batampos.co.id – YH, pelaku penggelapan uang Alfamart di Sagulung, masih mendekam
di Polsek Sagulung. Pria 23 tahun ini dijerat pasal 372 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.
Kepada Polisi, YH mengaku telah menghabiskan uang sebesar Rp 45,5 juta yang digelapkan dari tempat kerjanya di salah satu Alfamart di Sagulung.
Dia mempergunakan uang tersebut untuk membeli chip game online. Selain itu, uang tersebut juga ia gunakan untuk membayar utang yang dipinjam melalui pinjaman online.
“Selama pelariannya sekitar dua bulan, pelaku ini telah menghabiskan seluruh uang yang digelapkannya itu. Separuh untuk bayar utang, separuhnya buat beli chip game online,” ujar Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Muharka.
Dijelaskan Muharka, usai menggondol dari brangkas dan meja kasir Alfamart, pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi selama dua bulan.
“Pindah-pindah dia sembunyinya dan menghabiskan semua uang itu,” kata Muharka.(jpg)
batampso.co.id – Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha, berharap Wali Kota Batam memilih pejabat yang tepat untuk menduduki sejumlah jabatan.
Pertimbangannya, mereka akan bekerja melayani masyarakat sehingga perlu orang yang punya kapabilitas.
“Berkaitan dengan dinas-dinas yang terkait dengan pelayanan masyarakat langsung hingga kepegawaian, kita berharap Pak Wali Kota menempatkan orang-orang yang tepat,” katanya.
Jikapun tidak dilakukan penggantian, Utusan berharap para pejabat tersebut membuat terobosoan untuk pembenahan dalam rangka peningkatan evaluasi kerja.
Sehingga, harapan ke depannya lebih maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Terkait dengan pergantian sejumlah pejabat, kata Utusan, merupakan hak prerogatif
wali kota.
Namun, ia berharap wali kota bisa memilih pejabat yang benar-benar mempunyai kemampuan, bersih dan mempunyai terobosan dalam hal peningkatan kinerja internal, baik di dinas itu sendiri maupun pelayanan kepada masyarakat.
Dengan ditempatkannya orang yang berkompeten, diharapkan ke depannya pelayanan masyarakat, pembinaan kepegawaian hingga pengawasan kinerja para aparatur sipil negara bisa lebih maksimal.(jpg)
batampos.co.id – Grafik angka penularan Covid-19 di Singapura belum turun drastis. Namun, mereka berani menargetkan akan memulai kenormalan baru pada 3–6 bulan mendatang. Negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Lee Hsien Loong tersebut juga mulai membuka akses internasionalnya untuk beberapa negara.
Mulai 8 September lalu Singapura sudah membuka jalur perjalanan vaksinasi (VTLs) dengan Jerman dan Brunei. Lewat program itu pelancong dari dua negara tersebut bisa masuk ke Singapura tanpa karantina. Dengan catatan mereka sudah divaksin lengkap. Proyek awal itu dianggap berhasil karena para pengunjung dari dua negara tersebut tidak terbukti berkontribusi pada pertambahan kasus penularan baru. Karena itu, mereka akan menambah sembilan negara lagi.
Mulai 13 Oktober nanti, Singapura juga akan membuka VTLs untuk pengunjung dari Kanada, Denmark, Prancis, Italia, Belanda, Spanyol, Amerika Serikat, dan Inggris. Sedangkan di bulan November giliran Korea Selatan. Syarat utamanya sama, sudah divaksin lengkap dua dosis. Tidak ada syarat jenis vaksin apa yang harus dipakai seperti kebijakan di Inggris.
Lee menegaskan bahwa pengaturan dengan negara-negara berjumlah kasus Covid-19 yang stabil akan membuat Singapura tetap terhubung dengan rantai pasokan global. Dia juga menegaskan bahwa ini sudah waktunya negara tersebut berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19. ”Sudah waktunya untuk melanjutkan strategi hidup dengan Covid-19,” ujar Lee seperti dikutip BBC.
