Sabtu, 25 April 2026
Beranda blog Halaman 9112

Rekrutmen 1 Juta Guru PPPK Disambut Gembira

0

batampos.co.id – Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Raden Sutopo Yuwono mengaku gembira dengan dilaksanakannya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer. Menurutnya, itu merupakan wujud kemerdekaan.

“Betul-betul kami merasa merdeka, punya kesempatan rekrutmen Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan kesejahteraan dan status kepagawaian yang mendapat gaji yang setera dengan PNS,” ujarnya dalam Silaturahmi Merdeka Belajar: Rekrutmen Guru ASN PPPK, Kamis (19/8).

Sebab menurut dia, ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi guru honorer yang bukan kategori 2. Kesempatan ini merupakan yang pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir.

“Kami yang honorer non-K2 yang belum terdata di Badan Kepegawaian Negara ini dapat diusulkan oleh MenPAN-RB dan Mendikbudristek,” imbuhnya.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang menghadirkan program perekrutan untuk 1 juga guru tersebut. Terutama kepada Presiden Joko Widodo dan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

“Kami menyambut gembira, kami sangat bersyukur di era pak Jokowi dan pak Menteri Nadiem, Pak Dirjen GTK, regulasi ini bener-benar hadir,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya pun akan memastikan para guru dapat berusaha semaksimal mungkin agar bisa lolos seleksi tersebut. “Semoga nanti semua diberikan kemudahan lolos,” tandas Sutopo.(jpg)

Pak Wali Kota, Air Masih Menggenangi Ruas Jalan di Batuaji

0

batampos.co.id – Musim hujan telah tiba, masyarakat di Batuaji dan Sagulung kembali dilanda perasaan waswas.

Sebab, persoalan banjir belum sepenuhnya diatasi. Genangan air di ruas jalan hingga banjir di permukiman, masih terjadi hingga saat ini.

Misalnya, di jalan masuk perumahan Kodim, Kelurahan Buliang, masih sering terjadi luapan air jika hujan lebat.

Sedangkan hujan dalam beberapa hari terakhir ini, belum berdampak namun mulai ada tanda-tanda banjir.

Air menggenangi ruas jalan yang posisinya lebih rendah. Begitu juga dengan ruas jalan utama seperti di Jalan R Suprapto dan Brigjen Katamso Batuaji, masih banyak yang digenangi air.

Meskipun tak banjir, namun genangan air ini tetap mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Ilustrasi. Kemacetan terjadi di Jalan R Suprapto depan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Batuaji, beberapa waktu lalu. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

Sebab, kendaraan harus ekstra pelan demi menghindari kerusakan atau percikan ke pengendara lain.

“Kalau banjir besar belum sih karena hujan juga belum begitu lebat. Tapi bagaimanapun genangan air ini tetap mengganggu,” ujar Reza, warga Batuaji, Kamis (19/8/2021).

Pemko Batam melalui Dinas Bina Marga terus berupaya mengatasi masalah tersebut. Normalisasi drainase terus dilakukan.

Seperti, yang dilakukan pada drainase induk depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji.

Proyek peningkatan drainase ini mengubah total drainase induk di sana. Drainase digali menjadi besar dan lebar demi kelancaran
aliran air.

Pantauan di lapangan, proyek normalisasi drainase ini sudah memasuki tahap pemasangan batu miring.

Drainase yang semula berukuran kecil, kini tampak lebih besar
dan dalam.

Sejumlah alat berat masih menggali sisi drainase lain yang belum digali. Pekerja juga terpantau sibuk dengan pemasangan pembangunan batu miring.

Proyek normalisasi diperkirakan rampung dalam sebulan ke depan.

Camat Batuaji, Ridwan, sebelumnya mengaku Pemko Batam memberikan perhatian khusus dengan proyek normalisasi tersebut sebab menjadi kunci keamanan wilayah kelurahan Bukit Tempayan dari ancaman banjir.

“Penyebabnya (banjir) di situ, makanya dilebarkan. Itu sudah lama diajukan dan Alhamdulillah tahun ini dikerjakan,” ujar Ridwan.

Proyek ini sekaligus dengan pembangunan gorong-gorong sebagai jalur penyebarangan air dari Bukit Tempayan ke Kelurahan Buliang.

