Minggu, 17 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13000

Tekong Pokcai Jadi Tahanan Jaksa

Putut A
-
0
Tekong Pokcai Jadi Tahanan Jaksa

batampos.co.id – Penyidik Satreskrim Polres Bintan melimpahkan berkas perkara kasus pokcai naas yang tenggelam dan merengut nyawa seorang penumpangnya di Desa Pengujan, 15 Juli lalu ke pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Berkasnya diserahkan bersamaan tekong pokcai Putra Irawanda (21) dan barang bukti berupa mesin pokcai, Kamis (26/10).

“Tersangka dan barang bukti sudah diserahkan ke kejaksaan setelah dinyatakan lengkap atau p21,” ungkap Kanit Tipiter Reskrim Polres Bintan Ipda Angga Riatma Serunting kepada Batam Pos, kemarin.

Menurutnya, setelah pelimpahan ini maka tersangka resmi menjadi tahanan kejaksaan. Sebelum diserahkan, pihaknya sudah memeriksa kelengkapan berkas perkara sampai memeriksa kesehatan tersangka. “Tersangka dinyatakan sehat,” katanya.

Tersangka sendiri, katanya dikenakan pasal 359 KUHP atau pasal 361 KUHP, karena dinilai lalai dalam mengoperasikan pokcai dan menyebabkan pokcai tenggelam dan merenggut
nyawa seorang penumpangnya, yang merupakan istri dari Kades Pengujan.

Sebagaimana kejadian sebelumnya, saat itu, pelaku membawa muatan berlebih, yakni sebuah mobil dan 9 unit motor serta 25 orang penumpang. Dalam penyeberangan itu, pokcai dihantam angin kencang sehingga membuat bagian depan pokcai terangkat. Waktu itu, istri kepala desa tersangkut di seng, dan ikut tenggelam bersama pokcai.
(cr21)

PKS Tunggu Komitmen Gerindra

Putut A
-
0
Iskandarsyah.F. Yusnadi/Batam Pos.

batampos.co.id – Calon Walikota Tanjungpinang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskandarsyah mengatakan PKS sejauh ini masih menunggu komitmen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Tanjungpinang. Ia berharap PKS-Gerindra yang terikat dalam Koalisi Setara tetap solid seperti diatas.

“PKS sudah jelas dan membuat keputusan politik. Yakni dengan mempersiapkan saya sebagai kandidat. Apakah Walikota atau Wakil Walikota,” ujar Iskandarsyah menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (26/10) di Tanjungpinang.

Ketua Fraksi PKS di DPRD Kepri tersebut menjelaskan, keputusan DPP PKS sudah melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya parameternya adalah elektabilitas. Setelah ini, ia akan konsen untuk membangun komunikasi politik dengan partai lainnya.

“Khusus di Koalisi Setara kami akan menggelar diskusi secara internal. Sedangkan partai di luar itu, akan dilakukan komunikasi politik,” paparnya.

Seperti diketahui, sejauh ini, nama Iskandarsyah masih difavoritkan untuk menjadi Cawako Tanjungpinang pada Pilkada nanti. Berdasarkan poling yang digelar koran ini, nama PKS tersebut jauh meninggalkan dua kandidat petahana, yakni Lis Darmansyah dan Syahrul. Belakangan, dukungan mengalir untuk Iskandarsyah mendampingi Syahrul.

“Komunikasi politik terus kita bangun. Secara pribadi saya sudah sangat siap. Artinya tinggal menunggu keputusan partai seperti apa,” tegasnya.

Lulusan dari Belanda tersebut mengungkapkan, mimpi besarnya ingin membangun Ibu Kota Provinsi Kepri ini, seperti Singapura saat ini. Menurutnya, Tanjungpinang sudah dua kali dijadikan Ibu Kota Provinsi, baik semasa Provinsi Riau maupun Kepri saat ini.

