batampos.co.id – Sampai saat ini tim buser Sat Reskrim Polres Karimun masih memeriksa dua saksi dari masjid Agung untuk menggali keterangan atas terbunuhnya satpam masjid Agung, Safari yang ditikam pencuri kotak amal saat mempertahankan kotak amal.
“Dua saksi tersebut diharapkan bisa mendapatkan petunjuk untuk kasus ini. Karena, sejauh ini dari keterangan saksi sebelumnya hanya melihat pria menggunakan topi sambil mencongkel kotak amal,” ujar Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Dwihatmoko Wiroseno, Senin (5/6).
Ditambah lagi, kata kondisi masjid yang tidak dilengkapi dengan CCTv. Dengan kejadian ini diharapkan bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dihimbau kepada masjid yang berkuran cukup besar untuk memasang CCTv di sekitar masjid. Sehingga, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka salah satu alat untuk menelusuri adalah kamera pemantau tersebut.
”Selain itu, untuk menghindari agar kotak amal yang diletakkan di dalam dan di luar masjid tidak menjadi sasaran pencurian. Maka, polisi menyarankan agar setiap hari uang yang ada di dalam tabung atau kotak amal dapat diambil. Apalagi, biasanya pelaku yang akan mencuri kotak amal itu terlebih dulu melakukan pengamatan sebelum mencuri,” paparnya.
Sesuai berita di koran ini, Safari, petugas Satpam Masjid Agung, Jalan Poros meregang nyawa setelah ditikam pelaku yang ketahuan sedang mencongkel kotak amal pada Ahad lalu. Luka tikaman di bagian perut sebelah kiri cukup parah. Yakni, dalam mencapai 6 centi meter dan lebar 3 centi meter. Selama hampir dua jam Safari mendapatkan perwatan intensif di RSUD M Sani, namun nyawanya tidak tertolong. (san)
Kali ini Arte TV, sebuah jaringan TV Perancis-Jerman akan mengulas hewan langka yang satu-satunya ada di Indonesia.
“Tonton Minggu Ini, 4 Juni Jam 20.05 (watu setempat) hanya di Arte TV, program The Komodo Dragon! Cocok untuk semua audience!” begitu kata-kata advertensinya.
Bunyi iklan tayangan TV Arte dalam laman website-nya . TV Arte (Association Relative a’ la Te’le’vision Europe’e’nne) menayangkan Film tentang Komodo yang diproduksi di Jerman dengan durasi 45 menit.
TV Arte menyatakan diri sebagai saluran budaya Eropa dan bertujuan mempromosikan kualitas pemrograman khususnya mengenai budaya dan seni. Berpusat di Issy-les-Moulineaux dekat Paris, Perancis, Strasbourg, Perancis (kantor pusat) dan Baden-Baden di Jerman.
Dalam tayangan selama 45 menit itu, terlihat keindahan Komodo National Park, yang merupakan tempat berlindungnya terakhir kadal Terbesar di dunia. Dengan julukan Komodo Dragon, binatang yang muncul empat juta tahun yang lalu ini ditemukan oleh ilmuwan Barat pada tahun 1910
“Hewan ini membuat sukacita ribuan wisatawan yang datang untuk mengagumi dan mencari sensasi hebat.” kata David Robert Hau dalam tayangan itu .
Kepala Penjaga dari Taman Nasional Komodo ini menghabiskan lebih banyak waktu bersama komodo daripada dengan keluarganya sendiri, yang saat menjelajah ke sudut-sudut terpencil di jalur komodo sering menemukan hewan buas lain seperti Ular Cobra dan Ular Derik.
Komodo merupakan spesies kadal raksasa yang hanya ditemukan di 4 pulau di wilayah Nusa Tenggara Timur yaitu di Pulau Gili Motang, Pulau Padar, Pulau Rinca dan Pulau Komodo itu sendiri. Reptil raksasa itu adalah hewan endemik dan dilindungi.
Wisatawan nusantara dan mancanegara melonjak setelah Taman Nasional Komodo masuk dalam New Seven Wonders pada tahun 2012. Sehingga keindahan alam, baik di darat maupun laut Pulau Komodo telah menjadi daya pikat dunia.
Menteri Pariwisata Arief Yahya sumringah saat mendengar penayangan Film tentang Komodo di Media Asing tersebut. “Penyiaran oleh media asing ini efeknya bakal sangat dahsyat bagi destinasi kita. Pasti setelah penayangan shooting akan berdampak kepada pariwisata Indonesia, mereka akan penasaran dan akan terbang ke tanah air,” ujar Menpar Arief Yahya.