Tujuannya sama, untuk mencegah terjadinya banjir.(jpg)

Penduduk Kepri Tembus 2 Juta Jiwa, Lebih Banyak Laki-Laki

0

batampos.co.id – Jumlah penduduk Provinsi Kepri pada semester pertama 2021 ini tembus pada angka 2.055.278 jiwa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison mengatakan dibandingkan semester II 2020 berdasarkan sensus penduduk mengalami kenaikan sebesar 1,09 persen atau 22.099 jiwa menjadi 2.055.278 jiwa.

“Jika dibanding periode yang sama, yaitu semester I 2020 dibanding semester II 2019, maka terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,67 persen atau 13. 160 jiwa. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada semester II 2020 dibanding semester I 2020 yaitu sebesar 2,5 persen atau 49.582 jiwa,” ujar Sardison, Kamis (19/8) di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan (BAP) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, dilihat dari struktur jenis kelamin, jumlah penduduk Provinsi Kepri didominasi laki-laki dibanding perempuan.

Jumlah penduduk laki-laki sebesar 51 persen atau 1.046.446 jiwa, dan perempuan sebanyak 49 persen atau 1.008.832 jiwa. Sedangkan berdasarkan jumlah kepala keluarga, pada semester I 2021 terdapat 700.968 kepala keluarga.

“Untuk penduduk ber KTP atau memiliki e-KTP dari total jumlah penduduk 2.055.278 jiwa, sebanyak 1.413.493 jiwa sudah memiliki e-KTP, dengan demikian hanya tinggal 27.786 jiwa yang belum memiliki e-KTP atau kurang dari 2 persen tepatnya 1,17 persen,” jelasnya.

Pria yang merupakan Ketua Ikatan Warga Kuantan Singingi (Iwakusi) Tanjungpinang-Bintan tersebut juga memaparkan, angka kenaikan pemilik e-KTP di Provinsi Kepri dinamis dan fluktuatif. Persentase terbesar ialah tahun 2020, karena bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada sehingga warga termotivasi harus punya e-KTP untuk memilih.

Namun sejak Pilkada selesai ditambah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menjadi penyebab minat masyarakat mengurus e-KTP cenderung menurun karena pembatasan fisik. Disebutkannya, ada penurunan warga pemiliki e-KTP dibanding periode sebelumnya, yaitu 99,6 persen menjadi 98 persen.

Lebih lanjut, Sardison menyampaikan usia penduduk produkif di Provinsi Kepri saat ini sangat dominan, yakni mencapai 69,83 persen atau 1.435.236 jiwa dari total jumlah penduduk. Ditambahkannya, penduduk usia produktif akan menjadi sebuah potensi bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan jika dimanfaatkan dan kualitas penduduk bisa ditingkatkan.

”Data kependudukan semester I 2021 sudah dilaksanakan konsolidasi, validasi dan dibersihkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri secara periodik dua kali dalam setahun,” tutup Sardison.(*/jpg)

Pemko Batam Tunda Beli Kapal Baru, Alasannya…

0

batampos.co.id – Pemko Batam menunda pembelian alat transportasi laut yang biasa digunakan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Usulan tersebut termasuk dalam refocusing yang dilakukan Pemko Batam.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, untuk mendukung pelaksanaan tugas hingga ke pulau-pulau, dibutuhkan kapal yang layak.

Ia menjelaskan, kapal Batam 1 yang saat ini digunakan sudah berusia lebih dari 20 tahun, dan bahan yang digunakan masih fiber dan bukan aluminium.

Sehingga, ada kekhawatiran saat digunakan ketika cuaca tidak bersahabat.

”Kalau gelombang tinggi dan kecepatan tinggi, kapal bisa pecah sehingga dapat membahayakan. Untuk itu, tahun 2019 lalu diusulkan untuk diganti. Namun, saya sudah cabut karena kondisi masih dalam pandemi Covid-19,” kata Rudi, Kamis (19/8/2021).

Karena anggaran yang masih terbatas dan melihat tingkat urgensi, pembelian kapal ini ditunda hingga kondisi keuangan Batam kembali membaik.

Ia memastikan, tidak ada anggaran untuk pembelian kapal baru yang nilainya ditaksir mencapai Rp 15 miliar.

Rudi menyebutkan, usulan untuk pembelian kapal ini sudah ada sejak 2019 lalu.

Meskipun sudah dihapus, namun dokumennya masih muncul. Saat ini, Pemko Batam harus menunda beberapa rencana demi fokus menangani Covid-19.

Batam masih mengalami defisit lebih Rp 200 miliar.

