Kamis, 21 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13504

Wisata Lagoi Tidak Hanya untuk Wisatawan Berkantong Tebal

0
Kawasan wisata Lagoi kini tidak hanya menarik wisatawan mancanegara. Wisatawan lokal juga banyak berwisata kesini. Foto: istimewa

batampos.co.id – Kawasan Pariwisata Lagoi beberapa tahun ini berbeda. Jika dulu, kawasan itu khusus dikunjungi wisatawan mancanegara berkantong tebal, tapi sekarang wisatawan lokal juga bisa menikmati segala fasilitas di sana.

Paket-paket wisata ke Kawasan Pariwisata Terpadu Lagoi (KPTL) bak kacang goreng diposting di media sosial (medsos). Mulai menawarkan paket 2 hari 1 malam ke Lagoi, atau cuma paket 1 hari ngetrip di Lagoi. Sasaran paket-paket wisata, itu adalah wisatawan lokal antara lain masyarakat Batam.

Harga per paket perjalanan di Lagoi yang ditawarkan pun murah. Hanya merogoh saku kisaran Rp 300 ribu hingga Rp 850 ribu wisatawan sudah bisa menikmati tour ke kawasan itu. Misal, seperti diungkapkan Novalina, salah satu pemilik tour & travel asal Batam ini. Dia kerap memposting paket wisata ke Lagoi di laman facebooknya untuk mempromosikan destinasi wisata baru bagi warga Batam.

Mengapa demikian? Karena, sasaran wisatawannya rata-rata adalah masyarakat Batam dan perjalanan dimulai dari Batam, sekitar pukul 06.30 pagi. Dari Batam, lalu kemudian wisatawan akan naik kapal Roll On Roll Off (RoRo) untuk berlayar ke Pulau Bintan. Setelah perjalanan laut sekitar 1 jam, rombongan wisatawan akan tiba di Pelabuhan RoRo Tanjunguban. “Langsung ada bus wisata, ber-ac yang menjemput,” ungkap wanita pecinta kucing ini.

Untuk paket wisata 2 hari 1 malam, Nova menjelaskan, hari pertama wisatawan akan dibawa berkeliling menaiki bus wisata ber-AC ke sejumlah objek wisata di Lagoi. Pada hari pertama, biasanya wisatawan akan ke lokasi wisata Gurun Pasir di Desa Busung. Di sana banyak sekali ornamen yang disediakan pihak pengelola, dalam hal ini BUMDes milik Pemerintah Desa Busung agar menarik wisatawan, seperti kapal tiruan mirip kapal Lancang Kuning, lalu ada unta-untaan dan lainnya.

Lalu rombongan diajak safari ke kawasan Lagoi. Di kawasan Lagoi, wisatawan terlebih dahulu menyantap makan siang di pujasera Lagoi. Usai makan siang secara prasmanan, rombongan baru ke kawasan Lagoi Bay.

Lagoi Bay, diresmikan 2015 lalu. Kawasan wisata ini dibangun tidak semata mengejar kunjungan wisatawan mancanegara, tapi juga wisatawan lokal. Di sana, kini telah ada beberapa fasilitas antara lain lantern park, kemudian ada kereta untuk berkeliling kawasan Lagoi Bay, ada Plaza Lagoi.

Menariknya, di Plaza Lagoi tersedia beberapa gerai seperti Bintan Gerai milik Dispar Kabupaten Bintan yang menyediakan beragam marchendist atau kerajinan tangan asli dari pengerajin asal Bintan. Terdapat minimarket, dan restoran dan beberapa cafe. Untuk akhir pekan, biasanya ada tersedia bazar yang disediakan untuk para pelaku UKM. Makanan yang dijual juga makanan daerah seperti soto, bakso, empek-empek, tetapi ada juga makanan asal negeri Paman Sam (Amerika) seperti burger.