Sebab, varian Delta menunjukkan bahwa virus tersebut tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi, dengan vaksinasi, jaga jarak, dan pengawasan secara hati-hati, hidup dengan kenormalan baru adalah hal yang mungkin dilakukan. Lee yakin negaranya bisa sampai di tahap kenormalan baru itu dalam waktu yang ditargetkan.
Singapura kini membuat berbagai kebijakan yang memudahkan penduduknya. Mereka yang divaksin penuh boleh makan di tempat berdua di restoran, kafe, dan warung-warung. Kebijakan tersebut juga berlaku untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun, mereka yang sudah sembuh dari Covid-19, dan orang yang belum divaksin tapi memiliki bukti hasil tes negatif. Sedangkan mereka yang belum divaksin atau baru mendapatkan satu dosis hanya bisa take away.
Mulai hari ini, Senin (11/10) kontak dekat dengan pasien Covid-19 kini juga tidak mendapatkan perintah karantina, tapi hanya peringatan. Jika sudah diperingatkan, harus langsung mengisolasi diri dan melakukan tes antigen. Jika hasilnya negatif, mereka bisa beraktivitas normal kembali. Tes PCR hanya untuk yang memiliki gejala Covid-19.
Penduduk yang positif tanpa gejala juga tidak perlu dirawat di rumah sakit. Cukup pengobatan di rumah saja. Mereka yang menjalani perawatan dan isolasi di rumah juga tidak perlu tes lebih lanjut jika masa karantinanya usai. Yaitu 10 hari bagi yang sudah divaksin penuh dan 14 hari bagi yang baru divaksin sebagian atau belum sama sekali.
Vaksin booster juga diberikan kepada lebih banyak orang. Sebelumnya booster hanya untuk penduduk 50 tahun ke atas. Kini pekerja medis, garda depan, dan penduduk usia 30 tahun yang sudah divaksin penuh lebih dari enam bulan juga akan ditawari booster.(jpg)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, belum mengumumkan nama-nama pejabat baru yang akan dilantik.
Beberapa nama muncul dan digadang-gadang menduduki jabatan strategis, termasuk yang kosong dan saat ini dijabat Pelaksana tugas (Plt).
Rudi mengatakan, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memang akan dikocok atau dimutasi guna memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan menyukseskan program pemerintah.
Tidak itu saja, mutasi besar-besaran juga dilakukan mulai dari bawah, seperti lurah, camat, hingga eselon dua atau kepala dinas.
“Dua jabatan eselon dua yang dilelang kemarin sudah selesai. Jadi, tinggal tunggu dilantik saja,” kata Rudi, usai menghadiri musyawarah KORPRI di Swiss-Belhotel, Harbour
Bay, Senin (11/10/2021).
Rudi mengatakan, semua surat rekomendasi untuk mendukung pelantikan sudah terbit. Di antaranya, surat rekomendasi dari KASN dan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Ia menjelaskan, pelantikan sudah boleh dilakukan tujuh bulan usai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Muhammad Rudi-Amsakar Achmad, ditetapkan sebagai kepala daerah atau tepatnya bulan Oktober ini.
Kendati demikian, mempertimbangkan sistem keuangan dan tanggung jawab anggaran yang sudah berjalan dan akan berakhir 20 Desember mendatang, pihaknya berencana melantik pejabat di lingkungan OPD setelah mereka menyelesaikan tanggung jawab
di OPD mereka masing-masing.
“Kalau diganti sekarang, takutnya tidak bisa menyelesaikan. Makanya tak salah menunggu hingga Desember mendatang,” sebutnya.
Rudi mengungkapkan, persiapan pelantikan terus berjalan, salah satunya pembukaan lelang jabatan eselon dua beberapa waktu lalu.
Rudi berharap, pejabat yang terpilih bisa memberikan dedikasi yang bagus untuk kemajuan Batam.