Pria yang pernah menjabat CEO PT Telkom ini berpendapat, destinasi yang merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan secara nasional ini masih perlu mendistribusikan atraksi dan mengembangkan area wilayah. Karena di sekitar Taman Nasional Komodo ada beberapa atraksi yang masih bisa ditawarkan, seperti wisata bawah laut, pemandangan sekitar, wisata kapal pesiar (cruise).
“Saya jamin, kalau mereka sudah ke Indonesia, merasakan sensasi alam, budaya dan aktivitas buatan, pasti makin jatuh cinta dengan Wonderful Indonesia. Atraksi kita sudah world class, dan sepanjang tahun bisa dinikmati,” tuturnya.
Hingga Desember 2016, jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat ini mencapai 82.000 orang, baik domestik maupun asing. Jumlah kunjungan tersebut tercatat dari wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo untuk menyaksikan komodo maupun destinasi wisata alam darat dan laut di Labuan Bajo. Dan untuk tahun 2017 ini kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo diharapkan meningkat 20% atau sebanyak 100.000 orang.(*)
Bupati Karimun, Aunur Rafiq menerima LHP BPK RI dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepri, Joko Agus Setyono dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). F. Humas Pemkab Karimun untuk batampos.
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun telah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penggunaan anggaran 2016. penyampaian LHP BPK RI ini dilaksanakan kemarin (5/6) di Batam dan untuk kali ini Karimun kembali mendapatkan hasil yang memuasakan, yakni wajar tanpa pengecualian (WTP).
”Alhamdulillah, predikat WTP kembali kita dapatkan dan ini merupakan yang kelima kalinya. Dengan predikat ini, berarti laporan keuangan yang kita susun dari setiap OPD telah diterima oleh BPK. Dan, perlu diketahui bahwa predikat WTP ini kita dapatkan bukan karena harus membayar atau mengeluarkan sejumlah uang. Melainkan, benar-benar berdasarkan sistim informasi dan laporan akuntabilitas keuangan yang kita susun,” tegas Bupati Karimun, Aunur Rafiq.
Dengan WTP yang sudah lima kali diperoleh dalam lima tahun terakhir. Maka Kabupaten Karimun berhak memperoleh insentif dari pemerintah pusat. Sebab, dengan raihan WTP ini sebagai bentuk rangsangan bagi daerah untuk benar-benar dalam menggunakan anggaran dan mempertanggungjawabkannya. Hanya saja, dia belum bisa menyebyutkan berapa miliar insentif yang akan didapatkan Kabupaten Karimun pada tahun depan.
”Yang jelas, dengan adanya insentif dari pusat, kita bisa mengajukan klewat dana alokasi umum (DAU). Tentunya, dengan adanya tambahan insentif akan dapat menambah APBD tahun depan. Selain itu, dengan predikat WTP yang sudah dicapai selama lima tahun berturut-turut diharapkan, setiap OPD bisa lebih meningkatkan profesionbalisme dalam bekerja. Jangan sampai, tahun berikutnya kita tidak dapat mempertahankan apa yang sudah dicapai tahun ini,” uajarnya. (san)
batampos.co.id – Sejumlah Sekolah Menegah Atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Bintan belum menetapkan besaran uang SPP dan uang seragam per siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017.
Sejumlah kepala sekolah (Kepsek) umumnya khawatir jika penetapan besaran uang seragam dan lainnya, masuk dalam praktik pungutan liar (pungli). Karena itu sejumlah kepala sekolah menunggu arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dan berharap dibuatkan payung hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) agar mereka tidak salah dalam mengambil kebijakan.
Kepala SMAN I Bintan Utara, Sunaryono kepada Batam Pos mencurahkan keluh kesah kepala sekolah yang ada di Bintan. Diakuinya, rata-rata pihak sekolah belum menetapkan besaran uang seragam untuk PPDB kali ini.
“Rencana siang ini, ada rakor untuk itu,” ujarnya.
Sunaryono menjelaskan, sejauh ini pihaknya selalu meminta petunjuk arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Hal tersebut karena di Kepri belum ada perda yang mengatur soal itu seperti daerah lain yang sudah ada SK-nya.
