Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 13625

Tergiur Gaji Besar, Ratusan Warga Tertipu Lowongan Kerja Palsu

0
ilustrasi F.Rezza Herdiyanto Batam Pos

batampos.co.id – Ratusan warga di Batuaji dan Sagulung tertipu lowongan kerja palsu yang ditawarkan oleh Felli Berto, warga Sagulung.

Sudah setahun lebih setor uang ke Felli mulai Rp 350 ribu hingga Rp 3,5 juta, namun ratusan warga yang dijanjikan Felli untuk bekerja di kapal minyak dan gas (Migas) tak kunjung kerja.

Merasa tertipu, sekitar 500 warga yang jadi korban itu akhirnya menggeruduk rumah kediaman Felli di perumahan PGRI, Sagulung, Minggu (19/2) siang.

Suasana sempat memanas di rumah kediaman Felli, sebab saat didatangi para korbannya, Felli tak bisa memberikan informasi yang pasti. Dia malah mengulur-ngulur waktu terkait lowongan kerja yang ditawarkannya itu.

Ratusan warga tadi mengamuk dan hendak memasai Felli, namun beruntung anggota Polsek Sagulung cepat mengamankan Felli ke Mapolsek Sagulung.

Kasus penipuan Felli tersebut telah ditangani pihak kepolisian Sagulung dan ratusan warga yang menjadi korban telah membuat laporan resmi ke Mapolsek Sagulung.

“Kami datangi ke rumahnya, katanya tunggu minggu depan kerjanya. Kemarin-kemarin saat kami datang sendiri-sendiri juga begitu alasannya tunggu minggu depan. Sudah setahun ini kami tunggu tapi tak ada kejelasan dari dia. Takut dia kabur pula makanya baguslah diamankan polisi dan kami sudah buat laporan resmi,” ujar Heri, salah satu korban penipuan tersebut di Mapolsek Sagulung.

Informasi yang disampaikan para korban, total korban penipuan lowongan kerja palsu itu diperkirakan lebih dari 500 orang.

“Kami yang saling kenal ini saja sudah sekitar 500 orang. Belum yang lain lagi pasti sudah ribuan orang korbannya,” ujar Abib, warga lainnya.

Penipuan itu sudah berlangsung selama setahun belakangan ini dan korban selalu bertambah dari waktu ke waktu.

Kepada warga, Felli yang mengaku Direktur sebuah perusahaan.semenjak Januari 2016 lalu dengan menjanjikan lowongan kerja di kapal Migas di pulau Sambu. Gaji yang ditawarkan cukup menggiurkan.

Untuk kelas helper saja gaji pokok yang janjikan sebesar Rp 5,5 juta belum termasuk uang makan Rp 300 ribu perhari.

“Waktu itu cukup meyakinkan karena dia sempat membawa beberapa orang ke pulau Sambu untuk lihat-lihat pekerjaan yang ditawarkannya itu,” ujar Abib.

Kepada mereka yang berminat dengan lowongan kerja itu, Felli memintah uang jasa berfariasi setiap orang. Untuk helper mulai Rp 350 ribu hingga Rp 1 juta, sementara posisi staff mulai Rp 2 juta hingga Rp 3 juta.

“Uang itu sudah diserahkan ke dia sejak setahun yang lalu. Total sudah diatas 500 orang pak,” kata Andi, korban lainnya.

Setelah menyerahkan uang tersebut, sampai siang kemarin, lowongan kerja yang dijanjikan tak kunjung didapatkan.

“Sudah capek minta kejelasan dari dia. Minta balikin duit yang kami kasih katanya sudah habis,” ujar Andi lagi.

Andi dan kawan-kawannya mengaku percaya dengan janji manis Felli itu selain karena gaya Felli yang meyakinkan, mereka juga sudah bosan menganggur.

“Sudah setahun tak kerja, makanya nggak kepikir lagi akan jadi begini,” sesal Andi.

Dengan adanya laporan dan penangakapan terhadap Felli itu, mereka yang menjadi korban berharap agar Felli dihukum setimpal karena telah menipu banyak orang.

