Sabtu, 9 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12990

Natuna Minta Genjot Infrastruktur Pariwisata

0
tim pengawas pembangunan perbatasan DPR dan BNPP membahas pengawasan pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah pusat di Natuna, Rabu (18/10). F. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, lima pilar percepatan pembangunan Natuna yang diprogramkan Pemerintah Pusat belum berjalan serentak. Saat ini baru dua pilar yang sudah mulai dibangun, diantaranya pembangunan pertahanan militer dan pembangunan sentra kelauatan dan perikanan terpadu (SKPT).

Sedangkan tiga pilar lainnya, yakni pariwisata, minyak bumi dan gas, serta lingkungan hidup belum terlihat adanya pembangunan.

“Sekarang ini hanya TNI yang gerak cepat dalam pembangunan. Pilar perikanan ada SKPT yang dibangun. Namun tiga pilar lain belum berjalan,” ungkap Ngesti saat bertemu dengan tim pengawasan DPR RI di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Rabu (18/10).

Padahal, lanjut Ngesti, pemerintah daerah mengharapkan pembangunan di sektor pariwisata. “Kami sangat mengharapkan pemerintah pusat menggenjot percepatan pembangunan pariwisata, sekarang tidak memiliki dukungan infrastruktur. Kami juga ingin pemerintah pusat membantu Natuna, betul-betul bawa investor, bangun destinasi pariwisata di Natuna,” ujar Ngesti.

Karena sektor migas yang dihasilkan dari daerah ini tidak bisa diandalkann untuk menambah Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) Natuna. Ekploitasi blok D Alpa yang diharapkan bisa menyedot lapangan kerja belum ada kepastian hingga kini.

“Kami juga kawatir, kandungan gas menyusut. Bisa saja gasnya disedor dari bawah tanpa terdeteksi pemerintah. Apalagi posisi sumurnya di perbatasan,” ujar Ngesti.

Ketua Tim pengawasan pembangunan perbatasan DPR RI Sukiman mengatakan, kunjungan tim pengawasan DPR bersama BNPP untuk memantau pembangunan
pemerintah pusat di Natuna. Masukan Pemerintah Dearah akan membantu
tugas DPR merencanakan pembangunan lanjutan tahun 2018 mendatang.

Pembangunan Natuna katanya, sudah menjadi prioritas. Tahun 2017 ini seluruh kementerian dan lembaga keroyokan menjalankan program Gerbangdutas. Dan pembangunan Natuna terus dilanjutkan tahun 2018 mendatang, hasil pengawasan DPR didaerah menjadi pertimbangan evaluasi.

Menurutnya, persaingan ekonomi dan bisnis adalah periotas DPR di Natuna, mengingat Natuna berada diperbatasan laut beberapa negara tetangga. Agar ada pembangunan prioritas dan pembangunan yang terintegrasi. Dan pendekatan melalui keamanan dan pertahanan tidak cukup, namu harus ada pedekatan kesejahteraan dan ekonomi.(arn)

Pilkades Serentak Diundur Lagi

0
Ilustrasi. Foto: desamerdeka.id

batampos.co.id – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak molor dari target sebelumnya. Pada rencana awal, Pilkades serentak akan dilaksanakan pada bulan Agustus lalu, kemudian mundur hingga bulan Oktober dan kini pemerintah menargetkan bulan November mendatang.

Hal ini terungkap saat silaturahmi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama perwakilan instansi vertikal dengan masyarakat di aula kantor Desa Payaklaman Kecamatan Palmatak Rabu (17/10) kemarin.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, pada pertemuan tersebut meminta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, Yendi, menjelaskan masalah tersebut. Yendi membenarkan, kalau proses Pilkades serentak ditarget pada bulan November dan proses pelantikan pada bulan Desember 2017 ini. “Ini target, jangan sampai tidak tercapai. Ini didengar oleh aparatur pemerintahan desa di sini,” tegas Haris, dengan nada tinggi.

