Selasa, 7 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13814

Polisi Batam Amankan 49.930 Butir Ekstasi Asal Malaysia

Putut A
-
0
Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian didampingi Kapolresta Barelang Kombes Helmy Santika, Dirresnarkoba Polda Kepri dan Kabid Humas menunjukan barang buktiektasi beserta tersangka kurir saat ekpsos di Mapolresta Barelang, Selasa (6/12). Dari tersangka polisi mengamankan 50 ribu ektasi yang akan diedarkan. F Cecep Mulyana/Batam Pos
Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian didampingi Kapolresta Barelang Kombes Helmy Santika, Dirresnarkoba Polda Kepri dan Kabid Humas menunjukan barang buktiektasi beserta tersangka kurir saat ekpsos di Mapolresta Barelang, Selasa (6/12). Dari tersangka polisi mengamankan 50 ribu ektasi yang akan diedarkan. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Jajaran Sat Narkoba Polresta Barelang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 49.930 butir ekstasi di Pelabuhan Pantai Stres, Batuampar, Batam, Minggu (4/12). Barang haram itu dipasok dari Malaysia dan diduga akan diedarkan jelang perayaan malam tahun baru 2017, akhir Desember ini.

Kapolda Kepri, Brigjen Pol Sam Budigusdian, mengatakan dalam operasi ini polisi menangkap satu orang bernama Ruslan bin Jais, 43, sekitar pukul 06.30 WIB. Dialah yang membawa puluhan ribu pil ekstasi itu. Polisi langsung menetapkannya sebagai tersangka.

“Saat diamankan, tersangka sedang membawa dua bungkus plastik berisikan pil ekstasi,” ujar Sam di Mapolresta Barelang, Selasa (6/12) sore.

Dari tangan warga Perumahan Citra Batam, Batamcenter ini, polisi mendapati dua jenis ekstasi. Yakni terdiri dari 30 ribu butir pil berlogo B-29 warna biru dan merah, serta 19.930 ekstasi warna hijau-kuning.

Dari pengakuan tersangka, barang haram tersebut diselundupkan dari Malaysia menggunakan kapal cepat (speed boat) oleh Mohan, warga negara (WN) Malaysia.  Transasksi puluhan ribu pil ekstasi itu dilakukan di wilayah perairan perbatasan (outer port limit/OPL) antara Mohan dengan pembeli. Kemudian, pil ekstasi tersebut dibawa ke Batam melalui Pelabuhan Pantai Stres.

“Dalam transaksi itu, tersangka menjemput dan mengambil ekstasi itu di pelabuhan,” kata Sam.

Tugas Ruslan selanjutnya, kata Sam, mengantar 49.930 butir ekstasi ini kepada pemesan barang. Namun pihaknya masih merahasiakan siapa pemilik barang haram itu.

“Kami sedang menyelidiki apa peran pasti tersangka dan siapa pemilik barangnya,” tegas Sam.

Dari pengakuan tersangka, pil ekstasi itu akan diedarkan di wilayah Batam, Jakarta dan Pulau Sumatera untuk pesta tahun baru. Satu butir dijual dengan harga variasi antara Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu. “Sebagian akan dikirim (ke luar Batam) untuk persiapan tahun baru,” terang Sam.

Sam mengakui, penangkapan pil ekstasi dalam jumlah yang tak sedikit ini menunjukkan Batam menjadi jalur penyelundupan narkotika lintas negara di Indonesia. Untuk itu, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan kerjasama dengan sejumlah instansi terkait. Seperti Bea dan Cukai (BC) dan TNI Angkatan Laut (AL).

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Anggota kita tegap melakukan pengawasan dan komitmen kita tetap untuk memberantas narkoba,” paparnya.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol Suhardi Hery mengatakan untuk menangkap tersangka pihaknya melakukan pengintaian selama 6 hari. Polisi mulai curiga karena tersangka yang berprofesi sebagai sekuriti tersebut kerap terlihat keluar masuk ke Pelabuhan Pantai Stres.

“Selama enam hari kita buntuti. Saat tersangka membawa barang itu kita langsung lakukan penangkapan,” ujar Suhardi.

Dari pengakuan tersangka, sambung Suhardi, ia sudah dua kali menerima dan membawa pil ekstasi itu dari pelabuhan menuju lokasi di Nagoya. Diduga, tersangka menerima upah hingga mencapai ratusan juta rupiah. “Berapa upahnya belum diketahui. Karena masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan,” tegasnya.

Menurutnya, tersangka hanya bertugas membawa pil tersebut ke pemesannya. Tersangka dikontrol oleh Mohan dari Malaysia menggunakan ponsel. “Jadi dari Malaysia tersangka diarahkan menggunakan hape untuk mengantar barang ini. Dia (Ruslan) tidak mengenal pemiliknya,” tuturnya.

Suhardi menegaskan akan berkoordinasi dengan pihak Malaysia untuk mencari keberadaan dan menangkap Mohan. “Kita membutuhkan waktu untuk menangkap pemilik dan pemesan barang. Karena jaringan narkotika ini terputus,” papar Suhardi.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat 2 Jo pasal 112 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. (opi)

Mantan Wali Kota Batam Ahmad Dahkan Dihadirkan di Sidang Korupsi Bansos

Putut A
-
0
Safari Ramadhan (kiri), Agussahiman (tenga), dan Ahmad Dahlan saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemko Batam 2011-2012 di PN Tipikor Tanjungpinang, Selasa (6/12/2016). Foto: osias de/batampos
Safari Ramadhan (kiri), Agussahiman (tenga), dan Ahmad Dahlan saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemko Batam 2011-2012 di PN Tipikor Tanjungpinang, Selasa (6/12/2016). Foto: osias de/batampos

batampos.co.id – Pengadilan Negeri Tanjungpinang kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi dana Bansos Batam tahun 2011-2012 untuk insetif guru Tempat Pendidikan Alquran (TPQ) se-Batam dengan terdakwa Abdul Somad, Junaidi, dan Jamiat, Selasa (6/12/2016).