Adapun, desas-desus pergantian sejumlah pejabat sudah mulai bergulir. Dari informasi yang didapat, beberapa kepala OPD yang akan diganti di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang saat ini dijabat Heryanto Joesoef, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang saat ini dijabat Azril Apriansyah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang saat ini dijabat Ardiwinata, dan sejumlah OPD lainnya.
Sementara itu, pergantian juga dilakukan untuk Kepala Satpol PP Batam yang saat ini dijabat Salim. Ada juga pengisian jabatan yang ditinggal pejabat lama yaitu Dinas Perhubungan dan Sekretaris DPRD Batam yang hampir setahun dijabat pejabat sementara.(jpg)
batampos.co.id – Pembangunan infrastruktur jalan di setiap Kecamatan Kota Batam dinilai masih tak merata. Bahkan, yang sifatnya darurat seperti jalan tanah menuju permukiman warga di Kelurahan Sambau, tak kunjung diperhatikan.
Padahal, warga sudah berharap jalan tersebut diaspal sejak 6 tahun lalu. Yasmin, salah satu warga Perumahan Nongsa, menilai Pemko Batam tak adil dalam menata pembangunanan jalan.
Padahal, Nongsa kerap digadang-gadang menjadi kawasan pariwisata Kota Batam. Namun sayang, untuk jalan permukiman warga tak menjadi priortitas pembangunan.
”Pak Rudi (Muhammad Rudi, Wali Kota Batam, red), tolong jangan pilih kasih. Di sini (Sambau, red) ada ratusan warga yang menanti pengaspalan jalan penghubung Sambau dan Batu Besar. Tapi ternyata, yang dibangun malah jalan lain. Padahal, kami sudah bertahun-tahun berharap,” terang Yasmin, Senin (11/10/2021).
Menurut dia, saat ini kondisi jalan tanah itu sungguh mengkhawatirkan. Apalagi, jika hujan turun seharian, yang membuat warga kesulitan untuk melewati jalan tersebut.
Jalan penghubung Kelurahan Batubesar dan Kelurahan Sambau, Nongsa, becek dan berlumpur. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id
”Setiap hari kami merasakan jalan tanah yang tak pernah diperhatikan. Padahal sudah
6 tahun saya tinggal di sini, tapi tak juga diaspal,” terang Yasmin.
Hal senada diungkapkan Karsono, Ketua RW 11, Kelurahan Sambau. Menurutnya, di Kelurahan Sambau terdapat beberapa perumahan yang warganya memakai jalan tanah
tersebut sebagai akses utama.
”Hampir setiap hari, ratusan warga baik kendaraan roda dua dan empat melewati jalan
tersebut, mulai dari kondisi panas hingga hujan. Ya kalau diperkirakan sekitar 50-70
warga melewati akses jalan itu,” terang Karsono.
Dikatakan Karsono, saat hujan turun, maka kondisi jalan akan berlumpur dan licin. Sedangkan panas, jalan yang dilewati warga berdebu.
Bahkan, akibat sering hujan, kondisi jalan sudah tak rata dan terdapat banyak lubang cukup dalam.
”Kalau malam tak ada penerangan sama sekali. Bisa dibayangkan jika kondisi hujan, bagaimana warga melewati jalur tersebut,” ungkap Karsono.
Menurut dia, kondisi jalan juga membuat sejumlah warga kerap jatuh. Terutama, yang membawa anak-anak, dalam kondisi jalan tanah sehabis diguyur hujan.
”Pengendara roda dua sering jatuh, pernah juga ibu hamil jatuh dan keguguran,” imbuhnya.
Hasanuddin, warga Blok A4 Perumahan Bida Asri 3, juga mengeluhkan jalan tersebut.
Setiap hari ia melalui jalan tanah itu dengan khawatir.
