Sabtu, 18 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 14138

Harga BBM Turun, Tiket Kapal Feri Turun Hingga Rp 30 Ribu

Putut A
-
0
Pelabuhan Domestik Sekupang. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
Pelabuhan Domestik Sekupang. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos.co.id – Operator kapal feri di Pelabuhan Domestik Sekupang memutuskan menurunkan harga tiket ke berbagai tujuan baik antar pulau maupun antar provinsi, menyusul penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April lalu. Penurunan harga tiket kapal feri ini bervariasi, berkisar Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu, tergantung daerah tujuan.

”Ini merupakan inisiatif kami sebagai operator kapal,” kata Penasehat Persatuan Pelabuhan Rakyat (Perla) Kota Batam, Asmadi di Pelabuhan Domestik Sekupang, Selasa (12/4).

Menurut Asmadi, selain faktor penurunan harga BBM, keputusan untuk menurunkan harga tiket juga karena sepinya penumpang kapal dihampir semua jurusan. Diharapkan dengan penurunan harga tiket ini, bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi kapal. ”Anggaplah diskon untuk pengguna kapal feri,” ujarnya.

Asmadi mengatakan, sampai saat ini kebijakan dari pemerintah terkait tarif baru angkutan laut masih menunggu surat keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Kendati demikian, meski nanti SK tarif baru sudah ditandatangani Gubernur, operator kapal feri tetap memberlakukan tarif yang telah disepakati saat ini.

Untuk harga tiket yang baru berdasarkan keputusan operator kapal feri yang mulai berlaku sejak Selasa (12/4) lalu, yakni untuk tujuan Tanjungbalai Karimun sebesar Rp 70 ribu dari sebelumnya Rp 90 ribu, tujuan Dumai Rp 350 ribu dari Rp 370 ribu, tujuan Selatpanjang sebesar Rp 150 ribu dari Rp 180 ribu, dan tujuan Bengkalis sebesar Rp 300 ribu dari Rp 330 ribu.

”Kebijakan ini kita ambil, karena hampir 80 persen pengusaha trasportasi kapal feri mengalami kerugian akibat sepinya penumpang. Meskipun begitu, mereka harus tetap berusaha agar bisa berjalan, walaupun harus dengan cara menurunkan harga tiket kapal,” terangnya.

Sebelumnya, kata dia, pihak operator juga telah menyurati Kepala Syahbandar Pelabuhan Domestik Sekupang dan Kepala Satuan Kerja(Kasatker) Pelabuhan Domestik Sekupang terkait kebijakan penurunan harga tiket oleh operator.

Sementara itu, Kepala Syahbandar Pelabuhan Domestik Sekupang, Komaruddin mengungkapkan dirinya memang telah menerima informasi terkait penurunan harga tiket yang dilakukan para operator kapal. Namun, untuk versi pemerintah masih menunggu dari SK Gubernur Provinsi Kepri. ”Ya, informasinya ada penurunan sebesar 3 persen, tapi kami masih tunggu surat keputusannya,” ujar Komar.

Sementara itu, Yadi, 32, salah seorang penumpang kapal tujuan Tanjungbalai Karimun mengaku senang dengan penurunan harga tiket kapal oleh operator. ”Senanglah, kalau bisa turun lagi,” ujarnya sembari bercanda. (cr17)

Baca juga:

Harga BBM Turun, Tarif Angkutan Swasta Turun Hingga Rp 500

Tunggu Keputusan Pemerintah, Operator Ferry Masih Memasang Tarif Lama

Harga BBM Turun, Tarif Trans Batam Tetap

BBM Turun, Organda Batam Minta Tarif Angkutan Umum Turun di Bawah Tiga Persen

DPRD Batam Desak Pemerintah Segera Turunkan Tarif Angkutan Umum

Pemko Batam Siap Turunkan Tarif Transportasi Umum

Organda Batam Sepakat Turunkan Tarif Angkutan Umum

Harga BBM Turun Rp 500, Tarif Angkutan Masih Tetap

Pemko Batam Tunggu Surat Edaran Kementerian Perhubungan Terkait Tarif BBM

Tangkal Kejahatan, Pemko Batam Pasang 70 CCTv di 40 Titik Rawan

Putut A
-
0
Salah satu CCTv yang dipasang di parkiran perkantoran daerah Batamcenter. Foto: Johannes Saragih/Batam Pos
Salah satu CCTv yang dipasang di parkiran perkantoran daerah Batamcenter. Foto: Johannes Saragih/Batam Pos

batampos.co.id – Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan memasang 70 kamera Closed Circuit Television (CCTv) di 40 titik rawan. Jumlah tersebut di luar CCTv yang telah dipasang Polda Kepri dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam.

