batampos.co.id – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dijadwalkan akan berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Anambas pada Rabu (5/4).
Kunjungannya bersama rombongan dari KSAD, KSAL, KSAU dan sejumlah perwira tinggi lain kali ini diagendakan meninjau langsung PT. Sacova di Desa Tarempa Barat kecamatan Siantan. Perusahaan asal Malaysia tersebut saat ini masih disegel dan dijaga ketat oleh sejumlah TNI.
“Panglima juga akan berdialog dengan sejumlah prajurit yang berjaga-jaga di depan PT. Sacova,” ungkap Komandan Lanal Tarempa Letkol Laut (P) Johan Wahyudi, dalam rapat persiapan penyambutan di ruang rapat mako Lanal Tarempa Senin (3/4) kemarin.
Johan juga mangatakan, kemungkinan kedatangan panglima TNI ini juga merupakan tahap awal sebelum kedatangan presiden RI ke tujuh Joko Widodo ke Anambas untuk meresmikan bandara Letung. (sya)
batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, KEK merupakan kebutuhan bagi percepatan pembangunan pariwisata di Kepri. Karena itu Gubernur juga ingin menata Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepri.
“Kita mengharapkan tidak ada masyarakat yang membuang sampah ke laut. Karena berada kita adalah laut, maka jangan dikotori dengan sampah,” ujar Gubernur Nurdin dalam kata sambutan Rapat Koordinasi Pariwisata Kepri di Hotel Aston, Tanjungpinang, Senin (4/3) .
Mantan Bupati Karimun tersebut menjelaskan, Kawasan NAL memang menjadi prioritas pembangunan pariwisata ke depan. Sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain yang ada di Kepri. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan bandara. Masih kata Gubernur Nurdin, untuk menjaga keindahan bahari di Natuna dan Anambas, pihaknya menolak adanya investasi-investasi berat yang tidak ramah lingkungan.
“Kita harus belajar dari kejadian rusaknya berbagai terumbu karang langka di Raja Ampat, Papua. Di Kepri, Natuna-Anambas khususnya harus menjadi perhatian kita bersama,” papar Gubernur Nurdin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar mengatakan target 3 juta wisman yang diberikan Kemenpar untuk Provinsi Kepri merupakan target besar dan membutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya. Menurut Buralimar, pihaknya sudah merancang berbagai kegiatan wisata yang berbasis bahari. Seperti Festival Padang Melang, Anambas, Sail Bintan, Festival Senoa, Natuna, Festival Penawar Rindu, Batam, Festival Penyengat, Tanjungpinang.
“FBK menjadi puncak kegiatan kita di 2017 ini. Selain wisman yang bertambah, kita juga mengharapkan kapal-kapal yacht yang datang juga mingkat jumlahnya. Kalender wisata Kepri 2017 juga sudah kita sebar di pintu-pintu masuk Internasional yang ada di Kepri,” tambah Buralimar. (jpg)
batampos.co.id – Tim reformasi perpajakan yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani Indrawati kemarin menjelaskan sejumlah kebijakan baru. Salah satunya adalah analisis bersama antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak dalam sektor kepabeanan serta cukai.
Langkah konkretnya adalah pertukaran data pemberitahuan pabean dan surat pemberitahuan tahunan yang menyasar kepatuhan pengguna jasa. Berdasar analisis itu, Ditjen Bea Cukai menertibkan importer berisiko tinggi dan tidak menyampaikan laporan SPT kepada Ditjen Pajak.
’’Penertiban dilakukan dengan memblokir 676 importer,’’ jelas Ani, sapaan Sri Mulyani, dalam keterangan pers di gedung Kemenkeu kemarin (3/4).
Ditjen Bea Cukai juga telah memblokir izin 30 perusahaan gudang berikat yang tidak menyampaikan laporan SPT. Sebagai langkah preventif, Ditjen Bea Cukai pun telah memblokir izin impor 9.568 perusahaan yang tidak melakukan impor selama 12 bulan.
Ditjen Bea Cukai juga sudah mencabut izin 50 perusahaan penerima fasilitas gudang berikat serta 88 penerima fasilitas kawasan berikat. Ani menegaskan, penertiban dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dan mengamankan fasilitas fiskal.
