitas itu terlampau mahal.
“Harganya itu sangat fantastis. Minimal Rp 2,5 miliar,” sebut Lis, kemarin.
Kendati demikian, Lis tidak menutup mata bahwasanya keberadaan sarana penyimpanan semacam itu akan turut membantu ketahanan pangan di Tanjungpinang. Mengingat kota ini bukan kota produsen yang menggantungkan segala kebutuhan pokoknya dipasok dari luar daerah.
Jika distribusi sedang lancar dan baik-baik saja, memang tidak terjadi masalah kelangkaan. Namun, seringkali ketika musim angin buruk, bisa mengganggu proses pengiriman komoditas kebutuhan pokok dari luar daerah.
Hal ini lantas dapat menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok lantaran stok yang terbatas. Dari keadaan ini, Lis berharap pada 2018 mendatang, akan ada bantuan sarana penyimpanan ini dari pemerintah provinsi, yang memang sejatinya harusnya bisa dimasukkan dalam skala prioritas kebutuhan daerah.
“Tentunya penting. Karena mampu menjaga stabilitas harga pada kondisi-kondisi sulit, jadi tetap bisa memenuhi kebutuhan,” pungkasnya. (aya)
Puluhan penderita kanker di Tanjungpinang, mendatangi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Ahmad Thabib di Batu 8 Tanjungpinang untuk meminta solusi, agar dokter spesialis Onkologi bisa didatangkan kembali. F. Humas RSUD untuk Batam Pos
batampos.co.id – Puluhan pasien penderita kanker di Tanjungpinang, berharap Pemprov Kepri, bisa segera mendatangkan Dokter Spesialis Onkologi ke RSUD Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Thabib, di Tanjungpinang.
Harapan ini disampaikan para penderita kanker, setelah sebelumnya Dokter satu-satunya spesialis Onkologi yang bertugas di RSUD Provinsi, dipindahtugaskan ke Batam.
“Kami minta tolong kepada pak Gubernur, agar bisa memperhatikan kondisi kami para penderita kanker disini, dengan mendatangkan tenaga medis spesialis kanker, agar kami bisa berobat tanpa harus jauh-jauh menyeberang pulau,” ungkap Muslimah, salah satu penderita kanker payudara yang rutin memeriksakan diri di RSUD Provinsi, Kamis (19/10).
Muslimah menuturkan semenjak satu-satunya dokter Onkologi dipindah tugaskan ke Batam, ia terpaksa harus memeriksakan penyakit ganas yang menimpa dirinya itu ke Batam.
“Sudah lebih dari dua kali saya check-up ke rumah sakit Embung Fatimah. Tentunya, dengan biaya yang dikeluarkan lebih besar. Untuk itu, kasihanilah kami pak Gubernur.
Kondisi kami pun tidak seperti orang sehat yang bisa selalu kuat menyeberang pulau untuk berobat,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan DW, 35, salah satu penderita kanker payudara yang rutin melakukan perawatan di RSUD Provinsi Kepri.
Menurutnya, kehadiran Dokter Onkologi di Tanjungpinang, memang sangat dibutuhkan baginya dan juga bagi para penderita kanker lainnya.
“Kami sangat membutuhkan adanya tenaga dokter yang khusus menangani kanker disini. Kalau harus ke Batam, tentunya perlu biaya besar. Untuk itu, kita mohon betul untuk pemerintah bisa mendatangkan dokter Onkologi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik, RSUD Provinsi Kepri, dr Asep Guntur membenarkan adanya kekosongan dokter Onkologi saat ini. Hal itu dikarenakan adanya penarikan tugas terhadap dokter spesialis Onkologi ke rumah sakit Embung Fatimah di Batam.
“Pemindahan tugas ini karena adanya kebijakan dari Pemko Batam. Jadi mau tak mau dokter khusus Onkologi yang sempat bertugas disini, terpaksa kosong untuk sementara.
Dan pasien kanker yang sebelumnya berobat rutin disini juga terpaksa harus berobat ke Batam,” terangnya.
Ia mengaku tak tahu pasti apa yang menjadi penyebab atas penarikan dokter tersebut. Namun, saat ini pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan peminjaman tenaga medis tambahan khusus spesialis Onkologi ke rumah sakit Otorita Batam, melalui kerjasama MOU.