“Kalau Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah ada SK-nya. Makanya kami berharap pak gubernur kalau perlu ada Perdanya, sehingga jelas besaran dan gread misal SPP dan uang seragam,” ungkapnya.
Jika nanti belum juga ada perdanya, kata Sunaryono pihaknya akan membuat surat pernyataan yang akan ditandatangani oleh wali murid.
“Wali murid buat surat pernyataan yang isinya ingin membantu dunia pendidikan dalam bentuk sumbangan pendidikan. Jadi tidak ditentukan besarannya,” ujarnya.
Namanya sumbangan, lanjutnya tentu tidak ditentukan. Lain jika dengan pungli, yang besarannya sudah ditentukan. Sama dengan sekolah lainnya, di SMK Negeri I Bintan Utara juga belum memutuskan besaran SPP dan uang seragam di sekolah itu, yang biasanya sudah diumumkan saat penerimaan peserta didik baru. “Masih tunggu pembahasan dewan guru,” jawab Zulfan Effendi, panitia PPDB di SMK Negeri I Bintan
ketika ditanya mengenai biaya-biaya apa saja yang harus dibayarkan wali murid ketika akan mendaftar. Jika tahun lalu, untuk seragam biasanya dikenakan Rp 1,6 juta, namun demikian tahun ini belum diputuskan. “Rp 1,6 juta itu lima seragam,” katanya.
Disisi lain, pengambilan formulir penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri I Bintan melonjak. Sejak dibuka 30 Mei lalu, sampai Sabtu (3/6) lalu, sudah 437 formulir yang diambil. Padahal, kuota ruang belajar di sekolah itu, tahun ini diperkirakan hanya dibuka untuk 8 kelas atau sekitar 288 orang.
Dimana 1 kelas memiliki daya tampung sekitar 35 orang. Dijelaskan Zulfan, untuk mendaftar di sekolah yang membuka enam jurusan itu, diperlukan surat keterangan lulus, fotokopi dan legalisir rapor, dan mengisi formulir. “Juga melengkapi dengan foto ukuran 3×4 sebanyak 3 lembar dan 2×3, 2 lembar,” jelasnya.
Untuk seleksi sambungnya, tidak ada ujian seleksi. Namun calon peserta didik akan dirangking sesuai nilainya. Kemudian akan diwawancarai oleh guru agama dan guru BK.
“Harus cek kesehatan juga. Di SMK diperhatikan juga yang buta warna karena berhubungan dengan mesin,” katanya. (cr21)
batampos.co.id – Perekonomian di Kepri hanya tumbuh 2,04 persen, sedangkan inflasi pada kisaran 3 persen. 70 persen yang mendongkrak perekonomian Kepri adalah Batam.
Kepala Bank Indonesia Kepri Gusti Raizal Eka Putra menilai pelemahan ekonomi ini akibat pengoptimalan budget, dan belanja modal hanya 1 persen saja.
Selain itu Kepri secara keseluruhan mengalami devisit transaksi.
“Kami memberikan beberapa solusi, dan permasalahan ini sedang dikaji di Kementerian Keuangan serta Perekonomian,” katanya saat ditemui di Mapolda Kepri, Senin (5/6).
Solusi untun perlambatan perekonomian ini untuk Batam yakni mengkaji kembali Free Trade Agrement (FTA).
Ia mengatakan FTA memberikan keleluasaan untuk industri di Asia Tenggara berkembang, dengan cara menggratiskan bea masuk ke Jakarta atau pasar domestik di Indonesia. Sementara itu produk hasil industri di Batam, dibebankan bea masuk beberapa persen.
“Padahal produknya sama,” tutur Gusti.
Ia mengatakan saat permintaan global rendah, dan masih cukup tingginya permintaan dalam negeri. Kenapa kebijakan FTA ini dikaji ulang, dimana memberikan kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berkembang dengan membebaskan bea masuk ke pasar domestik.
“Saya sudah berdiskusi dengan kementerian Keuangan tentang hal ini, dan ini dalam pengkajian,” ujarnya.
Ia membeberkan banyak hasil industri di Batam, dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri tanpa harus mengimpor barang yang sama dari luar negeri. Bila hal ini diterapkan, industri di Batam diharapkan bisa kembali tumbuh dan membaik.
“Contohnya ponsel produksi SatNusa, bisa mencukupi kebutuhan domestik. Kan sekarang ini banyak dijual untuk kebutuhan dalam negeri,” ungkapnya.
