Vijay dan Karina (Wisatawan India) sedang menyaksikan ibunya (berpakaian sari) berfoto bersama pungunjung pantai lainnya di Pantai Trikora III, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kamis (11/5). F.Harry Suryadi Putra/batampos.
batampos.co.id – Pantai Trikora di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang ternyata menjadi tempat rekreasi yang didolakan wisatawan mancanegara. Sebab pantai yang berlokasi dibagian timur Kabupaten Bintan ini memiliki sejuta kenangan bagi para pelancong asing.
Wisatawan yang mengidolakan Pantai Trikora itu adalah Vijay dan Karina. Mereka adalah warga negara India yang kagum dan rindu dengan keindahan yang disuguhkan pantai tersebut. Sehingga keduanya sengaja datang ke Bintan hanya untuk menikmati liburan panjang di negaranya.
“Menikmati liburan sekaligus melepaskan rindu dengan pantai yang indah ini. Sehingga rasa penat bekerja disana (India-red) bisa terobati,” ujar Vijay didampingi istrinya, Karina, Kamis (11/5).
Jujur, kata Vijay dibenaknya sempat memilih pantai dibelahan Benua Eropa untuk menikmati liburan panjang. Namun terngiang dipikirannya akan keindahan yang dimiliki Pantai Trikora. Dari dasar itulah yang menyeret mereka untuk bertandang ke Bintan.
Bahkan, kata bapak dua anak ini untuk memeriahkan liburan keluarga besarnya juga diboyong kesini. Agar keluarganya bisa merasakan kenyamanan dan keindahan dari deburan ombak dan pasir putih di pantai ini.
“Setiap libur panjang kami pasti ke sini (Pantai Trikora-red). Sebab pantai ini menyimpan sejuta kenangan bagi kami sekeluarga,” kata pria berpakaian kaos belang-belang sembari menunjukkan keluarga besarnya.
Hal senada diakui Karina. Pantai ini menyimpan sejuta kenangan dia bersama suaminya. Tepatnya lima tahunan yang lalu dimana dia dan suaminya menikmati bulan madu disini. Mulai dari berjalan dan berlari-lari di pasir putih sampai berenang menyusuri deburan ombak di pantai ini.
“Banyak kenangan disini. Makanya kami lepaskan kerinduan lagi di pantai ini,” kata Karina sambil tersipu malu menceritakan kenangan itu.
Karina menambahkan India tak memiliki pantai seindah di Bintan. Mulai dari pasir putih, lautan yang indah sampai hutan mangrove. Semuanya disediakan secara alami atau tanpa dibuat-buat.
Kemudian, lanjut wanita berambut panjang ini warga di Bintan juga sangat terbuka. Mereka ramah tamah dan sangat sopan dengan pengunjung dari luar negeri.
“Kalau sudah nyaman gak mungkin kami pindah kelain hati. Pantai Trikora yang terbaiklah,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bintan, Luki Zaiman Prawira mengatakan Pantai Trikora memang memiliki sejuta keindahan. Baik dari pasir putih, bebatuan maupun hutannya disediakan secara alami. Sehingga membuat para wisatawan mengidolakan pantai yang berlokasi di Bagian Timur Bintan ini.
“Pantai inilah akan kami jadikan Lagoi kedua di Bintan. Sebab keindahan alamnya tak kalah dengan kawasan pariwisata disana,” katanya.
Pantai nan indah ini, kata Luki disuguhkan sepanjang Kecamatan Gunung Kijang. Mulai dari Kawal, Desa Teluk Bakau, Desa Malang Rapat sampai perbatasan di Tanjung Berakit, Kecamatan Teluk Sebong.
Pemkab Bintan, lanjut Luki telah melakukan berbagai upaya untuk mengekspose keindahan pasir putih dan deburan ombak di pantai ini. Sehingga wisatawan tak hanya sekedar mengenal Kawasan Pariwisata Lagoi saja melainkan Pantai Trikora juga harus menjadi objek wisata idola bagi keluarga.
“Pemerintah sedang menggesa pengoperasian Pelabuhan Internasional Berakit. Karena melalui pelabuhan itulah wisatawan bisa langsung datang ke Pantai Trikora. Baik melalui pintu masuk dari Singapura maupun Malaysia,” pungkasnya. (ary)
Ketua DPRD Tanjungpinang Suparno (kanan) didampingi Sekwan Tanjungpinang Abdul kadir Ibrahim menyerahkan berkas rekomendasi DPRD Kota Tanjungpinang kepada Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah. F. Yusnadi/batampos.
batampos.co.id – DPRD Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Akhir Pansus DPRD Kota Tanjungpinang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungpinang Tahun Anggaran (TA) 2016 di Gedung DPRD Tanjungpinang, Senggarang (10/5).
Dalam rapat itu, DPRD Tanjungpinang merekomendasikan kepada Walikota Tanjungpinang agar memperhatikan dan melaksanakan catatan, saran, dan laporan dari Panitia Khusus (Pansus) LKPj serta pendapat akhir fraksi-fraksi
LKPj TA 2016 ini secara normatif bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 sesuai visi misi Kota Tanjungpinang yaitu “Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta melayani”.