Haris pun menargetkan, untuk proses Pilkades tahap kedua ditarget terlaksana pada tahun 2018 mendatang. Ia pun berharap proses Pilkades serentak yang diikuti dua puluh desa pada enam kecamatan itu dapat berjalan dengan lancar.

Sebelumnya disampaikan Raja Sulaiman Sekretaris Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Kepulauan Anambas saat berada di BPMS akhir bulan Agustus? 2017. Di hadapan aparatur pemerintahan desa termasuk perwakilan instansi vertikal, pihaknya menyebut kalau pelaksanaan Pilkades direncanakan bakal dilakukan pada akhir bulan Oktober 2017. “Rencananya akhir bulan Oktober 2017 ini, sambil menunggu panitia kabupaten,” ujarnya saat itu.

Sementara itu Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Awalludin, juga pernah mengatakan jika Pilkades serentak akan dilaksanakan usai pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017. “Pilkades Serentak akan dilaksanakan usai APBD Perubahan tahun anggaran 2017 ini disahkan,” ungkapnya beberapa waktu lalu. (sya)

Tak Ada Alasan, 16 Kegiatan Serapan Rendah Harus Dikebut

0

batampos.co.id– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Zainal Abidin mengakui jika masih ada belasan kegiatan di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) masih rendah serapan anggarannya.

“Saat rapat evaluasi beberapa waktu lalu kita ketahui, beberapa kegiatan yang masih diangka 50 persen. Kami juga sudah mewanti-wanti agar kegiatan ini segera dikebut,” kata Zainal, Rabu (18/10).

Rendahnya penyerapan anggaran ini tentu akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Batam. Disamping itu, masyarakat yang sejatinya mendapatkan manfaatkan juga tidak menerima dengan tepat.

“DPRD akan terus kontrol. Karena masih ada beberpa bulan lagi, target serapan anggaran ini harus tercapai. Karena kalau tidak, nantinya akan berpengaruh pada pembahasan APBD murni 2018,” terangnya.

Uba Ingan Sigalingging, anggota Komisi II DPRD Batam sependapat dengan ketua banggar. Menurut dia, jika serapan anggaran terkait ptrogram yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sudah terealisasi di atas 50 persen. Bahkan harusnya sudah 70 persen. Apalagi sekarang sudah masuk semester II tahun 2017.

“Kita belum tahu kegiatan apa saja. Jangan sampai ada yang berhubungan dengan masyarakat,” tegasnya.

Disisi lain ia melihat, di tengah kondisi defisit anggaran saat ini tak seharusnya ada kegiatan yang masih belum terealisasikan. Bila Hal ini terjadi tentu saja menjadi kontradiktif bagi Pemko Batam.

ilustrasi

“Anggaran defisit tapi masih ada belum direaliasikan. Alasan apapun perlu menjadi catatan pemko. Karena nilai total anggaran Rp 35 miliar yang belum terserap itu cukup besar,” terang Uba.

Uba mengaku khawatir, apakah anggaran yang tak terserap itu berasal dari dana alokasi khusus (DAK). Jika DAK tentu bakal dikembalikan ke pusat, karena sudah melebihi batas waktu yang diberikan pusat.

“Mudah-mudahan dari APBD. Karena masih ada waktu 2 bulan lagi untuk menyelesaikannya. Tapi kalau itu DAK kita anggap ini kegagalan pemerintah daerah. Karena tak mampu merealisasikan,” tegasnya. (rng)

MTF Autofiesta 2017, Targetkan Penjualan Capai 50 SPK

0
Berbagai kendaraan yang dipamerkan memadati area pameran Mandiri Tunas Finance Autofiesta 2017 di Kepri Mall, Rabu (18/10). F Cecep Mulyana/Batam Pos11

batampos.co.id – Perusahaan pembiayaan terkemuka, PT Mandiri Tunas Finance (MTF) kembali menggelar pameran otomotif bergengsi di Kota Batam yakni MTF Autofiesta 2017, yang sebelumnya digelar pertama kali September 2014 lalu. Kegiatan pameran otomotif terbesar di Kota Batam ini diadakan di atrium Kepri Mall, mulai Rabu (18/10) hingga Minggu (22/10).

