batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pemnangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, meski pelaksanaan ibadah haji 2021 ditunda, dipastikan dana haji tetap aman. Hal ini menyikapi polemik ditundanya pelaksanaan ibadah haji 2021.

“Saya pastikan bahwa semua dana haji itu aman, karena dikelola oleh badan yang independen, badan pengelola dana haji atau BKBH yang itu adalah lembaga independen dan diinvestasikan di sektor sektor yang aman resiko,” kata Muhadjir di Gunadarma, Minggu (6/6).

Muhadjir juga menyatakan, pemerintah akan memprioritaskan para calon jemaah haji yang tertunda. Karena itu, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir.

“Artinya mereka yang berangkat tahun lalu itu sekarang juga tertunda dan mereka yang akan diprioritaskan untuk mudah-mudahan tahun depan sudah diperbolehkan, kita mengirim atau sudah memungkinkan mengirim jamaah haji,” tegas Muhadjir.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk kembali membatalkan pemberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 2021 ini. Calon jamaah haji batal berangkat dapat menarik kembali setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah dibayarkan.

“Calon jamaah haji batal berangkat tahun ini dan sudah melunasi Bipih, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan,” ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Ramadan Harisman, di Jakarta, Jumat (4/6).

“Meski diambil setoran pelunasannya, jamaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 1443 H/2022 M,” ucap Ramadhan menandaskan.(jpg)

batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) membantah penilaian bahwa pembatalan pemberangkatan jamaah haji sebagai keputusan yang terburu-buru. Ditegaskan, keputusan itu sudah dilakukan melalui kajian mendalam.

“Keputusan itu tentu berdasarkan kajian mendalam, baik dari aspek kesehatan, pelaksanaan ibadah, hingga waktu persiapan. Tidak benar kalau dikatakan terburu-buru,” tegas Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Khoirizi dalam keterangannya, Minggu (6/6).

“Pemerintah bahkan melakukan serangkaian pembahasan, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat panja haji dengan Komisi VIII DPR,” sambung dia.

Ia meneturkan bahwa pihaknya tentu berharap ada penyelenggaraan haji. Bahkan, sejak Desember 2020 Kemenag sudah melakukan serangkaian persiapan, sekaligus merumuskan mitigasinya, seperti pembatasan kuota 50 persen, 30 persen, 25 persen sampai 5 persen.

Bersamaan dengan itu, persiapan penyelenggaraan dilakukan, baik di dalam dan luar negeri. Persiapan layanan dalam negeri, misalnya terkait kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya. Namun, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Menag, kata Khoirizi, bahkan sempat berkoordinasi secara virtual dengan Menteri Haji Arab Saudi saat itu, yakni Saleh Benten pada pertengahan Januari 2021 lalu. Sebelumnya, Menag juga bertemu Duta Besar (Dubes) Arab Saudi Esam Abid Althagafi, dan mendiskusikan penyelenggaraan ibadah haji.

“Saya pada 16 Maret lalu juga berkoordinasi dengan Dubes Saudi di kantornya, membicarakan masalah penyelenggaraan ibadah haji. Semua upaya kita lakukan, meski faktanya, sampai 23 Syawal 1442 H, Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M,” tegasnya.

“Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan,” terang dia.(jpg)