Ketua Pansus LKPj, Borman Sirait mengatakan dalam hal kebijakan pemerintahan daerah, DPRD merekomendasikan pemko untuk merealisasikan lapangan kerja yang efektif melalui kemudahan dan dukungan terhadap peluang investasi disektor bisnis yang strategis, termasuk kebijakan pengembangan keterampilan berwirausaha bagi masyarakat terutama lulusan pendidikan menengah yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
“Harus merealisasikan pengembangan destinasi wisata melalui penguatan identitas budaya lokal dan peningkatan sarana prasarana melalui pola pembiayaan yang kolaboratif antar para pelaku industri wisata termasuk pemangku kepentingan yang lain,” ungkap Borman.
Pemko sambungnya, juga harus segera menyelesaikan masalah tapal batas wilayah antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kabupaten Bintan. Batas wilayah antara kecamatan, kelurahan, RT, RW yang ada di Kota Tanjungpinang yang belum memiliki tapal batas dan koordinat yang jelas.
“Pemko harus mengupayakan secara nyata program-program yang dapat meningkatkan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)nya guna lebih mampu untuk memacu target capaian kinerja yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Dalam hal kebijakan pengelolaan keuangan, DPRD memberikan rekomendasi, yaitu pemko belum profesional mengelola aset daerah, jika dilihat dari capaian kinerja yang hanya mencapai 26,3 persen atau baru dapat mensertifikatkan tanah yang berupa aset daerah seluas 124 ha dari yang seharusnya 474 ha. Selain itu juga terhadap aset yang dilimpahkan dari Pemkab Bintan yang masih banyak di antaranya belum memiliki status dan pengelolaan.
“Pemko belum mencapai target dalam hal penyelesaian kasus sengketa tanah yaitu hanya mencapai sekitar 15,78 persen atau baru hanya sebanyak 3 kasus, sehingga diminta untuk harus semakin efektif dan konkrit dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah,” katanya.
Terbatasnya kondisi fiskal dapat menekan fleksibilitas keuangan daerah, sehingga perhatian terhadap prioritas pembangunan seharusnya lebih diperuntukkan kepada belanja pembangunan yang bermanfaat secara langsung kepada masyarakat. Pemko perlu mengupayakan peningkatan tax coverage secara konsekwen melalui penggalian potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan dengan menselaraskan kepentingan dunia usaha.
Pemko seharusnya lebih mampu mengoptimalkan hubungan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan agar apat mengupayakan kebijakan dana transfer yang lebih berpihak kepada Kota Tanjungpinang yang notabene merupakan ibukota provinsi. Pemko seharusnya dapat memikirkan dan mencermati kembali rencana belanja kegiatan yang dapat menyedot anggaran fantastis dengan dalih pembangunan strategis terhadap beberapa fasilitas keramaian seperti Mesjid Terapung, Pusat Kuliner Melayu Square, dan lainnya.
Dalam hal penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan memberikan rekomendasi, yaitu Pendidikan pemko harus mematok realisasi kinerja dengan capaian yang lebih baik di masa mendatang, pembangunan sarana prasarana sekolah terutama Ruang Kelas Belajar (RKB) harus tetap dilakukan demi memberikan jaminan akses pendidikan bagi para siswa termasuk penyediaan moda transportasi laut untuk membantu kemudahan mobilitas siswa-siswi yang berasal dari kawasan pesisir atau pulau. Kemudian berkoordinasi dengan instansi bidang pengadaan pegawai untuk menjawab masalah kebutuhan tenaga pegawai terutama tenaga pendidik maupun tenaga fungsional lainnya yang diperlukan ditiap sekolah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Melakukan kebijakan insentif termasuk peta karir yang prospektif untuk mendorong alih status jabatan dari PNS Struktural kepada PNS Fungsional terutama Pustakawan dan Arsiparis.
Bidang Kesehatan, pemko harus mematok realisasi kinerja dengan capaian yang lebih baik di masa mendatang, penambahan dokter spesialis harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan, peningkatan atmosfir dan sistem pelayanan prima di semua fasilitas RSUD, jaminan tersedianya akses pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu.
Pekerjaan Umum, optimalisasi penarikan dan penyelenggaraan retribusi sampah sebagai bagian dari kebijakan layanan pekerjaan umum di bidang kebersihan tanpa mengabaikan koordiasi dengan Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah, Kampanye kebersihan kepada segenap warga perlu ditingkatkan dan pengadaan dan pemeliharaan sarana lampu jalan perlu ditindaklanjuti.
Perencanaan dan Pembangunan, pemko harus mematok realisasi kinerja dengan capaian yang lebih baik di masa mendatang dan perlu mensiasati realisasi kebijakan bidang perencanaan pembangunan yang bersifat strategis tanpa mengabaikan kondisi tekanan fiskal yang terjadi.
Perhubungan, peningkatan sarana prasarana penunjang sistem angkutan kota; peningkatan kapasitas SDM aparatur PNS maupun Non PNS untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan; perbaikan dan penambahan sarana penunjang aksesibilitas perhubungan laut; dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika seharusnya mendapat porsi yang sama dengan bidang perhubungan.
