Sabtu, 27 Juni 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13020

Imigrasi Hong Kong Deportasi Ustad Somad

Putut A
-
0
Ustadz Abdul Somad

batampos.co.id – Ustad Abdul Somad terganjal di Hong Kong.

Ia dipulangkan sepihak oleh petugas Bandara Internasional Hongkong saat hendak memenuhi undangan pengajian warga Indonesia di sana.

Ustad Abdul Somad mengaku tidak mendapat alasan jelas atas deportasi tersebut.

Kejadian tersebut berawal ketika Abdul Somad dan rombongan mendarat di Hongkong sekitar pukul 16.00 waktu di sana (atau pukul 15:00 WIB). Selepas keluar pintu pesawat sudah ada beberapa orang petugas menghadang penceramah asal Riau tersebut.

“Begitu sampai ada beberapa orang menunggu keluar dari pintu pesawat, saya dipisah,” ucap Abdul Somad kepada jawapos.com, Sabtu malam (23/12).

Setelah dipisah dengan romobongannya, Ustad Somad dibawa ke dalam sebuah ruangan di dalam bandara tersebut. Di dalam ruangan itu petugas mengintrogasi Abdul Somad dengan banyak pertanyaan dan menggeledah barang-barang dirinya.

“Diminta agar buka dompet, semua diperiksa, kartu-kartu dan mereka cek semua surat-surat, kemudian dia (petugas) liat HP liat nomer-nomer kontak,” ujar Abdul Somad.

Dalam penggeledahan tersebut petugas bandara juga sempat mencurigai keterlibatan Abdul Somad dalam sebuah ormas. Namun hal itu dia bantah langsung. Penceramah ini menjelaskan bahwa dirinya tidak ada keterkaitan apapun dengan politik maupun ormas.

“Saya bilang saya seorang dosen, kemudian saya sebutkan satu-satu universitas tempat saya mengajar,” lanjut Abdul Somad.

Penggeladahan terhadap Abdul Somad terjadi kurang lebih selama 30 sampai 45 menit. Setelah penggeledahan selesai, petugas tersebut langsung mengantar kembali Ustad Somad ke dalam pesawat yang ditumpanginya saat datang ke Hongkong. Ustad Somad diminta kembali ke Indonesia tanpa alasan yang jelas.

“Saya tanya kenapa? Dia bilang kita belum bisa memberi izin untuk masuk tanpa menyebut alasan,” kata Ustad.

Namun, menurut Somad, ada kejanggalan yang dirasakan saat penggeledahan berlangsung. Dia merasa dianggap sebagai teroris karena di dalam salah satu kartu nama di handphonenya terdapat nama yang mengandung unsur keislaman.

“Gaya dia (petugas) liat kartu-kartu nama di HP saya salah satunya nama itu kan Rabbitoh Habbaral Baitul Alawiyyin karena lambang bintang, ini yang lama ditanyain, kayaknya mereka curiga kita teroris,” pungkas Abdul Somad.

Ustad Somad sendiri menjelaskan nama tersebut merupakan ikatan ulama muslim yang tidak ada kaitannya dengan tindak terorisme.

Tentu kejadian tersebut sangat disesalkan oleh Abdul Somad, pasalnya dirinya tidak memliki kesalaham apapun namun ditolak berkunjung ke Hongkong. Dengan kebesaran hatinya, Ustad akhirnya mengikuti perintah petugas tersebut untuk pulang ke Tanah air. Dan akhirnya penceramah ini tiba di Indonesia sekitar pukul 21:00 WIB.

Abdul Somad sendiri ke Hongkong untuk memenuhi undangan jemaah ta’lim yang dipanitia oleh TKI asal Indonesia yang menetap di Hongkong.

Ustad Somad bertolak ke Hongkong bersama 3 orang kerabatnya yaitu ustad Nawir, Ustad Dayat serta Iqbal. Dari romobongan tersebut hanya Abdul Somad sendiri yang dipulangkan. Sedangkan yang lainnya diperbolehkan untuk memasuki wilayah Hongkong. (sat/JPC)

Revisi Perka 17 Diundur Lagi

Putut A
-
0

batampos.co.id – Revisi Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam Nomor 17/2016 tampaknya masih membutuhkan waktu lama untuk bisa segera dinikmati masyarakat Batam. Pasalnya BP Batam akan meminta pemerintah pusat untuk segera merevisi kembali peraturan yang menjadi dasar Perka 17, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 148/2016.