Masih hari pertama, wisatawan akan diajak ke Danau Lagoi yang masih dalam satu kompleks. Lalu, ke ikon love dan cek in di deBintan Vila, hotel dan resort yang berada di luar kawasan Lagoi. Hari keduanya wisatawan diajak kembali ke Treasure Bay, Lagoi.
Endang, salah satu wisatawan yang ikut dalam rombongan tour mengatakan, untuk makanan jika ikut tour sudah masuk dalam paket. Mereka biasanya makan di pujasera.
“Lagoi tempatnya bagus, bersih, pantainya juga sangat bagus, guidenya juga baik,” ujar Endang.

Nah, bagi wisatawan yang ingin ke Lagoi, tapi tidak mengikuti paket wisata dari tour and travel, juga bisa. Misalkan membawa kendaraan dari Batam, maka wisatawan dikenakan tiket mobil untuk diangkut kapal roro, seharga lebih kurang Rp 270 ribu, kalau motor sekitar Rp 40 ribu. Lalu, untuk ke kawasan Lagoi, wisatawan bisa menggunakan jasa tour guide. Tapi bisa juga sendiri langsung ke kawasan Lagoi. Ancar-ancarnya, wisatawan bisa menggunakan jalur Lintas Barat, arah ke Tanjungpinang.

Setelah melewati jembatan I, Jembatan Busung, wisatawan akan menemui simpang empat, Simpang Penaga, yang terdapat pos lantasnya di sebelah kiri. Dari situ, wisatawan tinggal mengikuti arah petunjuk yang ada di jalan-jalan. Nanti setelah sampai di Simpang Lagoi, wisatawan akan bertemu dengan gerbang besar. Di dalam sanalah, objek wisatawan terpadu Lagoi berada.

Oan, salah satu mantan tour guide mengatakan, di kawasan ini, ramainya pada akhir pekan atau saat ada event pariwisata. Sedangkan di hari biasa, tidak terlalu ramai. “Ini juga sepi, mungkin pas bulan puasa,” katanya.

Terlihat di hamparan pasir putihnya juga tidak terlihat pengunjung. Beda jika hari akhir pekan lainnya, pengunjung khususnya wisatawan mancanegara suka berjemur di pantai.
Soal harga, ia mengatakan, misal makanan dan minuman yang dijual di minimarket atau gerai, masih harga wajar.

“Makanan dan minuman misal di toko minimarket masih terjangkaulah. Paling beda seribu atau dua ribu,” katanya.

Namun, kalau makan di restoran atau cafe, harganya lebih tinggi. Dea, penjaga Gerai Bintan mengatakan, untuk makanan dan minuman yang dijual di kawasan ini, masih relatif terjangkau. Malah, ada dua versi harga. Misal untuk minuman botol bagi wisatawan lokal, biasanya harga yang dijual berkisar Rp 3 ribu sampai Rp 5 ribu. “Kalau turis memang dijual lebih mahal, dua kali lipat,” kata wanita asal Sei Kecil itu.
Malah, kalau akhir pekan, katanya, ada bazar makanan daerah seperti soto, bakso dan empek-empek. Harganya sekitar Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu per porsi. (cr21)

Bank RiauKepri Berbagi Bahagia dengan Anak Yatim

0
Dirut Bank Riau Kepri Irvandi Gustari menyerahkan santunan kepada anak yatim saat berbuka puasa bersama di Hotel CK Tanjungpinang, Jumat (2/6). F.Yusnadi/batampos.

batampos.co.id – Keberhasilan Bank RiauKepri mengantongi 16 penghargaan nasional tahun ini patut disyukuri. Direktur Utama Bank RiauKepri, Irvandi Gustari mengungkapkan, di tengah pertumbuhan ekonomi yang semakin menantang, tapi masih sanggup memperoleh banyak penghargaan tetap harus jadi puncak syukur seluruh direksi dan staf.

“Bulan lalu baru terima lagi Top CSR yang diserahkan Pak Wapres Jusuf Kalla. Ini semua nikmat Allah yang harus disyukuri,” kata Irvandi pada acara buka puasa bersama di Hotel CK Tanjungpinang, Jumat (2/6) lalu.

