Kamis, 16 April 2026
Beranda blog Halaman 14132

Honorer Belum Gajian, Pemko Batam Gesa Dinasnya Segera Cairkan

0
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Batam agar segera memproses pencairan gaji bagi para pegawai honorer di satuan dinas masing-masing.

“Kalau sudah selesai diverifikasi dan tidak ada masalah soal kinerja maupun disiplin serta telah diikat kontrak, silahkan diproses pencairan (gaji)-nya,” ujar Kepala Bagian Humas (Kabag) Humas Pemko Batam, Ardiwinata, kemarin.

Menurut dia, asalkan telah sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, semestinya gaji honorer telah dicairkan semua. Hanya saja, Ardi tak menampik kemungkinan masih ada kendala di lapangan dalam proses pencairan gaji tersebut. Seperti, banyaknya jumlah pegawai di suatu dinas sehingga butuh waktu lebih lama untuk memproses pencairan gaji tersebut.

“Tapi seperti apapun, pemerintah telah menekankan bagi yang telah memenuhi syarat agar sesegera mungkin dibayar gajinya,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad juga telah menekankan pada masing-masing institusi tempat honorer itu bekerja agar segera menyelesaikan persoalan yang berkait dengan honorer di tiap SKPD-nya.

“Dikembalikan pada dinas masing-masing, kalau sudah bekerja, janganlah jadi persoalan,” kata dia.

Lebih lanjut, Amsakar juga mengatakan lantaran honorer itu terlanjur direkrut dan bekerja di salah satu instansi di Pemko Batam maka pihaknya mengaku telah mencari solusi terbaik.

“Kita dalam posisi menyelesaikan persoalan yang ada,” papar dia. (rna)

Baca juga :

Gaji Honorer Pemko Batam Diserahkan ke Tiap Dinas

Sampai Saat Ini Ribuan Honorer Pemko Batam Hanya Terima Amprah Gaji

DPRD Batam Minta Pemerintah Tuntaskan Masalah Tenaga Honor

 

Hendri: Yang Jelas, Minggu Ini Akan Kita Tertibkan Kios Liar

0
Deretan kios liar yang berada di Simpang Kara, Batam Kota.  Foto: Reza Herdiyanto/ Untuk Batam Pos
Deretan kios liar yang berada di Simpang Kara, Batam Kota.
Foto: Reza Herdiyanto/ Untuk Batam Pos

batampos.co.id – DPRD Kota Batam meminta Pemko Batam untuk tidak menunda penertiban kios liar di Batam. Di mana sebelumnya tim terpadu maupun Satpol PP sudah melakukan penertiban untuk lapak-lapak pedagang.

“Jadi jangan hanya lapak pedagang yang dibongkar. Mereka itu orang-orang kecil. Kios liar juga harus ditertibkan. Jangan ditunda, jangan sampai hanya janji-janji saja,” kata Tumbur M Sihaloho, anggota komisi I DPRD Kota Batam.

Tumbur meminta agar Satpol PP maupun Ditpam BP Batam jangan hanya tegas kepada warga yang tidak mengenal pejabat atau tidak dekat dengan pejabat. Di mana semuanya harus diperlakukan sama.

“Kios liar juga, kalau memang ditertibkan, harus semuanya ditertibkan. Kalau tidak, maka akan semakin banyak kios liar di Batam,” katanya.

Menurut Tumbur, masalah kios liar ini sudah terjadi sejak lama. Tetapi tidak ada ketegasan dari tim terpadu.

“Seperti yang di simpang Panbil, mereka itu pedagang kecil. Gampang saja menertibkannya. Lalu bagaimana dengan kios, kok lama kali dilakukan penertibannya,” katanya.

Sementara Kepala Satpol PP Pemko Batam Hendri menegaskan bahwa dalam minggu ini, pihaknya akan melakukan penertiban terhadap kios liar. Di mana sudah dilakukan rapat tim terpadu.

“Kita sudah lakukan rapat. Saya tidak sebut waktu, yang jelas, minggu ini akan kita tertibkan kios liar,” katanya.

Kata Hendri, surat peringatan itu sudah disampaikan oleh tim kepada semua pemilik kios liar di Batam. Di mana semua kios liar akan ditertibkan.