Pertanahan, Pemko harus mematok realisasi kinerja dengan capaian yang lebih baik di masa mendatang. Lingkungan Hidup, harus mematok realisasi kinerja dengan capaian yang lebih baik di masa mendatang; Kependudukan dan Catatan Sipil, peningkatan layanan administrasi kependudukan secara transparan dan efektif serta bebas pungli.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus mematok realisasi kinerja dengan capaian yang lebih baik di masa mendatang; peningkatan jumlah konselor untuk tujuan pendampingan dalam permasalahan KDRT; peningkatan peran serta warga masyarakat dalam upaya mencegah dan mengatasi permasalahan dalam pemberdayan perempuan dan perlindungan anak.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, harus mematok realisasi kinerja dengan capaian yang lebih baik di masa mendatang dan pendidikan seks yang sesuai dan bertanggung jawab disertai dengan Kampanye Bahayanya Pergaulan bebas.
Urusan Sosial, harus mematok realisasi kinerja dengan capaian yang lebih baik di masa mendatang; dan peningkatan kuatitas dan kualitas Tenaga Sosial guna membantu program dan kebijakan pemerintah terhadao para warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Tenaga kerja, harus mematok realisasi kinerja dengan capaian yang lebih baik di masa mendatang; peningkatan dan pengembangan kapasitas pengawas ketenagakerjaan yang berkualifikasi; serta pelatihan-pelatihan keterampilan bersertifikasi.
Kebudayaan, harus mematok realisasi kinerja dengan capaian yang lebih baik di masa mendatang; penyelamatan situs cagar budaya sudah mendesak dan pembinaan sanggar seni.
Urusan Pemuda dan Olahraga, harus mematok realisasi kinerja dengan capaian yang lebih baik di masa mendatang; dan persiapan PORPROV KEPRI 2018 harus dimaksimalkan. Kemudian Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, harus menjaga momentum realisasi capaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.
Mengingat pentingnya kegiatan Reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD agar kedepan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin dengan alokasi anggaran yang tersedia. Banyaknya kegiatan yang tidak mencapai realisasi 100 persen pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Maka DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan agar unit terkait dapat memaksimalkan penggunaan anggaran yang disusun pada saat perencanaan sehingga dapat dijalankan secara maksimal.
Pemberdayaan Masyarakat dan desa dari data yang tersaji di atas, pada umumnya program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan yang berarti. Maka DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan agar kedepan dapat mengalokasi sejumlah anggaran dengan beberapa kegiatan yang terfokus kepada pembinaan pemerintahan di keluarahan dan desa.
Urusan Statistik pemko harus menjaga momentum realisasi capaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Sedangkan urusan Arsip, DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan untuk kedepannya perlu ditambah program-program yang terkait dengan kearsipan dilingkungan pemko seperti pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kearsipan.
Perlu melakukan pembinaan kearsipan kepada semua OPD agar kearsipan dimasing-masing OPD dapat berjalan lebih baik dan dapat mengelola arsip hingga penyusunan arsip sendiri sehingga dibutuhkan beberapa program pelatihan guna penyusunan arsip tersebut.
Urusan Perpustakaan, DPRD Kota Tanjungpinang memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang sangat baik yang sudah dilaksanakan terkait pada kegiatan Urusan Perpustakaan agar kedepannya dapat ditingkatkan lagi. Perlu dilakukan banyak even hingga ke seluruh wilayah guna mensosialisasikan funsgi perpustakaan serta menumbuhkembangkan minat baca masyarakat Kota Tanjungpinang.
Komunikasi dan Informatika, DPRD Kota Tanjungpinang memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang sangat baik yang sudah dilaksanakan terkait pada kegiatan komunikasi dan informasi. Maka diminta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika agar dapat menyediakan hot spot-hot spot yang berada baik di area-area publik yang ramai dikunjungi masyarakat dan juga mendorong agar setiap OPD yang ada dilingkungan Kota Tanjungpinang dapat memaksimalkan informasi pada mediawebsite dari masing-masing OPD agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi.
Urusan pilihan, bidang pertanian sudah baik, selanjutnya kedepannya dapat ditingkatkan lagi. Maka merekomendasikan perlunya pelatihan yang lebih intens dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam bidang pertanian melalui pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat untuk itu dibutuhkan peningkatan penganggaran pada urusan pertanian.
Kemudian, perlu mendatangkan tenaga ahli yang ekspert khususnya pada bidang pertanian agar program pertanian yang sedang dilakukan di Kota Tanjungpinang dapat bermanfaat.
Kehutanan, diberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dan sudah sangat baik, selanjutnya kedepannya dapat ditingkatkan lagi. Maka merekomendasikan program rehabilitasi hutan dan lahan dibeberapa tempat guna menjaga kelestarian hutan yang ada saat ini.
Energi dan Sumberdaya Mineral, diberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dan sudah baik, selanjutnya dapat ditingkatkan lagi. Maka merekomendasikan agar kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk kedepannya harus ditingkatkan lagi mengingat masih terdapat beberapa masyarakat yang belum dapat menikmati listrik secara penuh.