Deputy Direktur MTF Albertus Hendrianto mengatakan, event MTF Autofiesta merupakan sarana untuk memperkenalkan MTF kepada masyarakat yang secara rutin digelar setiap tahun di beberapa kota di Indonesia. “Melalui event ini, MTF tidak hanya menawarkan pembiayaan saja, tapi juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai acara yang di kemas dalam kegiatan ini,” ujar Albertus, kemarin.

Adapun rangkaian acara tersebut diantaranya, car exhibition, talk show, test drive, acoustic performance, fashion show, singing competition, body contest and games. Sementara untuk keuntungan dalam pembelian kendaraan di pameran ini, lanjutnya, tersedia program seperti bunga 0 persen untuk tenor 6 bulan, bunga spesial 2,55 persen, pilihan tenor pembiayaan sampai dengan 7 tahun, serta cashback Rp 1 juta dan gratis 2 kali angsuran untuk customer SPK go live.

“Melihat tingginya antusiasme masyarakat Batam, kami berharap bisa mencapai target sebanyak 50 SPK dengan nilai pembiayaan di atas Rp 10 miliar,” sebutnya.

Peserta pameran yang datang dari kendaraan passenger maupun komersial dari beberapa dealer besar Batam seperti, Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, Hino, Isuzu dan Kia, sehingga masyarakat dapat memilih kendaraan dengan nyaman dan mudah.

“Meski secara nasional pertumbuhan pembelanjaan otomotif hanya di angka 2 persen tahun ini, namun MTF justru menunjukkan pertumbuhan di banding tahun lalu dengan pertumbuhan sebesar 16 persen. Semoga kegiatan ini dapat kembali menggairahkan pasar otomotif Indonesia,” ungkap Albertus. (nji)

Kapolda: Kendaraan Online Harus Urus Izin

0
WakJek, layanan ojek online pertama di Batam saat konvoi, senin (18/7/2016). Foto: dalil harahap/batampos

batampos.co.id – Fenomena penolakan transportasi daring (dalam jaringan) alias online, menjadi perhatian Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian. Menurutnya keberadaan dunia digital tak bisa ditolak. Semua negara, termasuk Indonesia, khusus Batam harus menerima itu semua.

Dan transportasi daring salah satu, dari bagian dunia digital tersebut. “Kalau begini terus kita, bisa dibully kita oleh negara lainnya,” kata Irjen Pol Sam Budigusdian, Rabu (18/10).

Sebelum membahas kendaraan daring, kata Sam semua pihak harus sepakat dulu tentang satu hal yakni konsumen raja dalam sebuah layanan. Oleh sebab itu, tak harus dibuat peraturan yang diskriminatif.

“Tak bisa dipaksakan (melarang kendaraan daring, red). Akan jadi seperti ini Batam. Bandung saja sudah terbuka (soal kendaraan daring,red),” ujar Sam.

Tak hanya itu, Sam menyorot juga adanya pengkotakan di beberapa tempat contohnya bandara dan pelabuhan. Ia mempertanyakan kenapa di daerah itu, hanya kendaraan khusus saja yang boleh mengambil penumpang. “Tak hanya kendaraan daring, saya lihat kendaraan konvensional lainnya yang beda (tak terdaftar di tempat itu,red) tak boleh ambil penumpang. Kok seperti ini, harusnya tak ada perbedaan. Semuanya berhak,” ungkap Sam.

Sam sangat menyayangkan adanya kavling-kavling ini, dan itu dijustifikasi oleh pemerintah daerah. “Saya perintahkan Kapolres, tak boleh kavling-kavling itu. Kalau mau adil yah semuanya berhak (ambil penumpang,red),” ujarnya.

Terkait kendaraan daring. Sam meminta mereka tak berlindung dari kebutuhan konsumen. Walau dibutuhkan, mereka haruslah mengurus izin. Agar keberadaan mereka legal. “Kalau masih di negara ini, yah ikuti aturan yang ada. Urus izinnya, untuk melindungi konsumen,” ucapnya.