Momentum berbahgia itu pun dirayakan dengan berbagi kebahagiaan kepada anak-anak yatim. Selain dimulai dengan acara buka bersama, juga turut disalurkan santunan ala kadarnya. Agar lebih lengkap kebahagiaannya, turut hadir pula seluruh pegawai Bank RiauKepri beserta keluarganya. Dukungan dari semua elemen keluarga besar Bank RiauKepri memang diperlukan.

“Karena pada tahun ini target yang digunakan adalah skala nasional. Kepri beruntung, pertumbuhan ekonominya tidak jauh dari pusat di kisaran 5,2 persen. Tapi di Riau hanya tiga persen, tapi laba kami harus 5,2 persen juga,” ungkap Irvandi.

Sebab itu, ia mengharapkan ke depannya seluruh keluarga besae Bank RiauKepri mampu bersinergi memenuhi target tersebut. Apalagi waktu yang dipunya tinggal tujuh bulan ke depan. Namun Irvandi percaya, jajaran tim kerjanya bisa memberikan yang terbaik buat hasil yang memuaskan.

Raja Ariza, Asisten Gubernur Kepri, yang hadir mengapresiasi pencapaian kinerja Bank RiauKepri selama beberapa waktu belakangan ini. Menurutnya perhatian yang diberikan pihak bank kepada daerah tidak sekali dua. Tapi, kata Ariza, sudah banyak sekali. “Karena kedua pihak ini, antara Bank RiauKepri dan Pemprov Kepri adalah mitra kerja untuk kesejahteraan masyarakat Kepri,” ujarnya. (aya)

Larang Ojek Online, Ini Kata Yusfa Hendri

0
Ojek online saat RDP dengan DPRD Batam

batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Yusfa Hendri dikecam warga Batam atas kebijakannya yang tidak populis menghentikan operasional ojek online di Batam mulai 1 Juni 2017. Warga menolak kebijakan tersebut karena Pemko Batam sendiri belum mampu memberikan pelayanan transportasi yang nyaman, aman dan murah untuk mereka. Tapi Yusfa Hendri mengatakan penghentian sementara operasional ojek berbasis online tidak berarti Pemko Batam anti perkembangan teknologi.

Menurutnya, langkah ini merupakan tahapan pengaturan untuk menghindari gesekan antar pengojek di tengah masyarakat.

“Jika tidak diatur dan terus dibiarkan justru akan terjadi benturan atau pertikaian di lapangan yang justru merugikan kita semua,” sebutnya, Minggu (4/6/2017.

Yusfa mengatakan, saat ini Pemko Batam tengah gencar memanfaatkan perkembangan tekonologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan, seperti e-musrenbang, kegiatan keuangan yang digelar secara online, hingga kemudahan drive thru dan lain-lain. “Kita paham ini demi kemudahan-kemudahan untuk masyarakat,” kata dia.

Untuk itu, disamping memberi ruang ojek online beroperasi, pihaknya tidak akan luput membina pengojek konvesional atau pangkalan. Termasuk jika ojek pangkalan ingin berbenah dengan beralih menjadi online.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari mendukung ojek dan taksi online tetap beroperasi di Batam. Sebab, ojek sebenarnya hadir sebagai jawaban atas ketidakmampuan pemerintah selama bertahun-tahun untuk menyediakan transportasi publik yang layak, memadai, dan terjangkau.

Menurut Riky, kehadiran transportasi ojek, terutama yang berbasis aplikasi karena tuntutan di tengah masyarakat yang menginginkan transportasi murah, cepat, dan praktis. “Jadi mereka (ojek) hadir karena kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Anggota Komisi IV lainnya, Safari Ramadhan mengaku memberikan rekomendasi kepada Pemko Batam melalui pimpinan DPRD agar Dinas Perhubungan (Dishub) mencabut kembali pelarangan operasional ojek berbasis aplikasi (online) di Batam. “Rekomendasi telah diberikan. Intinya kita mendukung ojek online tetap beroperasi di Kota Batam,” tuturnya.