Pariwisata, merekomendasikan agar menyusun sebuah even pariwisata yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang sehingga mampu untuk mendatangkan wisatawan ke Kota Tanjungpinang dan mewujudkan visi Kota Tanjungpinang. Kemudian perlu penyusunan program-program wisata sejarah yang berbasis kepada kemelayuan sebagai perwujudan sebagai salah satu kawasan warisan Budaya Melayu.
Kelautan dan Perikanan, merekomendasikan untuk merancang berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang mampu mendorong pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih maksimal.
Perdagangan, perlu ada koorndinasi dengan instansi terkait khususnya bagian keuangan dalam merealisasikan setiap kegiatan yang telah dianggarkan. Sedangkan Industri, merekomendasikan perlunya kegiatan-kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia maupun produk hasil industri yang dilakukan oleh masyarakat sehingga mampu untuk berdaya saing dengan produk-produk yang lainnya.
Salah satu titik krusial dalam meningkatkan usaha kecil menengah adalah sisi pemasaran, dan untuk meningkatkan pemasaran maka harus disiasati dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, diantaranya dengan melakukan pemasaran melalui internet. Untuk itu Pemerintah Kota Tanjungpinang harus membuat program pelatihan teknologi informasi dan strategi marketing dengan menggunakan internet.
Dalam hal penyelenggaraan tugas pembantuan memberikan rekomendasi yaitu perlunya memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat agar pelaksanaan kebijakan tugas pembantuan dapat mensasar program-program prioritas pembangunan Kota yang telah dicanangkan.
Perlunya mengupayakan peningkatan kucuran dana tugas pembantuan sehingga mengurangi beban keterbatasan fiskal daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan.
Dalam hal penyelenggaraan tugas umum pemerintahan memberikan rekomendasi yaitu perlu lebih berkomitmen untuk memperbesar alokasi belanja langsung dalam meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan.
Setiap SKPD ditekankan untuk mampu mewujudkan serapan anggaran yang maksimal tanpa mengabaikan skema perencanaan program yang telah disusun termasuk kemampuan antisipatif terhadap kondisi-kondisi fundamental ekonomi yang dinamis. (ary)
batampos.co.id – Kafilah Kota Tanjungpinang berhasil meraih juara umum II Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Ke VII Tingkat Provinsi Kepri yang dilaksanakan di Kota Batam dari 5-9 Mei. Dengan keberhasilan itu, Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Wakilnya, Syahrul menjemput para kafilah dengan penuh kegembiraan di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang, Rabu (10/5).
Posisi juara umum I diajang bergengsi tahunan ini disabet oleh Kabupaten Karimun. Sedangkan tuan rumah Kota Batam harus rela menduduki posisi juara umum III. Disusul, Kabupaten Bintan, Lingga, Natuna dan Anambas.
Lis mengatakan kafilah yang dikirimkannya telah pulang dengan memboyong berbagai piala. Semua raihan prestasi ini berkat kerja keras Wakil Walikota (Wawako) selaku Ketua LPTQ serta seluruh unsur terkait.
“Ini hasil kerja keras semua pihak. Kita akan selalu melakukan evaluasi lagi agar prestasi ini dapat dipertahankan. Mulai dari kelurahan sampai kecamatan,” katanya.
Prestasi yang diboyong kafilahnya, kata Lis diantaranya juara 1 terbaik cabang hahfidz Alquran golongan anak dan dewasa putri, juara 3 cabang tilawah Alquran, juara 2 putra dan 3 putri cabang hifzil Alquran 1 Juz Tilawah, juara 1 putra dan 2 putri golongan 5 Juz, juara 1 putra dan 3 putri 10 Juz.
Untuk golongan 20 Juz , lanjut Lis juara 2 putra dan juara 2 putri dan 30 juz juara 1 putra dan juara 3 putri. Sedangkan tafis Alquran bahasa arab juara 3 putra dan 1 putri, ditambah dengan juara 3 pawai taaruf, juara 3 qasidah rabana, dan juara harapan stand bazar.
“Kami akan terus berupaya mendorong dan memotivasi qori dan qoriah. Bahkan kami akan mendirikan pusat pendidikan agama di Pulau Penyengat,” bebernya.
Sementara itu, Wawako Tanjungpinang, Syahrul mengatakan prestasi ini merupakan hasil penantian panjang dan segala upaya yang dilakukan semua pihak. Karena dengan sinergitas bersama itulah mampu mendorong dan menyemangati para kafilah untuk meraih juara diajang bergengsi tersebut.
“Target sebelumnya hanya menduduki peringat ke III saja. Tapi dengan semangat dan mental juara, kafilah kita bisa meraih peringkat ke II,” katanya.
Kedepannya, kata Syahrul STQ Tingkat Kepri akan lebih sengit lagi. Maka untuk mempertahankan prestasi ini harus menjadi tanggungjawab bersama. Sehingga kafilah dan pemerintah bisa saling mendukung dan memotivasi karena mempertahankan lebih sulit ketimbang meraihnya.
“Tanjungpinang merupakan satu-satunya daerah yang melaksanakan MTQ tingkat kelurahan. Jadi keunggulan inilah yang harus kita tingkatkan lagi agar prestasi itu dapat dipertahankan ditahun mendatang,” ungkapnya. (ary)
batampos.co.id – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam hingga Maret 2017 baru mencapai 15,03 persen atau Rp 174,3 miliar dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp 1,16 triliun.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Batam, Raja Azmansyah mengaku, secara keseluruhan pendapatan di triwulan pertama tidak sesuai target. Dua sektor andalan PAD, yakni bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi bangunan, masih berada di angka sembilan dan lima persen.