“Kami sudah susah dibuat tambah susah lagi,” ujar Leo, warga lainnya.

Kapolsek Sagulung AKP Hendrianto membenarkan adanya laporan dugaan penipuan itu.

“Terlapor sudah kami amankan. Total mereka yang datang lapor ke sini hari ini sekitar 70 orang. Itu dulu yang kami dalami. Lainnya boleh nyusul buat laporan,” ujar Hendrianto.

Keterangan yang disampaikan Felli ke polisi, kata Hendrianto memang lowongan kerja yang dijanjikannya itu benar adanya. Namun itu belum bisa berjalan sebab perusahaan untuk lowongan kerja itu masih tunggu peresmian.

“Ya itu keterangan dia (Felli) katanya tunggu pak Presiden resmi dulu. Tapi apapun keterangannya tetap kami dalami kebenarannya,” tutur Hendrianto. (eja)

Juru Parkir Resmi Itu ialah yang …

0
Seorang petugas parkir yang beroperasi di BCS Mall, Lubukbaja, Selasa (31/1). F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan, juru parkir resmi adalah mereka yang dilengkapi karcis dan atribut parkir. Jadi bagi mereka yang tak memiliki atribut atau tidak memberikan karcis parkir bisa dikatakann ilegal.

“Karcis parkir kan jadi hak pengendara. Makanya kita himbau agar membiasakan meminta karcis parkir,” kata Yusfa, kemarin.

Selain sebagai bukti, setoran yang masuk ke dishub juga berdasarkan jumlah karcis yang diberikan pada masyarakat.

“Masyarakat harus berani mempertanyakan karcis ini. Karena setiap juru parkir sudah dibekali karcis parkir,” kata dia.

Menurut Yusfa, tak dipungkiri saat ini masih banyak persoalan parkir. Namun demikian pihanya tengah mempersiapkan rumusan, bagaimana parkir berjalan maksimal, masyarakat terlayani dengan baik. Serta kebocoran di lapangan bisa diminimasilir.

“Kita terapkan cara yang lebih inovasi semisal sitem parkir aplikasi dan parkir berlangganan,” terang dia.

Untuk penerapan kedua sistem ini, pihaknya saat ini melakukan pendataan ulang terkait jumlah juru parkir dan titik-titik parkir di Batam. Membentuk tim pengawas dishub, yang terdiri dari tim survey potensi dan tim survey titik parkir.

“Dibentuk awal 2017 lalu. Dan telah bekerja. Target akhir Februari 2017 sudah ada laporan tim survey ini,” lanjutnya.

Dari data dishub, di Batam ada 202 titik parkir, tugas tim ini adalah menyurvey, apakah titik yang dilaporkan itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Termasuk juga jumlah petugas parkir yang dilaporkan ke dishub sebanyak 400 orang lebih.

“Kalau dua ini sudah kami ketahui, baru kami survey potensi dan tentukan berapa target pendapatan asli daerah dari parkir ruang milik jalan ini. Sehingga target Rp 30 miliar yang diberikan kepada kami bisa disesuaikan dengan potensi,” bebernya.

Di dalam pelaksanaan di lapangan, kata Yusfa, tim pengawas juga didukung aparat terkait semisal dari kepolisian, brimob dan TNI. Termasuk juga pihak kejaksaan dan pengadilan yang diperbantukan dalam penertiban dan pengawasan di lapangan.

“Jadi dalam penertiban juru parkir liar ini kita tidak berjalan sendiri. Sehingga Dishub pun bisa melakukan penindakan-penindakan sesuai peraturan daerah (perda) parkir,” jelasnya. (rng)

Ada Usul Pengembangan Pertanian Perkotaan di Batam

0
ilustrasi

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, mendorong masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan. Salah satunya dengan bertanam sayur-mayur dan kebutuhan pokok lain, yang dinilai mendongkrak inflasi.

“Kita berharap pertanian perkotaan menjadi inspirasi bagi masyarakat Batam agar memanfaatkan lahan di sekitarnya menjadi lahan pertanian produktif,” ujar Aman, anggota Komisi II DPRD Batam, Minggu (15/1).