Safari menilai, dengan situasi kondisi ekonomi Batam sekarang ini, tidak seharusnya kebijakan tersebut dikeluarkan. Sebab akan kembali menambah angka pengangguran yang berujung tingginya angka kriminal di Kota Batam,” katanya.

Ketua Komisi III DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura menyambut baik ojek online beroperasi di Batam. Namun demikian, dalam operasionalnya, perusahaan ojek online harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dalam mematuhi aturan dan izin yang diminta Pemko, serta bersama-sama mengikuti aturan hukum yang berlaku.

“Kami komisi III menyambut baik. Karena sangat membantu masyarakat terutama dari sisi harga, keamanan dan kenyamanan. Pada perusahaan ojek online kita minta segera dilengkapi (izin), agar bisa beroperasi lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Batam, Budi Mardianto menilai langkah Dishub penghentikan operasional ojek online sangat keliru. Dia menyebutkan, kebijakan yang diambil Dishub Batam dinilai terlaku kaku. Padahal, harusnya bisa dilakukan secara fleksibel tanpa harus main menghentikan operasional ojek online.

“Surat penghentian operasional ojek online oleh Dishub Kota Batam berdasarkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan online di Batam sebenarnya tak mengena. Aturan itu kan dikhususkan untuk kendaraan roda empat, bukan roda dua,” ujar Budi, Minggu (4/6). (rng/gas/cr13)

Listrik akan Padam di Beberapa Daerah hingga Pukul 15.00

0
ilustrasi

batampos.co.id – Pelanggan PT PLN Batam masih tetap mengalami pemadaman listrik bergilir. Bahwasannya mulai pukul 09.00 WIB hari ini (5/6/2017), PLN akan memadamkan listrik di beberapa kawasan hingga pukul 15.00 WIb nantinya.

Berdasarkan info resmi dari PT PLN Batam, mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB nanti, listrik akan dipadamkan di daerah Penuin dan sekitarnya.

Kemudian pada pukul 09.00 WIb hingga 15.00 WIB listrik di kawasan perumahan Oriana, KAmpung Belian dan sekitarnya ikut padam.

PAda waktu yang sama, listrik juga akan dipadamkan di wilayah kantor camat Baloi dan sekitarnya.

Pemadaman dilakukan karena adanya rotasi trafo dan flushing trafo distribusi oleh perusahaan setrum tersebut. (spt

PPDB Tahun Ini Prioritaskan Anak-Anak di Sekitar Sekolah

0

 

Ratusan calon siswa baru antri mendaftar di SMK N 1 Batam di Batuaji, Senin (13/6/2016). Foto. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Mulai tahun ajaran 2017/2018, sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) berubah. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017, semua sekolah negeri tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus mengutamakan murid dari sekitar sekolah. Tidak tanggung-tanggung, persentasenya 90 persen dari sekitar lingkungan sekolah, dan 10 persen dari luar.

“Jadi yang diperluas itu adalah bina lingkungan. Jika selama ini sekitar lima atau 10 persen. Tahun ini persentasenya naik menjadi 90 persen,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari, Minggu (4/6).

Ia mengatakan, dalam Permendikbud itu, ditegaskan bahwa PPDB menggunakan sistem zonasi. “Jadi sama seperti Dapil kalau pemilihan. Satu zonasi mencakup beberapa kecamatan atau kelurahan. Masalahnya, zonasinya belumlah jelas,” katanya.

Politikus PKS itu menuding Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam terkesan menutupi Permendikbud itu. Harusnya gencar disosialisasikan baik melalui media maupun dengan cara lainnya, sehingga masyarakat tahu ada peraturan baru dari pusat.

“Banyak komite yang belum tahu mengenai Permendikbud ini, dan ini sangat penting. Jadi jangan lagi ada sekolah yang merasa lebih unggul, sehingga seleksinya berbeda. Semua harus sama,” jelasnya.