Bagian tubuh PMK 148 yang mengatur tentang jenis jasa dan tarif pelabuhan dianggap belum relevan karena belum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15/2016 mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Perka 17 ternyata ada perubahan. Kan mengacu pada PMK 148 (Perka 17,red). Tapi PMK ini belum mengacu pada PM 15. Padahal kami dan asosiasi pengusaha pelayaran sudah sepakat dengan PM 15,” kata Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo di Gedung BP Batam, Kamis (22/12) sore.

Dwi mengatakan PMK 148 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kemenhub sebelum direvisi jadi PP 15/2016.

Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Proyek Sektor Transportasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ini berencana untuk mengajukan revisi ini terlebih dahulu ke Dewan Kawasan. Disana akan dilakukan pembahasannya sebelum mengajukannya ke Kementerian Keuangan yang menerbitkan PMK tersebut.

“Kami sudah berencana ke DK, Rabu. Tapi diundur. Sebenarnya harapan kami tak berubah tapi PMK tersebut keluar sebelum PP 15. Kami belum ada target kapan selesai tapi akan disegerakan untuk cepat selesai,” katanya.

Terpisah, Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Batam, Osman Hasyim mengungkapkan pihaknya sudah diberitahu kalau revisi Perka 17 akan diundur penerbitannya.

“Sebelumnya sudah diberitahu. Dan memang betul karena PMK 148 belum mengacu pada PP 15. Masih mengacu pada PP 11 yang menggunakan mata uang Dollar Amerika,” jelasnya.

Disamping itu, dunia maritim di Batam` kata Osman akan sabar menunggu terbitnya revisi tersebut.”Sekarang kan hubungan sudah membaik. Revisi PMK juga buat kebaikan Batam. Maka kami akan menunggu karena sudah percaya,” jelasnya lagi.(leo)

Keinginan Keluarga Deli Terjawab, Polisi Tangkap Tersangka Pembunuh Deli

Putut A
-
0
Polisi dan warga mengevakuasi mayat Deli Cinta korban pembunuhan di Perumahan Central raya, Tanjunguncang, Batuaji, Kamis (21/12). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Polisi berhasil ungkap pelaku pembunuhan Deli Cinta Sihombing, 32. Sabtu (23/12/2017) malam di sebuah hotel di Batam Center, Polisi menangkap seorang pria.

Seorang pria berinisial P berusia 30-an. Pria ini kenal dengan korban.

Satuan Reskrim Polesta Barelang, langsung membawa pria itu ke kamar kosnya di kawasan Windsor, Nagoya untuk mencari sejumlah bukti.

Pria tersebut diyakini sebagai gigolo alias penjaja mesra untuk kaum hawa.

Tersangka membunuh korban sebab merasa kecewa jasa yang dilakukannya tak berbalas dengan rupiah.

Ketika dilakukan penangkapan pelaku mencoba melarikan diri dan melawan petugas, kemudian Gabungan Opsnal sat reskrim Polresta Barelang dan Opsnal Polsek Batu Aji memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali akan tetapi pelaku tetap nekat.

Dor…. Polisi menembak ke arah betis pelaku dan pelaku berhasil diamankan.

Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil kerja Polisi ini menjawab permintaan keluarga Deli. Budi Sihombing, kakak pertama Deli sempat megungkapkan, secara agama keluarga besarnya sudah mengiklaskan kematian adik bungsunnya itu. Namun secara hukum mereka sangat berharap agar aparat kepolisian mengusut tuntas kematian Deli itu.

“Kami yakin adek kami ini dibunuh, maka siapapun pelakunya tolong ditangkap dan dihukum yang setimpal. Siapapun dia harus pertanggung jawabkan perbuatannya ini,” ujar Budi.