’’Dengan begitu, langkah tersebut diharapkan berdampak pada optimalisasi penerimaan Ditjen Bea Cukai, perbaikan data statistik impor (devisa), dan perbaikan waktu layanan atau dwelling time,’’ kata Ani.
Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, potensi pelarian hak negara juga dapat diminimalkan dengan joint operation, joint collection, dan joint investigation antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Tindakannya meliputi pemeriksaan sederhana, konseling, penagihan, dan penyidikan.
Upaya ekstra tersebut diharapkan dapat menambah penerimaan bea masuk hingga Rp 133 miliar dari impor pada 2015–2016. Untuk mendukung upaya itu, Ditjen Bea Cukai melakukan revitalisasi peran audit di unit pusat dan vertikal untuk mengefektifkan fungsi pengawasan.
’’Yakni, dengan melakukan pemeriksaan dokumen, penelitian ulang, dan audit,’’ ungkapnya.
Dari sektor pajak, lanjut Ani, sejumlah perbaikan telah dilakukan. Di antaranya, bidang teknologi informasi, basis data, dan proses bisnis. Terobosan yang dilakukan, antara lain, e-billing support, e-form atau SPT elektronik, e-bukpot atau bukti potong elektronik, serta platform kartu pintar Kartin1.
Kartu Kartin1 memungkinkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai menyatukan nomor identitas kepabeanan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dengan demikian, akses ke dalam sistem kepabeanan bisa dilakukan cukup dengan menggunakan NPWP.
’’Dengan terbentuknya single identity ini, bisa terbentuk single business profile yang nanti dapat dimanfaatkan kementerian dan lembaga lainnya,’’ ujar Ani. (ken/c23/noe)
Menteri Pariwisata Arif Yahya saat memaparkan materi saat Rakor Pariwisata Kepri di Hotel Aston, Tanjungpinang, Senin (4/3). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id-Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mendorong Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) menjadi Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Atas dasar itu, meminta masing-masing Bupati untuk segera membuat usulan. Karena pariwisata bahari di Provinsi Kepri adalah yang terdepan di Indonesia. Pemerintah Pusat melalu Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Bahari akan terus membuat kajian-kajian strategis.
“Kita mendorong kawasan NAL mendapatkan predikat KEK Pariwisata. Diharapkan Bupati bisa segera mengajukan daerah-daerah yang punya potensi untuk dijadikan KEK,” ujar Menpar Arief Yahya usai Rapat Koordinasi Pariwisata Kepri di Hotel Aston, Tanjungpinang, Senin (4/3)
Menurut Arief, kenapa Kepri disematkan sebagai Gerbang Pariwisata Bahari Indonesia. Karena memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan daerah yang lain. Masih kata Arief, dari evaluasi Sail Karimata 2016 lalu, segmen yang berhasil adalah Festival Bahar Kepri (FBK) yang digelar di Tanjungpinang. Disebutkannya, keunggulan-keunggulan yang dimiliki Kepri ada di wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
“Keunggulan-keunggulan ini tersebar di setiap daerah yang ada di Provinsi Kepri. Kita juga punya Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Bahari yang lebih fokus dalam membangunan pariwisata bahari di Indonesi, Kepri khususnya,” papar Arif.
Menteri Arief juga mengatakan, dari 1.500 kapal yacht yang datang ke Indonesia, 50 persen atau 750 masuk melalui Kepri. Atas dasar itu, Arief mendorong setiap daerah di Kepri punya marina untuk masuknya kapal-kapal yacht lebih banyak lagi. Ditegaskan Arief, pihaknya akan berupaya untuk mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan pembangunan pariwisata daerah. Lebih lanjut katanya, lewat Rakor ini diharapkan menghasilkan usulan-usulan strategis bagi pembangunan pariwisata Kepri kedepan.
Ditambahkan Arief, untuk menjaga pesona bahari di Kawasan NAL, hendaknya tidak dikontaminasi dengan industri-industri yang tidak ramah lingkungan. Menjaga lingkungan dan ekosistem di daerah wisata adalah kebutuhan yang sangat penting. Ia yakin, apabila pariwisata sudah berkembang, maka kesejahteraan akan meningkat. Karena pariwisata adalah sektor keempat sebagai penyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara.