“Kita tertibkan semua. Tetapi kita lakukan bertahap,” katanya. (ian)

Pecah Kaca Mobil, Pelaku Gasak Rp 3 Juta

0
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Nuprino, pemilik mobil Daihatsu Terios warna hitam bernomor polisi BP 1124 LY menjadi sasaran pencurian oleh dua kawanan penjahat jalanan di depan pasar seken Aviari, Batuaji, sekira pukul 11.00 WIB. Rabu (6/4). Dari aksi tersebut, keduanya berhasil menggasak uang tunai Rp 3 juta dari pecahan Rp 5 ribu dan Rp 10 ribu.

Saat di lokasi, Nuprino menceritakan mobil tersebut ia parkir di depan pasar Aviari 30 menit sebelum kejadian, lalu kemudian dengan santai ia masuk dan mencari barang seken yang di pesan oleh temannya. “Dengar dari pengunjung ada pecah kaca mobil di luar sana, ketika saya lihat ternyata mobil itu milik saya,” katanya.

“Satu pelaku masuk dengan memanjat pintu mobil yang sudah dipecahnya, dan satunya lagi menunggu dari luar,” ujar penjual bakso yang sempat melihat aksi pelaku tersebut.

Ia mengatakan, ketika seseorang yang ada dilokasi tersebut berteriak maling, kedua pelaku pun langsung tancap gas dan kabur ke arah Seitemiang, Sekupang.

“Tadi memang saya lihat, tapi saya kira itu mobil mereka. Eh tak lama itu, ada ibu-ibu berteriak maling, alhasil malingnya pun kabur,” jelasnya. “Dua orang itu memakai motor Yamaha Scorpio warna hitam,” tambahnya.

Ia juga mengatakan warga lain yang melihat aksi kedua pelaku tersebut sempat mengejarnya, namun tidak membuahkan hasil, lantaran motor pelaku melaju dengan kencang. (cr19)

Senin Depan Pimpinan Baru BP Batam Mulai Bekerja, Minta Karyawan Kompak

0
Pimpinan BP Batam saat dilantik Ketua DK Darmin Nasution, Selasa (5/4/2016) malam. Foto: istimewa
Pimpinan BP Batam saat dilantik Ketua DK Darmin Nasution, Selasa (5/4/2016) malam. Foto: istimewa

batampos.co.id – Tujuh pimpinan baru Badan Pengusahaan (BP) Batam langsung menggelar rapat di kantor perwakilan BP Batam di Jakarta, Rabu (6/4/2016). Mereka menyiapkan konsep-konsep pengembangan ekonomi Batam sebelum resmi berkantor di Batam, Senin (11/4/2016) pekan depan.

“Kami tidak mau berlama-lama. Langsung kerja cepat,” kata Purba Robert Sianipar, Deputi IV BP Batam, Rabu (6/4/2016).

Robert mengatakan sesuai dengan instruksi dari Menko Perekonomian yang juga Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam, Darmin Nasution dan Presiden Jokowi, maka semua pimpinan bertanggungjawab untuk memajukan Batam. Kata dia, ke depan Batam harus mampu bersaing dan menjadi yang terdepan di Asia Tenggara.

“Kami sangat yakin dan optimistis investasi akan meningkat di Batam,” katanya.

Sebelum resmi berkantor di Batam, akan dilakukan serah terima jabatan (sertijab) dari pimpinan lama BP Batam Mustofa Widjaja kepada para pimpinan yang baru di bawah komando Hatanto Reksodiputro.

Menurut Robert, dukungan dari semua pihak, termasuk pegawai BP Batam sangat diharapkan untuk menciptakan iklim kerja yang baik. Sebab pergantian unsur pimpinan BP Batam murni untuk tujuan memajukan Batam.

Dia menjelaskan, proses pergantian unsur pimpinan BP Batam ini sudah sesuai prosedur dan ketentuan. DK Batam, kata dia, juga memiliki landasan hukum yang jelas dalam mengangkat pimpinan baru BP Batam.

“Itu semua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada yang dilanggar,” katanya.

Ini sekaligus menjawab tudingan dari sejumlah pegawai BP Batam yang menggelar demonstrasi menolak pelantikan pimpinan baru BP Batam, Rabu (6/5/2016). Dia juga memastikan, sejauh ini belum ada keputusan mengenai nasib para pegawai BP Batam. Termasuk soal wacana pemindahan pegawai BP Batam ke Pemko Batam.

“Masalah demo itu, sudah kami dengar. Kami tidak tahu mengenai isu-isu itu. Kami tidak pernah menyampaikan hal demikian” katanya.