“Tapi bisa kita bandingkan, Pekanbaru sudah jauh lebih berkembang. Sementara Tanjungpinang sangat tidak menggembirakan. Tentu kita perlu perubahan dan pergerakan menjadikan Tanjungpinang lebih maju dan terbilang,” paparnya.(jpg)

Pemko Batam akan Beri Sanksi Rumah yang Nunggak Bayar PBB

Putut A
-
0
Pemko Batam akan Beri Sanksi Rumah yang Nunggak Bayar PBB
Kondisi permukiman padat di Seipanas, Batamkota  F. Yusuf Hidayat/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Badan Penerimaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Pemko Batam, Raja Azmansyah mengingatkan kepada masyarakat agar patuh memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Bagi wajib pajak yang terlambat maupun menunggak, pemerintah mengenakan sanksi.

“Kami berharap masyarakat mendukung masalah PBB ini. Karena dalam waktu dekat kami akan beri surat peringatan 1, 2 dan 3 bagi penunggak pajak,” tegas Raja, Kamis (26/10).

Menurutnya, bila peringatan ini masih tetap tidak diindahkan, BP2RD selanjutnya memasang stiker dan spanduk pengumuman hingga penyegelan di setiap objek wajib pajak. Sanksi seperti ini, kata Raja, sudah diterapkan di beberapa kota, serta terbukti berhasil meminimalisir tunggakan pajak.

“Misal di gedung A, kami kasih spanduk pengumuman gedung ini tidak membayar atau menunggak pajak. Jadi ada sanksi sosial dan sanksi administrasi nantinya,” tutur dia.

Raja menjelaskan, sampai saat ini tunggakan PBB yang tercata di BP2RD mencapai Rp 310 miliar. Tunggakan dibagi 4 kategori, yakni piutang lancar, kurang lancar, diragukan dan piutang macet.

Piutang lancar atau piutang yang masih berusia satu tahun angkanya mencapai Rp 51 miliar. Lalu piutang tak lancar umumnya piutang yang berusia 1-2 tahun dengan nilai mencapai Rp 42,8 miliar. Selanjutnya piutang diragukan sebesar Rp Rp 58,2 miliar serta piutang macet Rp 158,2 miliar.

“Kalau piutang macet umurnya lebih dari 5 tahun. Piutang ini termasuk wajib pajak yang sudah tak diketahui lagi keberadaannya. Bisa saja bangkrut, berpindah hak kepemilikan atau meninggal dunia. Sedangkan piutang diragukan, mereka yang tidak konsieten membayar pajak,” terangnya.

Sementara kategori kurang lancar, umumnya mereka yang menunggak 1-2 tahun. Biasanya keberatan dengan pajak dan mengajukan banding.

“Peluang besar ditagih baru piutang lancar, dan sudah kami anggarkan di tahun berjalan. Sedangkan untuk macet dan diragukan masih kami dalami,” katanya.

Guna mendalami penunggak wajib pajak ini, BP2RD bekerjasama dengan badan pemeriksa keuangan provinsi (BPKP) menyisir masing-masing penunggak pajak. Sampai saat ini diketahui ada sekitar 1,45 juta nomor objek pajak dengan nilai Rp 310 miliar, belum membayar sejak tahun 2013 lalu.

“Ini yang masih kami dalami dengan BPKP dan BPK,” terangnya.

Lalu kebijakan apa yang dilakukan, Raja menambahkan bagi piutang macet dan diragukan di dalam perda dan undang-undang telah diatur terkait penghapusan piutang. Pada undang-undang Nomor 28 tahun 2009 juga disebutkan, tak mungkin ditagih lagi, karena hak penagihan sudah kadarluasa.

“Bagaimana mendefenisikan kadarluasa serta batas waktunya, masih kami defenisikan dengan BPKP untuk diatur di perwako. Piutang tak bisa diwariskan, minimal pengahapusan denda,” katanya.

Penghapusan denda ini, kata Raja, juga sudah diberlakukan di beberapa daerah, sehingga ketika denda dihapus piutang bisa tertagih.

“Makanya kami masih lakukan telaah dengan BPKP,” jelasnya.

Anggota Komisi II DPRD kota Batam, Idawati Nursanti mengatakan upaya penagihan harus dimulai dengan pendataan. Pasalnya saat ini masih banyak potensi wajib PBB tidak tertagih karena namanya berbeda atau data ganda. Hal inilah yang menyebabkan penagihan tidak pernah maksimal.