Menurutnya, inflasi di Batam tak lepas dari kenaikan sejumlah bahan-bahan pokok. Semisal cabai, bayam dan kacang panjang. Ketiga sayur ini menjadi pendongkrak inflasi di setiap tahun, mengingat masyarakat suka mengonsumsinya.

“Karena kita keterbatasan lahan bercocok tanam, pertanian perkotaan ini paling tepat. Apalagi caranya mudah dan tidak menyita waktu. Bisa ditanam di pekarangan rumah dengan hidroponik,” ujar Aman.

Hidroponik atau budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah ini, kata Aman, sudah banyak di terapkan di beberapa negara tetanga seperti Malaysia dan Singapura. Selain mampu menekan inflasi, pertanian perkotaan dengan hidroponik ini terbukti mampu mengurangi belanja rumah tangga. Sangat cocok di daerah perkotaan.

“Kita harapkan pemerintah kota ke depan fokusnya kesana. Untuk teknisnya ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dinas Pertanian Kota Batam yang lebih paham,”lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Aman berharap, ke depan setiap kecamatan sudah mulai ada yang menerapkan program ini. Dan bila di tahun pertama hasilnya bagus. Pemerintah bisa menganggarkan sehingga Batam tidak lagi ketergantungan dengan daerah penghasil.

“Saya rasa tak terlalu besar. Kita lihat perkembangan di tahun ini,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kota Batam mengalami inflasi sebesar 0,26 persen di awal tahun 2017. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan beberapa kelompok kebutuhan seperti, bahan makanan, listrik, komunikasi dan jasa.

Sebaliknya, tiga kelompok menyusun inflasi gabungan dua kota justru mengalami penurunan indeks. Yaitu kelompok sandang dan kelompok kesehatan. “Inflasi Kota Batam Desember 2016 sebesar 0,26 persen” ujar kepala BPS Batam, Rahayuddin.

Laju inflasi ‘year on year’ (Desember 2016 dibandingkan Desember 2015) sebesar 3,53 persen. Dari 23 kota IHK di Sumatera, tercatat 21 kota mengalami inflasi dan dua kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Lhokseumawe sebesar 2,25 persen.

“Bila dilihat dari 78 kota IHK, yang mengalami inflasi se-Indonesia, Batam berada diposisi ke-59,” sebut Rahayuddin. (rng)

Jembatan Layang Dihiasi Ornamen Melayu

0
Dinding jembatan layang di Simpang Jam terlihat dihiasi relief melayu, Sabtu (18/2). F. Dalil Harahap/batam Pos

batampos.co.id – Jembatan layang (fly over) Simpang Jam diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat. Jika selesai, fly over itu akan dihiasi ornamen Melayu.

Kabag Humas Pemko dan Protokol Kota Batam Ardi Winata mengatakan rencananya ada beberapa motif Melayu dengan beragam warna yang akan menghiasi jembatan tersebut. Mulai dari pagar hingga pilar. Seperti motif pucuk rebung, setampuk manggis, lebah bergayut dan julur kacang. Rencananya juga akan dibangun relief perahu elang laut di sana.

“Fly over nantinya akan kaya dengan ornamen Melayu. Wali Kota minta masukan dari Lembaga Adat Melayu (LAM). Saat ini memang belum semua dibangun. Tapi kisi setampuk manggis dan pucuk rebung sudah mulai terlihat,” jelas Ardi di Batamcenter, Minggu (19/2).

Menurut dia, dengan ornamen Melayu jembatan layang itu ditargetkan menjadi salah satu ikon membanggakan di Batam. Wisatawan lokal maupun asing bisa lebih mengenal seperti apa Kota Batam dari fly over tersebut.

“Selain sebagai jembatan, dapat jadi ikon yang membanggakan di daerah Melayu. Mudah-mudahan tahun ini jembatan sudah bisa selesai,” harap Ardi.