Onward Siahaan, anggota DPRD Kepri juga optimistis di bawah pimpinan Hatanto Reksodiputro bersama enam pimpinan lainnya, BP Batam akan mampu meninkatkan daya saing Batam. Sebab komposisi pimpinan baru BP Batam sangat lengkap dan diyakini bisa bergerak cepat.

“Semuanya profesional, orang-orang hebat. Kalau untuk hubungan dagang internasional tidak usah diragukan. Investasi pasti akan meningkat,” katanya.

Onward mengajak semua pihak memberikan kesempatan kepada para pimpinan baru BP Batam untuk bekerja. “Pak Presiden berharap ada gerak cepat pertumbuhan ekonomi dan investasi,” katanya.

Ia berharap semua pegawai BP Batam melihat pergantian BP Batam ini secara positif. Sebab dasar pergantian unsur pimpinan BP Batam ini karena masalah kinerja yang dinilai kurang baik. Sehingga investasi di Batam tak berkembang sesuai harapan.

Anggota Tim Teknis BP Batam, Taba Iskandar, mengatakan pergantian unsur pimpinan ini sebagai langkah awal membenahi internal BP Batam. Apalagi, saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga langsung melakukan audit.

“Bila ada kejanggalan langsung ditindak,” kata Taba.

Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Jefri Simanjuntak, berharap audit ini bisa mengungkap permainan oknum BP Batam. “Siapa saja yang selama ini bermain lahan akan ketahuan,” kata Jefri. (ian/hgt/leo/bpos)

Baca Juga:
> Audit BP Batam Sudah Dimulai, Ditargetkan Tuntas 1 Juli
> Karyawan BP Batam yang Demo, Dengar Nih Penegasan Ketua DK Darmin Nasution
> Tugas Pertama Pimpinan Baru BP Batam: Memperlancar Audit
> Pimpinan Baru BP Batam Resmi Dilantik, Ketua DK Minta Hatanto Cs Langsung Bekerja
> Hatanto, Mantan Dubes Norwegia Pimpin BP Batam
> Mantan Dubes dan KASAL Calon Kuat Kepala BP Batam
> Penetapan Pimpinan Baru BP Batam Ditunda
> Hari Ini BP Batam Punya Pimpinan Baru
> Soerya: Kalau Ditugaskan (di BP Batam), Ya Terima, Itu Pengabdian
> Siap-Siap Pindah ke Zona KEK, 5 Tahun Lagi FTZ Batam Dihapus
> 1.084 Perusahaan di Batam Berada di Area Pemukiman
> Ini Gambaran Properti di Zona KEK Batam
> Batam Jadi KEK, WNA Boleh Milik Properti
> Salah Satu Calon Pimpinan BP Batam Berpangkat Jenderal
> FTZ Beralih ke KEK, Kapolri: Jangan Sebar Isu yang Membuat Investor Takut
> Ini Model Kawasan Ekonomi Khusus Batam
> UWTO Bakal Dihapus, Menteri ATR/BPN: Tak Boleh Ada Dua Pungutan
> HPL Diambil Alih DK Batam, Lahan Mangkrak Disita
> Badan Pengusahaan Batam Berubah Jadi Badan Pengelola Batam
> Ini Kriteria Pimpinan BP Batam yang Diminta Jokowi
> Personel BP Batam Bakal Tak Ada dari Kepri
> Negara Lain Belajar dari Batam, Sukses, Eh, Batam Malah Tertinggal
> Audit BP Batam Harus Menyeluruh, Jika Tidak KPK Masuk
> Ketua DK Pastikan Pimpinan BP Batam Orang-Orang Profesional
> Ketahuilah, Indonesia Tertinggal dari Vietnam
> Mendagri Janjikan Perubahan ke KEK untuk Kesejahteraan Masyarakat Batam

Tahun Ini, Dana Reses Anggota DPRD Batam Rp 8,1 Miliar

0
Anggota DPRD Kota Batam, Aman memotong pita  saat peresmian semenisasi jalan perumahan Taman Marcelia Batamcentre beberapa waktu lalu. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Anggota DPRD Kota Batam, Aman memotong pita saat peresmian semenisasi jalan perumahan Taman Marcelia Batamcentre beberapa waktu lalu. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Agenda reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam tahun 2016 ini, akan dilakukan tiga kali. Anggaran yang dialokasikan pun sangat fantastis, yakni mencapai Rp 8,1 miliar. Padahal, reses untuk menyerap aspirasi para konstituennya tersebut jarang diakomodir dalam rencana pembangunan daerah.