”Banyak lubang, kalau hujan licin, kering berdebu. Saya pernah jatuh bersama istri dan
anak saya yang kecil akibat jalan licin,” ujarnya.
Jalan Dang Merdu atau tepatnya setelah Rumah Sakit Bhayangkara hingga Perumahan Green Nongsa City, Sambau, hingga kini belum tersentuh perbaikan.
Padahal, jalan yang juga menuju Perumahan Bida Asri 3 dan Perumahan Karyawan BP Batam itu, sudah lama dikeluhkan masyarakat karena masih berupa jalan tanah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean, meminta keseimbangan pembangunan antara hinterland dan mainland harus disesuaikan.
Sehingga, ketika Pemerintah Kota Batam akan membangun jalan-jalan di Kecamatan Belakang Padang, hal itu juga dibarengi dengan pembangunan jalan di perkotaan yang masih dikeluhkan warga.
”Jadi, keseimbangan antara pembangunan infrastruktur di hinterland dan mainland
itu harus seimbang,” katanya, Senin (11/10/2021).
Ia melanjutkan, terkait dengan Jalan Dang Merdu yang sudah lama dikeluhkan masyarakat, dirinya belum mengetahui apakah jalan tersebut merupakan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri atau Pemerintah Kota Batam.
Dan apakah sudah masuk dalam Musrenbang atau belum. Meski demikian, ia mendesak agar jalan tersebut segera diperbaiki karena jalan tersebut salah satu akses menuju daerah pariwisata sekaligus beberapa rumah warga.
”Apalagi itu menuju daerah pariwisata, tentu itu harus diprioritaskan. Bagaimana pun, daerah pariwisata itu mengangkat PAD (Pendapatan Asli Daerah),” tuturnya.(jpg)
batampos.co.id – Lebih dari 100 juta orang sudah divaksinasi vaksin Covid-19 dosis pertama, dan 57 juta di antaranya sudah disuntik lengkap atau dosis kedua. Cakupan vaksinasi terus dikejar untuk mencapai target 208 juta orang agar mencapai kekebalan kawanan atau herd immunity.
Pemerintah terus mengejar target program vaksinasi sesuai sasaran yang ditetapkan. Pemerintah pusat juga terus mencukupi kebutuhan vaksin agar vaksinasinasi terlaksana secara merata di seluruh Indonesia.
“Pemerintah pusat berkomitmen untuk mengakselerasi program vaksinasi ini agar selesai sesuai target yang telah ditentukan. Koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan vaksin dapat dipenuhi secepatnya,” kata Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito secara daring baru-baru ini
Untuk kebutuhan vaksin, Indonesia menerima kedatangan vaksin yang ke-84 sejumlah 800.229 dosis vaksin Pfizer. Ini merupakan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat melalui COVAC Facility.
BPOM juga sudah menyetujui tambahan vaksin lainnya yakni Zifivax. Dengan terus dipenuhinya kebutuhan vaksinasi, kata Prof Wiku, maka target diharapkan bisa tercapai.
“Kepada masyarakat yang masuk dalam kategori sasaran vaksin namun belum divaksin agar dapat mendaftarkan diri ke fasilitas vaksin terdekat agar segera menerima vaksin,” katanya.
“Dan bagi masyarakat yang telah divaksin baik dosis pertama atau kedua harap tetap disiplin dan menerapkan protokol kesehatan. Agar dapat melindungi diri sendiri dan orang lain secara maksimal,” tandas Prof Wiku. (jpg)
batampos.co.id – Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam mencatat sebanyak 50 dari 64 kelurahan yang ada di Batam dinyatakan bebas Covid-19 alias sudah zona hijau. Sementara sisanya 14 kelurahan masih zona kuning.
“Update per hari ini 50 kelurahan berzona hijau dan 14 kelurahan zona kuning,” ujar Ketua Bidang Kesehatan Tim Gugus Covid -19 Batam, dr Didi Kusmarjadi, SPoG, Senin (11/10).