Tahun 2017 ini, BPHTB ditargetkan sebesar Rp 342,5 miliar. Sedangkan PBB sebesar Rp 106,5 miliar.
Begitu juga retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dari target Rp 30 miliar baru tercapai Rp 971 juta, atau hanya sebesar Rp 3,4 persen. “Hanya retribusi pelayanan persampahan yang mencapai target dari Rp 25 miliar, realisasi Rp 7,05 miliar. Dan ini baru pertama kalinya,” kata Azmansyah, kemarin.
Menurut dia, secara keseluruhan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menargetkan 25 persen di triwulan pertama. Namun karena banyaknya kendala di organisasi perangkat daerah membuat pendapatan banyak yang tak tercapai. “Misalnya BPHTB dan PBB, dampaknya sangat besar. Termasuk retribusi parkir tepi jalan umum, yang sampai saat ini perdanya masih dibahas di DPRD Batam,” terangnya.
Lambatnya izin peralihan hak (IPH) di BP Batam menjadi salah satu kendalanya. Proses jual beli rumah tak bisa dilakukan sehingga banyak yang tertahan di BP Batam. Diakui Azmansyah, walikota sudah beberapa kali mengingatkan agar IPH yang tertahan segera dikeluarkan agar tidak terjadi perlambatan.
“Yang sebelumnya IPH bisa dilakukan notaris. Tetapi awal 2016 diambil alih BP Batam. Oktober 2016 sudah terjadi perlambatan. IPH yang ada sekarang ini merupakan barang lama semua,” lanjut dia.
Selain empat sumber PAD ini, pajak hotel juga baru realisasi 18,86 persen. Dari target Rp 117 miliar tercapai Rp 22,1 miliar. Pajak restoran hingga triwulan pertama ini tercapai 20,41 persen dari target Rp 67 miliar. Sedangkan pajak hiburan target Rp 25 miliar, realisasi Rp 5,8 miliar atau 23 persen.
Hal yang sama juga terlihat di pajak reklame, dari targetnya Rp 8,03 miliar realisasi Rp 1,58 miliar. Pajak penerangan jalan umum, realisasi Rp 33,3 miliar, atau 20,9 persen dari target Rp 162 miliar. Sedangkan pajak mineral bukan logam dan batuan baru realisasi 6 persen dari targetnya Rp 8,4 miliar.
Anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalinging meminta agar sembilan hasil pajak daerah ini bisa ditingkatkan. Mengingat APBD Batam sangat berpengaruh kepada sumber PAD tersebut.
“Kalau banyak tak tercapai, pengaruhnya pada APBDP nanti. Harus digesa apalagi ini sudah triwulan petama,” tuturnya. (rng)
batampos.co.id – Sektor ekonomi berbasis informasi dan teknologi (IT) atau ekonomi digital merupakan alternatif baru untuk diterapkan di Batam. Tidak seperti sektor ekonomi berbasis industri yang terpengaruh kelesuan ekonomi global, ekonomi digital hanya membutuhkan jaringan internet yang kuat.
“Kita harus bangun industri berbasis ekonomi digital di Batam. Karena banyak industri digital yang bisa ditarik ke Batam nantinya,” kata taipan bisnis asal Batam, Kris Wiluan, Kamis (11/5).
Ia mencontohkan banyak perusahaan asing yang bergerak di bidang ekonomi digital, seperti Apple, Amazon, dan lainnya. Mereka mengembangkan e-commerce, sebuah sistem jual beli melalui dunia maya. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kantor di Singapura yang berdekatan dengan Batam. Peluang seperti ini harus dimanfaatkan.
“Presiden Jokowi berharap e-commerce bisa dikembangkan. Dan wujud dari pengembangan itu akan melahirkan digital entrepreneur,” tambahnya.
Ekonomi digital sangat berpusat pada kreativitas para pelakunya. Makanya Kris memulai langkah awal dengan bekerjasama dengan Politeknik Batam menggelar perlombaan coding yang diikuti ratusan anak muda khususnya dari Batam.
Tujuannya adalah menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan andal menggunakan teknologi menjadi laba keuntungan.”SDM digital itu sangat diunggulkan. Apalagi kita dekat dengan hub konektivitas jaringan internet dunia. Kita harus bisa manfaatkan,” katanya lagi.
Ia kemudian mengatakan saat ini Batam tidak bisa bergantung lagi pada industri berat seperti manufaktur atau galangan kapal. Industri-industri tersebut sangat bergantung dengan keadaan ekonomi dunia. Dan saat ini keadaan masih tetap sana, sehingga memerlukan sektor industri baru.
Negara-negara maju seperti Jepang sangat mengandalkan sektor ekonomi digital, karena negaranya tidak diberkahi oleh sumber daya alam yang melimpah. Sehingga mendayagunakan masyarakatnya untuk memajukan ekonomi dan terbukti berhasil.