Solusi lain yang ditawarkan Gusti yakni pariwisata. Ia mengatakan bahwa Kepri memiliki beberapa produk unggulan untuk pengembangan Pariwisata. Tapi entah kenapa malah tidak bisa berkembang seperti seharusnya.
Sejumlah wisatawan saat tiba di Pelabuhan Internasional Sekupang, Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos
“Hingga kini pariwisata belum memberikan keuntungan yang signifikan untuk Kepri. Padahal kita tahu potensinya sangat besar,” tuturnya.
Ia mengatakan seluruh instansi yang ada di Kepri, haruslah memperhatikan ini. Dan bersama-sama mendorong industri Pariwisata ini bisa berkembang.
Solusi yang ketiga yakni meningkatkan potensi perikanan dan maritim di Kepri.
“Kepri diketahui memiliki sumber ikan yang sangat besar, tapi belum ada pabrik pengolahannya. Ini yang harus kota dorong menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Untuk membantu perekonomian Kepri ini, Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian mengatakan akan ikut mengawasi hal ini. Supaya perekonomian di Kepri, khususnya Batam bisa kembali menggeliat. Ia mengatakan akan mencoba menjaga konduaifitas dan stabilitas di Kepri. Sehingga membuat para pengusaha aman dan nyaman dalam berusaha .
“Salah satunya kami memantau berita hoax, karena kadang berita-berita yang mengatakan hal tak mengenakan tentang Batam sengaja diputar di luar negeri. Sehingga membuat orang urung untuk masuk ke Batam,” tuturnya.
Selain itu ia juga akan memperhatikan penegakan hukum pengunaan rupiah. Kepri rawan akan hal ini, sebab berbatasan dengan negeri tetangga.
“Kami akan selalu koordinasi dengan BI terkait penggunaan rupiah yang harus berdaulat di negeri sendiri,” tuturnya.
Sam mengatakan pihaknya juga akan memantau peredaran transaksi ilegal, Money Changer, dan peredaran uang palsu yang menyebabkan inflasi. Dengan pengawasan ketat ini, Sam berharap ekonomi di Batam bisa pulih. (ska)
batampos.co.id – Bank Indonesia Kepri menyiapkan uang baru sebanyak 6 Triliun, untuk mengantisipasi lonjakan penukaran uang menjelang Lebaran. Uang-uang ini diharapkan mampu mengakomodasi permintaan masyarakat di Kepri.
“Kami sudah sediakan, dan itu cukup untuk masyarakat Kepri,” kata Kepala Bank Indonesia Cabang Kepri, Gusti Raizal, Senin (5/6).
Ia mengatakan uang-uang baru ini tak hanya tersedia di Bank Indonesia saja. Tapi masyarakat bisa menukarkan di Bank-Bank Konvensional maupun Syariah yang ada di Kepri.
“Nanti di depan Bank tersebut ada spanduk ditulis melakukan layanan penukaran uang kecil atau lusuh,” ujarnya.
Penukaran uang lusuh ke uang baru ini, kata Gusti tidak dipungut biaya satu rupiah pun. “Gratis, masyarakat harus ingat ini,” ungkapnya.
Bank Indonesia memang selalu menyiapkan uang baru setiap menjelang momen Lebaran. Karena pada momen-momen ini, peningkatan kegiatan penukaran uang selalu tinggi.
Tak hanya peningkatan penukaran uang saja. Selama Ramadan ini, kata Gusti perputaran uang juga cukup tinggi.
“Karena dibarengi dengan peningkatan kebutuhan,” tuturnya.
Ia menjelaskan perputaran yang di Kepri selama Ramadan lebih besar 20 sampai 30 persen dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
“Itu mulai terlihat dari Mei lalu,” ujarnya.
Selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran ini. Saat perputaran dan penukaran uang yang tinggi, Gusti mengatakan pihaknya selalu mengawasi hal ini. Tak hanya bekerja sendiri, Gusti menuturkan pihaknya bekerjasama dengan pihak kepolisian.
“Kami itu mengantisipasi uang palsu, transfer ilegal dan kedaulatan Rupiah di negeri sendiri. Untuk saat ini Kepri cukup bagus dalam pengawasan ini,” katanya. (ska)
Apron baru Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Rabu (3/5). F. Yusuf Hidayat/Batam Pos
batampos.co.id – Bandara Internasional Hang Nadim memiliki panjang landasan pacu 4.025 meter. Merupakan bandara terpanjang se Indonesia dan nomor dua se Asia Tenggara. Panjangnya landasan ini membuat pesawat berbadan besar dari Eropa bisa mendarat mulus walaupun memuat penuh kargonya dan tangki avturnya.