Sidang kali ini materinya berisi pemeriksaan saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Salah satu saksi yang dihadirkan adalah mantan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan.
Tak hanya Dahlan, Safari Ramadan yang merupakan Ketua Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kecamatan Batuaji Batam dan Agussahiman (sekdako Batam) juga dihadirkan JPU.
Diawal sidang, para terdakwa sempat keberatan kepada Majelis Hakim, agar persidangan ditunda lantaran kuasa hukum dari ketiga terdakwa tidak bisa hadir ke pengadilan untuk mendampingi mereka.
“Kami mohon sidang ditunda, karena kuasa hukum kami berhalangan hadir,” ujar ketiga terdakwa kompak.
Namun atas keberatan itu, Majelis Hakim berpendapat lain, bahwa sidang tidak bisa terus mengalami penundaan, karena jadwal sidang hari ini sudah kesepakatan dari para pihak dan permintaan dari kuasa hukum terdakwa sendiri.
“Kuasa hukumnya kan ada tiga, harusnya bisa diwakili dan dihadiri oleh salah satu kuasa hukum, tidak bisa diterima akan ketiga kuasa hukumnya sakit sehingga tidak bisa hadir ke persidangan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Santonius Tambunan.
“Keberatan para terdakwa tidak bisa kita kabulkan, namun tetap kami catat, dan persidangan tidak bisa berlarut-larut, dalam sidang pemeriksaan saksi ini, para terdakwa bisa bertanya langsung kepada para saksi untuk nanti kemudian disampaikan kepada kuasa hukumnya guna keperluan pembelaan dari kuasa hukum.”
Dalam sidang pemeriksaan saksi itu, Safari Ramadan yang saat ini merupakan anggota DPRD Kota Batam menerangkan, saat itu pihaknya menerima dana bantuan sosial sebesar Rp 760 juta untuk disalurkan kepada guru TPQ kota Batam di kecamatan Batuaji.
“Kami awalnya tidak mengajukan proposal, namun saat itu, kami diperintahkan oleh Jamiat yang saat itu sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kota Batam untuk mengumpulkan guru TPQ yang berada di kecamatan Batuaji,” terang Ramadhan.
Setelah mengumpulkan guru TPQ se kecamatan Batuaji, Ramadhan yang saat itu merupakan ketua  Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kecamatan Batuaji membagikan kepada guru berupa Honor sebesar Rp 150 ribu pada Tahun 2011.
“Laporannya sudah kami serahkan pada saat itu, namun Amprah yaitu daftar penerima honor baru dibuat dan ditandatangi lagi pada tahun 2016. Alasan mereka (terdakwa) laporan tahun 2011 hilang, dan harus dibuatkan Amprah yang baru atas perintah terdakwa Abdul Somat,” terang Ramadhan.
Ramadhan dalam kesaksiannya juga menerangkan, para terdakwa juga melakukan pemotongan terhdap para Guru TPQ penerima intensif. Dan beberapa nama dan tandatangan dalam Amprah banyak kesamaan dan tandatangan serta ada penerima yang fiktif.
Sementara Agussahiman dalam kesaksiannya menyampaikan rasa prihatinnya atas terjeratnya anak buahnya dalam pusaran kasus ini. Menurutnya, anak buahnya yang terjerat dalam kasus ini yakni Abdul Samad yang saat itu sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Bansos Sekretariat Kota Batam dan Junaidi sebagai Kasubag Kesra Pemko Batam harus mencairkan dana bantuan sosial itu meski risikonya sangat tinggi.
Menurutnya, sebelum tahun 2011, dana bantuan sosial sangat mudah didapatkan oleh masyarakat dan anggarannya selalu ada. Namun untuk tahun 2011 ke atas, terjadi pembenahan dan tata kelola terkait dana bantuan sosial yang lebih diperketat.
“Namun masyarakat tidak mengerti hal itu, karena sebelum-sebelumnya pencairan dana bansos ini mudah. Lembaga atau perseorangan sangat mudah mendapatkan dana bansos karena hanya bermodalkan proposal. Saat itu, dalam bansos 2011 ini, pencairan sudah diperketat, bahkan dana pencairan untuk bansos 2011 sempat tertahan 2 bulan, karena harus melalu verifikasi, setiap proposal yang masuk,” ujar Sahiman.
Namun, Agussahiman saat itu mengaku anak buahnya dan pihaknya mendapat desakan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan dari anggota dewan pada saat itu, karena tidak melakukan pencairan atas dana bansos itu. Hingga akhirnya dana itu harus dicairkan.
Namun, Agussahiman mengklaim pencairan yang dilakukan pihaknya telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan peraturan Walikota.
“Kami membuat mekanisme pencairan berdasarkan peraturan walikota. Organisasi atau perorangan mengajukan proposal ke bagian umum, yang kemudian dilanjutkan ke SKPD terkait yakni bidang kesra. Bagian kesralah yang melakukan verifikasi proposal tersebut yang dilakukan oleh Kabag Kesra, Junaidi saat itu. Setelah lengkap kesra lalu mengajukan nota dinas ke Walikota untuk ditandatangan. Walikota kemudian mengajukan disposisi kepada kami selaku PPA (pejabat pengguna anggaran). Total hibah ke TPQ se kota sebesar Rp 6 miliar. Dan verifikasinya telah memenuhi syarat sebagaimana yang dilaporkan kepada saya secara lisan waktu itu oleh SKPD terkait,” terang Sahiman.
Sementara, Ahmad Dahlan dalam kesaksiannya menyampaikan terkait penyaluran dana hibah TPQ sekota Batam pihaknya saat itu membentuk Tim. Tim ini dibentuk atas desakan berbagai masyarakat dan lembaga organisasi atas benyaknya proposal yang masuk. Tim kemudian membuat mekanisme penyaluran dan pencairan dana hibah dengan berdasarkan peraturan walikota saat itu.
Namun secara teknis penyaluran, Dahlan mengaku tidak mengetahui, karena sudah dilaksanakan oleh bagian masing-masing tugas SKPD sesuai tupoksi kerjanya.
“Saya tandatangan dan memberikan disposisi kepada PPA (Sekda) setelah administaarasi permohonan bantuan dana hibah lengkap. Proposal dana intensi guru TPQ se kota yang masuk ke meja saya sudah diparaf oleh Sekda, oleh Kabag Hukum, Bagian Umum dan bagian Kesra. Dan setelah dinyatakan lengkap, lalu saya tandatangan untuk menyetujui pencairan untuk didisposisi lagi kepada Sekda,” ujar Dahlan.
Usai memberikan kesaksian, Hakim dalam persidangan itu kemudian menunda persidangan selama sepekan, utuk dilanjutkan kembali pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainya. (ias)

Mantan Walikota Batam Jadi Saksi Sidang Dugaan Korupsi Bansos

Putut A
-
0
sidang-bansos
Foto Osias / batampos

batampos.co.id – Pengadilan Negeri Tanjungpinang kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi dana Bansos Batam tahun 2011-2012 atas penyaluran dana untuk insetif guru Tempat Pendidikan Alquran (TPQ) se kota Batam untuk tiga terdakwa Abdul Somad, Junaidi dan Jamiat dengan agenda pemeriksaan saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selasa (6/12).