“Usulan kami harus didata ulang, mulai dari perangkat RT atau RW mengecek dan melaporkan wajib pajak sesuai nama yang ditagih. Sehingga datanya rill dan akurat,” jelasnya..(rng)

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Kampus Umrah

Putut A
-
0

batampos.co.id – Tak lama setelah hasil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) daerah Kepri keluar, terkait dugaan korupsi pengadaan program integrasi sistem akademik dan administrasi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah). Polda Kepri melakukan gelar perkara, Rabu (25/10) malam. Dan hasilnya menetapkan empat orang tersangka, atas kerugian negara sebesar Rp 12 miliar itu.

Empat orang itu, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Umrah, Hs, Kontraktor Pelaksana Direktur PT Jovan Karya Perkasa Hg, dua orang dari distributor Yz dan Uz.

“Benar, ke empatnya sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto, Kamis (26/10).

Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Ponco Indriyo menjelaskan bahwa pihaknya baru melakukan penetapan tersangka. Untuk surat pemanggilan akan dikeluarkan, Jumat (27/10) atau minggu depan. “Tapi yang jelas secepatnya,” ujarnya.

Dugaan korupsi ini berkaitan dengan ada penggelembungan harga dan juga barang yang tak sesuai dengan direncanakan. Permainan ini dilakukan oleh empat orang ini, sehingga negara rugi miliaran rupiah. “Masih kami dalami,” ucapnya singkat.

Dari sumber Batam Pos menyebutkan bahwa kasus korupsi Umrah ini baru paket yang pertama di periksa. Dan pihak kepolisian masih fokus pada paket pertama. “Masih ada dua paket lagi,” ucapnya.

Keseluruhan paket kucuran dana pengembangan Umrah, dari APBN 2015 ini berjumlah 100 miliar. Di dua paket lainnya, diduga kuat ada tindak pidana korupsi.

“Saya dengar fokusnya pada paket pertama saja,” ucapnya.

Atas kasus ini, pihak kepolisian sudah memeriksa puluhan saksi. Mulai dari saksi yang mengatahui peristiwa, rektor umrah dan saksi ahli.(ska)

BP Batam Mudahkan Pemko Peroleh Persil

Putut A
-
0
BP Batam Mudahkan Pemko Peroleh Persil

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam membangun fasilitas publik. BP Batam akan mempermudah pengalokasian persil asalkan Pemko Batam mengajukan rencana pembangunan dengan seksama.

“Untuk pelayanan publik, kami akan bantu asal sesuai dengan kebutuhan,” kata Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo usai perayaan Hari Bakti BP Batam ke-46 di Gedung BP Batam, Kamis (26/10).

Lukita mengungkapkan BP Batam saat ini memiliki hubungan yang baik dengan Pemko Batam. Sehingga lebih mudah koordinasi soal alokasi persil demi kepentingan publik.

“Namun harus jelas. Jika Pemko ingin bangun sekolah contohnya. Berapa luas kebutuhan lahan, berapa jumlah sekolah dan lainnya harus dikaji dengan seksama,” tambahnya.

Pengalokasian persil akan semakin mudah karena Lukita berjanji bahwa proses perizinan akan semakin dipermudah.

“Kado akhir tahun dari BP Batam adalah akan meningkatkan pelayananannya sehingga bisa melayani masyarakat dan pelaku usaha,” harapnya.(leo)

Pabrik Petasan Meledak dan Terbakar, 47 Meninggal, 46 Luka Parah

Putut A
-
0

batampos.co.id – Pabrik petasan di Kosambi, Kabupaten Tangerang, meledak dan terbakar, Kamis (26/10). Hingga pukul 21.00 tadi malam, jumlah korban dalam insiden ini mencapai 47 orang meninggal dan 46 lainnya terluka parah. Seluruh korban merupakan pekerja di pabrik tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, jumlah pekerja di pabrik tersebut seluruhnya 103 orang. Namun sampai berita ini ditulis, baru 93 orang yang berhasil diidentifikasi. Sementara 10 lainnya belum diketahui keberadaannya.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Polisi Purwadi datang ke lokasi pada pukul 20.30 untuk melihat secara langsung proses pendinginan dan olah TKP.
Purwadi menyatakan, 10 korban yang hilang akan diselidiki dengan melakukan wawancara pada korban dan saksi-saksi yang masih hidup. Namun, ia mengungkapkan pihak kepolisian masih akan berfokus pada pertolongan dan evakuasi korban.