Dan saat kendaraan daring mengurus izin, ia meminta pemerintah tak mempersulit. Bila syarat kendaraan daring lengkap, dapat diterbitkan segera izinnya. “Jangan ada permainan,” pungkas Sam. (ska)

Warga Miskin Natuna Paling Tinggi

0

batampos.co.id – Badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Natuna menilai, tingkat kemiskinan masyarakat di Natuna masing tinggi. Dengan persentase meningkat sebesar 0,056 persen per tahun.

Kepala BPS Provinsi Kepri Panusunan Siregar mengatakan, dalam bedah indikator sosial dan makro ekonomi serta statistik sektoral di Natuna, persentase penduduk miskin di Natuna masih terjadi angka yang tinggi di Kepri.

“Rata-rata angka kemiskinan di Natuna meningkat,” kata Panusunan di kantor Bupati Natuna, kemarin.

Dijelaskan Panusunan, peningkatan persentase penduduk miskin di Natuna dipengaruhi peningkatan garis kemiskinan (GK) dari pendapatan masyarakat. Data BPS mencatat, pendapatan warga masih sebesar Rp 253,491 per bulan pada tahun 2011, menjadi Rp 302,043 pada tahun 2016.

Pendataan BPS katanya, satu rumah tangga beranggotakan 5 orang dengan penghasilan Rp 1,5 juta per bulan atau pendapatan hanya Rp 300 ribu perorang, maka keluarga tersebut masuk kategori keluarga miskin.

“Pendapatan Rp 1,5 juta atau Rp 300 ribu per bulan, tentu tidak mampu memenuhi kebutuhan. Fenomena ini mengindikasikan kesejahteraan masyarakat di Natuna terendah di Kepri,” ujarnya.

Dikatakannya, penyebab salah satu rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Natuna adalah ekonomi Natuna sangat tergantung pada potensi tambang Migas. Kedepannya Natuna harus mendorong potensi Non Migas sebagai mesin penggerak ekonomi.(arn)

Polisi Jamin Keamanan Berinvestasi di Batam

0
ilustrasi F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pergantian pimpinan di jajaran BP Batam, tak membuat Polda Kepri mengendurkan pengamanan. Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian menuturkan pihak kepolisian akan selalu memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor dalam berinvestasi.

“Mau siapapun pimpinan BP Batam, tak ada pengaruhnya bagi polisi. Pekerjaan kami, tetap memberikan rasa aman bagi siapapun,” kata Irjen Pol Sam Budigusdian, Rabu (18/10).

Ia mengatakan pihaknya selalu menjaga kondusifitas di Batam, baik dari tindak kejahatan maupun demo anarkis. Keadaan kondusif menjadi jaminan untuk investor, untuk bisa bekerja dengan tenang di Batam.

Sam meyakini juga kondusifitas ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan perekonomian Batam. “Ekonomi Batam melemah karena faktor global. Batam ini hampir mirim dengan Kaltim yang bertumpu pada tambang. Saat negara Eropa atau Amerika lamban menyerap barang hasil produksi Indonesia, itu berpengaruh ekonomi Batam,” ungkapnya.

Pimpinan BP Batam yang baru, dalam visi misinya akan membuat Kota Batam aman, bersih dan nyaman. Dalam penjabaran misi ini, pimpinan BP Batam yang baru akan menertibkan rumah liar yang ada di Batam, dengan cara yang lebih bijak.

Terkait penertiban ini, Irjen Pol Sam Budigusdian menegaskan pihaknya akan mendukung hal itu. “Sepanjang aturan itu melanggar hukum, harus ditertibkan,” ujarnya.

Dari pandangan Sam, permasalahan ruli selama ini akibat tak jelasnya dan tegasnya pengelolaan lahan. Sehingga adanya celah aturan yang dimanfaatkan pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Selain itu di ruli tersebut, kata Sam selalu ada pihak-pihak yang bermain. “Saat ditertibkan, kami ikut dalam mengasistensi. Disebut melanggar HAM. Di Jakarta saja bisa kok, disini kenapa tidak,” ungkapnya.