“Pemprov Kepri bersama kabupaten/kota harus terus bersinergi dalam menyusun iven-iven wisata di Kepri. Kami akan terus suport, sehingga kunjungan wisman ke Kepri semakin meningkat. Karena Kepri adalah penyumbang wisman ke tiga terbesar setelah Jakarta dan Bali,” tutup Arief. (jpg)
batampos.co.id – Senin (3/4), KPK menghadirkan mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin sebagai saksi yang menguatkan indikasi bagi-bagi uang haram e-KTP di kalangan dewan.
Langkah itu dilakukan setelah mantan anggota Komisi II yang kini duduk di Komisi V DPR Miryam S. Hariyani yang diharapkan mengungkap dugaan penyaluran duit panas e-KTP ke sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 secara mendadak mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) di persidangan sebelumnya. Hal itu membuat jaksa penuntut umum (JPU) KPK merasa dirugikan.
Nazaruddin yang sebelumnya pernah mengungkap indikasi korupsi berjamaah dalam proyek e-KTP itu langsung membeber praktik bagi-bagi uang di DPR dalam sidang kemarin. Kesaksiannya menguatkan bila kelompok dewan turut menikmati aliran dana, seperti disebut dalam surat dakwaan mantan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan anak buahnya Sugiharto.
Bukan hanya membeber nama dan besaran uang yang didistribusikan, pria yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus e-KTP itu juga menjelaskan secara detail pola penyaluran fee tersebut pada rentang waktu 2010-2011. Aliran uang ke pimpinan badan anggaran (Banggar) dan anggota komisi II, misalnya. Menurut Nazar, besaran uang sudah ditentukan melalui pembicaraan antara pihak terkait sebelum pembahasan anggaran di DPR.
Uang yang disepakati disalurkan berdasar catatan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang dibantu Mustoko Weni, anggota komisi II saat itu. ”Waktu itu harus ada dana yang dikeluarkan Andi Narogong untuk teman-teman di DPR sebelum pembahasan anggaran (proyek e-KTP, red),” ungkapnya. Catatan tersebut yang menjadi acuan penyaluran uang ke anggota dewan.
Duit haram tersebut dikemas dalam amplop. Mayoritas dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat (AS). Setiap ujung amplop diberi tulisan nama penerima. Proses pengamplopan dilakukan di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan, markas Andi Narogong Cs. Nazar mengaku melihat sendiri proses itu. ”Tulisan (nama penerima uang) dikasih ke saya,” terangnya.
Nazar juga mengaku melihat sendiri beberapa proses penyerahan uang ke anggota DPR. Di antaranya ke wakil ketua Banggar Mirwan Amir, Olly Dondokambey dan Tamsil Lindrung. Uang diberikan secara bertahap dengan total bervariasi. Yakni 1,2 juta dolar AS dan 700 ribu dolar AS. Selain diserahkan langsung ke ruang pimpinan Banggar, penyerahan juga dilakukan di ruang Mustoko Weni.
Selain melihat sendiri, Nazar juga mengetahui penyerahan tersebut dari laporan Andi Narogong yang disampaikan ke Anas Urbaningrum yang saat itu menjadi Ketua Fraksi Demokrat DPR. Menurutnya, selain Mustoko Weni, penyerahan uang juga banyak dilakukan Andi Narogong. Setelah diserahkan, Andi melapor ke Anas. ”Sebelum terima dibicarakan dulu, angkanya segini. Nanti Andi lapor ke Anas, kalau ada masalah juga akan lapor,” ucap mantan anggota komisi III DPR itu.
M Nazaruddin saat jadi saksi
Nazar meyakini hampir semua uang yang dikemas dalam amplop sudah disalurkan ke kluster dewan. Khususnya pimpinan banggar dan anggota komisi II. Baik itu ketua dan wakil ketua komisi, anggota banggar komisi, ketua kelompok fraksi (kapoksi) hingga anggota biasa. Menurutnya, untuk penyerahan di luar pimpinan komisi dan banggar, uang diberikan melalui koordinator fraksi.
”Kalau tidak terima (uang), tidak ada penetapan pemenang (tender proyek e-KTP),” imbuhnya.