“Bisa saja mereka lagi izin tidak masuk kerja kan kita tidak tahu,” katanya.

Kepolisian akan melakukan penyelidikan secara ilmiah agar penyebab kebakaran, asal titik api dan penyebaran bisa segera menjadi terang. Suwandi menyatakan bahwa penyelidikan akan dilanjutkan pada hari ini karena lokasi kejadian masih panas dan tertutup abu.

Purwadi menimbau bagi warga yang merasa memiliki keluarga yang bekerja pada pabrik, agar segera mendatangi RS Polri dengan membawa petunjuk-petunjuk berupa identitas dan rekam medis terakhir yang bisa memudahkan penyelidikan. “Misalnya kapan terakhir periksa gigi, di klinik mana,” katanya.

Soal izin, Purwadi mengaku belum mengetahui secara pasti. Pihaknya belum mengecek secara langsung izin pabrik tersebut. Menurut warga sekitar aktivitas pabrik tersebut memang senantiasa tertutup.

“Waktu kejadian kemarin pabrik dikunci, kalau seandainya tidak saya yakin banyak yang selamat,” kata Maskota, Kepala Desa Blimbing.

Menurut Maskota, Pabrik tersebut baru beroperasi sekitar dua bulan. Pemilik pabrik belum pernah sekalipun berkomunikasi dengannya. Apalagi meminta izin. Ia sendiri tidak menyangka kalau pabrik tersebut memproduksi kembang api. “Yang saya dan warga tahu, di situ cuma pabrik ayakan pasir saja,” katanya.

Sementara itu, hingga pukul 21.00 malam proses evakuasi masih berlangsung. Seluruh jenazah, baik yang utuh maupun yang hancur, dibawa ke RS Polri Kramat Djati untuk pemeriksaan. Sementara untuk korban luka, saat ini dirawat di RS Bunda dan RS Mitra Tangerang. (tau)

Pembangunan Citra Aerolink Batam Dimulai

Putut A
-
0

batampos.co.id – Batam akan segera memiliki kawasan terpadu berkelas dunia di Kabil, Nongsa. Adalah Citra Aerolink Batam yang akan dibangun di atas lahan seluas 20,6 hektare dengan nilai investasi sebesar Rp 1,3 triliun. Citra Aerolink merupakan kawasan yang terintegrasi dengan area pergudangan, komplek komersil, dan apartemen di lokasi yang sangat strategis.

Komisaris Kabil Industrial Estate, Kris Wiluan, mengatakan proyek prestisius ini merupakan kerjasama dari PT Kabil Citranusa dengan PT Ciputra Residence. Kawasan ini diproyeksikan sebagai Aeromarine Development yang diharapkan menjadi international business hub. Lokasinya strategis karena berada di kawasan industri terpadu Kabil yang sudah sejak lama menjadi kawasan objek vital nasional.

“Ini nilai plusnya,” ujar Pendiri Citramas Grup ini usai acara peletakan batu pertama (project commencement) Citra Aerolink di lokasi, Kamis (26/10).

Hadirnya proyek ini, menurut Kris, karena mereka memanfaatkan lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah pelabuhan Citranusa Kabil Seaport Nongsa, Bandara Internasional Hang Nadim, serta kawasan industri Kabil. “Ini proyek pertama bersama Ciputra di Batam,” ujarnya.

Hadirnya kota baru ini, menjadi angin segar bagi Batam untuk semakin optimistis menjadi sentra pertumbuhan ekonomi, mampu bersaing menjadi pusat pengiriman logistik ke seluruh dunia, serta menghadirkan sektor-sektor ekonomi baru selain maritim, yakni sektor pariwisata dan digital.

“Dewan kawasan membawa perubahan, pengusaha Batam membawa perubahan. Berharap bisa bermitra dengan pemeritah Kepri dan Batam, sehingga kita dapat berpartisipasi merealisasikan pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam dua tahun ini,” ujar Kris Wiluan.