Adapun saksi yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor kali ini sebanyak tiga orang saksi diantaranya, Safari Ramadan yang merupakan Ketua Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dan saksi kedua Agussahiman, Sekretaris Daerah (sekda) kota Batam dan Ahmad Dahlan, mantan Walikota Batam.

Pada awal sidang, para terdakwa sempat keberatan kepada Majelis Hakim, agar persidangan ditunda lantaran kuasa hukum dari ketiga terdakwa tidak bisa hadir ke pengadilan untuk mendampingi mereka.

“Kami mohon sidang ditunda, karena kuasa hukum kami berhalangan hadir,” ujar ketiga terdakwa kompak.

Namun atas keberatan itu, Majelis Hakim berpendapat lain, bahwa sidang tidak bisa terus mengalami penundaan, karena jadawal sidang hari ini sudah kesepakatan dari para pihak dan permintaan dari kuasa hukum terdakaw sendiri.

“Kuasa hukumnya kan ada tiga, harusnya bisa diwakili dan dihadiri oleh salah satu kuasa hukum, tidak bisa diterima akan ketiga kuasa hukumnya sakit sehingga tidak bisa hadir ke persidangan. Keberatan para terdakwa tidak bisa kita kabulkan, namun tetap kami catat, dan persidangan tidak bisa berlarut-larut, dalam sidang pemeriksaan saksi ini, para terdakwa bisa bertanya lansgung kepada para saksi untuk nanti kemudian disampaikan kepada kuasa hukumnya guna keperluan pembelaan dari kuasa hukum,” ujar Ketua Majelis Hakim, Santonius Tambunan.

Dalam sidang pemeriksaan saksi itu, Safari Ramadan yang saat ini merupakan anggota dewan kota Batam menerangkan, saat itu pihaknya menerima dana bantuan sosial sebesar Rp. 760 juta untuk disalurkan kepada guru TPQ kota Batam di kecamatan Batu Aji.

“Kami awalnya tidak mengajukan proposal, namun saat itu, kami diperintahkan oleh Jamiat yang saat itu sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kota Batam untuk mengumpulkan guru TPQ yang berada di kecamatan Batu Aji,” terang Ramadhan.

Setelah mengumpulkan guru TPQ se kecamatan Batu Aji, Ramadhan yang saat itu merupakan ketua  Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kecamatan Batu Aji membagikan kepada guru berupa Honor sebesar Rp. 150 ribu pada Tahun 2011.

“Laporannya sudah kami serahkan pada saat itu, namun Amprah yaitu daftar penerima honor baru dibuat dan ditandatangi lagi pada tahun 2016, alasan mereka (terdakwa) laporan tahun 2011 hilang, dan harus dibuatkan Amprah yang baru atas perintah terdakwa Abdul Somat,” terang Ramadhan.

Ramadhan dalam kesaksiannya juga menerangkan, para terdakwa juga melakukan pemotongan terhdap para Guru TPQ penerima intensif. Dan beberapa nama dan tandatangan dalam Amprah banyak kesamaan dan tandatangan serta ada penerima yang fiktif.

Sementara, Agussahiman dalam kesaksiannya menyampaikan, merasa prihatin atas terjeratnya para anak buahnya dalam pusaran kasus ini. Menurutnya, anak buahnya yang terjerat dalam kasus ini yakni Abdul Samad yang saat itu sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Bansos Sekretariat Kota Batam dan Junaidi sebagai Kasubag Kesra Pemko Batam harus mencairkan dana bantuan sosial itu meski resikonya sangat tinggi.

Menurut Agus, sebelum tahun 2011, dana bantuan sosial sangat mudah didapatkan oleh masyarakat dan anggarannya selalu ada. Namun untuk tahun 2011 ke atas, terjadi pembenahan dan tata kelola terkait dana bantuan sosial yang lebih diperketat.

“Namun masyarakat tidak mengerti hal itu, karena sebelum-sebelumnya pencairan dana bansos ini mudah. Lembaga atau perseorangan sangat mudah mendapatkan dana bansos karena hanya bermodalkan proposal. Saat itu, dalam bansos 2011 ini, pencairan sudah diperketat, bahkan dana pencairan untuk bansos 2011 sempat tertahan 2 bulan, karena harus melalu verifikasi, setiap proposal yang masuk,” ujar Sahiman.

Namun, Sahiman saat itu mengaku anak buahnya dan pihaknya mendapat desakan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan dari Anggota dewan pada saat itu, karena tidak melakukan pencairan atas dana bansos itu. Hingga akhirnya dana itu harus dicairkan. Namun, Sahiman mengklaim pencairan yang dilakukan pihaknya telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan peraturan Walikota.

“Kami membuat mekanisme pencairan berdasarkan peraturan Walikota,” jelas Sahiman.

Alurnya, organisasi atau perorangan mengajukan proposan ke bagian umum, yang kemudian dilanjutkan ke SKPD terkait yakni bidang kesra. Bagian Kesra yang melakukan verifikasi proposal tersebut yang dilakukan oleh Kabag Kesra, Junaidi saat itu.

Setelah lengkap kesra lalu mengajukan nota dinas ke Walikota untuk ditandatangan. Walikota kemudian mengajukan disposisi kepada kami selaku PPA (pejabat pengguna anggaran).

“Total hibah ke TPQ se kota sebesar Rp. 6 milyar. Dan verifikasinya telah memenuhi syarat sebagaimana yang dilaporkan kepada saya secara lisan waktu itu oleh SKPD terkait,” terang Sahiman.

Sementara, Ahmad Dahlan dalam kesaksiannya menyampaikan terkait penyaluran dana hibah TPQ sekota Batam pihaknya saat itu membentuk Tim. Tim ini dibentuk atas desakan berbagai masyarakat dan lembaga organisasi atas benyaknya proposal yang masuk. Tim kemudian membuat mekanisme penyaluran dan pencairan dana hibah dengan berdasarkan peraturan walikota saat itu.

Namun secara teknis penyaluran, Dahlan mengaku tidak mengetahui, karena sudah dilaksanakan oleh bagian masing-masing tugas SKPD sesuai tupoksi kerjanya.