“Kerjasama sudah kita buat, namun sayangnya dokter yang diharapkan untuk bisa segera membantu menangani pasien penderita kanker di Tanjungpinang, kini belum bisa turun dalam waktu dekat. Ini dikarenakan dokter itu masih memiliki jam kerja yang masih padat, sehingga tak bisa membagi waktu untuk bertugas di Batam dan di Tanjungpinang,” terangnya.
“Kami pihak rumah sakit, tentunya akan terus berupaya memaksimalkan segala pelayanan demi memberikan yang terbaik untuk pasien yang dirawat disini,” imbuhnya. (cr20)
Hati sejatinya pusat manusia bergerak dalam keadaan apapun baik kebahagiaan ataupun ketidaksenangan. Namun dari hatilah menjadi jalan kita kemana menjadi pilihan dan arahan yang ditujuh. Sebab, nama hati ini menjadi promotor semua kepribadian manusia, jelas tidak langsung kita tidak memunafikan sosok ini. Meskipun kecil bentuknya hati namun cara menjalankan diri kita lebih kuat.
Manusia sering kali melakukan sesuatu atas dasar hawa nafsunya yang mengakibatkan perbuatan tersebut berdampak negative ditengah-tengah masyarakat. Untuk menghindari penyesalan di akhir perbuatan yang akan dilakukan, maka seyogyanya bertanyalah pada hati kecil, baik dan buruknya perbuatan tersebut. Oleh karena itu setiap manusia dituntut untuk memahami hatinya atau bahasa lain adalah “Qolbu”. Pengertian “Qolbu”: Menurut Syekh Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Husaini al-Jurjaniy didalam kitabnya “at-Ta’rifat” : Qolbu adalah sifat lembutnya Ketuhanan yang terdapat dalam jiwa manusia.
Dalam hadis Rasulullah SAW: Dari Nu’man bin Basyir berkata: saya mendengar Rasululloh bersabda yang artinya: ” Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging, apabila dia baik maka jasad tersebut akan menjadi baik, dan sebaliknya apabila dia buruk maka jasad tersebut akan menjadi buruk, Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah “Qolbu” yaitu hati “. (Hadis Riwayat Bukhori).
Jika kita pahami secara mendalam hadis tersebut, maka hati sangat berperan dalam kehidupan jiwa manusia, karena hati yang bersih akan melahirkan jiwa yang bersih dan selalu taat serta tunduk terhadap titah dari Sang Ilahi Rabbi. Sebaliknya jiwa yang kotor disebabkan karena jiwa tersebut memiliki hati yang tidak baik dan selalu melanggar aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT.
Namun pada kenyataanya dibalik penjelasan tersebut berbicara hati kekinian, sebut saja seorang manusia yang menjalani hatinya yang tidak sesuai dengan kata hati, maka tidak dipungkiri hati tersebut akan tidak selaras yang diinginkan, sebab hatilah kekuatan setiap manusia untuk bisa hidup apa yang digapainya. Sehingga kenyaman pada diri seseorang akan tenggelam ibaratkan lautan menenggelamkan hatinya untuk tidak bergerak sesuai namanya sebagai ujung tombak dalam kehidupan manusia.
Oleh karena itu, jika hatinya memilih terbaik lakukanlah adapun jika tidak menikmati maka katakanlah sesuai kata hati ini. Bilamana akan diteruskan akan menjadi penyakit hati yang saling tidak memiliki kenyaman bila dalam kehidupan kedua pihak. Rasa syukur kita terhapap adanya hati seharusnya kita jaga sebaik mungkin sebagaimana hati ini menjaga kita dalam setiap yang kita inginkan maupun ketidakinginan kita. Jalanilah jika itu jalan terbaik untuk menyamankan hati kita kedepan jangan takut karena setiap hati pasti bisa menerima keadaan apapun.
Melihat berbagai fenomena pada modernisasi ini telah banyak mengenai kata hati menjadi kering yang dialami setiap manusia dalam hal yang tidak seharusnya di pertahakankan. Maka untuk antisipasi akan ketidakvakuman hati, dianjurkanlah untuk menjaga hati yang seharusnya dijaga baik sesuai dia berjalan bukan menjadi penutup kebahagiaan seseorang dalam memanjakan diri lewat hati dan perasaan. Dan semua ini pekerjaan yang tidak mudah bagi setiap yang akan melakukannya.