Presiden Direktur PT Ciputra Residence, Budiarsa Sastrawinata menyebutkan, tertariknya mereka bekerjasama dengan pengelola kawasan industri Kabil membangun kawasan baru ini, karena lokasi pengembangan di sekitar bandara selalu menjadi proyek pengembangan yang sukses dalam setiap pekerjaan mereka.

Menurut Budiarsa, Batam itu strategis, sebagai simpul logistik nusantara. Apalagi sekarang, menjadi pusat pengembangan industri digital. Belum lagi ada pengembangan kawasan pelabuhan seperti pembangunan Tanjung Sauh yang bisa sekaligus melayani pelayaran dan logistik internasional.

“Sangat potensial,” ujarnya.

Budiarsa menyebutkan, Citra Aerolink ini disebut juga kawasan Aeromarinetropolis. Sebab pusat pengembangannya menjadi kota di antara bandara dan pelabuhan internasional. Mengintegrasikan kawasan industri, pergudangan, perkantoran, niaga, apartemen, dan juga residensial.

Sementara Deputy GM Citra Aerolink Batam, Martinus Wibowo Salim, mengatakan proyek ini dibangun secara bertahap. Tahap pertama untuk pembangunan pergudangan dan industri. “Dijadwalkan bangunan tahap pertama dapat diserahterimakan Mei 2018 nanti,” kata Martinus.

Lebih lanjut ia menuturkan, gudang yang dibangun memiliki tiga tipe. Yaitu tipe Bronze seluas 300 meter persegi, tipe Silver dengan luas 360 meter persegi, dan tipe Platinum seluas 504 meter persegi. Harganya mulai Rp 3,1 miliar sampai Rp 5 miliar.

Gudang multiguna tersebut, memiliki 2 lantai dengan desain bagian depan bangunan sebagai kantor, dan bagian belakang memiliki ceiling height sampai 8 meter yang memungkinkan digunakan sebagai area kerja dan penyimpanan barang. “Proyek ini memiliki 12 keunggulan, mulai dari lokasi dan konsep-konsep yang mumpuni,” ucapnya.

Salah satu konsep yang diklaim pertama kali diterapkan dalam pembangunan pergudangan dan industri di Batam, yakni penerapan konsep Eco Culture yang dilihat dari konsep green building. Martinus menjelaskan, dari fasad bangunan terdapat green wall yang memaksimalkan pencahayaan skylight di area kerja dan juga sistem ventilasi silang untuk menjamin sirkulasi udara yang baik.

Nantinya pengelolaan kawasan Citra Aerolink dilakukan secara profesional dan menerapkan integrated loading-unloading dalam memudahkan mengatur kendaraan kontainer untuk bongkar muat. “Sistem parkir juga ditujukan agar tidak terjadi bongkar muat di depan unit gudang yang dapat mengganggu lalu lintas dari kendaraan lain,” ungkapnya.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang hadir dalam acara peletakan batu pertama tersebut mengungkapkan, hadirnya Citra Aerolink ini menjadi bagian dari peningkatan investasi kawasan dan terobosan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Berulang kali ia mengungkapkan rasa harunya.

“Terharu Pak Kris (Kris Wiluan, red) sudah bergabung dengan Pak Budi (Budiarsa, red). Maaf kalau suara saya tak keluar hari ini, karena saya terharu,” ujarnya.

Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Batam dan tingginya inflasi dua bulan jelang akhir tahun 2017 ini, Nurdin menyebutkan kehadiran satu proyek ini, perlu membuat satu rumusan yang lebih maksimal lagi dari pemerintahan.

“Berharap semua dunia usaha di Kepri ini akan berkembang dan maju, apalagi Batam belakangan ini pertumbuhan ekonominya agak terganggu. Saya mau mengajak pengusaha, ayo sama-sama mencari terobosan untuk perbaikan ekonomi ini,” jelasnya. (cha/nji)

 

Batam Dapat Tambahan Delapan Ribu Blanko E-KTP

Putut A
-
0
Batam Dapat Tambahan Delapan Ribu Blanko E-KTP

 

ilustrasi

batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam kembali mendapatkan tambahan delapan ribu blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

“Alhamdulillah, Jumat kemarin kami baru jemput dari Kemendagri,” kata Kepala Disdukcapil Kota Batam, Said Khaidar, Selasa (24/10).