”Satu titik bisa dua hingga tiga kamera,” kata Kepala Badan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Salim, Selasa (12/4).

Menurut Salim, titiknya tersebar di berbagai wilayah di Kota Batam. Penentuan titik-titik rawan tersebut berdasarkan masukan dari Polda, Polres, serta Komisi I DPRD Kota Batam. Misalnya, kawasan rawan di wilayah Matakucing, Batuaji.

Saat ini, pihaknya masih mempersiapkan detail engineering design (DED). Mulai dari biaya, pancang tiang, hingga kamera menghadap. ”Masih dikaji pihak konsultan,” kata mantan Kabag Humas Pemko Batam ini.

Dia mengatakan, untuk 70 kamera CCTv berikut tiang, penyimpanan data, serta server diangarkan Rp 5 miliar. Sedangkan untuk menyewa jaringan dialokasikan Rp 3 miliar. Jaringannya menyewa kabel fiber optik (FO) yang menghubungkan CCTv dengan server. ”Kita tak punya FO, jaringannya harus sewa ke pihak ketiga,” ujarnya.

Tahun depan, lanjutnya, baru akan ajukan pembangunan jaringan FO, sehingga Pemko tak perlu lagi menyewa. Salim menambahkan, pemasangan CCTv ini direncanakan dibangun dalam empat tahap. ”Tahun ini masuk tahap pertama. Bisa dikoneksikan dengan Dishub serta pihak kepolisian,” sebutnya. (hgt)

Pimpinan Baru BP Batam ke DPRD Batam, Legislator pada Curhat

Putut A
-
0
Kepala BP Batam Hatanto dan jajarannya berkunjung ke DPRD Batam yang diterima Ketua DPRD Batam Nuryanto, Selasa (
Kepala BP Batam Hatanto dan jajarannya berkunjung ke DPRD Batam yang diterima Ketua DPRD Batam Nuryanto, Selasa (12/4/2016).

batampos.co.id – Selain berkunjung ke Pemko Batam, pimpinan BP Batam yang baru juga berkunjung ke DPRD Batam, Selasa (12/4/2016).

Nah, momentum ini dimanfaatkan DPRD Kota Batam untuk curhat. Ia menyoroti sikap BP Batam selama ini yang mereka nilai tertutup. Bahkan DPRD Batam mengaku sulit berkoordinasi dengan BP Batam terkait persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakt.

“Saat diundang, yang datang hanya staf, bukan pengambil keputusan,” kata ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, saat menerima kunjungan pimpinan BP Batam, Selasa (12/4/2016).

Bahkan, Nuryanto mengklaim kunjungan BP Batam tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak 22 tahun terakhir. “Kami berharap ini menjadi awal yang baik,” ungkapnya lagi.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Iman Sutiawan, juga meminta BP Batam dengan format pimpinan yang baru ini lebih terbuka. Sebab, kata dia, 65 persen persoalan masyarakat yang diadukan ke DPRD berkaitan dengan BP Batam.

“Kami ini hanya mendapat permasalahannya saja. Kami hanya jadi wasit, tak tahu kebijakan yang akan diambil, sering rancu,” ungkap Iman.

Terkait hal ini, Kepala BP Batam Hartanto Reksodiputro menyampaikan, DPRD Kota Batam bukan mitra BP Batam. Karena mitra kerjanya hanya Komisi VI DPR RI.

“Tapi tak apa meski bukan mitra, kita menganggap DPRD mewakili aspirasi masyarakat,” kata Hatanto.

BP Batam, sambung Hatanto, pihaknya ingin membuka diri dan siap menerima setiap  masukan. “Orang baru kulonuwun (permisi), datang tampak muka,” katanya lagi.

Dalam kesempatan itu Hatanto juga menegaskan selama ini BP Batam tidak memiliki masalah dengan pemerintah daerah, khususnya Pemko Batam. Munurut dia, selama ini media terlalu membesarkan masalah antara BP Batam dan Pemko Batam.