Sebaliknya juga jika hati merasakan kenyamanan pada apa yang disekelilingnya, maka itulah yang harus dipertahankan untuk menuju kebagiaan yang sempurna dan menentramkan perjalanan kehidpuan setiap manusia dalam era modernisasi ini. Berbahagialah pada hati yang nyaman ini semua tak lain karena persetujuan sang pencipta memberikan kesempatan ini untuk dijalankan dengan tujuan tak lain mengapai manfaat dalam berbuat kebaikan bersama.sama.
Maka marilah kita mulai selamatkan hati dari sifat-sifat yang dapat menjerumuskan diri manusia kedalam jurang kehinaan didunia maupun diakherat kelak. Karena semua yang kita miliki baik harta benda maupun keturunan kita tidak dapat menolong diri kita selamat dihari hisab nanti kecuali jiwa tersebut diiringi dengan hati yang bersih (Qolbu as-Salim), sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Swt, dalam surat as-Syu’ara: 88-89 :
Artinya : ” Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah SWT. dengan hati yang bersih”. (QS.as-Syu’ara: 88-89 )
Maka ketika hati setiap jiwa manusia bersih, prilaku dia akan baik pula. Ketika prilaku baik akan menghasilkan ketaatan kepada Allah SWT. dimanapun dia berada, dan itulah cita-cita terbesar dalam kehidupan ummat manusia. Mudah-mudahan Allah SWT. selalu membersihkan hati dari sifat-sifat kotor yang dapat menjerumuskan jiwa dan raga kita jauh dari Allah Swt. (*)
Oleh : Andre Rahmat, Founder & Ketua Umum TAKTIK Community
batampos.co.id – Agus wibowo akhirnya buka suara terkait kabar pemecatan dirinya dari DPC Demokrat, Kabupaten Bintan. Menurutnya dirinya hanya di Plt kan, dan bukan dipecat sebagai Ketua DPC Demokrat, Bintan.
“Pemberhentian diri saya ini tidak benar. Saya hanya di plt kan sementara saja, dan bukan dipecat,” tegas Agus, saat menjawab pertanyaan awak media di Kantor DPRD Bintan, Kamis (19/10).
Ia menyebutkan langkah pergantian sementara ini dilakukan untuk menyelamatkan partai Demokrat, agar bisa terdaftar sebagai calon peserta pemilu serentak 2019 mendatang, jelang verifikasi partai politik yang dilakukan KPU Bintan.
“Secara administrasi, mau tak mau saya harus di berhentikan sementara sebagai Ketua DPC Demokrat Bintan, karena ada sedikit yang mengganjal. Untuk itu, disepakati mencari pengganti sementara dengan menunjuk zulkifli sebagai Plt DPC Demokrat Bintan,” terangnya.
Selain itu, Agus juga menyangkal adanya informasi dirinya di berhentikan lantaran ketidakloyalitasan kader kepada partai.
“Secara tegas pergeseran posisi ini semata-mata hanya untuk menyelamatkan partai, agar lolos verifikasi di KPU sebagai calon peserta pemilu serentak 2019 mendatang,” imbuhnya (cr20)
batampos.co.id -Tahun ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Lingga membatalkan dua kegiatan yakni rehab RSUD Encik Maryam dan program perbaikan gizi kepada masyarakat dengan kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin.
“Dari 18 program pada tahun ini dua kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan,” Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Wirawan Trisna Putra DKPPKB ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/10) pagi.
Wirawan menjelaskan, rehab RSUD Encik Maryam menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 1.025,269,000. Dengan rincian pembangunan dua ruangan yakni ruang rapat inap dan ruang rawat jalan. Karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, dana tersebut harus dilembalikan ke pusat.
Wirawan beralasan, pembatalan kegiatan rehab tersebut karena tahun depan, DKPPKB akan mengajaukan repitalisasi RSUD Encik Maryam secara keseluruhan. Dana yang diajukan untuk pembangunan RSUD tersebut berjumlah Rp 10 milyar.
“Sayang jika dilakukan rehab RSUD Encik Maryam kalau tahun depan dilakukan repitalisasi rumah sakit tersebut,” ujar Wirawan.
Lebih lanjut Wirawan menerangkan, satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yakni kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin. Kegiatan bersumber dana APBD Kabupaten Lingga ini berjumlah Rp 484,291,000.
Alasan tidak dapat dilaksanakan karena program tersebut telah berjalan dan telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI. Sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan lagi mengingat dana tersebut masih dapat digunakan untuk kegiatan lainnya melalui APBD Perubahan.