Sementara,  Satuan Kerja (satker) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Andre Sirait mengatakan, progres pengerjaan jembatan layang dengan nilai kontrak sebesar Rp180.450.057.900 sudah mencapai 52 persen untuk pembangunan pondasi. Pengerjaan secara keseluruhan ditargetkan selesai akhir tahun ini.

“Kondisi di lapangan ada dua fly over dibangun berbarengan. Sekarang baru sampai pilar sisi kiri,” kata Andre yang dihubungi kemarin.

Disisi lain, Andre membenarkan pihaknya mengadopsi muatan lokal yakni ornamen Melayu di jembatan tersebut. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Batam, Rudi dan LAM soal itu.

“Kami lagi hitung pendanaan, cukup atau tidak kalau mengadopsi (ornamen Melayu) semua. Kalau tidak cukup, mungkin bertahap dulu,” jelasnya.

Diketahui jembatan layang di Simpang Jam akan dibangun sepanjang 165 meter dengan lebar 32,2 meter, dan ketinggian 9 meter. Jembatan tersebut memiliki konstruksi box girder.

Pantauan Batam Pos, hingga kini puluhan pekerja masih tampak menyelesaikan bangunan fly over yang sudah memiliki dua pondasi besar. Kondisi jalan sekitar pun masih berkabut karena pembangunan tersebut. Bahkan sejumlah pengendara sempat bingung karena tidak beraturannya alur jalan tersebut. (she)

Penyidik Ditemukan Unsur Melawan Hukum Dana Jaminan Reklamasi Tambang

0

batampos.co.id – Tim penyidik Intelijen Kejati Kepri, menemukan unsur melawan hukum atas dugaan tindak pidana dari penyimpanan dana jaminan reklamasi pasca tambang oleh perusahaan pertambangan Pasir, Bauksit dan Timah di Kabupaten Lingga.

Kepala Kejati Kepri, Yunan Harjaka melalui Kepala Seksi I Penyidikan bidang Intelijen, Ahsan Thamrin, mengatakan unsur melawan hukum yang ditemukan pihaknya berdasarkan data yakni dari sejumlah perusahaan tambang di Lingga tidak ada yang melaksanakan reklamasi atau eksplorasi dan produksi bahan tambang yang dilakukan. Hal itu ditemukan dari proses pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang dilakukan pihaknya.

“Ada perusahaan yang tidak menyetorkan dan melakukan reklamasi pasca tambang. Padahal dana jaminan sudah disetor dan tersimpan di rekening. Perusahaan itu sudah beroperasi dan melakukan pertambangan sejak lama,”ujar Thamrin, belum lama ini.

Bahkan, sambung Thamrin, meski perusahaan ada yang tidak menyetorkan dana jaminan reklamasi. Pemkab Lingga tetap mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan produksi.

“Ini jelas bertentangan dengan undang-undang serta peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,”kata Thamrin.

Dalam proses pulbaket yang dilakukan pihaknya, terang Thamrin, sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Diantaranya yakni Kadis Pertambangan Energi Provinsi Kepri, Amjon, Kadis Pertambangan Pemkab Lingga, Dewi Kartika, Kabid Mineral dan Pertambangan Lingga Edi Kurniawan serta sejumlah pengusaha tambang Pasir, Bauksit, Timah di Lingga.

“Kami juga masih akan melakukan pemanggilan dan memeriksa sejumlah perusahaan lainnya yang tidak menyetorkan dana jaminan reklamasi dan tidak menjalankan reklamasi pasca tambang,”ucapnya.