Lagipula persaingan antara negara dalam menarik minat investor asing sangat solid saat ini.”Industri yang mengandalkan tenaga kerja yang melimpat seperti manufaktur, ketika negara sebelah memberikan tarif lebih murah, maka kemungkinan mereka akan pindah,” tambahnya.
Sedangkan ekonomi digital tidak mengenal hal tersebut. Banyak sektor yang bisa digarap lewat kecanggihan dunia maya. Kris saat ini punya Studio Kinema di Nongsa yang kerap memproduksi film-film kelas dunia. Dan bahkan dalam waktu dekat, taipan ini akan membuka lagi industri digital di Batam. Sehingga ia pun mempersiapkan SDM digital yang andal mulai sekarang.
“Makanya ketika suatu saat industri digital datang ke Batam. Kita sudah siap,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera juga mendukung langkah pengembangan ekonomi digital ini. Menurutnya pertumbuhan ekonomi digital saat ini sangatlah pesat.
“Contohnya usaha Go-Jek. Sangat efisien. Karena mendorong perputaran uang lebih cepat,” jelasnya.
Untuk mendukung pengembangan ekonomi digital, BI telah membentuk divisi finansial teknologi.
“Kita tidak bisa menahan perkembangannya. Meskipun begitu, kita harus tetap mengawal dan memantaunya,” tambahnya.
Penerapan teknologi untuk memudahkan transaksi pembayaran sebenarnya sudah dimulai BI dengan meluncurkan gerakan non tunai.”Peran ekonomi digital akan semakin kuat karena sudah ditopang oleh gerakan non tunai,” jelasnya.
Badan Pengusahaan (BP) Batam juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Batam. Lembaga yang mengelola investasi ini memasukkan industri berbasis IT sebagai salah satu industri baru yang harus dikembangkan di Batam.
“Kami terus melakukan strategi promosi yang terarah dengan pemberdayaan industri yang sudah ada dan mengembangkan industri yang berpotensi,” jelas Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono.
Salah satu investor asing yang memanfaatkan teknologi informasi yang sudah masuk ke Batam adalah Blackmagic Design Manufacturing asal Australia. Perusahaan ini memproduksi perlengkapan video dan broadcast. Nilai investasinya capai 4 juta Dolar Amerika dan masuk menggunakan fasilitas Izin Investasi 3 Jam (i23J).
“Industri berbasis IT merupakan industri high technology, BP Batam sangat mendukung pertumbuhannya di Batam,” katanya.
Jika dirunut kembali ke belakang saat tarif UWTO berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 19 Tahun 2016 masih berlaku, tarif industri berteknologi tinggi memang lebih murah dibanding industri berat. (leo)
batampos.co.id – Jumlah pengemis di Karimun, meningkat terus meningkat. Diperkirakan jumlahnya bertambah banyak menjelang Ramadan. Tingginya angka pengemis di Bumi Berazam diakui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Panji Sasmita.
“Seperti tahun sebelumnya, menjelang Ramadan akan banyak pengemis dan peminta sumbangan keliling yang masuk ke Karimun. Kebanyakan mereka datang dari luar pulau Karimun melakukan aktivitas minta sumbangan ke rumah-rumah,” ungkap Panji Sasmita, Rabu (10/5) lalu.
Panji meminta kepada masyarkat untuk peran aktif memberikan informasi terkait keberadaan pengemis maupun peminta sumbangan keliling. Sehingga masalah yang tidak diinginkan dapat diantisipasi sejak awal.
“Kita mengupayakan agar jumlah pengemis dan peminta sumbangan keliling tidak sampai menjamur, terutama menjelang Ramadan. Karena sudah banyak kegiatan dari Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap mereka. Harapannya, mereka tidak lagi turun ke jalan meminta sumbangan keliling apalagi sampai mengemis,” tutur Panji.
Terkait banyaknya orang gila yang berkeliaran di Tanjungbatu, Panji Sasmita mengaku akan berkoordinasi dengan camat setempat. Upaya pembinaan dan penyembuhan sejumlah orang gila dan kurang waras pun sudah pernah dilakukan. Kendalanya setelah masa pembinaan selesai justeru mereka akan kembali berkeliaran.
“Yang pasti, kita akan lalukan pembinaan lebih baik lagi,” janji Panji Sasmita.
Pantauan di lapangan, di Tanjungbatu terdapat sejumlah warga kurang waras berkeliaran di tengah masyarakat. Biasanya mereka berada di jalan dan tempat keramaian, meskipun tidak mengganggu namun sejumlah warga merasa kasihan. Diharapkan nasib orang gila dan warga kurang waras mendapat perhatian penuh dari pemerintah maupun dinas terkait. (ims)
Bupati Aunur Rafiq berbincang bersama Kadis PUPR Muhammad Zulfan (kanan) saat meninjau lokasi jalan raya Seibati yang amblas, Rabu (10/5) lalu. F. Humas Pemkab Karimun untuk Batampos.
batampos.co.id – Jalan raya Seibati, Kecamatan Tebing yang amblas sedalam 120 meter, mendapat perhatian serius Bupati Aunur Rafiq. Ditemani Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU) Muhammad Zulfan, Bupati langsung menuju lokasi, Rabu (10/5) lalu.