Riky berharap Disdik bisa segera membuat zonasinya dan disampaikan ke masyarakat. Ia juga berharap kepada sekolah unggulan seperti SMP Negeri 6 atau sekolah lainnya untuk tidak menolak calon siswa dari sekitar sekolah. “Itu tidak bisa lagi. Disdik harus tegas dan terbuka terkait ini. Karena PPDB untuk SMP lah yang selama ini paling kacau,” sebutnya.

Dengan terbitnya Permendikbud tersebut, lanjutnya, adalah kewajiban pemerintah memfasilitasi setiap sekolah negeri memiliki akses pemerataan, tingkat kualitas dan keunggulan yang sama. Zonasi juga berdasarkan ketersediaan daya tampung rombongan belajar masing-masing sekolah. Berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

Ditambahkan dia, sistem zonasi ini juga sebagai upaya untuk mengurangi desakan wali siswa untuk memasukan anaknya ke sekolah tertentu. Dengan begitu, diharapkan tidak lagi terjadi paksaan kepada anak didik karena telah ditentukan sesuai zonasi daerah terdekat. “Zonasi ini bertujuan untuk mempermudah akses siswa menjangkau sekolah,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Pembinaan Pendidikan SMP Disdik  Batam, Hernowo mengatakan, di Batam selama ini telah lebih dulu menerapkan sistem zonalisasi yang tertuang dalam Permendikbud nomor 17 Tahun 2017, dimana 90 persen siswa merupakan yang tinggal terdekat dari sekolah. “Ini hanya perbedaan istilah saja, jika di kementerian zonalisasi kita sebut rayonisasi, dan itu tak ada masalah,” kata Hernowo, kemarin.

Pembangunan sekolah di Batam yang tidak merata membuat penerapan seluruh peraturan tidak bisa diterapkan di Batam. Hernowo mencontohkan pendidikan yang berkarakter atau yang lebih dikenal dengan istilah full day school. “Tidak ada yang ilegal, tergantung kondisi pendidikan di masing- masing daerah,” sebutnya.

Dia menegaskan, pembukaan PPDB di beberapa sekolah yang akan digelar hari ini, Senin (5/6) sudah sesuai dan tidak ada yang salah. “Tentunya sebelum membuat kebijakan, kami sudah pikirkan dan mempelajari peraturan tersebut,” tutupnya

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan, sistem rayonisasi atau zonasi hanya diterapkan di tingkat SD, sedangkan SMP belum bisa. Alasannya, setiap kecamatan sudah ada beberapa SD, tetapi SMP terbatas.  ‘’Jadi Disdik memberikan setiap calon siswa tiga pilihan sekolah dalam PPDB,’’ jelasnya. (ian/rng/cr17)

Ruli Kebun Sayur Di Seipancur Segera Ditertibkan

0
Alat berat dikerahkan oleh Tim Terpadu untuk merobohkan rumah liar di Kampung Harapan, Tanjunguncang, Batuaji, beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat Ruli Tembesi Sayur juga akan ditertibkan. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos.co.id – Permasalahan banjir yang belum tuntas sampai saat ini menjadi PR besar Pemerintah Kota Batam untuk menyelesaikan. Salah satunya banjir yang kerap melanda wilayah Tanjungpiayu, Seibeduk. Oleh sebab itu, Kecamatan Seibeduk menargetkan dalam waktu dekat akan melakukan penertiban Ruli Kebun Sayur, yang selama ini mengganggu alur drainase Tanjungpiayu.

“Memang alur sungai jadi menyempit, dalam jangka waktu tiga bulan kita diberikan waktu untuk melakukan penertiban ruli tersebut,” kata Science Taufik Riyadi Camat Seibeduk, Minggu (4/6).

Ia menuturkan, saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi dan pemetaan dimana saja titik-titik lokasi yang kerap banjir. Dari hasil evaluasi, terdapat masalah pada bagian ujung (hulu) drainase yang sudah semakin sempit dan mengakibatkan banjir.

“Kita sudah laporkan masalah ini pada Walikota Batam, M Rudi dan duduk bersama berapa kali untuk menyelesaikan masalah ini. Kita sudah dapat solusi untuk melakukan normalisasi dengan cara membongkar bangunan yang berdiri diatas jalur drainase,” katanya.