Untuk itu, jelas Thamrin, selain melanggar pasal di UU Minerba nomor 4 tahun 2014 tentang adminstrasi pertambangan. Diduga juga mengarah ke perbuatan tindak pidana korupsi karena telah merugikan perekonomian negara.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Kejati Kepri, dari 58 perusahaan tambang yang memiliki IUP. Sebanyak 28 perusahaan yang telah melakukan eksploitasi atau produksi pertambangan. Namun, baru 12 perusahaan yang telah menyetorkan dana jaminan reklamasi dengan total dana yang masuk senilai Rp 20 miliar dari jumlah keseluruhan Rp 206 miliar. Sedangkan 16 perusahaan belum menyetorkan dana jaminan meski telah memiliki IUP.(ias)

Tak Ada Polhut, Hutan Lindung Lingga Terancam

0

batampos.co.id – Kadis Pertanian Lingga, Rusli Ismail akui lemahnya pengawasan hutan di Lingga akibat ditariknya kewenangan kehutanan ke Provinsi Kepri. Hal tersebut membuat keberadaan hutan lindung Lingga kian terancam dengan banyaknya aktivitas ilegaloging dan pembalakan liar, Jumat (17/2).

“Inilah salah satu resiko. Provinsi harus menempatkan polisi hutan (Polhut) di Lingga. Kita di kabupaten sudah tidak ada kewenangan,” ungkap Rusli beberapa waktu lalu.

Sejak Januari 2017, dikatakan Rusli Polhut di kabupaten Lingga dihapuskan. Begitu juga bidang kehutanan. Sehingga permasalahan di lapangan yang terjadi pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

Beberapa waktu lalu, sebuah truck yang diduga tanpa izin usaha angkut kayu menggunakan transportasi laut Roro untuk dibawa ke Batam. Transportasi laut ini digunakan oknum mengangkut hasil jarahan kayu dari hutan di Lingga.

“Produksi kayu harus ada izin usaha dari awal. Harus ada legalitas kebun mana yang diproduksi. Harusnya hal itu kemarin dikoordinasikan dengan dinas Kehutanan Provinsi atau pihak kepolisian yang berwenang,” lanjutnya.

Namun sayang, dinas Perhubungan yang menangani transportasi Roro di Lingga beberapa waktu lalu hanya mempersoalkan KIR. Sementara truk bermuatan kayu olahan berbentuk papan dibiarkan keluar daerah.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat kantor Kehutanan dari pusat segera dibangun di Lingga. Penunjukannya langsung dari pusat. Kami juga berharap provinsi menaruh Polhut di Lingga,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, hutan lindung Lingga adalah hutan terbesar yang dimiliki wilayah kepulauan Riau. Hal ini harus ditunjang dengan pengawasan dinas terkait agar penjarahan tidak semakin marak. (mhb)

DAK Rp 9 M, Untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah

0

batampos.co.id – Pemko Tanjungpinang akan mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 9 miliar. Kucuran dana yang bersumber dari APBN itu diprioritaskan untuk peningkatan sektor pendidikan.

“2016 kucuran DAK hanya Rp 1 miliar. Kalau sekarang ditambah menjadi Rp 9 miliar. Sebab banyak SD dan SMP yang harus dibangun dan direhabilitasi tahun ini, ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang, Huzaifah Dadang Abdul Gani, kemarin.

DAK sebesar Rp 9 miliar itu, kata Dadang, akan digunakan untuk tiga program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Diantaranya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehabilitasi bangunan sekolahan lama.

Untuk program pembangunan USB, masih kata Dadang, hanya dikhususkan untuk SDN 017. Pembangunan SDN itu diprediksikan menelan dana Rp 1-2 miliar. Lokasinya akan dilakukan diatas lahan seluas 1 hektare (ha) yang dihibahkan dari Sinar Bahagia Group (SBG).

“SDN 017 itu akan kita banguan diareal pemukiman warga. Tepatnya di Perumahan Bukit Raya, Batu 11, Kelurahan Kijang Kencana,” katanya.

Kemudian untuk program pembangunan RKB, lanjut Dadang, difokuskan untuk SDN Teladan di Jalan Bakar Batu, Kecamatan Tanjungpinang Barat, SMPN 15 di Bintan Center, Kecamatan Tanjungpinang Timur, SMPN 7 di Batu 12, Kecamatan Tanjungpinang Timur dan SMPN 3 di Jalan Tugu Pahlawan, Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Sedangkan program rehabiliatsi bangunan sekolah lama, sambung Dadang, dipioritaskan untuk SMPN 12, Batu 12, Kecamatan Tanjungpinang Timur, SMPN 6, Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, SDN 16 Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan SMPN 8, Jalan Yudowinangun, Kecamatan Tanjungpinang Barat.