“Saya tandatangan dan memberikan disposisi kepada PPA (Sekda) setelah administaarasi permohonan bantuan dana hibah lengkap. Proposal dana intensi guru TPQ se kota yang masuk ke meja saya sudah diparaf oleh Sekda, oleh Kabag Hukum, Bagian Umum dan bagian Kesra. Dan setelah dinyatakan lengkap, lalu saya tandatangan untuk menyetujui pencairian untuk didisposisi lagi kepada Sekda,” ujar Dahlan.

Usai memberikan kesaksian, Hakim dalam persidangan itu kemudian menunda persidangan selama sepekan, utuk dilanjutkan kembali pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainya.(ias)

Perpustakaan BP Batam Hadir untuk Masyarakat Batam

Putut A
-
0
Suasana kegiatan di Perpustakaan BP Batam
Suasana kegiatan di Perpustakaan BP Batam

batampos.co.id – Perpustakaan Badan Pengusahaan (BP) Batam bisa disebut sebagai oase bagi warga Batam. Ia hadir tidak saja untuk karyawan BP Batam tetapi dibuka untuk umum sejak 2008.

Bila ingin mengetahui lebih dekat tentang pembangunan Pulau Batam ya datang ke perpustakaan BP Batam. Pasalnya Perpustakaan BP Batam sebenarnya termasuk jenis perpustakaan khusus.

Ia hadir untuk memenuhi kebutuhan bahan pustaka/informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan lembaga maupun kemampuan sumber daya manusia.

Perpustakaan khusus juga mempunyai karakter khusus apabila dilihat dari fungsi, subyek yang ditangani, koleksi yang dikelola, pemakai yang dilayani, dan kedudukannya. Sehingga dari hal tersebut nantinya akan terlihat dengan jelas perbedaannya dengan perpustakaan-perpustakaan pada umumnya.

Perpustakaan BP Batam ini pertama kali dibuka di Hari Bakti ke-37 BP Batam atau tepatnya 26 Oktober 2008. Kala itu, Kepala BP Batam Mustofa Widjaja yang membuka langsung bersama Kepala Perpustakaan Nasional, Daddy P. Rachmananta.

Setelah dilakukan penataan mencakup aspek ruangan, koleksi, sistem pelayanan maupun SDM, pada 22 Desember 2009, perpustakaan BP Batam diresmikan penggunaannya kembali oleh Ketua BP Batam Mustofa Widjaja, dengan menempati Gedung B Pusat Teknologi Informasi (IT Center) BP Batam di lantai 1 dan 2.

Perpustakaan ini diharapkan akan memberikan kontribusi dan manfaat dalam rangka melestarikan dan memasyarakatkan proses dan hasil pembangunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), yang kini bertransformasi sebagai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kendati pendiriannya dimaksudkan untuk melayani kebutuhan karyawan BP Batam, namun dalam penerapannya, Perpustakaan BP Batam tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang memerlukan informasi.

Koleksi buku-bukunya pun berkembang ke berbagai cabang ilmu pengetahuan.

Kabag Sekretariat Arsip dan Perpustakaan, Wahyu Suci Rahayu menyampaikan, setiap bulan rata-rata, Perpustakaan BP Batam dikunjungi 120 hingga 150 orang. Pada 2013 jumlah pengunjung mencapai 1.535 orang dan pada 2014 mencapai 1.412 orang. Pada 2015, mencapai 1.912 orang.

Sedangkan pada Januari – November 2016 mencapai 4325 pengunjung dari berbagai kalangan, tidak hanya para pegawai BP Batam, tetapi juga pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum di Batam.

Lambat laun semakin banyak warga Batam yang tahu keberadaan Perpustakaan BP Batam. Mereka pun berangsur datang.

Ini membuktikan perpustakaan BP Batam semakin dikenal sebab publikasi dan promosi yang dilakukan selama ini.

Nah, bila Anda ingin berkunjung ke sana perpustakaan BP Batam dibukan mengikuti jam kerja. Saat ini menempati Gedung B, Pusat Teknologi Informasi BP Batam, Batam Center. ***

Jasad Robby Ditemukan di Dasar Dam

batampos
-
0
Sejumlah anggota Basarnas dan Polisi dan lain mengevakuasi Robi korban tenggelam di Sei Ladi, Senin (5/12). / Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Sejumlah anggota Basarnas dan Polisi dan lain mengevakuasi Robi korban tenggelam di Sei Ladi, Senin (5/12). / Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Robby Aditya Hanumsyah yang menghilang saat kegiatan latihan pramuka akhirnya ditemukan tewas, Senin (5/12) pagi sekitar pukul 08.20 WIB. Siswa kelas III SMA Negeri 4 Batam ini, tewas tenggelam dan ditemukan di dasar Dam Seiladi dengan ketinggian air 4 meter.

Robby sempat dinyatakan hilang pada Minggu (4/12) malam di dalam Dam Seiladi. Jasadnya ditemukan tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polair Polresta Barelang, dan Sat Sabhara. Pencarian dilakukan dengan menggunakan empat speed boat karet.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Helmy Santika mengatakan Robby merupakan anggota Pramuka Satuan Karya (Saka) Bhayangkara Polresta Barelang. Ia mengikuti latihan hiking bersama 49 rekannya menuju kawasan Dam Seiladi.

“Pramuka ini terdiri dari siswa berbagai macam sekolah dan di bawah binaan Polresta Barelang. Kegiatan ini rutin setiap minggunya,” ujar Helmy di Mapolresta Barelang.

Helmy menjelaskan di perjalanan mereka melewati dan menyeberangi aliran Dam selebar 6 meter. Namun, pijakan kayu tempat penyeberangan tersebut patah. “Di saat bersamaan, rekan-rekan korban panik. Dan beberapa rekan korban ikut tenggelam. Kemudian korban berusaha menyelamatkan rekannya yang tidak bisa berenang,” jelas Kapolresta.

Helmy menduga Robby tewas akibat kelelahan. Sebab, korban berhasil menyelamatkan beberapa rekannya dari deretan arus air. “Kemungkinan korban kehabisan tenaga. Sehingga ikut tenggelam,” kata Helmy.

Saat kejadian, Robby bersama puluhan anggota Pramuka tersebut bertolak dari Mapolresta Barelang pada Minggu (4/12) sekitar pukul 15. 30 WIB. Mereka didampingi anggota Polresta Barelang dan melalui perbukitan di belakang Polresta menuju kawasan Dam Seiladi. “Lokasi itu (jalur hiking) sudah sering digunakan dan dilalui. Bahkan, kegiatan itu diawasi oleh anggota (Polresta Barelang,” tegas Helmy.