Alasan inilah yang membuat Luxembourg memilih Hang Nadim menjadi pusat operasi kargo udaranya di Asia Tenggara. Dan Luxembourg memilih hengkang dari Singapura.
“Bandara yang memiliki landasan terpanjang ini, rancangan Pak Habibi. Inilah yang diharapkan beliau, Hang Nadim jadi sentral,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Andi Antono, kemarin.
Andi mengatakan bahwa BP Batam selama ini selalu memprioritaskan pembangunan terminal kargo. Kerjasama ini akan membuat BP Batam meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada. Sehingga dapat menunjang kelancaran arus kargo udara ini. Dan diharapkan masuknya Luxembourg, juga bisa diikuti dengan negara-negara lainnya.
Salah satu sarana yang akan ditingkatkan yakni bangunan gudang. Andi mengatakan bahwa saat ini luas tempat kargo 1.680 m persegi. Dimana produksi kargo bandara dalam setahun mencapai 44 ribu ton. Kedepan kami akan membangun gudang baru seluas 1 haktare, diperkirakan dapat menampung barang hingga 600 ribu ton.
Mengenai rencana pembangunan bangunan kargo dan perluasannya, kata Andi direncanakan pada 2019.
“Tapi bisa disesuaikan jika nantinya Pemerintah jadi menandatangani MoU dengan Pemerintah Luxemburg. Infonya tahun ini di Bali,” tutur Andi. (ska)
batampos.co.id – Polsek Gunung Kijang, mengamankan dua warga Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong. Yakni Gn, dan Dd, serta Ad salah satu petugas SPBU di Kilometer 16, Kecamatan Toapaya.
Ketiga pria ini diamankan, karena kedapatan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan solar dengan menggunakan jerigen.
“Tiga pelaku ini kami amankan langsung saat mereka mengisi minyak sebanyak 11 jerigen. 7 jerigen Premium dan dan 4 jerigen Solar, ” jelas Kapolsek Gunung Kijang, Hendriyal, diruang kerjanya, Senin (5/6).
Ia mengatakan penangkapan ini berawal saat petugas kepolisian Polsek Gunung Kijang, melakukan patroli disekitar lokasi Kilometer 16, Kecamatan Toapaya.
“Penangkapan ini berdasarkan dari kecurigaan akibat kemacetan panjang di SPBU itu. Setelah dicek ternyata antrian ini diakibatkan petugas lagi ngisi minyak ke dalam jerigen dalam jumlah banyak,” ungkapnya.
Hendriyal menjelaskan pengisian BBM menggunakan jerigen, tentunya menyalahi aturan yang tertulis dalam UU nomor 22 tahun 2012 tentang Migas.
“Pelaku ini menyalahi aturan khusus pasal 53 tentang larangan pengangkutan minyak menggunakan jerigen, serta pasal 55 tentang ketentuan pengaturan subsidi terhadap solar yang tidak boleh membeli dalam jumlah banyak. Sanksinya hukuman 5 tahun penjara,” terangnya.
Ia juga menyebutkan dari hasil keterangan yang didapat dari pelaku ini ternyata proses pembelian minyak menggunakan jerigen dalam jumlah banyak tersebut sudah berlangsung sejak lama.
“Pembelian minyak ini sudah sering dilakukan. Sistem mainnya dengan memberi fee kepada petugas SPBU sebanyak Rp 5 ribu per jerigennya. Jadi petugas juga mengambil keuntungan dari sini,” sebutnya.
Sementara itu, Gn, mengakui dirinya memang sering membeli BBM tersebut dengan menggunakan jerigen di SPBU itu, namun ia beralasan pembelian minyak dalam jumlah banyak itu digunakan nelayan untuk bisa bekerja mencari ikan di laut.
“Kami kesulitan mencari kebutuhan Solar yang sangat terbatas di Desa Pengundang, makanya kami terpaksa turun ke Kilometer 16 untuk membelinya. Kalau tak ada solar kami tidak bisa melaut mencari ikan,” imbuhnya. (cr20)
batampos.co.id – Pemko Tanjungpinang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepri di Auditorium Kantor BPK Provinsi Kepri, Lantai Lima, Kota Batam, Senin (5/6). Berkas itu diterima langsung oleh Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno.