“Untuk pembangunan RKB dan rehabilitasi bangunan lama diprediksi nyerap biaya Rp 7 miliar lebih,” bebernya.

Dadang berharap pelaksanaa tiga program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan itu bisa berjalan lancar. Kemudian pengerjaannya juga bisa rampung sesuai jadwal yang ditetapkan. (ary)

BMUD Terbelit Utang Rp10 Miliar

0

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengaku kaget mendengar PT. Pembangunan Kepri (PK) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kepri terbelit utang sampai Rp10 miliar. Nurdin berjanji akan membenahi manajemen BUMD tersebut menjadi lebih baik lagi.

“Miris juga rasanya, mendengar BUMD kita terbelit utang sampai Rp10 miliar. Tentu ada yang salah dengan manajemen yang ada,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan Batam Pos. Jumat (17/2) lalu di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Ditegaskan Nurdin, untuk mengetahui apa penyebabnya, sampai timbulnya utang tersebut. Pihaknya akan melakukan klarifikasi langsung kepada pihak BUMD Kepri. Apalagi PT Pembangunan Kepri merupakan badan usaha yang dibentuk oleh Pemprov Kepri.

“Memang seharusnya, BUMD adalah tulang punggung pemerintah daerah dalam mendorong berkembangnya pembangunan daerah,” papar Nurdin.

Menurut Nurdin, untuk membentuk BUMD yang mapan, memang membutuhkan manajemen yang profesional. Lahirnya BUMD tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah sendiri. Atas dasar itu, pihaknya akan sedaya upaya untuk membantu PT Pembangunan Kepri bangkit kembali.

“Apabila BUMD kita sehat, maka lapangan pekerjaan akan tercipta. Persoalan yang ada harus kita carikan jalan keluarnya. Sehingga peran BUMD menjadi penting dalam mengisi pembangunan daerah,” tutup Nurdin.

Direktur PT. Pembangunan Kepri (PK), Rudianto Ruben mengatakan kondisi perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kepri yang dipimpinnya semakin memprihatinkan. Jangankan untuk memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemprov Kepri, untuk bertahan saja susah. Apalagi sejak dilantik, dirinya sudah harus menanggung utang sebesar Rp10 miliar dari pimpinan sebelumnya.

Dikatakannya, sejak dirinya dilantik menggantikan Muhammad Syahrial pada 7 Maret 2014, kondisi keuangan BUMD dalam keadaan morat-marit. Karena dirinya harus menanggung beban utang yang ditinggalkan. Pihaknya sudah berupaya untuk bangkit dengan berbagai cara. Tetap saja belum bisa menstabilkan kondisi keuangan PT. Pembangunan Kepri.

Disebutkannya juga, dengan kondisi keuangan yang semakin memprihatinkan, pihaknya juga terpaksa melakukan efesiensi tenaga kerja. Dari awalnya yang jumlahnya hampir 20 pekerja, kini yang tersisa hanya tinggal 4 orang pekerja. Masa baktinya akan berakhir pada 2019 mendatang. Sebelum tiba waktu tersebut, dirinya masih terus berupaya berbuat. Sehingga ada hasil yang signifikan dibawah kepimimpinannya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah menilai kinerja BUMD sekarang ini jauh lebih baik, apabila dibandingkan dengan yang sebelumnya. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, tanggungjawab untuk memproteksi atau menjaga kesehatan keuangan BUMD.

“Terpuruknya kondisi BUMD, tidak bisa disalahkan dengan manajemen BUMD sepenuhnya. Karena persoalan yang terjadi, penyebabnya adalah kegagalan masa lalu,” ujar Iskandarsyah.(jpg)

Beli Honda Mobilio Hadiah Langsung Motor Beat

0

batampos.co.id – PT Pionika Auto Mobil atau Honda Nagoya, selaku dialer resmi mobil Honda di Batam, menawarkan promo spesial hadiah langsung satu unit sepeda motor setiap pembelian unit mobil New Honda Mobilio. “Kami berikan hadiah langsung motor Honda New Beat Pop CW on the road,” ujar Supervisor Honda Nagoya, Yelly, Minggu (19/2).