“Dana itu kami tidak balikkan ke Pemkab Lingga. Kami gunakan untuk kegiatan lain melalui APBD Perubahan,” kata Wirawan.
Dana sebesar Rp 4 ratus juta tersebut dialihkan kegiatan pengadaan obat obatan dan sebagian lagi pengadaan obat-obatan habis pakai.
Wirawan menambahkan, pada tahun ini keseluruhan program DKPPKB berjumlah 18 program dengan total anggaran sebesar Rp 90, 027,760,674,92. Namun keseluruhan dana tersebut termasuk peruntukan gajih seluruh ASN DKPPKB. Dengan kata lain, anggaran untuk DKPPKB dari jumlah APBD Pemkab Lingga belum mencapai 10 persen. (wsa)
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti memukul gong dalam meresmikan pencanangan Kampung KB di dusun maligai Kecamatan Bunguran Timur. F. Aulia Rah,an/Batam Pos.
batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti meresmikan Dusun Mahligai Desa Sungai Ulu sebagai Kampung Pencanangan KB, Kamis (19/10). Bersama sejumlah Kepala OPD, pencanangan Kampung KB dituangkan dalam komitmen besama dan pemukulan gong.
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, pencanangan kampung KB bukan hanya sekedar menjalankan program KB di masyarakat. Namun Kampung KB adalah program terpadu dan terintegrasi. Tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian, dan keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dibutuhkan.
“Kampung KB bukan sekedar mewajibkan warganya ber KB. Tapi ada partisipasi OPD teknis, seperti Dinas PU, Dinas Perkim, dan lainnya selain dinas kesehatan,” sebut Ngesti.
Ngesti mengatakan, Kampung KB ini pemerintah juga memperhatikan kesehatan, pendidikan, sarana penunjang serta taraf hidup masyarakat. Saat ini di Dusun Mahligai, belum semua anak menamatkan pendidikan SLTA. Dengan pencanangan kampung KB, pendidikan anak lebih terjamin.
“Sasaran Kampung KB ini supaya adanya perencanaan dalam rumah tangga, terjaminya kesehatan keluarga, terjaminnya pendidikan anak dan masa depan anak, dengan pendendalian pertumbuhan penduduk melalui KB. Sekarang ini masih ada satu keluarga memiliki lebih dari lima anak dan sebelas anak,” sebut Ngesti.
Disatu sisi sambungya, di Dusun Mahligai terdata sekitar 300 pasangan muda belum mengikuti program KB jangka panjang. Dan hanya satu menggunakan KB alat kontrasepsi kondom. Tigginya jumlah pendudukan tidak menjamin majunya pembangunan, namun kualitas penduduk yang menententukan.
“Konsep kampung KB di Dusun Mahligai ini adalah memadukan pembangunan dan KB, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan infrastruktur. Dinas-dinas teknis ikut berpartisipasi dan penting dalam sinkronisasi mensukseskan kampung KB Dusun Mahligas,” ujar Ngesti.(arn)
batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti meminta DPR RI memperhatikan percepatan pembangunan Natuna, supaya seluruh masyarakat
di Natuna dapat menikmati dan merasakan dampak langsung pembangunan.
Menurut Ngesti, dampak pembangunan yang dapat langsung dirasakan manfaat oleh masyarakat diantaranya tersedianya pelabuhan yang fungsional dan memadai. Supaya akses masyarakat lebih aman dan lancar. Seperti keberadaan pelabuhan pelni di pulau-pulau Kecamatan.
“Di Natuna ini banyak pulau-pulau yang dihuni. Tetapi tidak ada pelabuhan yang bisa difungsikan, kecuali yang di pulau Serasan. Di pulau lain seperti Midai, pelabuhannya sudah selesai, tetapi alurnya dangkal dan sempit, sebut Ngesti saat bertemu dengan tim pengawas pembangunan perbatasan DPR RI di kantor Bupati Natuna kemarin.
Dikatakan Ngesti, harus ada peningkatan pelabuhan di pulau-pulau di Natuna. Mengingat transportasi laut adalah angkutan utarama untuk menyeberang. Baik antar pulau maupun akses Kecamatan menuju Kabupaten, ditambah jarak tempuh antar Kecamatan tidak dekat.