“Membuat berita mengadu, mintanya masalah Pemko dan BP Batam,” ungkapnya. (ian/hgt/bpos)

Bea Cukai Batam Amankan 2.832 Ton Bawang Merah Impor

Putut A
-
0
Kapal kayu tanpa nama mengangkut bawang merah impor saat diamankan petugas Bea Cukai Batam di perairan Galang, Jumat (8/4) lalu. Foto: Ist
Kapal kayu tanpa nama mengangkut bawang merah impor saat diamankan petugas Bea Cukai Batam di perairan Galang, Jumat (8/4) lalu. Foto: Ist

batampos.co.id – Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU-BC) tipe B Batam menggagalkan upaya penyelundupan 2.832 ton bawang merah impor di perairan Galang atau di sekitar Pulau Dedap dan Pulau Penyalap, Batam. Bawang merah ini diangkut menggunakan dua kapal kayu tanpa nama.

Kasi Penindakan dan Penegakan (P2) BC Batam, Slamet Riyadi mengatakan dua kapal itu diamankan pada Jumat (8/4) lalu. Saat diamankan kapal tengah bersembunyi di antara pulau dengan kondisi mesin rusak dan tanpa anak buah kapal (ABK). ”Dugaan kapal dan barang bawaan ini sedang disembunyikan dari pengawasan petugas,” ujar Slamet, kemarin (12/4).

Dia menambahkan, seluruh barang tangkapan tersebut digiring ke KPU-BC tipe B Batam di Tanjunguncang menggunakan kapal BC 20007. Namun, saat penggiringan tesebut, beberapa orang yang diduga pemilik barang terlihat mengawasi dari pulau. ”Kemungkinan orang yang punyanya itu langsung mengawasi saat petugas menggiringnya,” ungkapnya.

Slamet mengaku belum mengetahui asal dan tujuan kapal tersebut. Namun, dugaan kapal itu akan bongkar muat barang di sekitar pulau. ”Belum tahu ke mana tujuannya. Yang pasti langsung kita amankan,” tegasnya.

Dari tangkapan tersebut, diketahui setiap karungnya berisi 10 kg bawang merah. Dengan demikian berat hasil tangkapan pihaknya mencapai 2,8 ton. ”Setiap karung berisi 10 kg bawang. Dan kita masih melakukan penyelidikan terhadap tangkapan ini,” tutup Slamet. (opi/eja)

Jamin Ketersediaan Air Baku, BP Batam Siap Bangun Dam Raksasa

Putut A
-
0
Bendungan yang membatasi laut dengan Dam Duriangkang, dilihat dari udara. Dam raksasa akan dibangun seperti Duriangkang untuk menjamin ketersediaan air baku di Batam. Foto: istimewa/bataminenglish.id
Bendungan yang membatasi laut dengan Dam Duriangkang, dilihat dari udara. Dam raksasa akan dibangun seperti Duriangkang untuk menjamin ketersediaan air baku di Batam. Foto: istimewa/bataminenglish.id

batampos.co.id – Selain meningkatkan kualitas pelayanan dengan memangkas birokrasi, BP Batam juga berencana membangun sarana dan infrastruktur penunjang dunia usaha dan investasi. Terutama listrik dan air bersih.

“Kalau listrik dan air tidak andal, bagaimana untuk menarik perhatian investor. Air dan listrik ini sangat penting,” kata Deputi IV BP Batam, Purba Robert Sianipar, Selasa (12/4/2016).

Robert mengatakan, selama ini ketersediaan air di Batam ini menjadi permasalahan yang serius. Karena Batam hanya mengandalkan air waduk yang menampung air hujan.

Untuk masalah ketersediaan air ini, lanjut Robert, BP Batam berencana segera membangun waduk baru yang kapasitasnya besar, dengan membendung teluk.

“Seperti yang di dam Duriangkang dan Tembesi. Itu (teluk) dibendung. Meski memang ada opsi lain yakni desalinasi, tetapi opsi ini masih sangat mahal,” katanya.

Menurut Robert, BP Batam perlu untuk melihat apakah ada teluk yang layak dan cocok untuk dibendung sebagai cadangan air bersih Batam. Ketika sedang musim kemarau, maka Batam tak akan krisis air bersih.

Selain itu, di bawah Direktorat IV yang membidangi masalah air, akan langsung melakukan revitalisasi dam yang ada. Pengerukan dan normalisasi dam akan dilakukan. Tentunya akan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Kami juga meminta agar tidak ada lagi penebangan hutan di sekitar dam. Karena itu sangat penting untuk menjaga ketersediaan air,” katanya.