Selain membeber pendistribusian uang haram, Nazar juga mengungkap fakta baru terkait bagi-bagi fee tersebut. Terutama soal penerimaan uang Ganjar Pranowo, mantan pimpinan komisi II yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah.
Menurut dia, Ganjar memang sempat menolak uang e-KTP. ”Waktu dikasih 150 ribu dolar AS dia (Ganjar) menolak. Ribut di media. Dia minta dikasih sama dengan ketua (komisi),” terangnya. Setelah penolakan itu, Ganjar akhirnya mendapat jatah 500 ribu dolar AS, sama dengan ketua komisi. Nazar menyebut uang untuk Ganjar diserahkan saat pertemuan di ruang Mustoko Weni.
”Kebetulan saya ada di ruangan itu (Mustoko Weni). Waktu pas menyerahkan itu jatahnya Fraksi Demokrat juga ada di situ (ruang Mustoko Weni),” papar politikus yang terseret kasus korupsi proyek Hambalang itu. Pernyataan Nazar tersebut secara langsung membalik kesaksian Ganjar di persidangan sebelumnya yang menyatakan bila tidak menerima uang panas e-KTP.
Selain mengungkap fakta tentang Ganjar, Nazar juga bersaksi bila mantan anggota komisi II Khatibul Umam Wiranu pernah menerima aliran uang yang digunakan untuk biaya pencalonan ketua umum pimpinan pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Anshor. Besarnya 400 ribu dolar AS. Uang tersebut diberikan Nazar melalui stafnya saat Khatibul di Surabaya. ”Saya telepon Khatibul malam itu juga sudah diterima,” bebernya.
Selain Nazar, indikasi bagi-bagi fee dari kelompok swasta ke pihak terkait juga diungkapkan Yosep Sumartono, pensiunan PNS Kemendagri. Yosep mengaku beberapa kali disuruh terdakwa Sugiharto untuk mengambil uang dari para rekanan proyek e-KTP. Uang itu diambil dari sejumlah lokasi.
Antara lain, Mall Juction Cibubur sebesar 500 ribu dolar AS, Holland Bakery Kampung Melayu Jakarta Timur sebesar 400 ribu dolar AS, SPBU Pangkalraya Mampang Jakarta Selatan dan SPBU Pancoran Jakarta Selatan sebanyak 400 ribu dolar AS. Semua uang itu berasal dari Andi Narogong yang diberikan melalui adiknya Vidi Gunawan.
Selain itu, Yosep juga mengaku mendapat titipan uang dari Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos sebesar 300 ribu dolar AS dan dari penyedia produk automated finger print identification (AFIS) Johannes Marliem sebanyak 200 ribu dolar AS. Dia juga mengaku pernah dititipi uang USD 200 ribu oleh Anang S. Sugiana, perwakilan PT Quadra Solution.
Yosep mengaku tidak pernah menaruh curiga saat diminta mengambil uang dari para kluster swasta itu. Bahkan, dia sempat membawa uang 500 ribu dolar AS atau sekitar Rp 6,5 miliar pemberian Vidi Gunawan dari Cibubur ke Kalibata dengan naik ojek. Uang miliaran itu dibawa dengan menggunakan koper. ”Tahu berbentuk uang, tapi tidak melihat,” ucapnya saat ditanya ketua majelis hakim John Halasan Butar-Butar.
Selain menghadirkan dua saksi kunci pendistribusian uang tersebut, ada tujuh saksi lain yang dihadirkan jaksa KPK. Yakni, mantan ketua banggar Melcias Marchus Mekeng, mantan ketua Fraksi Partai Demokrat M. Jafar Hapsah, serta mantan anggota komisi II Khatibul Umam Wiranu.
Jafar mengaku menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari dari Nazar. Jafar berdalih tidak mengetahui bila uang itu merupakan hasil bagi-bagi fee e-KTP. Alasannya, saat itu Nazar merupakan bendahara fraksi yang salah satu tugasnya adalah mencukupi kebutuhan operasional ketua fraksi. Jafar pun menyebut uang itu sudah diserahkan ke penyidik KPK saat pemeriksaan di penyidikan. ”Sudah saya kembalikan,” ujarnya.