Pada tahun 2016 ini, dana reses anggota dewan dianggarkan sebesar Rp 8,1 miliar setahun untuk tiga kali reses. ”Setiap anggota (dewan) dianggarkan Rp 54 juta,” ungkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Reses di Sekretariat DPRD Kota Batam, Agus Saidi, Rabu (6/4).

Agus menyebutkan, dana reses DPRD terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp 3 miliar atau Rp 22,3 juta per orang. Tahun 2015 meningkat menjadi Rp 4,5 miliar atau Rp 30 juta perorang. Selanjutnya, pada tahun 2016 ini dinaikkan lagi menjadi Rp 8,1 miliar atau Rp 54 juta perorang.

”Kenaikan tahun ini diajukan dalam APBD Perubahan 2015 lalu,” jelasnya.

Menurut Agus pembiayaan untuk dana reses ini terdiri dari empat komponen, yakni sewa gedung, sewa sound system, sewa kursi, dan untuk biaya konsumsi. Sekali reses, hanya untuk konsumsi diangarkan sebesar Rp 33.750.000, sewa kursi Rp 3.750.000, sound system Rp 4.500.000, serta sewa tenda Rp 12 juta.

Dikatakannya, reses tersebut bertujuan untuk menyerap dan menindaklanjuti pengaduan konstituen anggota legislatif di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto menyebutkan hasil reses dijadikan pokok pemikiran DPRD Kota Batam. Hasilnya dilaporkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kota Batam yang menjadi sumber rancangan pembangunan Kota Batam. Kemudian dihimpun dan dibukukan melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

”Alhamdulilah, ada yang masuk ada juga yang tidak,” ungkapnya. Menurut Nuryanto, harusnya dibangun koordinasi antara DPRD dengan Pemerinta Kota (Pemko) Batam, agar hasil reses serta musrenbang menjadi sumber rancangan pembangunan Batam. (hgt)

Harga BBM Turun, Tarif Angkutan Swasta Turun Hingga Rp 500

0
Angkutan umum bimbar dan carry saat ngetem di halte depan SP Plaza Sagulung, Jumat (18/3) lalu.
Angkutan umum bimbar dan carry saat ngetem di halte depan SP Plaza Sagulung, Jumat (18/3) lalu.

batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Batam, Zulhendri memastikan akan ada perubahan tarif angkutan swasta di Batam menyusul penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), 1 April lalu. Namun untuk tarif angkutan umum seperti Trans Batam tidak akan mengalami penurunan tarif karena sudah mendapat subsidi dari negara.

“Saat ini sedang dalam tahap pembahasan bersama dengan Organisasi Angkatan Darat (Organda) dan Yayasan Perlindungan Konsumen. Namun turunnya tidak signifikan,” katanya kemarin (6/4) di Hotel Vista, Baloi, Batam.

Zulhendri melanjutkan penurunannya sekitar 3 persen dari tarif yang sekarang.”Penurunannya sekitar Rp 300-500,” imbuhnya.

Namun, menurut Zulhendri, sebenarnya penurunan itu tidak akan terlalu berpengaruh, karena pada kenyataannya di lapangan, tarif yang dibayarkan penumpang sesuai dengan pembulatan angka keatas ataupun ke bawah.

“Contohnya jika ongkosnya menjadi Rp 2800, maka penumpang tetap bayar Rp 3000. Di lapangan semuanya mengikuti pembulatan ke atas atau ke bawah. Lagipula banyak sopir tak bawa uang receh untuk uang kembalian,” katanya lagi.

Selain itu, pembahasan mengenai penurunan tarif BBM ini melewati banyak perdebatan karena seperti sebelumnya, harga suku cadang angkutan umum tidak ikut turun, sehingga selalu menjadi faktor untuk tetap menstabilkan tarif angkutan umum.