Ia mengatakan pengelolaan lahan di sini sangat jelas. Tapi karena tak tegasnya pengelola lahan, akhirnya semua masalah bermuara di pihak kepolisian. “Ujung-ujungnya polisi bertindak, mereka yang bermain disitu mencari untung. Sebab setiap ada penertiban ada LSM ini dan itu, main semua. Jadi tak boleh begitu,” ujarnya.

Oleh sebab itu ia meminta semua pihak agar bersinergi, agar dapat bisa bahu membahu membangun Batam menjadi lebih baik lagi.(ska)

Rumah Dokter di Taman Mutiara Terbakar

0
Warga sedang melintas di depan rumah dokter yang terbakar pada Rabu dini hari. F. Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Warga Perumahan Taman Mutiara Karimun (TMK), RT 001/ RW 004, Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral Rabu (18/10) pukul 03.00 WIB dikejutkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah Dr Erwin yang terletak di Gang Cempaka dan juga menyebabkan rumah disebelahnya ikut terbakar.

Berdasarkan keterangan saksi, Ferdinan, anak dari Dr Erwin mengtakan pukul 03.00 WIB ia melihat ada cahaya di luar kamar. ”Karena, penasaran, saksi akhirnya membuka pintu kamarnya dan melihat ada api yang berasal dari ruang keluarga yang biasa dijadikan tempat untuk menyetrika pakaian,” ujar Kapolsek Meral, AKP Syaifuyl Badawi kepada Batam Pos.

Melihat ada api, saksi berteriak untuk memberitahukan kepada penghuni rumah. Kemudian, saksi juga memanggil-manggil orang tuanya untuk dibangunkan. Orang tuanya bersama adiknya akhirnya berhasil keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Namun, sebelumnya saksi sempat berusaha untuk memadamkan api, tapi api semakin membesar.

”Saat itu, di luar warga sudah sibuk membantu memadamkan api dengan membawa air yang dibawa menggunakan ember. Namun, api belum berhasil dipadamkan. Tidak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran tiba dan bersama warga berhasil memadamkan. Meski demikian, akibat dari kebekaran tersebut telah menyebabkan rumah yang berdampingan dengan rumah Dr Erwin juga ikut terbakar sedikit. Rumah di sebelah yang ikut terbakar milik Hendra. Hanya saja, rumah tersebut dalam keadaan kosong,” jelasnya.

Dilanjutkan Kapolsek, untuk penyebab kebakartan diduga berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, melainkan hanya kerugian materil mencapai Rp 500 juta. Yang paling banyak kerugian berasal dari Dr Erwin. Sebab, barang di dalam rumah tidak ada yang bisa diselamatkan. Kecuali, mobil dan sepeda motor yang berhasil dibawa keluar dari dalam pekarangan rumah oleh anaknya.

Sementara itu, Ilham tetangga korban secara terpisah menyebutkan, dia dibangunkan oleh istrinya, karena di depan rumah ada suara ribut-ribut. ”Awalnya, istri dan saya berfikir di luar rumah sedang ada warga yang berkelahi. Sebab, tidak ada mendengar teriakan kebakaran. Tapi, setelah saya buka pintu ternyata rumah yang ada di seberang depan rumah saya terbakar,” jelasnya.

Pada saat itu, Ilham langsung keluar dari rumah bersama dengan warga berusaha memadamkan api. Yang dilihatnya pada bagian belakang rumah api cukup besar. Warga berbagi tugas memadamkan api pada bagian belakang dan depan rumah. Bahkan, anak saya di rumah sampai nangis ketakutan lihat api di depan rumah. Alhamdulillah, sekitar setengah sekitar jam kemudian mobil pemadam kebakaran sampai dan pada pukul 04.00 WIB api bisa dipadamkan. (san)

WNA Tewas di Koridor Hotel

0
ilustrasi

batampos.co.id – Khamis, warga negara asing (WNA) asal Johor Bahru, Malaysia meninggal dunia Selasa (17/10) pukul 17.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Tanjungbalai Karimun setelah sebelumnya terjatuh di koridor atau lorong lantai satu Hotel Gabion.