Untuk melakukan normalisasi drainase tersebut, Taufik mengaku akan dibantu empat dinas, diantaranya Kadisduk Batam, Said Khaidar, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian, Mardanis, Kadis Bina Marga, Yumasnur serta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Abdul Malik.

“Memang tidak mudah untuk melakukan penertiban pemukiman liar, tapi masalah ini sudah mendesak sekali. Kita akan segera tindak,” terangnya.

Sebelum melakukan penertiban, Kecamatan Seibeduk dan dibantu dinas terkait akan melakukan pendekatan dan pendataan kepada warga yang tinggal di sepanjang drainase utama pembuangan ke laut. Selanjutnya, kecamatan akan lakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan.

“Disana ada 49 keluarga, kami harap mereka bisa memahami permasalahan ini untuk kebaikan bersama. Kita akan berikan sosialisai sebelum penertiban. Kami harap merek pindah sebelum ditertibkan oleh tim terpadu,” pungkasnya. (cr19)

SPAM Berhenti Beroperasi, Warga Gali Sumur

0

batampos.co.id – Lebih setahun, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Seri Kuala Lobam tidak beroperasi. Akibatnya, sekitar 49 kepala keluarga di Kampung Lepan, Desa Kuala Sempang, Kecamatan Seri Kuala Lobam (SKL) mengalami kekeringan. Mereka terpaksa menggali sumur untuk mendapatkan air bersih.

Tidak beroperasi spam juga membuat fasilitas tower infrastruktur air minum (DAK-IPD) di kampung itu senilai lebih Rp 1 miliar tak digunakan. Hamdan pemuda tempatan membenarkan, SPAM Kecamatan sudah lama tidak dioperasikan, karena tidak ada pengelola. Terakhir, SPAM dikelola pihak ketiga, lalu diambilalih pihak kecamatan. Tapi sudah hampir dua tahun fasilitas penyediaan air minum yang menghasilkan air 10 liter per detik itu, terbengkalai. “Kondisi SPAM hancur lebur,” katanya.

Beberapa waktu lalu, katanya, memang ada pengusaha datang ke lokasi SPAM. Tapi, setelah melihat-lihat ke dalam, si pengusaha menyatakan tidak sanggup. Lantaran kondisi SPAM sudah lama ditinggalkan. “Jika hendak dioperasikan kembali harus keluar duit banyak,” katanya.

SPAM ini, masih kata Hamdan, dibangun oleh pihak PU, kemudian diserahkan ke pihak kecamatan. Dalam pengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga. Yang mengecewakan, kata Hamdan, Satker PU telah membangun tower air senilai Rp 1 miliar lebih agar air yang dihasilkan SPAM dapat dialiri ke rumah-rumah warga dinilai mubadzir. Karena, setelah proyek tower air selesai, SPAM justru tidak dioperasikan.

“Akhirnya banyak masyarakat menggali sumurlah. Kasihan kalau mereka yang tinggal di pesisir, macam mana mau gali sumur, akhirnya gotong air,” katanya.

Umar Ali Rangkuti anggota DPRD Bintan mengatakan, persoalan SPAM telah didudukkan dengan pihak kecamatan karena pengelola lama sudah angkat tangan. SPAM kata dia, dibangun PU, lalu diserahkan ke pihak kecamatan dan dikelola pihak ketiga.

Sehingga penganggaran tak lagi dari pihak PU, melainkan lanjutnya jika pihak kecamatan mengajukan permohonan bantuan ke pihak PU. Ke depan, politisi PDI Perjuangan ini berharap siapapun yang menjadi pengelolanya harus melalui proses yang transparan.

“Harus ada kontrak kerja antara pihak kecamatan dan pengelola yang baru. Bukan cuma main tunjuk dan keluarkan SK,” tambahnya. Ini, lanjutnya, dimaksudkan agar jelas tanggung jawab dari pihak kecamatan dan pengelola pun memiliki kekuatan yang jelas. “Kalau perlu lelang aja, biar dapatkan pengelola yang profesional,” sarannya.