Meski sudah mengembalikan, jaksa tetap mencecar Jafar soal pengembalian uang itu. Sebab, pengembalian uang tidak menghapus pidana. Pun, Jafar berpotensi menjadi tersangka sebagai akibat hukum pengembalian uang itu. “Saya benar tidak tahu (kalau uang yang diterima berkaitan dengan e-KTP). Makanya saya kembalikan setelah tahu dari penyidik,” imbuhnya.
Sementara Khatibul terus mengelak saat dicecar jaksa terkait aliran uang panas e-KTP. Termasuk dana dari Nazar yang diduga digunakan untuk biaya pencalonan diri sebagai ketua PP GP Anshor 2011 lalu. Khatibul mengaku siap dikonfrontasi dengan Nazaruddin dan stafnya yang memberikan uang sebesar 400 ribu dolar AS itu. ”Saya siap (dikonfrontir),” kelitnya saat ditanya jaksa KPK Abdul Basir.
Sedangkan Mekeng mengaku tidak tahu menahu soal pembahasan anggaran e-KTP yang dibahas di komisi II. Dia mengaku hanya tahu gelondongan saja soal proyek tersebut. Politikus Partai Golkar itu juga tidak mengaku pernah menerima uang maupun barang soal penganggaran itu. Setali dengan Khatibul, Mekeng siap dikonfrontasi. ”Tidak pernah sama sekali,” ujarnya. Menurut Nazar, Mekeng disebut menerima uang 1,4 juta dolar AS dalam proyek e-KTP.
Selain itu, ada Vidi Gunawan (adik Andi Narogong), mantan staf Nazaruddin Eva Ompita Soraya, Dian Hasanah, dan Munawar yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kemarin. Sementara Gubernur Sulawesi Utara yang juga mantan wakil ketua banggar Olly Dondokambey tidak hadir dalam sidang. (tyo/jpgroup)
batampos.co.id – Polres Tanjungpinang, memastikan penyidikan dugaan korupsi dana program hibah pembinaan yang diterima Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) IGA dari Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi Kementerian dan Kebudayaan dari APBN tahun anggaran 2013, dengan adanya penetapan tersangka.
Hal tersebut dikatakan Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro, Senin (3/4), karena pihaknya telah mendapatkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Sudah dapat disimpulkan, karena memang ada kerugian negara dari dana hibah APBN yang terima universitas itu,”ujar Joko.
Dikatakan Joko, pihaknya pun telah mengantongi identitas tersangka dalam korupsi dana hibah itu. Namun, ia belum mau menyebutkan identitas dari orang yang paling bertanggung jawab dalam penyalahgunaan anggaran negara.
“Setelah ekspose bersama dan kerugian negara hasil audit dari BPK RI sudah keluar, ternyata bisa dilanjutkan. Kami pun sudah menaikan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka,”kata Joko.
Dikatakan Joko, lambannya penanganan kasus korupsi yang diusut, karena awalnya menunggu hasil audit dari BPKP Provinsi Kepri. Namun, karena anggaran yang digunakan yakni dari APBN. Pihaknya pun diarahkan ke BPK RI.
“Sekarang baru satu orang tersangka, tapi tidak menutup kemungkinan lebih dari satu orang yang bisa jadi tersangkanya karena proses penyidikan sampai hari ini terus berjalan,”kata Joko.
Sementara saat ditanya berapa total kerugian negara dan berapa total anggaran yang diterima Universitas tersebut. Joko belum bisa menyampaikan. Ia pun berjanji akan menjelaskan secara gamblang saat di ekspose ke publik.
“Dalam waktu dekat akan saya ekspose. Disitu akan saya jelaskan secara detail. Sekarang belum bisa diekspose karena masih sibuk dan belum ada waktu,”ucapnya.
Informasi yang dihimpun, orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni MR yang merupakan Ketua Stikom IGA. Sedangkan anggaran yang diterima senilai Rp 5 miliar dari APBN tahun 2013 yang merupakan dana program hibah pembinaan perguruan tinggi swasta php pts dari direktorat kelembagaan dan kerjasama Direktorat Jendral Pendidikan tinggi kementrian dan Kebudayaan Kepada STIKOM IGA Tanjungpinang.(ias)
Bupati Bintan Apri Sujadi bersama Menteri Pariwisata Arif Yahya disela-sela kunjungannya ke Tanjungpinang, Senin (3/4). F.Humas Pemkab Bintan
batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi, mengaku optimis Bintan, tentunya bisa mencapai target dalam mensukseskan program Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang ditargetkan sebanyak 3 juta wisatawan, baik dari mancanegara maupun lokal.