Tidak hanya zona hijau, tingkat kasus aktif di Kota Batam juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dimana kasus aktif saat ini tersisa 25 orang dengan tingkat kasus aktif sebesar 0,097 persen. Begitu juga dengan tingkat kesembuhan di Batam juga terus meningkat di angka 96,656 persen.
Sepanjang 24 jam terakhir terdapat penambahan dua orang positif Covid-19, dengan jumlah keseluruhan pasien Covid-19 sebanyak 25.808 orang sejak pandemi. Sementara pasien sembuh berjumlah 24.945 dan pasien meninggal 838 orang atau 3,247 persen. “Hari ini (kemarin, red) ada tambahan dua pasien positif, sementara pasien sembuh nol,” tambahnya.
Adapun 14 kelurahan berzona kuning itu adalah, Taman Baloi, Belian, Sungai Langkai, Bukit Tempayang, Buliang, Kibing, Batu Besar, Kabil, Tanjungriau, Tiban Indah, Lubukbaja Kota, Tanjunguma, Tanjungpiayu, dan Kelurahan Bengkong Sadai. “Sisanya berzona hijau atau nol kasus,” tambah Didi.
Adapun 25 kasus aktif itu saat ini sebanyak enam orang dirawat di Asrama Haji Batam, 13 orang isolasi mandiri (isoman) dan enam orang dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19.
Sementara itu, untuk capaian vaksin, Didi menyebutkan, sebanyak 757.365 warga Batam atau 83,47 pesien dari total sasaran menerima penyuntikan vaksinasi Covid-19 dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua berjumlah 542.960 atau 59,84 persen.
Rinciannya, usia 18 tahun ke atas sebanyak 789.451 orang dan 117.866 untuk usia 12 tahun sampai 17 tahun. “Sasaran vaksin kita sebanyak 907.317 orang,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Batam itu.
Vaksinasi, kata Didi, dilaksanakan di sejumlah titik di Kota Batam. Vaksinasi ini terdiri dari pemberian vaksin dosis pertama dan dosis kedua. Secara kumulatif, pihaknya telah menyuntikkan 1,3 juta vaksin Covid-19.
Vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis. Penyuntikannya dilakukan sebanyak dua kali dalam rentang 14 hari, dan 28 hari untuk lansia (lanjut usia). Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok terhadap penyakit yang disebabkan virus corona. (*/jpg)
batampos.co.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengapresiasi atas dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi bagi calon jamaah asal Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, ia meminta pemerintah untuk menyiapkan protokol kesehatan bagi calon jamaah yang hendak beribadah umrah demi menghindari risiko penularan Covid-19.
“Itu kabar baik bagi kita semua. Kendati demikian, penyelenggaraan perlu dipastikan memperhatikan (prokes) yang optimal. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama mengambil tanggung jawab dalam menyiapkan penegakan prokes bagi warga negara kita dengan sebaik-baiknya,” ujar dia, Senin (11/10).
Penegakan prokes dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi pun diakui akan berdampak pada pembengkakan biaya. Salah satunya adalah munculnya komponen biaya karantina bagi calon jamaah apabila didapati ada yang tidak memenuhi standar kesehatan yang disyaratkan.
Terkait itu, pemerintah dinilai juga perlu menyiapkan skema penyelenggaraan umrah yang tidak memberatkan calon jamaah dari segi biaya.
“Selain dari segi kesehatan, intervensi pemerintah juga dibutuhkan untuk mengatasi potensi pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah, khususnya untuk kebutuhan karantina. Karena itu saya mendorong peran pemerintah memastikan penyelenggaraan umrah yang tidak memberatkan para jamaah kita,” tegasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini turut mengingatkan agar pemerintah memperhatikan prosedur penegakan prokes dalam menyambut kedatangan jamaah umrah Indonesia sepulang dari Tanah Suci. Pasalnya, kasus pandemi global belum sepenuhnya membaik lantaran penambahan kasus di sejumlah negara masih terus terjadi.