Tambahan delapan ribu keping blanko e-KTP ini belum bisa sepenuhnya mengcover kebutuhan e-KTP yang sudah menumpuk hingga saat ini. Ia menyebutkan dari Januari hingga Oktober 2017 ini jumlah pengajuan yang masuk mencapai 58 ribu pengajuan.

“Jadi kami masih butuh 50 ribu keping blanko e-KTP lagi,” sebutnya.

Delapan ribu keping blanko ini akan dibagi merata di 12 kecamatan yang ada di Batam. Pihaknya akan memanggil seluruh camat untuk menyerahkan data pengajuan sesuai tanggal perekaman.

“Database kami sudah punya, hanya saja membutuhkan pengajuan dari masing-masing camat, karena mereka yang mengetahui data lanjutan yang harus dicetak,” terang mantan Kabag Tapem Pemko Batam ini.

Said mengungkapkan saat ini terdapat 10 mesin cetak e-KTP yang ada di kantor Disdukcapil, jika tidak ada masalah pencetakan delapan ribu keping blanko ini akan selesai dalam empat hari kerja. “Sekarang kan cetak di kami, jadi bisa ngejar penyelesaian e-KTP dengan cepat,” tambah Said.

Mereka yang belum pernah memiliki e-KTP akan menjadi prioritas pencetakan e-KTP. “Masih sama seperti sebelumnya, kami dahulukan pemula, sedangkan yang rusak dan hilang menunggu dulu,” imbuhnya.

Said meambahkan, pihaknya berusaha untuk mengoptimalkan pencetakan e-KTP, karena hal ini juga mempengaruhi untuk mendapatkan tambahan blanko. “Prinsinya blanko akan ditambah jika Pemda menyelesaikan pencetaka, makanya kami kejar penyelesaian pencetakan, dan berharap bisa mendapat tambahan blanko, sehingga tahun ini kami bisa merampungkan pencetakan pengajuan yang masih menumpuk,” tutupnya.

Sebelumnya, Batam juga mendapatkan tambahan blank sebanyak empat ribu keping, jika ditotalkan hingga Oktober ini Batam telah diberikan 12 ribu keping blanko e-KTP.(cr17)

Ini Faktor Tingginya Perceraian di Natuna

Putut A
-
0
Ini Faktor Tingginya Perceraian di Natuna
ilustrasi

batampos.co.id – Pengadilan Agama Natuna tahun ini menangani kasus perceraian cukup tinggi. Terhitung hingga bulan Oktober 2017 ini, sudah 193 kasus cerai yang disidangkan. Banyak fakta pemicu perceraian suami istri.

Ketua Pengadilan Agama Natuna Darwin mengatakan, tidak hanya faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian. Faktor pendidikan menjadi salah satu pengaruh perceraian yang diklasifikasi pengadilan agama.

“Pendidikan masih rendah adalah faktor lain menyebabkan tidak bertahan lama hubungan suami istri,” sebut Darwin kemarin.

Dikatakan Darwin, dengan tingkat pendidikan yang masih rendah ini menjadi kurangnya pemahaman per individu dalam tanggung jawab dan pola pikir dalam membina rumah tangga. Dan dari angka perceraian yang terjadi, tidak hanya dari kalangan pegawai pemerintah.

“Perceraian juga tinggi dari kalangan keluarga nelayan dan petani. Hal ini dipengaruhi ekonomi dan tingkat pendidikan yang masih rendah,” ujarnya.

Darwin mengatakan, dari angka perceraian yang terjadi tahun ini. Mayoritas kalangan pendidikan masih tamatan SLTP dan SLTA. Dan kasus rumah tangga yang ditangani saat ini mencapai 250 kasus, namun yang sudah disidang mencapai 193 kasus cerai gugat.