“Kami siap mendukung dan tentunya optimis bisa mengejar target angka kunjungan wisatawan yang ditargetkan oleh pemerintah pusat,” jelas Apri usai menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Pariwisata Provinsi Kepri Tahun 2017, yang dihadiri Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, di Hotel Aston Tanjungpinang, Senin (3/4).
Apri menjelaskan salah satu faktor yang dapat mendukung untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya dapat dilihat dari banyaknya destinasi wisata yang dimiliki di Kabupaten Bintan.
“Para wisatawan yang berkunjung, tentunya akan dimanjakan dengan berbagai ragam wahana wisata yang dihadirkan disini (Bintan, red),” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya berbagai event-event berskala Internasional juga rutin digelar di Kabupaten Bintan. Tentunya hal ini dilakukan untuk bisa mendongkrak angka kunjungan wisata.
“Ini merupakan tantangan bagi Pemkab Bintan, guna mensukseskan target kunjungan yang ingin dicapai. Pemkab terus berupaya menyiapkan event pariwisata dengan skala Internasional dengan sebaik-baiknya. Seperti Tour de Bintan, Iron Man 70.3, Triathlon dan sebagainya,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, mengatakan Provinsi Kepri, merupakan salah satu gerbang wisata bahari. Dimana lokasinya sangat strategis, karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Tentunya ini akan menjadi peluang besar untuk bisa mendatangkan wisatawan dari mancanegara.
“Lokasi yang berdekatan dengan negara tetangga, menjadi salah satu faktor pendukung yang harus bisa dioptimalkan. Khususnya Bintan dan Batam,” ungkapnya.
Menurutnya Provinsi Kepri, juga harus bisa memaksimalkan bidang pariwisata, karena dengan memaksimalkan bidang pariwisata, maka bidang perdagangan dan investasi pun akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya.
“Tentunya dalam pengmebangan suatu daerah agar maju harus dilandaskan dalam tiga komponen diantaranya, pertama perdagangan (Trade), kedua investasi (Investment) dan ketiga pariwisata (Tourism),” imbuhnya. (cr20)
Pelajar SMK Yaspika ketika mengikuti UNBK. F.Tri/batampos
batampos.co.id – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) serentak dilaksanakan seluruh Indonesia kemarin, Senin (3/4).
Untuk Kabupaten Karimun, hanya tiga sekolah yang melaksanakan yaitu SMK Yaspika 88 pelajar, SMK Vidya Sasana 69 pelajar dan SMK Budi Mulya Kundur 100 pelajar. Total keseluruhan pelajar SMK yang ada di kabupaten Karimun mencapai 257 pelajar yang sudah terdaftar untuk ikut UNBK.
”Pelaksanaan UNBK dimulai dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan mata pelajaran Matematika, hari berikutnya Bahasa Inggris dan terakhir Teori Kejuruan,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Karimun Bakri Hasyim, kemarin (3/4).
Dikatakan, untuk satu mata pelajaran membutuhkan waktu sektiar 90 menit dengan menggunakan komputer secara online. Artinya, bahan yang diujiankan langsung secara online diberikan oleh pusat. Sehingga, para peserta tinggal menjawab melalui perangkat komputer yang sudah di set dari pusat.
”Jadi untuk kabupaten Karimun tidak semuanya kejuruan melaksanakan UNBK dikarenakan kendala peralatan seperti di SMK Moro maupun kedua SMKN Karimun,” ungkapnya.
Sementara panitia UNBK SMK Yaspika Karimun Endang Supriatin mengatakan, bahwa anak didiknya yang sudah terdaftar untuk ikut UNBK ada 88 pelajar. Namun, beberapa waktu lalu ada salah satu pelajar atas nama Dinda Miranda jurusan pemasaran mengundurkan diri di karenakan sakit. Sehingga, tidak dapat melaksanakan UNBK dengan demikian ada 87 pelajar yang ikut pada hari pertama. Untuk jurusan yang di UNBK-kan ada jurusan Pemasaran 43 pelajar dan jurusan Akutansi 44 pelajar.