”Kita tunda karena melihat tingkat urgensinya. Penanganan Covid-19 masih prioritas untuk saat ini, jadi sementara kami bertugas masih pakai kapal yang lama dulu, walaupun kadang
kami juga carter kapal kalau ada panggilan ke provinsi,” ujarnya.

Rudi menambahkan, Batam sudah beberapa kali melakukan refocusing anggaran.

Proyek prioritas seperti pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan, sedangkan yang lainnya kemungkinan besar ditunda.

Ia berharap, langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini bisa membantu percepatan Covid-19 di Batam.

Sebelumnya, DPRD Batam sempat mempertanyakan rencana Pemko Batam membeli kapal baru.

Pasalnya, Pemko memiliki tiga kapal, namun dua di antaranya dilaporkan tidak layak dan rusak, serta tersisa satu kapal yang
selama ini digunakan pejabat Pemko untuk keperluan dinas ke pulau-pulau sekitar.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman, mengatakan, selama kapal yang ada masih bisa digunakan, maka tidak semestinya membeli yang baru.

”Dalam kondisi saat ini, kita membutuhkan anggaran tersebut untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 dan membantu masyarakat,” katanya.(jpg)

Dua Pelajar di Batam Curi Motor, Penyebabnya…

0

batampos.co.id – Jajaran Polsek Bengkong menangkap dua anak di bawah umur, R, 17, dan Ab, 15, Rabu (18/8/2021) malam.

Remaja yang masih duduk di bangku sekolah ini ditangkap usai mencuri sepeda motor di Bengkong Indah Atas.

Kanit Reskrim Polsek Bengkong, Ipda Rio Ardian, mengatakan, penangkapan dilakukan setelah menerima laporan korban.

Dimana, korban yang merupakan pedagang jamu keliling tersebut kehilangan sepeda motor Yamaha Vega R yang diparkir di depan rumahnya.

”Dari laporan itu kami lakukan penyelidikan, dan diketahui identitas pelaku yang merupakan pelajar,” ujar Rio, kemarin.

Rio menjelaskan, pelaku ditangkap di Melcem, Batuampar. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita barang bukti dua unit sepeda motor, jenis Yamaha Vega R dan Jupiter Z.

”Dari pengakuan pelaku, pencurian itu sudah beberapa kali. Mereka biasa berkeliling mencari target,” jelasnya.

Kepada polisi, keduanya mengaku mencuri karena mengikuti tren. Sebab, motor curian itu dimodifikasi dan digunakan untuk balap
liar.

”Kami masih lakukan pengembangan. Siapa saja yang terlibat dalam pencurian ini, dan dugaan masih ada TKP lainnya,” kata Rio.(jpg)

Batam Kini Zona Oranye

0

batampos.co.id – Setelah menjalani berbagai pengetatan dan pembatasan kegiatan sejak Juli lalu, Batam berhasil keluar dari zona merah dan kini berada di zona oranye. Berbagai hasil positif mulai terlihat, mulai dari menurunnya BOR (bed occupancy rate), jumlah pasien sembuh meningkat, hingga penurunan kasus terkonfirmasi positif.

”Hasil ini menurut saya bisa terus membaik, kalau protkes (protokol kesehatan) terus berjalan maka bisa saja dalam waktu dekat ini, Batam secara keseluruhan zona hijau,” ujar Amsakar Ahmad, Wakil Wali Kota Batam, Kamis (19/8).

Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 Kota Batam, kasus aktif saat ini kembali turun 1,967 persen atau tersisa 495 kasus. Dari jumlah itu, 248 orang menjalani isolasi mandiri (isoman), 167 orang dirawat di rumah sakit, dan 80 orang lain dirawat di Asrama Haji Batam.

Amsakar menjelaskan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 akan berakhir 23 Agustus mendatang. Ia berharap tren positif yang terjadi saat ini bisa mendorong Batam ke level yang lebih rendah, bahkan bisa keluar dari aturan pengetatan atau PPKM ini.

”Masih ada beberapa hari ke depan, mudah-mudahan kita semua bisa meraih hasil yang makin bagus,” imbuhnya.

Jika Batam berhasil keluar dari zona merah dan aturan PPKM, maka kegiatan masyarakat bisa kembali berjalan seperti semula. Bahkan, semua sudah berharap bisa menjalani adaptasi kebiasaan baru yang berikutnya. Masyarakat mulai terbiasa dengan penerapan 5M yang ketat, sehingga diharapkan hal ini tidak kendor yang bisa memicu kenaikan kasus.