”Berdasarkan keterangan dari saksi, Anastasia Clastiana bahwa pada saat korban sedang berjalan-jalan di koridor Hotel Gabion yang ada di lantai satu tiba-tiba terjatuh. Kemudian, saksi bersama dengan karyawan hotel langsung membawanya ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Hanya saja, sesampainya di Puskesmas dokter yang memeriksan menyatakan Khamis sudah meninggal dunia,” ujar Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Lulik Febyantara kepada Batam Pos, Rabu (18/10).

Setelah itu, kata Lulik, mayat Khamis dipindahkan ke RSUD. Selanjutnya, penyidik bersama dengan Tim Infasil Polres Karimun mendatangi ruang jenazah yang ada di RSUD melakukian pemeriksaan. Hasil pemeriksaan luar menemukan luka pada bagian pelipis sebelah kiri. Hal ini disebabkan benturan ketika Khamis jatuh di koridor hotel. Kemudian, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya.

”Diperkirakan penyebabn kematian karena sakit jantung. Selain itu, kita juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan di koridor hotel. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda dan barang-barang yang mencurigakan. Kejadian ini murni karena korban menderita suatu penyakit. Saat ini, pihaknya sedang berkoordinasi dengan instnasi terkait untuk memberitahukan tentang kematian WNA,” jelasnya. (san)

Resmi Tutup, Kawasan Galangan Kapal PT Technip Akan Dibongkar

0
Galangan kapal PT Technip yang berada di jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang, Batuaji ini tutup total tinggal pemindahan peralatan saja, Rabu (18/10). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Perusahaan galangan kapal dan offshore PT Technip di jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang sudah tutup sejak akhir Maret lalu. Kawasan perusahaan itu tak lagi ada aktifitas produksi apapun. Pihak manajemen berencana akan membongkar seluruh gedung yang ada di dalam kawasan tersebut sebab tak ada peminat yang membeli atau menyewa kawasan perusahaan tersebut.

Informasi yang diterima di lapangan, seluruh peralatan produksi di perusahaan itu sudah dipindahkan ke Singapura sejak awal April lalu. Yang tersisa di lokasi perusahaan hanyalah gedung-gedung perusahaan baik itu kantoran ataupun gedung workshop.

Menurut keterangan dari petugas keamanan perusahaan, saat ini memang masih ada beberapa pekerja yang bekerja di perusahaan itu, namun demikian bukan untuk aktifitas produksi tapi membongkar gedung-gedung yang ada di dalam kawasan perusahaan itu.

“Gedungnya juga mau dibongkar semua, karena tak ada yang mau beli atau sewa. Kalau peralatan sudah tak ada lagi di dalam. Sisa cuman gedung-gedung itu saja,” ujar Boy Permana, petugas keamanan di perusahaan tersebut, Rabu (18/10).

Belum diketahui secara pasti kapan proses pembongkaran itu selesai, namun demikian kata Boy, jika proses pembongkaran tersebut selesai, mereka yang masih bekerja dipastikan akan kehilangan pekerjaan juga.

“Untuk sementara masih kerja kami, tapi kalau sudah selesai semua ya mau gimana lagi,” ujar Boy.

Pihak manajemen sendiri belum bisa memberikan keterangan pasti terkait persoalan itu. Saat dicoba konfirmasi petugas keamanan di lokasi perusahaan mengaku sudah tak ada lagi manajemen yang ada di sana. “Sudah tak disini lagi, kami hanya disuruh jaga saja disini,” kata Boy.

Informasi penutupan PT Techip tersebut sudah bergaung sejak awal tahun lalu. Perusahaan galangan kapal dan offshore itu dikabarkan akan berpindah ke Malasya. Imbas dari penutupan perusahaan itu sekitar 500 karyawan yang dulu bekerja di sana kehilangan lapangan pekerjaan. Penghentian karyawan dilakukan secara bertahap dan saat ini sudah tak ada pekerja produksi lagi. (eja)