Anggota DPD RI dari dapil Kepri, Haripinto, mengapresiasi langkah yang akan diambil BP Batam untuk mencari dam baru. Menurutnya, BP Batam memang harus berpikir untuk mempersiapkan ketersediaan air dalam jangka panjang.

“Baguslah kalau sudah sudah seperti itu. Seperti yang selalu saya bilang, Batam itu harus berpikir ketersediaan air sampai 50 tahun ke depan. Jangan hanya jangka pendek saja yang dipikirkan,” katanya.

Menurutnya, membendung teluk memang lebih murah dibandingkan dengan cara yang lainnya. Di samping itu, BP Batam menurutnya juga harus konsisten memelihara dam yang ada sekarang. Karena kondisinya saat ini sudah sangat memprihatinkan.

“Banyak pendangkalan. Enceng gondok di mana-mana. Kalau ini tidak dibersihkan, akan merusak dam kita. Ini harus dijaga,” katanya.

Mantan anggota DPRD Kepri itu juga meminta ketegasan dari Ditpam BP Batam untuk menertibkan semua bangunan liar yang berada di area dam. Termasuk ilegal logging yang kerap terjadi.

“Kalau memang untuk membendung teluk, sepertinya di daerah Galang sana masih ada. Dan memang di sana memungkinkan karena pengembangan Batam juga sudah ke arah sana,” katanya. (ian/hgt/bpos)

Hatanto Janji Pangkas Birokrasi Perizinan di BP Batam

Putut A
-
0
Walikota Batam Rudi SE didampingi Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad berjabatangan Kepala BP Batam Hatanto dan Wakil BP Batam saat pertemuan pejabat BP Batam dengan jajaran Pemko Batam, Selasa (12/4/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Walikota Batam Rudi SE didampingi Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad berjabatangan dengan Kepala BP Batam Hatanto dan Wakil BP Batam saat pertemuan pejabat BP Batam dengan jajaran Pemko Batam, Selasa (12/4/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodiputro, berjanji akan memangkas birokrasi perizinan di institusinya.

Dia meyakini, proses perizinan yang mudah dan murah merupakan modal penting untuk mengembalikan kejayaan iklim investasi di kota industri ini.

Ia juga sudah bertemu dengan Wali Kota Batam Rudi dan jajarannya. Wali Kota Batam juga memiliki komitmen sama dengannya untuk memangkas semua perizinan yang ada sangkut pautnya dengan Pemko Batam.

Demi mewujudkan itu, Hatanto mengatakan akan meningkatkan layanan perizinan berbasis online. Sehingga para pengusahan dan calon investor dapat mengurus perizinan dari mana saja tanpa harus berurusan dengan birokrasi yang rumit.

“Bahkan untuk tanda tangan pun nanti dibuat online saja. Jadi tidak ada pertemuan orang per orang,” kata Hatanto, Selasa (12/4/2016).

Hatanto mengatakan, sudah saatnya BP Batam berbenah dengan memberikan pelayanan yang mudah bagi semua pihak. Sebab selama ini, banyak pengusaha dan calon investor yang mengeluhkan rumitnya mengurus izin di BP Batam.

“Kami akan membuat izin ini semakin mudah dan harus lebih cepat. Pelayanan juga harus ditingkatkan,” katanya.

Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Tri Novianta, mengatakan sistem online dalam perizinan sebenarnya sudah dilakukan untuk kemudahan perizinan. Hanya saja, sistem online ini belum menyeluruh di semua jenis perizinan.

Menurut dia, selain memudahkan pengusahan, sistem online ini juga meringankan kerja pegawai BP Batam.

“Kalau masih manual, bisa saja kami yang mati di tempat duduk untuk mengerjakan itu. Makanya sekarang ini lebih mudah dan lebih cepat,” katanya.  (ian/hgt)

Wakil Gubernur belum Tandatangan, Tarif Baru Belum Berlaku

Putut A
-
0
ilustrasi kapal feri
ilustrasi kapal feri

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Perhubungan masih belum kunjung memberlakukan tarif baru pasca turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak 1 April lalu. Pasalnya, masih menunggu tanda tangan Wakil Gubernur Kepri, Nurdin, yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Natuna.

“Kita berharap ini bisa segera berlaku, karena menyangkut kepentingan masyarakat. Sejak berpulangnya Gubernur, tentu secara administrasi akan diteken oleh Wakil Gubernur,” ujar Kepala Bidang Perhubungan Laut, Aziz Kasim Djou, kemarin.