 

Zakat Nasional Tembus Rp 6 Triliun

Putut A
-
0
Zakat Nasional Tembus Rp 6 Triliun
ilustrasi

batampos.co.id – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) secara resmi belum menghitung raihan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh sepanjang 2017. Namun mereka meyakini bahwa pengumpulan tahun ini bisa menembus angka Rp 6 triliun. Meningkat dibandingkan pengumpulan tahun lalu yang tercatat Rp 5,12 triliun.

Deputi Baznas Arifin Purwakananta memperkirakan sampai akhir Desember tahun ini bisa terkumpul Rp 6 triliun. Dana itu dikumpulkan oleh Baznas, Baznas daerah, dan lembaga amil dan zakat (LAZ) swasta dari seluruh Indonesia.

’’Tahun depan target Rp 7,8 triliun. Mudah-mudahan tercapai,’’ katanya di tengah peluncuran aplikasi Zakat Pay di Jakarta kemarin.

Dalam peluncuran Zakat Pay ini Arifin juga memperkenalkan sistem pemindai QR Code yang ada di dalam aplikasi Zakat Pay. Dengan sistem pemindaian ini, pemilik smartphone bisa dengan mudah membayar donasi. Nantinya QR Code akan disebar ke pusat perbelanjaan, restoran, stasiun kereta api, dan pusat keramaian lainnya.

Arifin menjelaskan saat ini Baznas menggarap serius pengumpulan zakat atau sedekah berbasis digital. ’’Saat ini digital baru 3 persen dari total pengumpulan,’’ katanya. Namun dalam dua atau tiga tahun ke depan, dia memperkirakan porsi pembayaran zakat dan sedekat melalui platform digital bisa mencapai 30 persen.

Dia juga memaparkan bahwa pengumpulan dana di Baznas mengalami peningkatan. ’’Pengumpulan zakat meningkat 40 persen dari tahun lalu,’’ jelasnya. Kondisi ini menunjukkan orang-orang di kelas tertentu, tidak terkena krisis. Baznas akan terus berinovasi menyediakan layanan pembayaran zakat atau sedekah untuk melayani orang-orang di kelas menengah sampai atas itu.

Pembuatan aplikasi Zakat Pay merupakan hasil kerjasama Baznas dengan PT Sydeco. Project Manager PT Sydeco Deddy Gunawan mengatakan saat ini momentum peningkatan tren online payment. ’’Harapannya melalui aplikasi Zakat Pay bisa mempermudah pembayaran zakat,’’ jelasnya.

Deddy juga menegaskan dalam kerjasama ini PT Sydeco tidak membebankan biaya operasional kepada Baznas. Dia mengaku perusahaanya benar-benar dari hati ingin membantu Baznas. Pembuatan aplikasi Zakat Pay itu butuh waktu sekitar satu bulan. (wan)

Tarif Minimal Umrah Rp 20 Juta

Putut A
-
0

 

ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

batampos.co.id – Akibat kasus penipuan oleh First Travel yang menawarkan jasa umrah berbiaya murah, Kemenag berniat menetapkan batas minimal biaya umrah sebesar Rp 20 juta pada tahun depan. Penetapan batas bawah tersebut untuk mencegah terjadinya kasus penipuan serupa.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali mengakui rencana penetapan batas bawah biaya umrah tersebut, telah dibahas bersama dengan para stakeholders dan  juga sejumlah biro perjalanan umrah.

’’Belum diputuskan, masih dalam tahap diskusi dengan asosiasi-asosiasi, travel umrah,’’ kata dia saat ditemui di gedung Kemenkeu kemarin (22/12). Nizar mengungkapkan, hasil dari diskusi ini akan disampaikan kepada Menag Lukman Hakim Saifuddin untuk selanjutnya diputuskan.

Dia menuturkan, Kemenag menargetkan awal tahun depan, tarif batas bawah yang direncanakan sebesar Rp 20 juta itu sudah bisa diberlakukan. ’’Kalau sudah presentasi ke Menag, baru diputuskan. Nanti diterbitkan peraturan Menag. Mudah-mudahan awal tahun depan (berlaku, red),’’ ujarnya.

Nizar menekankan, penetapan tarif batas bawah ini perlu dilakukan agar terjadi persaingan yang sehat antar biro perjalanan umrah. Sebab tidak sedikit biro perjalanan umrah yang memasang harga di kisaran Rp 12 juta sampai Rp 16 juta.  Selain itu,  upaya penetapan batas minimal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus penipuan seperti yang dilakukan biro umrah First Travel.