Yelly mengatakan pembelian unit ini bisa didapatkan di cabang dealer Honda terdekat. Seperti cabang Honda Nagoya di Batamcenter, Honda Nagoya cabang Kepri Mall, dan Honda Nagoya di jalan Pionika Nagoya. “Unit ready stock, sehingga konsumen bebas memilih warna sesuai keinginan,” katanya.

Mobilio dirancang sebagai kendaraan multipurpose yang bisa digunakan sebagai kendaraan yang cocok di perkotaan maupun perjalanan jauh diluar kota. Mobilio hadir di kelas MPV, bagi mereka yang menginginkan sensasi berkendara berbeda. Desain semakin modern, kabin luas, didukung performa prima dan konsumsi bahan bakar yang hemat, serta dilengkapi fitur keselamatan lengkap. “Hadirnya mobil ini menawarkan sebuah pengalaman berkendara yang sensational bagi Anda dan keluarga,” terangnya.

Tak hanya itu, mobil ini dibekali dengan performa mesin bertenaga besar dan handal yang juga hemat konsumsi bahan bakar, serta mampu memberikan pengalaman berkendara MPV yang penuh sensasi. Sektor dapur pacu mobil ini mengandalkan mesin 1,4 liter SOHC empat silinder, berteknologi i-VTEC dan DBW. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 88 Kw, pada putaran 6.600 rpm, dengan torsi maksimum 145 Nm pada putaran 4,600 rpm. “Mobilio ini juga sudah dilengkapi fitur ECO indicator yang mendukung gaya berkendara hemat bahan bakar dan sudah setara dengan standar Euro IV,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yelly mengatakan beralih ke sistem transmisi penggerak, mobil ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sistem transmisi otomatis CVT, dan 5-speed bertransmisi manual. Sedangkan menunjang keselamatan dan kenyaman pengemudi, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbags, untuk melindungi penumpang ketika terjadi benturan keras dari depan. Di sisi lain, hadir juga fitur pengereman ABS dan EBD agar mempermudah dalam mengontrol laju. “Mobil ini juga dibekali dengan penunjang kebutuhan hiburan dan multimedia, seperti sistem audio,USB port dan lainnya,” imbuhnya.

Mengenai informasi lebih detail mengenai mobil New Honda Mobilio, kunjungi showroom Honda Nagoya di Komplek Pionika, jalan Teuku umar Nomor 1-9 Pelita VI, Pelita. (cr12)

Aksi Ngeri Model Viktoria Odintsova

0

batampos.co.id – Model Rusia, Viktoria Odintsova, melakukan aksi yang membahayakan nyawanya sendiri.

Dalam sebuah foto, model berusia 22 tahun ini terlihat terjuntai di tepi sebuah gedung pencakar langit di Dubai tanpa memakai alat keamanan apa pun. Ia hanya berpegangan tangan dengan seorang pria, asistennya.

Postingan pertama video dan gambar aksi nekatnya di Instagram pada Januari dilihat lebih dari satu juta netizen. Seorang netizen menuliskan: “Kecantikan pudar, kebodohan berlangsung selamanya.”

Seorang lagi memarahinya: “Kamu benar-benar gila. Mana bisa kau bermain dengan nyawa. Banyak orang sakit dan mereka ingin memiliki satu lagi peluang.”

Video itu diambil di Menara Cayan, yang setinggi 306 meter dan 75 lantai, serta merupakan gedung tertinggi di dunia pada 2013.

Akun Instagram Odintsova juga memuat gambarnya sedang melakukan beberapa olahraga ekstrem, seperti bungee jumping di Rusia, ziplining (seperti flying fox, atau terbang kelelawar) di Dubai, dan terjun udara di tempat tertutup di Bahrain. (jpgrup)