Menurut Aziz, sepulang Wagub dari Natuna, pihaknya akan segera menghadap untuk menyampaikan langsung hasil pembahasan tarif. Pada awalnya, Dishub menargetkan tarif baru sudah berlaku diawal minggu ini. Akan tetapi, karena wafatnya Gubernur, rencana tersebut menjadi tertunda.

“Kita sudah berkoordinasi dengan biro hukum, untuk SK tarif nanti bisa diteken oleh Wagub. Karena Gubernur sudah berhalangan permanen,” jelas Aziz.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri sudah merampungkan pemabahasan penurunan tarif transportasi laut pada Jumat (8/4). Sedangkan transportasi darat dan angkutan kota dalam provinsi selesai pada Senin (11/4) paska turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 April lalu.

Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri bersama operator kapal menyepakati penurunan tarif transportasi laut yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan besin 2,6 perseb sampai 4,8 persen dari tarif sebelumnya, imbas dari penurunan harga BBM. Khusus Batam-Pinang tarif baru Baruna Rp57.500, sedangkan Marina Rp52,500 ribu.

“Dengan berbagai pertimbangan, kita sepakati bersama penurunan arif angkutan laut dengan BBM solar diturunkan sebesar 2,6 persen. Kesepakatan itu untuk tranaportasi dalam Provinsi,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Muramis melalui Kepala Bidang Perhubungan Laut. Aziz Kasim Djou usai rapat bersama di Kantor Dinas Perhubungan Kepri, Tanjungpinang, Jumat(8/4) lalu.

Sementara itu, lewat pembahasan bersama dengan pihak operator dan perwakilan masyarakat, disepakati penurunan tarif untuk AKDP dan Kapal Roro turun sebesar 3,8 persen. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Kepri, Bambang Hartanto mengatakan persentase penurunan tarif untuk AKDP dan Roro tetap mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan.

“Sudah kita sepakati bersama terjadi penurunan tarif 3,8 persen. Khusus Roro dari golongn I sampai golongan IX, semuanya pengalami penurunan,” ujar Bambang usai rapat di Kantor Dishub Kepri, Senin (11/4) lalu.(jpg/bpos)

Pak MenPAN, Ribuan Honorer Pemko Batam Hidup dari Utang

Putut A
-
0

batampos.co.id – Ribuan honorer di lingkungan Pemko Batam belum gajian selama empat bulan terakhir. Bahkan ada yang belum menerima haknya itu sejak Desember 2015 silam.

Kondisi ini membuat para honorer kian sulit. Sebab bukannya segera membayar gaji mereka, pihak Pemko Batam melalui dinas terkait justru menawarkan pinjaman kepada para honorer masing-masing.

“Gaji kami dibayar dengan pinjaman,” keluh seorang honorer yang berkantor di Sekupang, Selasa (12/4). Pria yang enggan ditulis namanya itu mengaku tidak tahu persoalan sebenarnya yang membuat gaji mereka tak kunjung cair.

Ia dan beberapa rekannya sesama honorer sebenarnya sudah sering menanyakan hal ini ke bagian kepegawaian di kantornya. Namun jawabannya tak pernah jelas.

“Jawaban mereka selalu berbelit,” ucapnya.

Terkait pinjaman yang ditawarkan pihak dinas itu, dia mengatakan tidak semua honorer mengambilnya. Sebab, selama ini sebagian besar honorer sudah utang sana-sini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dijelaskan, menurut informasi di kalangan honorer, saat ini Pemko Batam masih memverifikasi data honorer yang ada. Selanjutnya, Pemko Batam akan mengeluarkan surat keputusan (SK) baru dari hasil verifikasi data tersebut.

“SK inilah yang nantinya jadi acuan untuk pengambilan gaji,” katanya.

Melihat ruwetnya permasalahan ini, dia sendiri mengaku mulai berpikir-pikir untuk tetap bekerja sebagai honorer. Jika hingga pertengahan tahun ini gaji tak juga dibayarkan, dia mengaku akan memilih mengundurkan diri.

Sementara sebagian honorer mengaku sudah menerima gaji untuk Januari 2016. Kini mereka masih menunggu pembayaran gaji untuk bulan Februari hingga April.