Menurut Helmy, Robby sudah lama tergabung di Pramuka Saka Bhayangkara Polresta Barelang. Ia termasuk salah satu anggota senior yang berprestasi.
“Dengan kejadian ini, kami turut berduka sedalam-dalamnya. Sebab, kami kehilangan aset Polresta dan tindakannya seperti pahlawan yang menyelamatkan rekan-rekannya,” papar Helmy.

Hal senada disampaikan Kasatpol Air Polresta Barelang, Iptu Arsyad Riyadi. Dia mengatakan korban berhasil dievakuasi dari dasar Dam. “Kita temukan tak jauh dari lokasi tenggelam dan berada di dasar air,” ujarnya.

Pantauan Batam Pos, jasad Robby ditemukan dengan seragam lengkap pramuka. Saat proses evakuasi, terlihat orangtua korban menangis histeris.
Sementara itu, Nur Asma, ibu korban yang didampingi beberapa kerabatnya tampak hadir di lokasi kejadian menunggu proses pencarian oleh tim gabungan.

Dengan duduk di bibir Dam Seiladi, air mata Nur Asma tak henti-hentinya membasahi pipinya. Sekitar pukul 08.20 WIB, tangis Nur Asma semakin menjadi-jadi, setelah mendengar dari peralatan radio tim pencarian, yang mengabarkan bahwasanya jasad Robby telah ditemukan.

Ia pun terus memanggi-manggil anaknya itu saat tim gabungan menurunkan jenazah Robi dari perahu karet berwarna abu-abu. “Anak ku… Anak ku… Robby… Robby…,” ujarnya saat meratapi anaknya yang telah meninggal dunia.

Beberapa kerabat yang ikut hadir di lokasi kejadian langsung berusaha menenangkan Nur Asma dan suaminya yang tampak lebih tegar dari istrinya, hingga akhirnya, Nur Asma pun jatuh lemas melihat anaknya itu. “Yang sabar ya buk… Sabar Pak…,” ujar beberapa kerabatnya itu.

Tenggelam karena Tolong Teman

Robby tenggelam karena menolong dua rekan pramukanya. Hal itu diketahui Emil dari cerita kawan Robby. Disampaikannya, ketika itu Anggota Pramuka Saka Bhayangkara tengah mendapat tugas mencari baret. Mereka harus melintasi Dam Seiladi. Di sana, telah terpasang tali untuk media melintas. Sayangnya, tali itu tali rafia.

Para anggota kemudian melintasi Dam dengan berpegangan pada tali. Robby ketika itu melihat dua kawannya hampir tenggelam. Ia tahu, kedua kawan itu tak bisa berenang. “Karena dia (Robby) bisa berenang, dia tolong dua temannya itu,” kata Emil. Dua rekan itu selamat. Malangnya, justru Robby yang tak selamat. “Katanya, dia kehabisan nafas, lalu pingsan, dan tenggelam,” jelasnya.

Emil tidak percaya, anaknya tewas dalam latihan pramuka kali ini. Ia tergolong remaja tangguh. Berkali-kali ia mengikuti kegiatan kepramukaan dan siswa kelas XI SMAN 4 itu bisa bertahan. Robby terdaftar sebagai Anggota Pramuka Saka Bhayangkara sejak kelas X SMA. Itu satu-satunya kegiatan yang ia geluti usai sekolah. Robby memang ingin mengikuti kegiatan pramuka. “Ia (Robby) bercita-cita jadi polisi,” ungkapnya.

Hari Minggu itu, Robby berangkat pagi-pagi pukul 08.00 WIB dari rumahnya di Tiban Lama. Emil yang melihat anaknya bersiap-siap, menegurnya. “Mau kemana?” tanya Emil. “Mau Saka,” jawab Robby.

Emil tak bertanya-tanya lagi. Sudah menjadi kebiasaan Robby pergi latihan pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan ia pulang tak lebih dari pukul 21.00 WIB. “Saya orangnya ketat sama anak. Saya harus jaga dia baik-baik. Makanya, kalau pukul 21.00 WIB, dia belum pulang, saya selalu cari,” tutur Emil. (opi/ceu/cr17/cr1)

PLN Batam Terpaksa Jual Listrik Murah

batampos
-
0
Khusnul Mubien
Khusnul Mubien

batampos.co.id – Meskipun tidak mendapatkan subsidi seperti PLN persero, PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam harus menjual listrik dengan harga Rp 900 per-kWh. Angka itu di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP) PLN Batam serta tarif yang berlaku secara nasional.

“Bayangkan, gak dapat subsidi tapi tarifnya lebih rendah dari (PLN) persero,” kata Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha bright PLN Batam, Khusnul Mubien, belum lama ini.

Untuk menjaga keandalan listrik di Batam dan sekitarnya, PLN Batam mengajukan penyesuaian tarif untuk golongan rumah tangga 1.300 Volt Amper (VA) dan 2.200 VA setara tarif nasional. Sedangkan golongan rumah tangga yang ada di bawah serta diatasnya tidak diajukan penyesuaian. “Kenapa dua golongan ini saja, karena ini yang paling konsumtif, jumlahnya paling banyak,” ungkapnya.

Dari 288 ribu total pelanggan PLN Batam, golongan rumah tangga 1.300 hingga 2.200 mencapai kurang lebih 200 ribu pelanggan. Selama ini, kerugian harga jual di sektor ini mendapatkan subsidi silang dari sektor industri. Namun, dua tahun belakangan ini, jumlah pelanggan industri terus menurun seiring memburuknya keadan ekonomi nasional. “Yang menggendong semakin kecil, sedangkan yang digendong semakin besar,” ujarnya.

Selain menjual di bawah BPP, serta mensubsidi pelanggan konsumtif, anak perusahaan PLN persero ini tak mendapatkan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB) sejak tahun 2014 lalu. Keadaan ini menyebabkan kondisi keuangan PLN Batam terus memburuk. “Kondisi keuangan kita (PLN Batam) sudah berada di titik nadir. Apalagi, harga komponennya terus berubah. Seperti harga energi primer, dolar, dan inflasi,” katanya.

Keuntungan yang sebelumnya didapat untuk investasi tergerus untuk biaya produksi sebesar 6 juta US dolar atau sekitar Rp 70 miliar per bulan. “Ini kan ada waktunya, kalau sudah habis, gak bisa lagi mengeluarkan biaya produksi,” sebutnya.