”Yang pasti siswi kami tidak akan melaksanakan UNBK. Dia bilang akan mengulang tahun depan,” tuturnya.
Pantauan di lapangan, para pelajar saat mengikuti UNBK dengan menggunakan komputer terlihat serius menjawab soal yang tertera di layar komputer. Dan dilaksanakan dua sesi, dikarenakan terkendala fasilitas komputer yang kurang, dimana sesi pertama dimulai pukul 07.30 WIB hingga 09.30 WB selanjutnya pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB dan sesi ketiga atau terakhir pada pukul 14.00-16.00 WIB. Dengan satu ruangan diisi 20 pelajar yang menggunakan dua ruangan laboraturium komputer. (tri)
Ilustrasi lomba mewarnai di Kepri Mall. Foto: istimewa
batampos.co.id – Assisten Manajer Event Organizer Batam pos, Heri Anton mengatakan pameran Batam Pos AutoShow berlangsung di Kepri Mall hingga 9 April mendatang.
Pada puncak acara akan digelar lomba fashion show dan mewarnai untuk anak. Lomba pun dibagi dalam dua kategori yakni usia 4-6 tahun dan 7 sampai 7 tahun.
“Acara ini dalam rangka menyambut hari kartini. Dan ini merupakan kegiatan keempat kalinya sejak 4 tahun terakhir. Lomba diperuntukan untuk anak usia 4 sampai 9 tahun,” kata Heri.
Menurut dia, pihaknya masih membuka pendaftaran untuk lomba hingga 9 April mendatang.
Bagi yang ingin mendaftar bisa datang ke kantor Batam Pos di Lantai 2 Gedung Graha Pena, Batam Center.
“Membayar uang pendaftaran Rp 50 ribu. Itu sudah termasuk snack saat acara berlangsung,” pungkas Heri. (she)
Pelajar SMK Yaspika ketika mengikuti UNBK. F. Tri/batampos
batampos.co.id – Kepala SMK Budhi Mulya Hafiz Zafafi M.PD menyebutkan, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Senin (4/4) berjalan lancar.
Guna mendukung UNBK disiapkan 35 unit komputer, satu ruangan, satu operator dan satu orang teknisi serta pengawas dari provinsi Kepri. Untuk mengantisipasi adanya pemadaman listrik, pihak sekolah juga menyiapkan mesin generator set (genset).
“Alhamdulillah hari pertama semua berlangsung aman dan lancar bahkan aliran listrik maupun jaringan internet sangat mendukung. Dalam pelaksanaan UNBK, ada dua hal yang dikhawatirkan aliran listrik, dan jaringan internet. Kita harapkan keduanya tidak ada gangguan,” harap Hafiz.
Dikatakan, tahun ini sebanyak 100 siswa SMK Budhi Mulya yang mengikuti UNBK. Karena keterbatasan perangkat komputer, pihak sekolah hanya menyiapkan satu ruangan dengan 35 unit komputer, dan membagi tiga sesi. Untuk sesi pertama peserta masuk pukul 07.30 WIB, keluar pukul 09.30 WIB. Kemudian, sesi kedua peserta masuk pada pukul 10.30 WIB keluar pukul 12.30 WIB. Serta sesi terakhir peserta masuk pukul 14.00 WIB, dan keluar pukul 16.30 WIB.
“Pelaksanaan UNBK di SMK Budhi Mulya untuk kedua kalinya, justru sistem pengawasan lebih efektif dan efisien. Bahkan dengan UNBK dapat meminimalisasi kecurangan ataupun kebocoran soal ujian nasional, karena antara komputer satu dengan lainya berbeda soal ujian,” bebernya.
Terpisah Pengawas SMA, SMK Madrasah Aliyah di Pulau Kundur Syahril M.Pd mengaku secara umum pelaksanaan UNBK tidak ada kendala berarti. Hari pertama terdapat 100 siswa SMK Budhi Mulya melaksanakan UNBK, sedangkan SMKN 01 Kundur 174 peserta melaksanakan UN manual. (ims)