’’Kalau tidak ditetapkan (batas bawah), tidak ada persaingan sehat. Kan ada yang mematok Rp 14 juta, Rp 16 juta. Itu kan artinya mengurangi standar. Itu kan tidak rasional. Tiket saja sekian (mahal), kok bisa. Jadi untuk menghindari kasus-kasus kayak kemarin (penipuan),’’ imbuhnya.

Sekretaris Ditjen PHU Muhadjirin Yanis membenarkan bahwa belum ada ketetapan resmi terkait batas bawah biaya umrah.

’’Masih perlu perhitungan secara cermat,’’ jelasnya. Dia berharap ketentuan batas bawah biaya umrah bisa diterbitkan Februari 2018.

Menurut Muhadjirin batas bawah biaya umrah itu terdiri dari beberapa komponen. Seperti transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi, kemudian transportasi jamaah selama di Saudi, konsumsi, akomodasi hotel, sampai bimbingan umrah serta pengurusan dokumen-dokumen.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi menyambut baik bakal dikeluarkan batas bawah biaya umrah itu. Ketentuan ini menurutnya sangat penting untuk memberikan panduan kepada travel.

’’(Tarif, red) yang visible, yang tidak merugikan semua pihak,’’ tuturnya.

Zainut menjelaskan kebijakan batas bawah biaya umrah bisa menghindari parktik penyelenggaraan umrah yang buruk. Seperti penyelenggaraan umrah oleh travel yang tidak memiliki basis hitungan biaya yang pasti. Praktik seperti ini bisa merugikan masyarakat.

Dia berharap keputusan ini segera dibuatkan regulasinya. Sehingga bisa secepatnya disosialisasikan kepada masyarakat dan travel penyelenggara umrah.

’’Kalau tidak ada (regulasi hukumnya, red) siapa yang mentaati,’’ jelasnya. Setelah keluar ketentuan batas bawah biaya umrah, dia berharap Kemenag mengawasi dengan ketat praktik penyelenggaraan umrah sampai di daerah-daerah. (ken/wan)

Jalan Layang Simpang Jam belum Sempurna

Putut A
-
0
Sejumlah kendaraan melintas di jembatan layang laluan Madani Baloi yang baru diresmikan, kamis (21/12). Pembangunan jembatan layang tersebut bisa mengurai kemacetan dikawasan tersebut. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Setelah diresmikan Kamis (21/12), jalan layang Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyebutkan beberapa konsep yang akan segera digarap.

“Jalan layang ini belum sempurna, nanti masih akan dipasang lampunya. Termasuk ada tulisan Jalan Layang Laluan Madani,” ujar Rudi.

Pemasangan lampu yang diakui Rudi sudah masuk dalam anggaran 2018 itu, menambah keindahan jalan layang saat malam.

“Jadi pengguna jalan di bawah (jalan layang ) bisa melihat pancaran lampu yang indah itu,” terangnya.

Selain itu, dilengkapi dengan keberadaan taman di 4 sisi jalan layang. Kehadiran taman ini diyakini dapat menambah nilai estetika kota.

“Proyek ini bekerjasama dengan perusahaan yang mau, melalui program CSR,” sebut Rudi.

Seiring mempercantik jalan layang tersebut, lanjutnya, epmko Batam juga bakal kembali memperlebar jalan Raja HAji Fisabilillah dari jalan layang ke Simpang Gelael.

“Jalan ke sana (dari jalan layang ke Gelael) dibuat jadi 5 lajur,” ungkapnya.

Rudi menambahkan, di tepi jalan akan diisi dengan pasar malam atau pasar murah layaknya di Singapura.

“Kami buat keramaian yang rapi seperti di Singapura itu. Nanti akan dijadwalkan waktunya (event) berapa kali dalam sebulan,” paparnya. (nji)

Pencapaian PAD 2017 Pemko Batam Dibawah 80 Persen

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam masih rendah. Mendekati penghujung tahun, tercatat PAD yang bersumber dari retribusi dan pajak daerah ini baru di angka 79,58 persen.