Dalam pertemuan tersebut, Ngesti juga menyinggung pembangunan pelabuhan Pelni di Pulau Laut. Supaya Pemerintah Pusat memberikan perhatian, agar cepat diselesaikan. Bahkan pelabuhan pelni untuk Pulau Tiga yang nantinya masuk kawasan sentra industri perikanan.
“Berbagai sarana dan prasarana di Natuna saat ini belum maksimal. Masih tinggi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Natuna, meski wilayah kami berbatasan laut dengan negara tetangga,” sebut Ngesti.
Kultur tanah di Natuna berbeda dibanding pulau Jawa. Tanah di Natuna tidak semua jenis pertanian bisa dikembangkan. Sehingga terdapat komiditi pangan masih dipasok dari luar Natuna. Hanya beberapa komoditi pertanian dihasilkan dari petani lokal. “Natuna lebih cocok pengembangan kawasan perkebunan. Pertanian belum bisa diproduksi secara lokal. Kultur tanah berbeda,” ujar Ngesti. (arn)
batampos.co.id – Kepala Dinas Koperasi UKM dan ESDM (Diskop UKM dan ESDM) Karimun M Yosli mengaku akan mengajukan pembangunan rumah produksi batik. Selain mengasah kemampuan perajin batik, sekaligus memperkenalkan batik khas Bumi Berazam.
“Memang, untuk meningkatkan hasil produksi batik Karimun, kami akan mengupayakan dibangun rumah produksi batik,” ungkap Yosli saat peragaan batik Karimun di Aston Hotel, belum lama ini.
Namun sebelumnya, terlebih dahulu digelar pelatihan secara khusus bagi pembatik yang ada di Karimun. Hal itu diharapkan, mereka bisa memproduksi batik sendiri.
“Dalam waktu dekat kita akan kumpulkan para pengrajin. Di samping memberikan pelatihan khusus membatik, juga bagaimana memproduksi desain batik Karimun,” ungkap Yosli.
Untuk rumah produksi batik, kata Yosli, pihaknya mengusulkan kepada bupati. Termasuk mengupayakan bantuan peralatan.
“Sekarang kita sudah mempunyai delapan motif Bataik karimun yang sudah dipatenkan. Dengan adanya rumah produksi batik, tentu akan lebih banyak variatif motif-motif batik khas Karimun yang dihasilkan nantinya,” tegas Yosli.
Bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Karimun, pihaknya juga mengajak pelaku usaha terutama di bidang pebankkan untuk berinvestasi di bidang produksi kain batik.
“Kita akan berdayakan Dekranasnda untuk masalah promosi produk batik Karimun, terutama di segi pemasaran dan Kredit mikro. Selain tata cara untuk pengolahan keuangan hal tersebut juga untuk meningkatkan taraf ekonomi pelaku Usaha,” ucap Yosli. (enl)
batampos.co.id – Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam yang juga Menko Perekonomian, Darmin Nasution, resmi melantik pimpinan baru Badan Pengusahaan (BP) Batam di kantornya, Kamis (19/10). Namun dari enam unsur pimpinan, hanya lima orang yang hadir dalam pelantikan tersebut.
Kelimanya masing-masing Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala BP Batam, Deputi Administrasi Umum Purwiyanto, Deputi Perencanaan Pengembangan Yusmar Anggadinata, Deputi Pengusahaan Sarana Usaha Dwiantp Eko Winaryo, dan Deputi Pelayanan Umum Brigjen Pol Bambang Purwanto. Sementara Mayjen TNI Eko Budi Supriyanto yang sebelumnya disebut akan menjabat Deputi Pengusahaan Sarana Lainnya tidak termasuk yang dilantik.
Usai dilantik, Lukita Dinarsyah Tuwo berjanji akan menuntaskan beberapa persoalan yang membelit Batam. Di antaranya persoalan lahan yang menurut Kepala BP Batam sebelumnya, Hatanto Reksodipoetro, banyak dikuasai mafia dan spekulan. Lukita mengaku siap menghadapi mafia lahan yang disebut Hatanto itu.
“Kami siap. Tidak perlu takut,” kata Lukita.
Menurut dia, untuk menyelesaikan persoalan ini kuncinya adalah berdialog. Ia mengatakan akan mengajak pemilik lahan berdiskusi. Tentunya dalam garis undang-undang.
“Mencari solusi agar tanah yang kosong, terlantar, bisa dibangun dan dijadikan investasi. Karena kuncinya, ya tanah itu seharusnya untuk melakukan investasi,” papar dia.