Kepada Zufan, Bupati langsung memerintahkan untuk segera diperbaiki. Mengingat, lubang yang menganga hampi mencapai seluruh badan jalan. Akibatnya, akses jalan ditutup, dan arus lalulintas dialihkan melewati GOR Badang Perkasa.
“Untuk perbaikan jalan yang amblas dibutuhkan anggaran paling sedikit sebesar Rp300 juta. Alokasi dana bersumber dari anggaran darurat bencana,” ungkap Bupati Aunur Rafiq.
Bupati sangat berharap, perbaikan jalan tersebut segera dilakukan. Karena jalan raya Seibati merupakan jalan pintas terdekat dari kantor bupati (Poros, red) menuju kantor DPRD Karimun.
“Secepatnya kita harapkan perbaikan segera dilaksanakan,” tutur Rafiq.
Sementara Kepala Dinas PU Zulfan melalui Kabid Bina Marga Cahyo menyebutkan, perbaikan jalan yang amblas sudah mulai dilaksanakan.
“Penanganan sementara jalan yang amblas sudah kita lakukan. Termasuk konsultasi dengan konsultan,” bebernya.
Mengenai perbaikan jalan tersebut, diperkirakan Cahyo, memakan waktu maksimal tiga bulan ke depan. Namun diharapkan, perbaikan secepatnya seelsai. Mengingat, jalan raya Seibati termasuk jalan utama.
“Perkiraan maksimal sampai tiga bulan untuk perbaikan. Karena perbaikannya termasuk pembuatan box culvert. Kita harapkan, secepatnya selesai,” tutup Cahyo. (enl)
batampos.co.id – Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan saat ini Pemerintah Kota Batam tengah berusaha memenuhi kebutuhan air bersih di hinterland (pesisir, red). Salah satunya melalui program Sea Water Reverse Osmosys (SWRO) di Belakangpadang yang sudah masuk tahap finalisasi pengerjaannya.
“Air sudah bisa dialirkan, namun belum bisa dikonsumsi masyarakat banyak, itu masalah teknis lah,” kata Rudi, Kamis (11/5)
Menurut Rudi, keberdaan SWRO tentunya sangat membantu masyarakat di Belakangpadang. Selama ini mereka selalu membeli air bersih dari Batam.
“Kedepan tidak lagi mereka bisa menggunakan air yang bersumber dari SWRO ini,” sebut Rudi.
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar mengungkap untuk instalasi pengaliran dan pemasangan pipa sudah selesai dilakukan.
“Tahap awal 250 rumah akan dialiri dari SWRO ini,” kata Suhar.
Total terdapat 2.700 rumah yang perlu pelayanan air bersih. Sebanyak 1.100 rumah sudah terlayani dengan sistem air bersih sebelumnya. Kemudian ditambah 250 rumah dari SWRO. Sehingga sudah 1.350 rumah yang menikmati air bersih di Belakangpadang.
Pihaknya bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum juga telah melakukan uji coba SWRO, dan hasilnya sangat bagus. Air sudah langsung diminum langsung.
“Kemarin sudah kami coba, hanya saja belum dialirkan ke rumah masyarakat, karena ada pengujian lingkungan dari DLH terlebih dahulu sebelum difungsikan,” ungkapnya.
Mengenai tarif yang akan dikenakan ke masyarakat, Suhar menjelaskan untuk tahap awal akan ada subsidi dari pemerintah.
“Sudah kami hitung, dan sudah diajukan kepada pimpinan untuk besaran biaya dan subsidinya,” terang Suhar.
Dia berharap pengerjaan bisa selesai, sehingga tahun ini masyarakat Belakangpadang bisa menikmati air bersih.
“Targetnya tahun ini selesai tentunya,” tutup Suhar.
SWRO merupakan pengolahan air laut menjadi air minum. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan Rp 13,5 miliar untuk pembangunan instalasi hingga ke pipa utama. (cr17)
MENPAN-RB Asman Abnur menandatangani peresmian pusat tahfiz Alquran di Desa Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten karimun didampingi Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, dan Bupati karimun Aunur Rafiq, Kamis (11/5).
batampos.co.id – Menteri Pemberdayaan Aparatus Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Asman Abnur meresmikan Pusat Tahfiz Al-quran di Desa Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Kamis (11/5/2017)
Asman Abnur mengatakan bahwa segala sesuatu tidak muncul tiba-tiba. Diawali dengan adanya angan-angan kemudian perencanaan, dilanjutkan dengan sebuah aksi, maka lahirlah sebuah karya.
“Saya sangat bangga dengan hadirnya rumah tahfiz quran ini. Hal ini tentu terwujud karena adanya sebuah angan-angan, sebuah mimpi. Dan yang lebih membanggakan, mimpi ini lahir dari seorang anak pulau Moro,” kata Asman.
Melihat kondisi ini, Asman pun berjanji akan menghadirkan seorang arsitek yang bisa mewujudkan mimpi anak pulau ini menjadi sangat besar. Pertama-tama, jika saat ini lahan rumah tahfiz hanya ada 2 hektar dari hasil wakaf warga setempat, maka Asman meminta agar Pemkab Karimun memikirkan lagi 3 hektar, sehingga genap 5 hektar.