“Namun, sekarang tinggal menunggu SK-nya. Bagi yang melanggar tentu saja ada sanksi yang mengikuti,” pungkasnya. (leo)

Baca juga:

Tunggu Keputusan Pemerintah, Operator Ferry Masih Memasang Tarif Lama

Harga BBM Turun, Tarif Trans Batam Tetap

BBM Turun, Organda Batam Minta Tarif Angkutan Umum Turun di Bawah Tiga Persen

DPRD Batam Desak Pemerintah Segera Turunkan Tarif Angkutan Umum

Pemko Batam Siap Turunkan Tarif Transportasi Umum

Organda Batam Sepakat Turunkan Tarif Angkutan Umum

Harga BBM Turun Rp 500, Tarif Angkutan Masih Tetap

Pemko Batam Tunggu Surat Edaran Kementerian Perhubungan Terkait Tarif BBM

Warga Puri Agung Tolak Kehadiran Keluarga Guru Ngaji Cabul

0
Saifudin pelaku pelecehan seksual terhadap muridnya saat di Polsek Sei Beduk, Kamis (17/2). Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
Saifudin pelaku pelecehan seksual terhadap muridnya saat di Polsek Sei Beduk, Kamis (17/2).
Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos.co.id – Sejumlah warga Perumahan Puri Agung 3 dan 4, Kelurahan Mangsang menandatangani surat pernyataan menolak keluarga Saifudin pelaku pencabulan terhadap enam santriwatinya, beberapa waktu yang lalu.

“Kemarin istri dan anak pelaku meminta untuk pulang dan ingin tinggal lagi di rumahnya, tapi sebagian warga menolaknya,” ujar salah satu warga, Syamsiah, Rabu (6/4).

Permintaan tersebut ditolak karena keluarga korban ingin anak mereka hidup tenang tanpa dibayang-bayangi oleh luka yang menggores hati mereka.

“Anak-anak ini kan masih trauma, kalau keluarga pelaku hadir lagi pastinya mereka kembali terluka,” katanya.

Ia sendiri pun mengaku tidak ingin menerima kehadiran mereka, apalagi tinggal satu komplek dengan mereka. “Bukannya ngusir tapi biarkan warga di sini hidup tenang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua RT 4, Kirno membenarkan hal tersebut, menurutnya penandatanganan oleh sejumlah warga merupakan permintaan langsung dari pihak keluarga korban.

“Jadi kemarin keluarga korban dari rumah kerumah untuk meminta dukungan dari warga lain,” imbuhnya.

Meskipun begitu, ia mengaku pro dan kontra antara warga dan keluarga tetap ada, namun sebagian besar warga menandatangi surat pernyataan tersebut, ” Yang tolak ada, karena mereka merasa iba terhadap pelaku,” ujarnya. (cr19)

Baca juga:

Bejat! Usai Ngajar, Guru Ngaji Pegang Kemaluan Muridnya

Korban Pelecehan Seksual Guru Ngaji Mengaku Dielus-elus Pelaku

Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap 6 Muridnya, Guru Ngaji Dipolisikan

Rudi: Kalau Ada yang Pungli Saya Pecat

0
Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan akan melakukan perombakan kepada pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Batam dalam waktu dekat ini.

“Pegawai yang tidak bekerja dengan baik, akan saya mutasi,” kata Rudi saat melakukan kunjungan ke Kecamatan Sekupang, Rabu (6/4) sore.

Rudi juga menyinggung mengenai pungutan liar yang dilakukan beberapa SKPD. Dirinya akan menindak tegas jika ada pegawai yang masih melakukan pungli.

“Bapak atau ibu pernah pungli tidak?,” tanya Rudi.

Dirinya telah mengintruksikan kepada camat jangan ada pungli dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau ada yang pungli saya pecat,” tegas Rudi.

Rudi juga menyinggung mengenai kebijakan terkait pembagian wewenang yang nantinya akan dipegang oleh Pemko Batam dan BP Batam.

Kebijakan nantinya akan mempengaruhi investor untuk datang ke Batam. Saat ini diakuinya tidak ada peta mengenai lahan yang masih tersedia di Batam.

“Investor datang, tapi kita tidak bisa kasih tahu dimana lahan yang masih tersedia,” ujarnya.

Nantinya Pemko Batam maupun Provinsi Kepri siap menampung pegawai BP Batam, jika adanya kebijakan baru.

“Semua tergantung mereka (pegawai BP,red) apakah mau pindah kemana, kalau mau kembali ke Departemen silahkan. Kami siap menampung,” tutup Rudi. (cr17)

825 Tenaga Satpol PP Batam Tidak Direkrut Secara Resmi

0
Anggota Satpol PP Kota Batam saat latihan di Dataran Engku Putri Batamcenter beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Anggota Satpol PP Kota Batam saat latihan di Dataran Engku Putri Batamcenter beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak 825 tenaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam ilegal. Pasalnya, mereka tidak direkrut secara resmi dan tak mempunyai perjanjian kontrak.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Andri Tri Wibowo mengatakan beberapa bulan lalu pihaknya menerima laporan adanya dugaan korupsi di Satpol PP Batam. Dimana, korupsi diduga terjadi saat perekrutan 825 tenaga Satpol PP tahun 2015 lalu.