Predikat WTP itu diraih dari hasil audit laporan keuangan Pemko Tanjungpinang Tahun Anggaran (TA) 2016 dan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD kepada DPD atau DPC Partai Politik Kota Tanjungpinang.
Kepala Perwakilan BPK Propinsi Kepri, Joko Agus Setyono menyampaikan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2017 ini bertujuan untuk memberikan pernyataan atau opini tentang tingkat kewajaran atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah.
“Tanjungpinang telah mendapatkan WTP. Tapi tidak menutup kemungkinan juga melakukan kecurangan. Jadi kita harus ketat melakukan pengawasan,” sebutnya.
Khususnya, kata Agus tentang pertanggungjawaban Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Diminta pemda yang terima WTP melalui inspektorat, kesbangpol dan lembaga legislatifnya dapat memantau partai politik yang terima bantuan untuk segera mungkin menyampaikan laporan keuangannya.
Laporan yang diberikan partai politik tersebut, lanjut Agus wajib tepat waktu. Atau lebih kurang 60 hari setelah menerima berkas sudah harus antar laporan keuangannya ke BPK Provinsi Kepri.
“Kami minta benahilah penggunaan bantuan anggaran partai politik. Ingat, harus dapat melaporkan sesuai pengeluaran keuangan yang dilaksanakan oleh masing masing partai politik,” bebernya.
Sementara itu, Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan predikat opini WTP terhadap laporan keuangan ini merupakan yang ketiga kalinya diraih Pemko Tanjungpinang dari BPK Provinsi Kepri.
“WTP ini untuk ketiga kalinya kita raih dari BPK Kepri. Semoga ditahun mendatang prestasi ini dapat dipertahankan,” ujarnya.
WTP dari BPK Provinsi Kepri, kata Lis diraih secara berturut-turut. Mulai dari hasil audit laporan keuangan 2014, 2015 dan 2016. Semua keberhasilan ini, lanjut Lis dikarenakan Pemko Tanjungpinang mengelola keuangan sangat tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, efektif, dan bertanggungjawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
Pastinya, sambung Lis ada temuan dan kesimpulan juga. Bahkan diberikan rekomendasi agar dapat melaksanakan penyesuaian atau koreksi terhadap kelemahan-kelemahan dalam laporan keuangan tersebut.
“Pengelolaan keuangan Pemko Tanjungpinang sudah sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. Tapi kami akan lakukan semua permintaan BPK Kepri baik itu pembenahan maupun perbaikan,” ungkapnya. (ary)
batampos.co.id – Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul mengatakan Kota Tanjungpinang masih mengalami kekurangan pasokan daging ayam segar. Tercatat, dari Ramadan sampai Idul Fitri mendatang daerah ini masih butuh daging ayam sebanyak 10 ton lagi.
“Kekurangan inilah yang membuat harganya melambung tinggi,” ujar Syahrul ketika dikonfirmasi, Senin (5/6).
Akibat minimnya pasokan daging ayam, kata Syahrul harganya di pasaran mengalami kenaikan yang drastis atau melambung tinggi. Awalnya dijual pedagang Rp 32 ribu per Kilogram (Kg) menjadi Rp 37-38 ribu per Kg.
Agar lonjakan harga ini bisa diantisipasi serta dapat menutup kekurangan itu, lanjut Syahrul Pemko Tanjungpinang akan bekerjasama dengan Pemkab Bintan dan Pemko Batam.
“Kita akan hadirkan daging ayam dari Bintan. Jika tak cukup juga maka didatangkan lagi dari Batam,” bebernya.
Ditanya akan menghadirkan daging ayam dari luar daerah Kepri, Syahrul mengaku itu tidak perlu dilakukan. Menurutnya, Kabupaten Bintan dan Kota Batam dapat menjawab kekurangan tersebut.
Namun, sambung Syahrul daging ayam dari kedua daerah itu tidak boleh dijual lebih malah dari pasaran. Tetapi wajib menjualnya dengan harga Rp 35 ribu per Kg.
“Tak perlu dari daerah luar Kepri. Kami yakin pasokan dari Bintan dan Batam dapat memenuhi permintaan masyarakat serta mampu stabilkan harga,” ungkapnya. (ary)