Terkait peraturan Kepala BP Batam sebelumnya yang ditentang sebagian pengusaha, Lukita mengatakan akan mengkaji lebih lanjut dan akan mendengarkan suara-suara dari para pengusaha. Lukita menegaskan segera meninjau peraturan itu dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Setelah itu baru membuat keputusan yang bisa diterima semua pengusaha.
“Tujuannya, kalau kompak, kalau bersatu, saya yakin Batam itu bisa maju. Tidak bisa satu pihak sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama membangun Batam menjadi win-win. Menang untuk semua pihak. Buat masyarakat, buat pemerintah kota, buat BP, dan pengusaha,” jelas Lukita.
Selain soal lahan, Lukita juga berjanji akan menyelesaikan persoalan dualisme kewenangan dengan Pemerintah Kota Batam. Untuk bekerja dengan baik, katanya, harus bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder. Jadi secara tim ia akan membangun komunikasi yang baik untuk membangun sinergi, sehingga bisa menjalankan program-program di Batam. Khususnya di kawasan ekonomi khusus.
“Karena kami akan bertanggung jawab di kawasan ekonomi supaya investasi bisa meningkat,” kata Lukita.
Selanjutnya, Lukita dkk akan menuntaskan peralihan status Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sebab dengan adanya MEA, barang-barang dari negara ASEAN lainnya bisa masuk ke Indonesia dengan tarif yang sangat murah. Sementara barang yang berasal dari Batam dengan status FTZ ke wilayah Indonesia lainnya akan jadi mahal.
“Kalau masuk ke wilayah pabean Indonesia maka akan dikenakan bea masuk dan pajak,” jelas Lukita.
Kemudian, Lukita dan para deputinya berjanji akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Batam mencapai tujuh persen dalam kurun waktu dua tahun. Karena itu, ia akan berusaha menjaga investor di Batam jangan sampai keluar dan menutup usahanya. Namun itu tidak cukup. BP Batam perlu mendapatkan investasi-investasi baru. Caranya harus memperbaiki pelayanan-pelayanan. Memberikan kemudahan, juga membangun saranan dan prasarana yang dibutuhkan.
Menurut Lukita, kawasan industri di Batam semuanya akan masuk KEK. BP Batam akan membuat zona-zona berdasarkan jenis industrinya. Antara lain zona industri manufaktur, zona industri minyak dan gas, zona pariwisata, dan zona industri pesawat terbang. Lalu yang terbaru mengembangkan Batam menjadi tempat industri digital. Zona ini sudah ada embrionya dengan adanya digital park.
“Yang lainnya kita ingin memanfaatkan bandara dan pelabuhan menjadi pusat logistik yang maju,” jelasnya.
Menurut Lukita, sebenarnya sudah ada potensi-potensi yang ingin masuk mengelola bandara, pelabuhan, dan juga mengembangkan investasi pemeliharaan pesawat. Potensi-potensi ini akan digesa sehingga investasi bisa masuk. Untuk menarik investasi ini, lanjut Lukita, harus ada kepastian, jangan sampai ada perselisihan dengan Pemko Batam. Sebab masalah perizinan akan tersandera jika terjadi perselisihan. Izin ini menjadi kunci untuk investasi.
Sementara Ketua DK Batam, Darmin Nasution, mengatakan pergantian pimpinan BP Batam merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian di wilayah Batam. Sebab berdasarkan evaluasi, kinerja ekonomi Batam terus turun dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Darmin, pimpinan BP Batam sebelumnya sudah cukup baik. Bahkan Hatanto Cs dinilai telah berupaya keras mengembalikan daya tarik Batam. Sayangnya, beberapa kebijakan Hatanto dkk kerap menimbulkan kegaduhan di kalangan pelaku usaha.
“Upaya yang dilakukan pimpinan BP Batam (sebelumnya) patut kita hargai dan apresiasi. Namun masukan dari pelaku usaha perlu juga didengar,” jelas Darmin.
Karena itu, kepada pimpinan baru BP Batam, Darmin berharap bisa bekerja lebih baik. Lukita Cs diminta mengembalikan kawasan Batam sebagai tujuan investasi yang menarik, dan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan regional dan nasional.
foto: ahmadi / batampos
Benahi Perizinan Lahan
Kalangan pengusaha berharap Lukita Dinarsyah Tuwo dkk mampu membenahi sistem perizinan. Terutama perizinan lahan yang sering macet seperti penerbitan Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (Skep), hingga Izin Peralihan Hak (IPH).