Camat Seri Kuala Lobam Raja Lukman kepada Batam Pos mengatakan, persoalan pengelola sudah didudukkan. “Sudah ada pengelolanya,” katanya. Namun SPAM memang belum beroperasi, karena ada beberapa sparpart yang rusak dan masih dicari.
Sparpartnya yang rusak, katanya sudah dicari ke Tanjung Pinang dan Batam.

“Di toko spartpart di Pinang juga sudah dipesan, karena alatnya cuma ada di Cina. Kita tunggu saja,” katanya.

Untuk operasional juga, Raja Lukman mengatakan, pihak PU telah siap membantu untuk menyuplai minyak per bulan. “Mudah-mudahan alatnya dapat, sehingga SPAM dapat segera operasi,” tukasnya. (cr21)

SPAM Teluksebong 4 Tahun Mangkrak

0

batampos.co.id – Kondisi SPAM Kecamatan Teluksebong yang sudah dibangun sejak 4 tahun lalu hingga saat ini masih belum beroperasi. Ini terlihat dari pantauan di lapangan, Minggu (4/6).

Salah seorang warga Sebong Lagoi, Febri mengatakan hingga saat ini SPAM tersebut belum beroperasi, meskipun sudah dibangun berbagai fasilitas seperti pipa ke rumah warga sudah dipasang beberapa tahun lalu.

“Kemarin memang tidak beroperasi, setelah ribut-ribut di media massa, kemudian dipasang pipa-pipa dan jaringan listrik. Namun sampai kini tidak ada aktifitas,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Fandi warga lainnya juga membenarkan kondisi SPAM Teluksebong yang belum beroperasi.

Bahkan menurutnya, beberapa peralatan sudah berkarat.

“Tangki air yang di atas pemukiman warga sudah berkarat parah, ya ini karena SPAM tersebut belum beroperasi,” sebutnya.

Ia menuturkan sejak dibangun dan selesai sekitar 4 tahun lalu, memang belum pernah warga disuplai air dengan fasilitas SPAM tersebut.

“Awal tahun 2015 lalu kan pernah diekspose, kemudian mulai turun orang provinsi memasang beberapa alat. Sampai saat ini tidak ada lagi aktifitas dan tidak ada air yang disalurkan ke rumah warga,” terangnya.

“Ini seharusnya perlu diperhatikan, agar tidak menjadi besi tua tak bermanfaat,” tambahnya lagi. (cr20)

Tudingan Gapensi, Kejagung Dukung Kejati Kepri

0

batampos.co.id-Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan dukungan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri untuk segera menuntaskan tudingan Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Kepri. Karena yang namanya jaksa tidak dibenarkan bermain atau melakukan intervensi dalam kegiatan-kegiatan proyek pemerintahan.

“Kejati Kepri harus segera melakukan klarifikasi tentang adanya pemberitaan yang menyebutkan adanya oknum Kejari ataupun Kejati yang bermain ataupun melakukan intervensi terhadap kegiatan proyek pemerintahan,” ujar Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Kejagung, M. Adi Toegarisman, Minggu (4/6).

Ditegaskannnya, selain melakukan klarifikasi, Kejati juga diminta mencari bukti apakah personil Kejari atau Kejati Kepri telah bermain proyek. Sehingga apabila itu benar adanya keterlibatan oknum jaksa, maka pimpinan tidak pernah mentolerir tindakan tersebut.

“Akan ditindak tegas dan tidak ada kompromi terhadap oknum jaksa yang telah mencoreng nama baik institusi Kejaksaan,” tegas Adi Toegarisman.

Mantan Kajati Kepri menegaskan lagi, dalam membuat pernyataan tentu harus didukung dengan fakta-fakta yang nyata. Sehingga apabila tundingan yang dialamat ke Kejaksaan bukan merupakan sebuah fitnah. Karena adanya stament dari Gapensi Kepri dinilai mencoreng nama baik Kejaksaan.