”Cukup gelombang kedua saja, jangan berlanjut lagi. Diharapkan hingga pengujung tahun Batam siap menuju pemulihan, dan di tahun selanjutnya bisa meraih hasil yang lebih baik. Saya ingatkan untuk tetap patuhi protkes, dan jangan abai. Sebab dampaknya luar biasa. Saya rasa cukup lah dua tahun ini rakyat terpukul karena pandemi,” tuturnya.(*/jpg)

 

Guru Akan Disetarakan dengan TNI dan Polisi

0

batampos.co.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan bahwa guru bukan lah sebuah profesi, melainkan pengabdian. Sebab, mereka mendedikasikan hidupnya untuk peningkatan kualitas manusia di Indonesia.

Kapasitasnya sama seperti TNI dan Polri. Jika TNI yang mengurus pertahanan negara, lalu polisi yang mengurus keamanan masyarakat, sementara guru bertugas khusus untuk menyiapkan generasi muda penerus bangsa.

“Kami menganggap guru ini bukan profesi, tetapi adalah sebagai sebuah pengabdian, sehingga negara seharusnya menempatkan guru sama dengan tentara atau polisi. Seluruh tanggung jawab negara ada di generasi muda,” ujar dia dalam Silaturahmi Merdeka Belajar: Rekrutmen Guru ASN PPPK, Kamis (19/8).

Tidak hanya menjadi pendidik anak-anak di Tanah Air, mereka juga dibebankan tugas administrasi meskipun itu bukan kewajibannya. Terlebih kesejahteraan guru yang masih sangat minim di dalam negeri.

Untuk mencapai kesetaraan itu, tentu membutuhkan perjuangan. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

“Mudah-mudahan dengan revisi Sisdiknas, kita bisa menempatkan guru yang lebih mulia, generasi muda dikawal supaya siap mengambil alih pengelolaan negara, guru tidak lagi dibebani laporan administrasi karena tidak berkaitan dengan pendidikan anak,” tutur dia.

Selain itu, untuk mengurangi beban guru tersebut agar fokus dalam peningkatan kualitas generasi muda, ia meminta agar tenaga kependidikan mendapatkan formasi sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Jadi saya usulkan supaya tenaga kependidikan diberikan formasi untuk meringaknkan tugas-tugas guru dalam penugasannya,” pungkasnya.(jpg)

 

Kabar Baik! Ada Formasi Tambahan untuk Guru PPPK

0

batampos.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), tengah berkoordinasi untuk penambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Nunuk Suryani mengatakan, bagi guru yang belum lolos seleksi PPPK nantinya tidak perlu khawatir. Sebab, masih ada formasi tambahan.

Seperti diketahui, formasi guru PPPK yang dialokasikan masing-masing pemerintah daerah (Pemda) sebesar 506.247. Jadi, masih ada sisa sebanyak 493.753 formasi, karena formasi yang disediakan untuk guru berjumlah 1 juta.

“Jika saat ini belum termasuk yang lolos, jangan kecil hati karena kita sedang mengajukan kebutuhan lagi selisih dari 1 juta yang belum diajukan. Kita sediakan formasi 1 juta, tapi daerah tidak mengajukan formasi, tidak sebesar yang dibutuhkan sehingga hanya 506 ribu,” imbuhnya.

Berdasar itu, bagi para pelamar yang belum berhasil, pada 2022 mendatang dapat tetap bersaing sebagai guru PPPK. Formasi itu pun kemungkinan juga akan ditambah dengan mempertimbangkan guru yang nantinya akan pensiun.

“Ada kesempatan tahun 2022 nanti. Kami sedang melakukan verifikasi dan update data selisih 506 ribu ini, ditambah guru yang akan pensiun, jadi sekitar 700 ribuan. Sekarang sedang sinkronisasi untuk usulan,” kata Nunuk.

Dari 925.637 orang pelamar yang mendaftar PPPK, hanya 6 yang tidak lolos seleksi administrasi. Hal ini membuktikan keseriusan guru untuk bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Sekarang sudah sampai tahap pengumuman hasil seleksi administrasi, hanya sedikit sekali yang tidak lulus. Dari sekian ratus ribu yang mendaftar hanya 6 yang tidak lulus, ada 900 ribu pendaftar, setelah melalui masa sanggah, yang tidak memenuhi syarat hanya beberapa saja,” tandasnya.(jpg)

Airlangga Hartarto: Vaksinasi Lindungi Ibu Hamil dan Bayi dari Covid-19

0
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/8). (istimewa)

batampos.co.id – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto meninjau peluncuran kegiatan Vaksinasi Ibu Hamil di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/8). Airlangga didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Airlangga mengatakan, program Vaksinasi Ibu Hamil ini tidak hanya digelar di DKI Jakarta, tetapi juga di 10 provinsi dan 11 kota di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menegaskan, vaksinasi untuk ibu hamil dibutuhkan untuk menjaga keselamatan generasi penerus Indonesia.