Kini, PLN Batam terus melakukan efisiensi di berbagai sektor, misalnya pembangkit yang harusnya masuk jadwal pemeliharaan ditunda, pengurangan pembelian bahan baku primer, dan lainnya. Memang keadaan ini, lanjut Khusnul, tidak langsung menyebabkan padam total (black out). Namun lambat laun, kualitas layanannya akan terus menurun. “Biasa larinya 100, turun menjadi 80,” ucapnya.

Bila produksi menurun, pemadaman bergilir seperti yang terjadi di wilayah lainnya di Indonesia, seperti Medan akan kerap terjadi. “Hal ini tidak datang ujug-ujug, karena kita sudah warning jauh-jauh hari,” katanya.

Meskipun kondisi keuangan PLN Batam terus memburuk, pengajuan penyesuaian tarif listrik hingga saat ini belum ada titik terang. Bila hal ini terus dibiarkan, keandalan listrik Batam akan terus menurun. “Bukan hanya Batam yang mengalaminya. Belakangpadang, Tanjungpinang, serta Bintan akan terkena dampaknya,” ungkapnya lagi.

Karenanya, Khusnul berharap seluruh pihak memahami kondisi yang dialami PLN Batam. Tarif yang diajukan PLN Batam bisa segera direalisasikan. “Kalau sudah telat, sulit untuk membangkitkannya lagi. Perlu waktu,” jelasnya.

Beratnya kondisi PLN Batam, tak jauh beda dengan PLN Tarakan. Akibat lambatnya penyesuian, sistem kelistrikan di daerah itu sempat krisis. “Empat tahun tak dilakukan penyesuian,” beber mantan Direktur Keuangan PLN Tarakan ini.

Untuk mengembalikan kehandalan listrik di daerah itu, pemerintah setempat melakukan penyesuian sebesar 59 persen di seluruh golongan pelanggan.
“Karena lama tak dilakukan penyesuaian, akhirnya ketemu angka yang besar,” bebernya.

Akibatnya, tarif listrik di Tarakan melampaui tarif nasional. “Karena BPP-nya memang tinggi, karena anak perusahaan tak mendapatkan subsisi pemerintah. Sama seperti PLN Batam,” ungkapnya.

Bedanya, PLN Batam berusaha mengajukan setara dengan tarif nasional. Sedangkan Tarakan sudah diatas nasional. “Mereka (Tarakan) menyasar semua sekmen, kita (PLN) Batam hanya dua golongan saja,” bebernya.

Agar harganya setara nasional dan mendapatkan subsidi pusat, pemerintah daerah meminta persero mengelola kembali pelayanan listrik di Tarakan. “Mulai 1 Januari 2017, pelayanannya dialihkan ke persero. Secara otomatis, kebijakan pelayanan dan tarif akan mengacu kepada pusat. Daerah tak bisa menentukan lagi,” terangnya.

Krisis listrik sebelum PLN Tarakan masuk bisa saja terulang. “Persero ini kan mengelola seluruh Indonesia, kita tidak tahu pelayanan yang menjadi prioritas,” ungkapnya.

Pengembangan jaringan di wilayah itu akan sulit dilakukan, akibat sistem birokrasi yang panjang. Contohnya di Batam, akibat birokrasi yang panjang pulau-pulau di sekitarnya yang menjadi wilayah kerja PLN Persero belum teraliri listrik. Karenanya, beberapa wilayah seperti Belakangpadang, Bintan, dan Tanjungpinang dibantu PLN Batam. “Namun tarif di wilayah itu lebih mahal ketimbang Batam,” tutupnya. (hgt)

Double Shift Tak Terapkan FDS

batampos
-
0

pulang-sekolah_sd

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Muslim Bidin melarang sekolah-sekolah dengan sistem double shift menerapkan pola pembelajaran full day school (FDS). Hanya sekolah-sekolah satu shift yang boleh menggunakan pola FDS.

“Kami sekarang sedang mencoba mendata sekolah-sekolah yang menerapkan pola full day school,” kata Muslim usai melakukan mediasi di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Kartika, Senin (5/12).

Hingga saat ini, Seksi Kurikulum Disdik mencatat, ada 11 sekolah yang sudah menerapkan pola FDS. Kesebelasnya berada di tingkat SD dan SMP. Beberapa di antaranya, SDN 006 Sekupang, SMPN 06 Batamkota, dan SMP 26 Batuaji.

Namun demikian, Muslim mengaku belum melakukan verifikasi pada 11 sekolah tersebut. Menurutnya, ada lima syarat yang harus dipenuhi sekolah sebelum menerapkan pola FDS. Kelima syarat itu, yakni pertama, bukan sekolah double shift. Kedua, sarana prasarana sekolah lengkap. Ketiga, para siswa siap. Keempat, guru-guru siap, dan kelima, orangtua siap.

“Sarana-prasarana itu harus lengkap. Sebab, di situ (pola FDS) ada ekskul (ekstra kurikuler) yang kami terapkan di tengah-tengah hari,” tuturnya.

Muslim yakin, pola FDS lebih efektif dari pola pembelajaran sebelumnya. Para siswa akan menyerap lebih banyak daripada sebelumnya. Para guru juga dapat mengajarkan materi secara keseluruhan dan para siswa itu juga dapat mempelajari materi tersebut dengan keseluruhan. “Sabtu-Minggu mereka bisa ikut pesantren di masjid,” kata Muslim lagi.

Sedikit berseloroh, Muslim mengatakan, “Yang sedikit berat itu orangtua mengantar nasi untuk anak-anak ketika siang.”
Ini yang kemudian membuat Muslim mengimbau sekolah-sekolah untuk menyiapkan kantin yang sehat. Dan para orangtua menyiapkan bekal untuk satu hari. Sehingga tak perlu bolak-balik mengantar bekal. “Kami akan lanjut sampai tahun depan. Tapi kami akan lapor Pak Wali dulu,” tuturnya.

Sekolah Muhammadiyah Tinggal Menyesuaikan

Sekolah Muhammadiyah Plus Batam telah lama menjalankan program full day school, bahkan sejak berdiri 2007 silam. Sekolah yang saat ini mempunyai 683 murid SD dan 153 murid SMP ini, hanya tinggal menyesuaikan program FDS dari pemerintah.

Kepala SD Muhammadiyah Plus Batam, Aden Yusuf Maulana, S.Th.I,S.Pd mengatakan program tersebut sudah berjalan. “SD pulang jam 3 (pukul 15.00 WIB) dan yang SMP pulang setengah 4,” kata Aden, kemarin.