“Bukan tidak mungkin untuk kita jadikan ini sebagai pusat kajian quran internasional. Makanya, beri waktu saya tiga bulan maka saya akan hadir lagi membawa gambar pengembangan rumah tahfiz ini. Kemudian kita berbagi tugas, mana yang ditangani Pemkab, mana yang Pemprov dan mana yang pusat,” ujar Asman.
Melihat dukungan penuh dari Bupati dan Gubernur, Asman juga berjanji akan mendukung penuh pengembangan rumah tahfiz quran ini.
Sementara itu Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun berharap dengan diiresmikannya rumah tahfiz quran di Moro ini, dan telah ada sebelumnya quran center di Batam, maka diharapkan ada kemajuan atau peningkatan prestasi dalam pengembangan alquran di Kepri.
“Ini adalah langkah awal yang baik dan harus dibina dan dikembangkan. Harus ada prestasi lebih yang di raih setelah rumah tahfis ini ada tentunya. Pemerintah sangat mendorong dan mengapresiasi ini,” kata Gubernur.
Gubernur mengajak mengarah pada pembangunan yg terfokus. Maka Gubernur berharap Dusun Niur nantinya bisa mnjenjadi pusat pengembangan quran di Kepri. Atau bahkan tidak hanya untuk anak Kepri, tapi siapapun dan darimanapun bisa belajar ke Moro.
“Pada intinya tidak ada yang mustahil.
Yang terpenting kita jaga silaturahmi, dan selalu mengawali hari dengan shalat subuh berjamaah,”kata Gubernur.
Direktur Quran Center H. Mahadi Rahman selaku pihak yang menghibahkan lahan 2 hektar untuk pembangunan rumah tahfiz Kepri ini mengatakan bahwa hal ini tentunya akan menjadi sebuah kebanggaan bagi warga setempat dan Kepri secara umum. Karena hal ini bagian dari upayanya bersama-sama tim untuk mewujudkan generasi Kepri yang berakhlak mulia.
“Alhamdulillah dukungan mengalir begirutu baik untuk pembangunan rumah tahfiz ini. Dari bapak Gubernur, sekda, bupati dan semuanya. Kita ingin akan lahir kader-kader penghafal alquran dari sini nantinya. Anak-anak Kepri juga menjadi mudah untuk belajar mendalami alquran tentunya,” kata Mahadi.
Sedangkan Said Agil Husein Almunawar, mantan Menteri Agama RI yang sekarang menjabat ketua LPTQ pusat dan sebagai pembina quran centre dan rumah tahfiz, dalam sambutannya mengapresiasi kerja keras Mahadi dan timnya. Ditambah lagi dukungan penuh dari pimpinan daerah yang tidak hanya sekedar di bibir, tapi dibuktikan dengan aksi nyata.
“Terus terang dari seluruh Provinsi yang saya kunjungi tidak ada Gubernur yang seperti Pak Sani dan Pak Nurdin. Yang lain ngomong aja di panggung, tapi tidak jalan. Tapi pak Sani dan Pak Nurdin langsung beraksi. MTQ 2014 di Batam adalah buktinya, dimana Kepri juara umum, dan rata-rata qari dan qariah serta hafiz dan hafizahnya anak-anak pulau,” ujar Said Agil. (bni)
batampos.co.id – Kabupaten Bintan terpilih sebagai tuan rumah dalam perhelatan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) ke VIII Tingkat Provinsi Kepri, tahun 2019 mendatang. Penunjukan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah, saat melaksanakan kegiatan pemaparan laporan penyelenggaraan STQ ke VII Tk Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, Selasa (9/5).
Arif mengatakan terpilihnya Kabupaten Bintan, menjadi tuan rumah untuk perhelatan STQ ke VIII ini berdasarkan dari hasil musyawarah daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kepri.
Sementara itu, lanjut Arif untuk penyelenggaraan MTQ ke VII Tahun 2018, mendatang untuk tingkat Provinsi Kepri, akan dilaksanakan di Kabupaten Lingga.
“Saya berharap dalam penyelenggaran STQ ke VIII di Kabupaten Bintan nanti, hendaknya dapat berjalan lebih meriah, agar dapat meningkatkan generasi Qur’ani dan juga menjadi wadah perekat silaturahmi umat”, jelas Arif. belum lama ini.
Sementara itu, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, menyambut baik atas keputusan terpilihnya Kabupaten Bintan, sebagai tuan rumah untuk perhelatan STQ ke VIII Tingkat Provinsi Kepri, tahun 2019 mendatang.
Politisi partai Golkar ini juga menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan perhelatan yang digelar sekali setahun tersebut.
“Bintan siap untuk menyelenggarakan event ini (STQ, red). Insyaallah kami akan persiapkan segala sesuatunya dari sekarang, sehingga acaranya bisa lebih meriah seperti yang diharapkan bersama,”, tutup Dalmasri. (cr20)
batampos.co.id – Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan saat ini Pemerintah Kota Batam tengah berusaha memenuhi kebutuhan air bersih di hinterland (pesisir, red). Salah satunya melalui program Sea Water Reverse Osmosys (SWRO) di Belakangpadang yang sudah masuk tahap finalisasi pengerjaannya.