“Maka, ketika sampai di Tanah Air, juga harus ada protokol yang jelas dan tidak merepotkan dengan tetap menyadari bahwa saat ini pandemi belum usai. Ini semata-mata demi mengantisipasi risiko terjadinya gelombang ketiga pandemi di Indonesia sekaligus memelihara keselamatan bersama,” pungkasnya.(jpg)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menargetkan 100 persen warga Batam sudah divaksin pada November mendatang.
Berdasarkan data, masih ada 16 persen target sasaran yang masih belum divaksin hingga saat ini.
”Masih ada sekitar 16 persen lagi yang harus kita kejar. Target sasaran kita kan 907 ribu untuk masyarakat umum ditambah pelajar 117 ribu, total yang sudah vaksin 84 persen
untuk dosis pertama dan dosis kedua 60 persen. Saya rasa bulan depan bisa 100 persen,” katanya, Senin (11/10/2021).
“Makanya, saya minta puskesmas satu hari target 500 orang, sehingga bisa tercapai
target ini,” kata dia lagi.
Rudi mengatakan, bulan lalu sudah menggelar rapat untuk percepatan vaksinasi di Batam. Waktu itu, capaian masih 74 persen dan sekarang 84 persen, artinya sudah ada kenaikan kurang lebih 10 persen dalam waktu satu bulan.
Tim medis Kecamatan Belakang Padang melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat yang berada di pulau-pulau terkecil. Foto: Dokter Sri Fetra Netti untuk batampos.co.id
Sekarang, target sisa 16 persen, dan diharapkan bulan November 2021 selesai.
”Kalau bisa semua tercapai, baik di hinterland dan mainland. Kalau untuk hinterland, target sudah bagus. Masyarakatnya sangat welcome, bahkan mereka sampai sewa kapal untuk dapat vaksin,” bebernya.
Terkait penambahan kasus dari PMI yang masuk ke Batam, Rudi menjelaskan, untuk saat
ini, PMI yang masuk melalui Batam dari Malaysia dibagi ke dua lokasi. Yakni Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Galang, dan rusunawa sebagai lokasi isolasi.
”Makanya, sebenarnya kita seharusnya sudah berada di Level 1. Salah satu alasan lain adalah tingkat hunian Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit yang telah berada di bawah 5 persen,” ujarnya.
Saat ini, Rudi mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pihak RSKI Galang, dan juga
Pemerintah Provinsi Kepri mengenai penambahan kasus yang tercatat di RSKI Galang, serta meminta data PMI dicabut dari Batam.
Adapun, komunikasi yang dilakukan guna meminta agar data PMI yang masuk melalui Batam, tidak masuk ke dalam indikator penanggulangan Covid-19 di Batam.
”Kita minta kebijakan melalui RSKI agar perihal ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan,” paparnya.
Hingga saat ini, kedatangan PMI melalui Pelabuhan Internasional Batam Center, masih terdata setiap hari.
”Kita tak tahu kedatangan akan berakhir kapan. Karena setiap hari para PMI dari Malaysia yang kembali ke Indonesia melalui Batam masih ada setiap hari. Kalau data tak masuk Batam tentu pencatatan dan laporan kasus ke pusat lebih baik,” harapnya.(jpg)
batampos.co.id – Status nikah siri belakangan kembali menjadi perbincangan publik. Khususnya soal kebijakan nikah siri yang kini masuk dalam kartu keluarga (KK). Bedanya dengan nikah tercatat, pernikahan siri di KK ditulis dengan keterangan kawin belum tercatat.
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, kebijakan itu sebenarnya aturan lama. ”Bukan kebijakan baru. Berlangsung sejak 2016,” katanya kemarin (10/10). Dia menuturkan, kebijakan tersebut dikeluarkan karena banyaknya pernikahan siri di berbagai daerah.