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) diisi dengan belajar efektif penuh di kelas. “Namun, diselingi juga dengan praktik mata pelajaran dan pendidikan karakter siswa juga. Seperti salam sapa, program kepemimpinan dan pelatihan disiplin,” sebutnya.

Misalnya, saat pagi hari siswa datang. Siswa dibiasakan memberi senyum, sapa dan salam kepada gurunya. Selanjutnya, koordinator keagamaan akan melakukan pemeriksaan buku kegiatan harian. “Buku ini wajib diisi oleh siswa. Dia sudah salat lima waktu belum, sudah mengaji belum,” paparnya.

Aden menambahkan, sesaat sebelum memulai KBM siswa diajarkan mengaji terlebih dahulu. Ini dilaksanakan tiap hari, jadi siswa sudah ada target yang harus dicapai. “Jam 8, barulah dimulai KBM-nya. Saat istirahat dan waktu shalat, mereka akan langsung bergegas ke mushala ambil wudhu untuk shalat,” ungkap pria ramah ini.

Siswa menurutnya, menjadi terbiasa. Tanpa disuruh lagi oleh guru-guru, siswa langsung menjalankan tanggung jawabnya. “Siswa juga dilatih menjadi pemimpin. Mulai dari kegiatan sekolah hingga saat beribadah. Mereka sudah ada jadwal bergiliran untuk menjadi pemimpin,” jelasnya.

Mengenai Pekerjaan Rumah (PR), Aden mengatakan hal ini adalah kondisional. Artinya, kalau memang ada tugas sekolah yang belum diselesaikan oleh siswa. Pihak sekolah akan koordinasi dengan orangtua siswa tersebut. “Tapi, kami sangat meminimalkan PR. Jadi, guru-guru sudah diberitahukan agar tidak memberikan PR kepada siswanya,” terangnya.

Setelah pulang sekolah, siswa dibebaskan memilih untuk mengikuti ekstrakurikuler, seperti renang, drumband, silat, mengaji, pramuka, sepakbola, dan robotic. “Justru saat Sabtu, sekolah sangat ramai dengan kegiatan siswa. Mereka malah senang mengisi hari dengan ekskul,” ujar pria berambut cepak ini.

Ditanya kesiapan sekolah, ia meyakinkan sekolah sudah sepenuhnya siap. Mulai dari kesiapan tenaga pendidik hingga ruang kelas. “Bahkan, saat ini kita juga fokus penambahan dua ruang kelas baru untuk SD. Karena, kelas satu hingga lima sudah ada masing-masing 5 kelas. Nah, penambahan dua kelas tersebut untuk kelas enam. Jadi bisa merata lokalnya,” ungkap Aden lagi.

Dia menutup kalau sudah terkondisi dengan baik mulai dari pendidikan karakter dan KBM, sekolah yang terletak di Komplek KDA, Batamcenter ini sudah sangat siap untuk FDS. “Kalau sudah begini kan enak, sekolah tinggal menyesuaikan program yang pemerintah mau saja,” pungkasnya. (ceu/cr18/frisca alvionita)

Rawan Kebocoran, DPRD Usulkan Bantuan RTLH Melalui Voucher

Putut A
-
0
foto: dalil harahap / batampos
foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Proses penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Batam dinilai rawan kebocoran. Selain tak memiliki data base kriteria masyarakat miskin, penujukan penerima bantuan RTLH masih berdasarkan laporan perangkat RT, RW yang diberikan ke pihak kelurahan.

“Kita terus soroti RTLH ini, karena sangat rawan kebocoran,” kata Riky Indrakari, Ketua Komisi IV DPRD Batam, kemarin.

Menurutnya, pemerintah Kota (Pemko) Batam belum memiliki data base masyarakat miskin. Begitu juga indikator-indikator masyarakat miskin seperti apa. Kalau mengacu standar nasional, tak ada lagi warga di Batam yang memiliki rumah beratap rumbia atau yang masih beralasakan tanah.

“karena diserahkan orang perorangan (perangkat RT dan RW) rawan kepentingan politik,” ucapnya.

Disampaikan Riky, Komisi IV pernah mengusulkan pemilihan bantuan RTLH dalam bentuk musyawarah yang komprehensif. Polanya sama seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RTLH.

“Yang bersama-sama kita usulkan siapa penerima, ini kriteriannya. Semua pihak diikutsertakan, sehingga penerima bantuan RTLH ini benar-benar mereka yang sangat butuh,” ujarnya.

Dalam usulan lain, politisi PKS itu mengaku penyerahan bantuan diberikan dalam bentuk voucher belanja bahan bangunan. Melalui kerjasama pemko dan toko bangunan atau suplier material terdekat. Dan tentunya sesuai standar dan harga barang yang telah ditetapkan oleh walikota.

“Kalau hanya bantuan barang saja juga rawan permainan. Makanya kita usulkan lewat voucher belanja bahan bangunan ini,” kata Riky.

Ia mencontohkan, seorang warga menerima bantuan RTLH Rp 22 juta. Ketika diberikan dalam bentuk bahan bangunan, bisa saja berkurang atau ada pihak yang memainkan. Sehingga harga barang tidak sesuai dengan nilai bantuan (disunat). Namun ketika diberikan dalam bentuk voucher, penerima bantuan RTLH bisa menukarkan voucher ini dengan keperluan bangunan yang dibutuhkan.

“Voucher diberikan ke toko bangunan. Dia bisa tukar namun tak bisa diuangkan,” paparnya.

Ditambahkan Riky, penerapan bantuan dalam bentuk voucher bahan bangunan ini sebenarnya bukan hal baru. Beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang menerapkan. “Sehingga bantuan yang diterima benar-benar utuh dan tak ada lagi pemotongan seperti yang kita khawatirkan,” katanya.

Terkait seperti apa pengawasan, Riky mengaku dengan pola yang dilakukan dinas sosial tersebut lembaga legislasi tidak memiliki kontrol untuk mengawasi sampai ke bawah (si penerima). “Tapi kalau itu diterapkan, (voucher belanja bangunan) kami punya kontrol ke bawah,” tuturnya.