“Banyak yang datang ke melapor ke Pengadilan dengan alasan tidak tanggungjawab. Misalnya tidak dinafkahi atau ditinggalkan begitu saja oleh suami. Dan dipicu adanya orang ketiga, kemudian faktor ekonomi,” ujar Darwin.(arn)

Bangun Kawasan Islamic Centre Terpadu

Putut A
-
0
Bangun Kawasan Islamic Centre Terpadu
Masjid Raya Nur Ilahi Dompak menjadi salah satu ikon Pulau Dompak, Jumat (6/1). Pemprov Kepri akan menyiapkan 22 miliar untuk menata kawasan Pulau Dompak. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang pantas untuk mendapatkan perhatian pembangunan diberbagai bidang infrastruktur. Untuk menjadi Tanjungpinang lebih hebat, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mencanangkan kawasan Masjid Raya Nur Ilahi, Dompak sebagai pusat Islamic Centre Provinsi Kepri.

Selesainya pembangunan Jembatan I Dompak memberikan warna tersendiri bagi percepatan pembangunan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri. Hal itu sangat diakui
Gubernur Nurdin. Dirinya yakin, Dompak memiliki potensi yang sangat menjanjikan bagi pembangunan Tanjungpinang ke depan.

“Saya tersenyum sendiri, dengan selesainya pembangunan Jembatan I Dompak beberapa waktu lalu. Karena kehadiran Jembatan tersebut membuka lembaran baru bagi perkembangan Tanjungpinang kedepan,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan Batam Pos di Stadion Sulaiman Abdullah, Tanjungpinang, Rabu (25/10).

Nurdin memaparkan, tentang mimpi besarnya bagi pembangunan Pulau Dompak ke depan. Salah satunya adalah menjadikan kawasan Masjid Raya Nur Ilahi, Dompak sebagai Islamic Centre Provinsi Kepri. Karena tujuan awal pembangunan Masjid adalah seperti itu. Ide ini muncul karena Masjid Dompak dibangun dengan begitu megah, saat ini secara bertahap infrastruktur pendukung akan dilengkapi. Nantinya, banyak aktivitas keislaman yang akan dilakukan disana.

Menurutnya, Dompak bukan hanya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepri, tetapi juga menjadi destinasi wisata. “Kita sudah membuat strategi pembangunan yang berkesinambungan. Seperti kawasan sport centre kedepannya,” papar Gubernur.

Guna menindaklajuti mimpi besar ini, dirinya sudah membangunan komunikasi dengan Wali kota Tanjungpinang, Lis Darmasyah. “Keinginan kita tentu sama, yakni ingin menjadikan
Tanjungpinang lebih maju dan lebih baik. Untuk mendapatkan harus bekerja sama secara bersama, dan tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” jelas Gubernur.

Hal ini juga disampaikan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Pemprov Kepri, Naharuddin, menurutnya, Pemprov Kepri terus menggesa pembenahan pusat Pemerintah Provinsi Kepri. Fokus pembangunan akan dilakukan selama tiga tahun ke depan.

“Untuk menata Pulau Dompak menjadi lebih elegan memang membutuhkan biaya yang mahal. Sehingga butuh proses dan perlu waktu,” ujar Naharudin.

Saat ini Pemprov Kepri sudah memiliki grand design pembangunan di Pulau Dompak, sekarang ini tinggal menyelesaikan rencana yang sudah ada. “Lewat APBD 2017 ini target pembangunan adalah menata Jembatan Dompak dan pintu masuknya dengan corak yang islami. Kemudian menata Bundaran I Dompak,” papar Nahar.

Namun, untuk melihat keindahan Dompak sebenarnya masih membutuhkan waktu sekitar tiga tahun lagi. Nantinya di kawasan ini akan pembangunan strategis penyelesaian median jalan dan trotoar dikiri kanan jalan. Kemudian pembangunan bundaran II, III, IV, V, dan VI.
“Kita juga akan menata lampu-lampu jalan. Sehingga Dompak tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi menjadi pusat bisnis dan destinasi wisata baru di Ibu Kota Provinsi Kepri,” paparnya lagi.

Nantinya, pembangunan Dompak tidak hanya bertumpu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Akan tetapi juga melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait di lingkungan Pemprov Kepri. Seperti Dinas Pertambangan dan Energi untuk menangani penataan lampu jalannya.  “Selain itu ada juga Dinas Perumahan dan Pemukiman. Mudah-mudahan di 2019 nanti Pulau Dompak sudah tampil mempesona,” tutup Naharudin. (jpg)

1...12,99913,00013,001...14,325Halaman 13,000 dari 14,325

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000

Play sound