Zudan mengatakan, dari aspek agama maupun kepercayaan, nikah siri itu adalah pernikahan yang resmi. Misalnya, dalam ketentuan agama Islam maupun kepercayaan suku-suku. Contohnya, di suku Baduy, suku Anak Dalam, suku Asmat, dan lainnya.
Banyaknya angka pernikahan siri kemudian menimbulkan sejumlah persoalan. Di antaranya, banyak anak hasil pernikahan siri yang tidak diurus akta kelahirannya.
Zudan mengatakan, pada periode 2014–2015, persentase anak yang memiliki akta lahir hanya 31,25 persen. Angka itu setara dengan 21 jutaan anak dari total populasi anak waktu itu yang mencapai 75 juta jiwa. ”Kenapa (akta lahir tidak bisa diurus, Red)? Karena orang tua tidak punya buku nikah,” tutur Zudan.
Selain itu, anak tidak mau yang ditulis di akta lahirnya hanya nama si ibu. Kemudian, lanjut Zudan, banyak terjadi kaum perempuan dirugikan dalam pernikahan siri.
Nah, berangkat dari persoalan itu, Zudan mengatakan, Kemendagri membuat aturan baru untuk percepatan pengurusan akta lahir. Akhirnya, seluruh peristiwa perkawinan, baik yang tercatat resmi maupun nikah siri, di dalam KK diberi keterangan kawin. Dengan begitu, si anak bisa membuat akta lahir. ”Kemudian, kebijakan itu harus diluruskan kembali,” katanya.
Pernikahan tercatat dan nikah siri tidak bisa sama-sama ditulis kawin. Ketika pasangan nikah siri ditulis kawin di KK-nya, mereka tidak bisa melakukan isbat nikah. Sebab, hanya pasangan nikah siri yang bisa menjalani isbat nikah.
Sampai akhirnya Kemendagri membuat dua pengelompokan. Bagi pasangan yang menikah secara tercatat di KUA maupun dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta nikah, diberikan keterangan kawin tercatat pada KK-nya. Pasangan pernikahan siri diberi keterangan kawin belum tercatat pada KK-nya.
Dengan pengelompokan itu, anak dari pernikahan siri tetap bisa mengurus akta lahir. Begitu pula perempuan bisa terhindar dari kerugian-kerugian apabila pernikahannya tidak masuk dalam KK. Setelah pernikahan siri itu masuk dalam KK, semuanya memiliki kepastian hukum. Termasuk urusan waris dan lainnya.
Zudan menegaskan, kebijakan Kemendagri memasukkan pernikahan siri ke KK itu bukan berarti mereka melegalkan pernikahan siri. Dia menegaskan tidak akan melangkahi kewenangan KUA sebagai lembaga resmi pencatatan perkawinan untuk agama Islam.
”Kami hanya memotret atau mendata bahwa telah terjadi pernikahan, apakah itu tercatat maupun pernikahan siri,” jelasnya. Zudan mengatakan, Kemendagri tetap mendorong pasangan yang nikah siri untuk melakukan isbat nikah. Dengan begitu, status pernikahan mereka berubah menjadi kawin tercatat.
Dia juga menyatakan, bisa terjadi dalam satu KK itu ada satu suami dan beberapa istri. Kemudian, antara satu istri dan istri lain keterangan kawinnya berbeda-beda. Ada yang kawin tercatat dan ada pula kawin belum tercatat. Itu berlaku jika suami melakukan poligami secara nikah siri.
Zudan mengatakan, kebijakan memasukkan nikah siri ke dalam KK itu berawal dari banyaknya angka pernikahan siri di masyarakat. Jika di masyarakat tidak ada pernikahan siri, kebijakan tersebut tentu juga tidak ada.
Dia mengakui, kebijakan memasukkan nikah siri ke dalam KK itu belum yang terbaik. ”Kalau ada solusi terbaik, ya monggo ditawarkan,” jelasnya. (*/jpg)