“Jika tidak terbukti ada oknum jaksa Kejari ataupun Kejati yang bermain ataupun melakukan intervensi terhadap pengadaan kegiatan pemerintah. Maka hukum yang akan bicara,” tegasnya lagi.

Masih kata Adi, jika tuduhan yang disampaikan Gapensi Kepri ada tujuan tertentu, tanpa didasari adanya fakta. Tentu tindakan yang akan dilakukan adalah melakukan upaya hukum. Dijelaskannya, Kejaksaan memang mendapatkan mandat untuk mengawasi dan mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yakni melalui program Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Adapun tugasnya adalah mengawal program pemerintah daerah, sejak perencanaan sampai hingga akhir tahapan penyelesaian suatu kegiatan. Artinya bukan terlibat kegiatan ataupun melakukan melakukan intervensi untuk kepentingan tertentu,” paparnya.

Dijelaskannya, sehingga apabila ada komunikasi antara personil kejaksaan dengan pelaksanaan kegiatan selama masih pada koridor pengawasan dan pengamanan kegiatan, jangan dicurigai. Karena lewat TP4D sudah ditegaskan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab kejaksaan. Ditegaskannya kembali, apabila tuduhan untuk kejaksaan adalah bohong.

“Maka hukum akan ditegakan, karena telah merugikan nama baik institusi kejaksaan. Apabila persoalaan ini tidak segera dituntaskan, saya akan menurunkan tim mengusut masalah ini ke Kepri,” tutup Adi Toegarisman.(jpg)

Sekda Desak Disperkim Perbaiki Masjid Dompak

0
Disperkim Kepri akan memfokuskan perbaikan lift menara Masjid Raya Nur Ilahi Dompak. F.Yusnadi/BatamPos

batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Arif Fadilah meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Provinsi Kepri segera melakukan perbaikan infrastruktur pendukung di kawasan Masjid Nur Ilahi atau Masjid Raya Dompak. Sehingga rumah ibadah tersebut bisa menjadi magnet wisata baru di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang.

“Belakangan ini kita lihat antusias masyarakat untuk datang ke Masjid Dompak menunjukkan peningkatan. Sementara kondisi kawasan masjid masih belum didukung dengan berbagai infrastruktur,” ujar Sekda Kepri, Arif Fadilah menjawab pertanyaan Batam Pos belum lama ini.

Menurut Mantan Sekda Karimun tersebut, rampungnya Jembatan I Dompak memang membawa semangat baru bagi perkembangan Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri. Masih kata Sekda, belakangan ini wisawatan nusantara juga sering berkunjung ke Masjid Dompak. Diakuinya untuk menjadi masjid tersebut sebagai ikon wisata Tanjungpinang banyak hal yang perlu dilakukan.

“Lewat APBD 2017 kita sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan lift menara dan beberapa ruangan. Kedepan kita ingin menjadi Masjid Raya Dompak sebagai pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepri,” papar Arif.

Masih kata Sekda, Pemprov Kepri sudah menyiapkan berbagai rencana pembangunan di kawasan masjid. Namun demikian tidak bisa dilakukan lewat satu tahun anggaran. Artinya butuh proses yang bertahap untuk mempercantik kawasan masjid tersebut. Lebih lanjut katanya kedepan Masjid Dompak bukan saja untuk kepentingan peribadatan, tetapi juga menjadi pusat eknomi masyarakat.

“Letak Masjid yang berada di ketinggian memang menjadi lokasi yang strategis. Karena dari atas masjid masyarakat bisa melihat Tanjungpinang dan sekitarnya,” paparnya.

Ditambahkannya, dengan adanya lift untuk naik ke atas menara masjid akan lebih cepat. Bahkan sudah ada rencana kedepan diatas menara tersebut akan dilengkapi dengan alat teropong jarak. “Masyarakat memang bertanya-tanya kapan lift menara digunakan. Karena banyak yang penasaran untuk naik ke atas menara,” tutup Sekda Arif.(jpg)