Ia mengaku pemerintah telah menyusun kebijakan vaksinasi bagi ibu hamil dengan rekomendasi Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) dan masukan BKKBN, IBI dan POGI.

Ibu hamil memiliki peningkatan risiko menjadi berat apabila terinfeksi Covid-19, khususnya dengan kondisi medis tertentu. Tingginya risiko tersebut berdampak pada kehamilan dan bayinya.

“Vaksinasi bisa melindungi ibu hamil dan bayinya dari infeksi Covid-19,” tutur Airlangga, di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/8).

Menko Perekonomian menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pelaksanaan vaksinasi untuk ibu hamil mengerahkan bidan sebagai vaksinator.

Airlangga mengapresiasi inisiatif POGI, BKKBN, IBI, Salim Grup dan berbagai pihak dalam kegiatan Deklarasi Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil Indonesia.

Menurutnya, vksinasi terhadap ibu hamil menjadi salah satu akselerasi atau percepatan agar Indonesia lekas mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

“Diharapkan banyak pengusaha terlibat sehingga ini menjadi bagian dari social responsibility kepada masyarakat. Karena penanganan Covid-19 ini harus dikeroyok dan dilakukan secara gotong royong, ditingkatkan serta dilaksanakan di 34 provinsi Indonesia,” tegas Menko Perekonomian.

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga menyampaikan dukungan partai berlambang pohon beringin untuk mencapai target kekebalan kelompok terhadap Covid-19.

Hal itu diwujudkan dalam bentuk penyerahan secara simbolis sertifikat Yellow Clinic Partai Golkar kepada Gubernur DKI Jakarta. Airlangga menegaskan, partainya akan terus mendukung kegiatan vaksinasi masyarakat.

Acara Deklarasi Vaksinasi Ibu Hamil ini juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Ketua BKKBN, Ketua IBI, Ketua POGI, Ketua KIPI, ITAGI dan sejumlah gubernur dari provinsi di Indonesia secara virtual.(*/)

Dua Kecamatan di Batam Bebas Dari Kasus Covid-19

0

batampos.co.id – Dua kecamatan di Kota Batam, Provinsi Kepri, saat ini sudah nol kasus Covid-19 dan masuk dalam daftar zona hijau.

Berdasarkan data dari tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam, pada Kamis (19/8/2021), warga Kota Batam yang sembuh dari Covid-19 bertambah 180 orang.

Dengan penambahan tersebut jumlah warga Batam yang dinyatakan sembuh saat ini sebanyak 23.896 orang.

Namun pada hari yang sama juga terdapat penambahan pasien Covid-19 sebanyak 38 orang.

Sehingga saat ini total pasien Covid-19 di Kota Batam sebanyak 25.168 orang.

Daftar pasien Covid-19 di Kota Batam berdasarkan kecamatan.

Selain itu jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia juga bertambah 12 orang dan totalnya saat ini sebanyak 777 orang.

Sementara pasien Covid-19 yang masih dalam perawatan sebanyak 495 orang.

Dari 25.168 pasien Covid-19 di Kota Batam paling banyak terdapat di Kecamatan Batam Kota yakni 160 orang.

Kemudian Kecamatan Sekupang 70 orang, Sagulung 62 orang, Lubuk Baja 51 orang, Batu Aji 50 orang, Sei Beduk 39 orang, dan Bengkong 32 orang. Kecamatan-kecamatan tersebut masih masuk dalam daftar zona merah penyebaran Covid-19.

Sementara itu pasien Covid-19 dari Kecamatan Nongsa saat ini sebanyak 13 orang dan masuk dalam zona orange.

Sedangkan Kecamatan Batu Ampar ada 9 pasien Covid-19 dan Belakang Padang 8 pasien Covid-19. Kedua kecamatan tersebut masuk dalam zona kuning.

Dua kecamatan yang saat ini sudah zona hijau yakni Bulang dan Galang.(*/esa)