”Laporan itu masuk bulan Oktober lalu. Dan saat ini kita sedang mengkaji lebih dalam terkait laporan tersebut,” kata Andri, Rabu (6/4).

Dikatakannya, setelah mengkaji, pihaknya tak menemukan tanda-tanda adanya dugaan korupsi. Sebab, penerimaan 825 tenaga Satpol tak dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Batam.

”Setelah kita cek ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batam, ternyata perekrutan mereka tak dibebankan kepada APBD. Artinya dalam hal ini negara tak dirugikan,” ujarnya.

Masih kata Andri, dari pengkajian sementara, pihaknya menilai jika ratusan tenaga honorer Satpol PP itu adalah ilegal. Sebab tak direkrut secara resmi dan tak mempunyai perjanjian kontrak.

”Jangan sampai mereka ini tidak mempunyai legalitas, kemudian dibebankan kepada negara,” sebut Andri.

Andri menekankan status 825 tenaga Satpol PP Batam itu harus dikaji ulang keberadaannya agar mempunyai kedudukan yang legal atau secara hukum bisa dipertanggungjawabkan.

”Angka 825 itu benar-benar jumlah yang sangat besar dan perlu satu persatu diperiksa untuk mengetahui apa modusnya,” kata Andri lagi.

Terkait ramainya diberitakan adanya uang ”pelicin” yang jumlahnya cukup besar sekitar puluhan juta untuk bisa menjadi seorang penegak Perda, Andri pun tak menampiknya. Terkait hal itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian.

”Ada yang sudah buat laporan ke Polresta Barelang. Dasar laporan ada yang pernah memberikan sesuatu karena ada yang dijanjikan. Tapi kenyataannya tidak sesuai harapan dan ini murni penipuan,” tambahnya.

Sementara itu, Kasat Reserse dan Kriminal Polresta Barelang, Kompol Yoga Buanadipta Ilafi membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini, kata dia, masih memeriksa saksi-saksi yang ada kaitannya dengan kasus tersebut. ”Baru satu orang yang buat laporan dan masih tahap lidik,” kata Yoga, kemarin.

Lebih lanjut, kata Yoga, yang menjadi terlapor dalam kasus ini adalah seseorang berinisial J. ”J ini adalah orang yang menjanjikan kepada korban (anggota satpol PP),” ujarnya. (she)

Audit BP Batam Sudah Dimulai, Ditargetkan Tuntas 1 Juli

0
Tjahjo Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo.

batampos.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam menyatakan, proses audit atas Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam sudah dimulai. Menurutnya, tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah dikerahkan untuk audit finansial, operasional dan legal BP Batam.

“Ini sudah jalan. Sudah ada 20 orang yang ke sana (Batam, red),” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (6/4).

Ia menambahkan, tim audit dari BPKP itu  dituntut kerja cepat. “Paling lambat 1 Juli sudah selesai. Nanti bisa ada laporan sehingga melangkah barunya bisa clean and clear,” katanya.

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, pasca-pelantikan para pengurus baru di BP Batam di bawah komando Hatanto Reksodipoetro  di Jakarta, Selasa (5/4), maka proses serah-terima jabatan akan secepatnya dilakukan. Menurutnya, pemerintah pusat tak mau Batam justru berada dalam kondisi vakum.

“Satu minggu ini selesai. Nanti sertijab (serah terima jabatan, red) bisa di Batam atau di mana,” ucapnya.

Selain itu Tjahjo juga mengatakan, hal yang tak kalah penting adalah mengakhiri dualisme institusi yang berwenang menerbitkan perizinan investasi di Batam. Bahkan targetnya dalam enam bulan ke depan masalah dualisme sudah tuntas.

“Pokoknya tidak ada dualisme. Nanti teknisnya macam-macam. Ada juga sejumlah pulau lain yang akan dilihat selain Batam. Yang penting fokus enam bulan harus jelas laporannya, harus bisa bersaing,” tegasnya.(chi/jpnn)