“Harapan besar adalah bisa segera memperbaiki perizinan lahan, terutama dalam penerbitan SKep dan SPJ,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Apersi Kepri, Wirya Silalahi, kemarin.
Ia terutama menginginkan agar Perka 10 Tahun 2017 segera direvisi karena kewajiban deposit sebesar 10 persen sangat menyulitkan pengembang untuk membangun rumah.
Di mata Wirya, kepemimpinan BP Batam yang lama dianggap terlalu kaku dalam menerapkan keputusan. Contohnya saat menghentikan pelayanan perizinan lahan pada akhir tahun lalu. Imbasnya adalah pengembang tidak bisa bertransaksi dengan perbankan dan menimbulkan kerugian.
Setelah itu, ada juga beberapa persoalan ketika BP Batam tidak bisa mengeluarkan SPJ dan Skep karena tengah membuat SOP baru.
“Yang penting kebijakannya pro investasi. Jangan menunggu SOP baru, tapi sambil menunggu pakailah SOP lama dulu, pelayanan jangan sampai berhenti,” jelasnya.
Ketua REI Batam, Achyar Arfan, juga berharap pimpinan baru BP Batam mempermudah proses perizinan lahan. Bahkan kalau bisa ditambah insentif.
“Untuk IPH di lahan yang sudah dibangun dan siap dijual, ya tolong dipercepat,” harapnya.
Sementara Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad berharap pergantian pimpinan BP Batam akan mengakhiri dualisme kewenangan antara Pemko dan BP Batam .
Menurut Amsakar, pimpinan baru BP Batam yang dilantik kemarin cukup menguasai persoalan di Batam.
“Khusus Pak Lukita, dari 18 kali saya rapat dengan beliau, beliau mengetahui obyektivitas karut marut masalah di Batam. Beliau juga komunikatif,” kata Amsakar.
Karena itu, Pemko Batam siap mendukung sepanjang komunikasi bisa terbangun dengan baik. Pemko juga sudah menyiapkan agenda, di antaranya Rabu (25/10) pekan depan akan dilakukan pertemuan BP Batam dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) tingkat Provinsi Kepri dan Kota Batam. (leo/rna)
batampos.co.id – Dinas Pendidikan Karimun telah menerima laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Karimun hingga triwulan kedua mencapai Rp 12,114 miliar di tahun 2017 ini. 121 SD Negeri dan 13 SD swasta menjadi pihak penerima, dengan besaran yang berbeda-beda.
“Untuk tahun 2017 ini sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, sudah dipisahkan dalam laporan realisasi penggunaan dana BOS. Saya hanya tingkat SD saja kalau SMP ada bidangnya lagi,” jelas Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Karimun Riauwati, Kamis (19/10).
Pemanfaatkan dana BOS diakui sangat membantu bagi sekolah-sekolah, terutama untuk kebutuhan anak didik maupun operasional sekolah. Sehingga dapat meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pembelajaran yang bermutu. Serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM.
“Hingga saat ini tidak ada masalah dalam penggunaan dana BOS, khususnya tingkat SD di Kabupaten Karimun,” tuturnya.
Riauwati menambahkan, untuk triwulan pertama, realisasi dana BOS di 121 SD Negeri mencapai Rp 3,6 miliar dan 13 SD Swasta sebesar Rp 727,3 juta. Kemudian di triwulan kedua ada peningkatan sebesar 50 persen dari triwulan pertama yaitu SD Negeri Rp 7,3 miliar dan SD Swasta Rp 1,4 miliar. Sedangkan triwulan ketiga dan ke empat, sedang dalam tahap proses yang masuk ke masing-masing rekening sekolah penerima dana BOS.
“Diperkirakan sama dengan triwulan pertama. Dilihat dari masing-masing sekolah yang telah mengimput data anggaran BOS disinkronisasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Apabila pengimputan data dari sekolah terlambat, maka proses pencairan juga akan terlambat,” ungkapnya.
Tahun 2016 lalu, besaran dana BOS untuk tingkat SD dan SMP cukup besar yang mencapai Rp 33,5 miliar. Setiap triwulan jumlahnya berbeda, sesuai dengan usulan masing-masing sekolah dalam melakukan input data ke Dapodik.
“Disdik Karimun langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan pelaporan dana BOS di masing-masing daerah,” tuturnya.(tri)