Seperti diketahui, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (program pengetasan kemiskinan) Pemko Batam tahun 2016 yang dianggarkan melalui dinas sosial sebesar Rp 7.987.180.000. Angka ini didapat dari laporan badan anggaran tentang anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2016. (rng)

DPRD Batam Bertanya, Mengapa di Kecamatan Nongsa Tak Ada Target Retribusi Parkir

Putut A
-
0

Parkir di Tanjungpinangbatampos.co.id – Ketua panitia khusus (pansus) rancangan peraturan daerah (ranperda) perubahan retribusi parkir, Muhammad Yunus mempertanyakan jumlah dan verifikasi juru parkir (jukir) yang dilaporkan pemko Batam. Pasalnya, dalam draf usulan ranperda, hanya ada 477 orang jukir di 213 titik parkir yang tersebar di delapan kecamatan.

Kedelapan kecamatan ini ialah Lubukbaja 93 titik dengan jumlah 177 jukir, Batuampar 28 titik 72 orang jukir, Batamkota 55 titik 147 jukir, Bengkong enam titik 24 jukir, Batuaji 2 titik 10 orang jukir, Seibeduk 2 titik tujuh orang jukir, Sagulung tiga titik enam orang jukir serta Sekupang 14 titik dengan 34 orang jukir.

“Hanya ada delapan kecamatan saja. Dan jumlahnya 477 jukir,” kata Yunus, kemarin.

Selain jumlah jukir, politisi Golkar tersebut juga mempertanyakan kenapa Kecamatan Nongsa tidak dimasukan ke dalam wilayah retribusi pemko Batam. Padahal, menurutnya, titik potensial diwilayah tersebut sangat besar.

“Ruko-ruko wilayah Nongsa juga sudah banyak yang buka. Dan ini jelas retribusi parkir tepi jalan yang sangat potensi,” tutur anggota Komisi III tersebut.

Yang menjadi pertanyaan lainnya, meskipun tidak masuk wilayah retribusi, tapi kenyataan di lapangan masih ada jukir bodong yang masih mengutil di bernagai lokasi di Nongsa.

“Contohnya, parkiran di luar pelabuhan Punggur ada dan masih berjalan. Tapi kemana uangnya. Apakah Pemko Batam tidak tahu hal tersebut,” tanya Yunus.

Anggota pansus parkir lainnya, Jefri Simanjuntak mennyayangkan, banyaknya potensi titik parkir di Nongsa yang tidak menjadi bagian pendapatan retribusi di Batam. Menurutnya ini kelalaian dan ketidakmampuan unit pelayanan teknis (UPT) parkir melaksanakan tugas.

“Kita malu, satu kecamatan tidak masuk retribusi parkir,” ujarnya.

“Pertanyaannya, apakah itu uang masuk melalui pribadi setoran atau memperkaya orang lain,” sambungnya.

Ia berharap walikota dapat mengetahui permasalahan ini. Ada parkir di sejumlah titik wilayah Nongsa tapi tidak ada pendapatannya. Baik itu pajak parkir maupun retribusi parkir.

“Kemana tugas mereka. Apakah mau mengenjot PAD, saya yakin pak walikota tak mengetahui ini, ada satu kecamatan tak ada pendapatan parkirnya,” tegasnya. (rng)

DPRD Batam Nilai Anggaran Kanpora dan Dinas Kebudayaan Rendah

Putut A
-
0
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sudah mulai menyerahkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk dilanjutkan pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017.

Di Komisi IV, ada Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora). antor yang akan berganti menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga ini mengajukan rencana anggaran sebesar Rp 10 miliar. Kepala Kanpora Kota Batam, Syaiful Bahri mengatakan, dalam anggaran yang diajukan pihaknya sudah merangkum hasil pokok-pokok musrenbang yang disampaikan oleh masyarakat.

“Baik itu melalui musrenbang atau hasil reses dewan, sudah kita rangkum,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kota Batam Komisi IV Suhardi Tahirek menilai dispora juga harus membuat program RKA yang terukur dan merata. Sehingga pencapaian RPJMD Walikota Batam bisa dilaksanakan. Ia menyebutkan, realisasi anggaran yang telah dikucurkan kepada Dispora, juga harus merata. Sehingga mampu menggali potensi yang selama ini belum tersentuh.

“Ke depan dispora harus fokus meningkatkan olahraga di Batam,” tutur Suhardi.

Politisi Nasdem itu juga menilai, RKA yang telah diserahkan oleh Dispora tersebut dirasa kurang dan minim. Apalagi melihat fungsi kantor yang akan berubah menjadi dinas olahraga dan pemuda. “Makanya harus ada peninjauan ulang kembali. Kita harus menggali semua potensi. Kalau hanya diajukan segini tak bakalan cukup, minimal kalau sudah dinas Rp 20 miliar,” ucapnya.

Syaiful yang menerima masukan tersebut mengaku, angka ini masih usulan yang disampaikan ke dewan. “Anggaran sendiri nanti akan ada pembicaraan lanjutan bersama Bapeko berdasarkan rekomendasi dari dewan,” ujar dia.

Di Komisi sama, anggota Komisi IV DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging juga menyoroti minimnya RKA yang diajukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Batam tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 10,8 miliar.

“Anggaran yang diajukan terlalu kecil. Bagaimana kita bisa berbicara target wisatawan macanegara yang tinggi, kalau tidak didukung anggaran,” ujar Uba Ingan Sigalingging, anggota Komisi IV DPRD Batam, Rabu (30/11).

Berbicara pariwisata, terang Uba, hubungannya adalah seni budaya dan ekonomi kreatif. Disinilah pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan berbagai even dan kegiatan yang tujuannya untuk peningkatan wisatawan di Batam.

Menurut Uba, satu hari wisatawan bertahan di Batam, dampaknya sangat luar biasa bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Ia menilai, Pemko Batam harus melihat ini sebagai suatu potensi dalam meningkatkan PAD Kota Batam. Di bidang kebudayaan.

Di bidang kebudayaan misalnya, bagaimana meningkatkan kembali kenduri seni melayu atau kegiatan-kegiatan yang bisa menjual seni dan budaya melayu di Batam. Begitu juga ekonomi kreatif, harus dibantu dan ditumbuhkembangkan, sehingga menjadi salah satu andalan masyarakat untuk menggaet wisatawan yang berkunjung.

“Makanya untuk pergelaran even dan kegiatan, sehingga membuat mereka betah di Batam. Yang jelas even-even ini perlu sokongan anggaran. Kalau hanya Rp 10,8 miliar hanya habis untuk belanja pegawai saja,” papar politisi Hanura tersebut. (rng)

1...13,81313,81413,815...14,110Halaman 13,814 dari 14,110

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000