“Baru terima yang Januari saja, sisanya masih belum keluar,” ujar seorang guru honorer di SD negeri di kawasan Sekupang, YR, Selasa (12/4).

Menurutnya tidak ada kejelasan dari pihak sekolah mengenai tertundanya pembayaran gaji.

Diakuinya dirinya bersama suami yang juga bestatus guru honor merasa kesulitan karena tak kunjung cairnya gaji, ditambah lagi kondisi dirinya yang sedang hamil. Dirinya berharap sisa gaji bisa segera dibayarkan. (bpos)

REI Rayakan HUT 44 di Batam

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kota Batam terpilih menjadi tuan rumah perayaan HUT ke-44 Real Estate Indonesia (REI) Nasional tahun ini. Acara ini akan digelar mulai 14-16 April di Scene Movie Town, Nongsa.

Sekretaris Jenderal DPP REI yang juga ketua panitia, Hari Raharta Sudrajat, mengatakan acara ini akan dihadiri pengurus dan anggota dari 24 DPD REI se-Indonesia. “Tidak hanya pengurus dan anggota REI saja, tetapi keluarga turut meramaikan ajang ini untuk bersilahturahmi sesama REI se-Indonesia,” terang Hari.

Menurutnya, peserta perayaan HUT ke-44 REI tahun ini merupakan yang pertama dalam sejarah REI. Hinga kemarin, tercatat sudah ada 710 peserta yang mendaftar.

“Dan beberapa pejabat negara seperti menteri dan dirjen, serta bupati/wali kota dari daerah, juga para pejabat Batam dan pengusaha properti lokal turut diundang,” jelas Hari.

Hari menambahkan, tema dari HUTke-44 REI tahun ini adalah Membangun Bersama REI Mitra Sejati Sejuta Rumah. Tema ini dimaksudkan bahwa REI didirikan untuk membangun negeri berkolaborasi dengan pemerintah dalam sektor properti. Sebab berdasarkan survei, sektor properti sangat berpengaruh pada sektor usaha lainnya. Setidaknya ada 174 sektor usaha yang sangat tergantung pada properti.

“Industri furniture, materil perumahan, dan lainnya, senyawa dengan perkembangan sektor properti. Ketika pembangunan rumah atau ruko berhenti, maka industri lainnya ikut mati. Sedangkan pendapatan untuk pemerintah akan diambil dari industri-industri yang ada. Makanya, kita dari sektor properti menggandeng erat pemerintah untuk menggerakkan laju perekonomian negeri,” kata Hari.

Sementara Ketua DPD REI Khusus Batam, Djaja Roeslim, menambahkan perayaan HUT ke-44 REI kali ini mengambil konsep back to sixty atau kembali ke era 60an. Sehingga Scene Movie Town dirasa menjadi lokasi yang tepat untuk acara tersebut.

Djaja mengatakan, di hari pertama acara akan diisi dengan peluncuran buku berjudul Batam Real Estate Directory 2016. Ini merupakan buku ketiga yang diluncurkan REI. Keesokan harinya (15/4) para peserta akan menggelar bakti sosial dan menikmati pesona wisata di Batam.

“Kemudian pada 16 April kunjungan Johor untuk melihat proyek properti dan menemui pihak Malaysia Real Estate Agency,” sambung Djaja.

Sedangkan DPD REI Khusus Batam sendiri akan menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) dengan tema REI Batam Menyongsong Era Baru Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Peluang dan Tantangan di ballroom Hotel Planet Holiday, hari ini (13/4).

Ketua Penyelenggara Rakerda yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD REI Batam, Paijan, mengatakan tema yang diangkat ini ditujukan untuk mengupas tuntas tentang isi dari KEK itu sendiri.

“Kami dari keanggotaan REI saja masih belum memahami betul dengan isi atau aturan baku dalam KEK,” ujar Paijan.

Oleh karena itu, rakerda ini akan meghadirkan sejumlah pihak terkait. Mulai dari BP Batam, Pemko Batam, dan lainnya.

“Sehingga kami bisa bersiap-siap untuk mengikuti aturan-aturan yang jelas dari KEK itu,” ungkapnya. (cr15)

Kenalkan Syaka Raihan, Siswa SD Al Azhar, yang Suka Mendaki Gunung

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kenalkan, Syaka Raihan. Ia lahir di Batam, 21 September 2005. Hobinya mendaki gunung dan panjat dinding.

1...14,13714,13814,139...14,169Halaman 14,138 dari 14,169

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000