Kadis BPPRD Raja Azmansyah mengatakan, realisasi PAD sebesar Rp 864, 7 miliar dari target Rp 1,08 triliun. Dimana, pajak daerah terealisasi Rp 617,6 milar (83,67 persen) dan retribusi daerah Rp 85,1 miliar (84,76 persen).

“Keduanya masih berlist kuning (di bawah 90 persen),” ujar Raja, Jumat (22/12).

Ia memaparkan, dalam pajak daerah yang masih kurang terealisasi terjadi pada pajak BPHTB yang hanya mencapai Rp 176,3 miliar (70,54 persen) dari target Rp 250 miliar.

“Berbeda dengan pajak reklame dan parkir yang terealisasi melebihi target, di angka 103 persen,” sebutnya.

Sementara di retribusi daerah, masih terdapat pencapaian di bawah 70 persen.

“Yaitu retribusi izin mendirikan bangunan yang hanya tercapai Rp 10,9 miliar (59,90 persen) dari target Rp 18 miliar,” jelas Raja.

Hal ini diakuinya, akibat permasalahan izin peralihan hak yang ada di BP Batam awal tahun lalu sehingga berimbas pada realisasi IMB dan pakaj BPHTB.

“Namun demikian dengan waktu yang singkat ini, kami masih melakukan penagihan aktif kepada pelaku wajib pajak. Semaksimal mungkin upaya penambahan PAD terus dikejar,” pungkasnya. (nji)

Kemenaker Sutujui Lahan BLK di Tanjunggundap

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Tim dari Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) kembali meninjau lahan di Tanjunggundap, Sagulung, yang diperuntukkan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) baru di Batam. Mereka akan melihat, berapa luasan dan status tanah yang ada di sana. Jika memang cocok dan sudah disiapkan secara baik, 2018 akan mulai dibangun BLK baru.

“Informasi dari Disnaker (Dinas tenaga kerja) Batam lokasi sudah ditinjau oleh konsultan Kemenaker. Mereka sudah setuju dan siap membangun BLK sampai selesai,” kata anggota Komisi IV DPRD kota Batam Riky Indrakari, Jumat (22/12).

Menurut dia, BLK yang bersumber dari APBN itu akan memakan anggaran sekitar Rp 300 miliar. Pembangunan rencananya dilakukan secara bertahap (multiyears). Tahap pertama ini dianggarkan sebesar Rp 40 miliar bersumber dari APBN 2018.

“Awal Januari 2018, Komisi IV akan memfasilitasi rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti disnaker dan dinas pertanahan, terutama dalam mendorong dan mempecepat proses alokasi lahan BLK Maritim ini,” terang politisi PKS itu.

Rapat kordinasi ini, diakui dia, dianggap penting mengingat lokasi BLK berada di kawasan kampung tua.

“Untuk itulah dudukan bersama dulu titik koordinat bersama masyarakat setempat sebelum pengajuan PL(pengajuan lahan) ke BP Batam. Sehingga ke depan ketika sudah dibangun tidak ada masalah lahan dengan masyarakat kampung tua,” katanya.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kota Batam, melakukan audiensi terbuka dengan Kepala BP Batam, membahas lokasi lahan untuk pembangunan BLK Kemenaker. Dalam audiensi itu, menghasilkan dua opsi lahan bebas yakni di Tanjunggundap dan Setokok.

Sekertaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P. Sihaloho mengatakan, dua opsi yang diberikan BP, nanti biaa disampaikan dan menunggu kejelasan Pemko dalam proses selanjutnya.

“Kita lahan di Setokok sudah pernah matangkan lahan. Dulu rencananya mau untuk SMK. Tapi karena diambil alih Provinsi, maka lahan itu belum dibangun,” kata Udin.

Sementara itu untuk lokasi di Tanjunggundap, jika memang diperlukan reklamasi, ia menilai baiknya dilakukan, karena menyangkut kebutuhan orang banyak.

“Masa yang lain reklamasi diam, ini untuk keperluan masyarakat ribut?” jelas Udin. (rng)

Jessica Krisan Pintar Bagi Waktu, Kuliah dan Kerja

Putut A
-
0
Jessica Krisan

batampos.co.id – Perkembangan zaman kian menuntut wanita untuk bermental mandiri. Alasan ini tak lain agar masa depan lebih terjamin, tanpa harus bergantung pada penghasilan pasangan hidup ataupun keluarga. Seperti yang dilakukan Jessica Krisan, yang akrab disapa Jeje.

Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Putra Batam (UPB) ini, memilih kuliah sambil bekerja.

“Pagi kuliah, setelah itu lanjut kerja,” ujar resepsionis di salah satu hotel berbintang di Batam.

Wanita berparas ayu tersebut berpendapat, wanita tidak harus bermodal cantik saja, melainkan juga harus pintar.

“Banyak peluang yang bisa didapatkan kaum wanita untuk meniti karir. Yang penting niat,” ujar anak kedua dari 3 bersaudara itu.

Di usia 23 tahun, Jeje kini disibukkan dengan aktifitas kuliah yang mendekati semester akhir. Dimana, tugas skripsi mulai menghantui. Ditambah lagi, pekerjaannya juga tak kalah sibuk berkaitan pelayanan tamu yang mulai padat karena mendekati masa liburan Natal dan Tahun Baru.

“Di sini harus pintar manajemen waktu, kalau gak bisa keteteran. Untung sejauh ini, kekuatan saya menjalani aktifitas tersebut dengan baik, berkat dukungan dari orang tua. Capek pasti, tapi niat untuk maju harus tercapai,” ungkapnya yang bercita-cita menjadi designer. (rng)

Pejabat Baru RSUD Batam Jangan Takut Berbenah

Putut A
-
0
Warga berjalan di taman RSUD Embung Fatimah, Batuaji, Rabu (6/12). F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pejabat baru yang akan duduk di RSUD Embung Fatimah, Batuaji, Batam diminta tidak takut untuk berbenah dan menjalani tugas sebagai mana mestinya. Sebab, BPK sudah mengeluarkan audit keuangan RSUD yang lama dan akan masuknya tahun anggaran baru di 2018 mendatang.

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad tak menapik adanya ketakutan beberapa pejabat dilingkungan Pemko Batam untuk duduk sebagai pejabat baru di RSUD. Meski takut, tak ada yang berani menyampaikan secara langsung untuk menolak jika diberi jabatan.

“Beberapa waktu lalu memang ada untuk jabatan di OPD lain. Yang bersangkutan menolak untuk duduk sebagai Kepala Satpol PP Batam dan memilih untuk tak ada jabatan. Namun, sekarang belum ada,” kata Amsakar usai menghadiri rapat paripurna yang ditunda di DPRD Batam, kemarin.

Dikatakan Amsakar, sebenarnya tak ada alasan apapun untuk menolak sebagai pimpinan RSUD Batam. Apalagi, BPK sudah mengaudit keuangan lama di RSUD, sehingga pejabat baru tinggal menjalani struktur yang baru.

“Audit sudah dilakukan. Tahun anggaran baru dimulai 2018, jadi tak perlu takut kalau memang bertugas sesuai poksinya,” jelas Amsakar.

S saat Direktur RSUD Batam terpilih, maka secara tak langsung Walikota Batam akan meminta pejabat tersebut untuk berbenah. Mulai dari front office, kabid pelayanan, seluruh kasi, manajemen internal, manajemen obat-obatan hingga manajemen perawatan dan dokter.

“Dari hulu sampai hilir harus dibenahi semua. Namun semuanya diserahkan kepada leadernya nanti (Dir RESUD, red),” terang Amsakar.

Disinggung mengenai tiga kandidat Direktur RSUD Batam yang semuanya berasal dari luas, menurut Amsakar itu adalah hal yang wajar. Ketiga kandidat dianggap memenuhi persyaratan dan telah melakukan berbagai tes yang dibutuhkan untuk menjadi calon Direktur RSUD Batam.

“Wajar saja, ini sudah jadi kebutuhan organisasi. Mereka memenuhi syarat karena sudah mengikuti rangkaian psikotes. Apalagi ada jejaring yang harus kami putus mata rantainya, sehingga bisa lebih bertanggungjawab,” ungkap Amsakar. (she)

1...13,01913,02013,021...14,545Halaman 13,020 dari 14,545

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000