Rabu, 15 April 2026
Beranda blog Halaman 9367

Pemko Batam Segera Susun RPJMD

0

batampos.co.id – Pemko Batam menggelar pelatihan perencanaan bagi perencana di lingkungan Pemko Batam yang digagas oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan (Bapelitbang) Kota Batam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, mengatakan, ada sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian bagi sekretaris setiap organisasi perangkat daerah (OPD) ataupun juga semua peserta yang mengikuti pelatihan tersebut.

“Pertama yang harus kita perhatikan adalah saat ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode tahun 2021-2024 telah dilantik pada tanggal 15 Maret 2021 yang lalu,” katanya, Rabu (31/3/2021).

Pemko Batam lanjutnya harus segera mempersiapkan dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam.

Merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih serta berpedoman pada dokumen rancangan teknokratik RPJMD Kota Batam.

Sekda Kota Batam, Jefridin, saat membuka pelatihan perencanaan bagi perencana di lingkungan Pemko Batam. Foto: Pemko Batam

“Penyusunan dokumen RPJMD tersebut akan paralel dan saling keterkaitan dengan penyusunan dokumen rencana strategis atau renstra perangkat daerah,” katanya.

Karena itu kegiatan pelatihan ini merupakan upaya untuk dapat lebih memahami tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik.

Kemudian juga menyamakan persepsi terhadap arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan khususnya RPJMD dan renstra perangkat daerah. Sehingga pelatihan ini menjadi penting dilaksanakan.

“Posisi Batam dalam pemerintahan pusat dapat dikatakan memegang peranan penting. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Kota Batam dalam program prioritas pembangunan,” katanya.

Selain itu, kata dia bahwa perlu dipahami bersama bahwa sampai saat ini telah banyak hasil-hasil pembangunan di Kota Batam yang dicapai dan telah dinikmati bersama.

Namun, juga disadari bahwa saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, masalah dan tantangan pembangunan yang menuntut kita secara bersama-sama mencari solusinya.

“Apalagi sampai saat ini kita juga masih dihadapkan berbagai masalah nasional yang tentunya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat,” katanya.

Adapun permasalahan mendesak di Kota Batam yang perlu mendapat pehatian kita bersama antara lain adalah seperti utilitas perkotaan, jalan dan drainase.

“Permasalahan hinterland antara lain belum meratanya sarana infrastruktur, listrik dan air,” katanya.

Karena itu pihaknya mengajak semua perangkat daerah harus memantapkan database pembangunan masing-masing untuk mendukung data yang diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dan berkualitas.

“Visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode kedua, yang intinya adalah melanjutkan pembangunan, mempercepat pemulihan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat Kota Batam,” ujarnya.(*/esa)

Gubernur Ansar Terus Perkuat Infrastruktur Telekomunikasi Kepri

0

batampos.co.id – Gubernur Ansar Ahmad memastikan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah Kepri semakin kuat. Hal ini setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengabulkan usulan Percepatan Program Peningkatan Aksesibilitas Kualitas Layanan Telekomunikasi Broadband 4G di Provinsi Kepulauan Riau untuk periode tahun 2021-2022 ini.

“Terima kasih kepada Pak Menteri yang telah menerima kunjungan saya di tengah kesibukan tugas Pak Menteri yang padat. Adapun agenda audiensi ini adalah membahas pelaksanaan pembangunan BTS di 35 titik lokasi di Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk dalam Program BAKTI Kementrian Kominfo RI,” kata Gubernur Ansar usai bersilaturahmi dan beraudiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate beserta jajarannya di Ruang Kerja Menteri, Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (31/3).

Program Badan Aksesibilitas dan Informasi (BAKTI) Kominfo ini, seperti dilansir laman resmi kominfo memiliki empat layanan program utama, pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut lebih dikenal dengan sebutan membangun dari pinggiran.

Gubernur Ansar Ahmad saat bersilaturahmi dan beraudiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate beserta jajarannya di Ruang Kerja Menteri, Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (31/3). (Foto:HumasPemprov)

Empat layanan tersebut yaitu Layanan Akses Internet, Penyediaan BTS, Palapa Ring dan Satelit Multifungsi. Empat layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakan lebih khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Salah satu layanannya adalah penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Blankspot Telekomunikasi yang merupakan salah satu strategi dalam mengurangi kesenjangan telekomunikasi. Program ini fokus kepada penyediaan layanan seluler telepon dasar di daerah yang belum mendapatkan sinyal selular.

Gubernur Ansar memaparkan sebaran lokasi pembangunan BTS tersebut yang tersebar di empat kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Rincian sebarannya adalah 12 titik di Kabupaten Natuna, 17 titik di Kabupaten Anambas, 5 titik di Kabupaten Bintan dan 1 titik di Kabupaten Karimun.

“Selain pembangunan Tower BTS, juga akan dibangun panel listrik surya,” ujar Gubernur Ansar.

Ke-35 titik lokasi tersebut masing-masing memerlukan lahan lebih kurang 20m x 20 m atau 400 meter persegi. Administrasi dan legalitas lahan akan segera diselesaikan.

“Terkait dengan kesiapan klirnya lahan yang akan dijadikan pendirian 35 Tower BTS maka saya dalam waktu dekat akan segera melakukan rapat dengan Bupati dan Kadiskominfo se Kepri serta Dirut BAKTI, Dirjend SDPPI dan Sekjen KemenKominfo RI untuk membicarakan dan mengklirkan persoalan administrasi dan legalitas lahan sehingga survey lokasi yang dilakukan oleh Mitra Bakti yang melakukan pembangunan di lapangan menjadi lancar,” kata Gubernur Ansar.

Kemudian Gubernur Ansar juga menegaskan bahwa kualitas jaringan yang memadai sangat dibutuhkan di wilayah 3T ini demi kepentingan menjaga wilayah-wilayah perbatasan.

“Terkait dengan Provinsi Kepri yang termasuk Wilayah Perbatasan dan Wilayah Kepulauan dan juga sebagian besar termasuk Wilayah 3T, harus mendapat perhatian dan prioritas agar akselerasi/percepatan realisasi aksesibilitas peningkatan layanan 4G, terutama Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Midai yang selama ini hanya tercover jaringan 2G. Adanya usulan akselerasi/percepatan ini karena dalam waktu dekat ini akan diresmikan Bandara Tambelan, dan melakukan kunjungan ke Natuna yang akan dihadiri Bapak Menteri Kominfo dan Kementerian Perhubungan,” kata Ansar.

Adapun dari total 35 titik yg sudah diusulkan tersebut menurut BAKTI Kementerian Kominfo akan direalisasikan pada awal fase ke-2 yang diperkirakan pertengahan Bulan April 2021 ini atau awal bulan Mei 2021.

Turut menghadiri audiensi ini Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli, dan Dirut Badan Aksesibilitas dan Informasi (BAKTI) Anang Latif.(*/uma)

Berangkat Haji 2021, Jamaah Wajib Ikut PCR Tiga Kali

0

batampos.co.id – Penerapan protokol kesehatan menjadi bagian dari ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan haji pada masa pandemi. Salah satunya terkait pemeriksaan PCR swab test.

“Jika Saudi mengizinkan keberangkatan haji Indonesia, maka setidaknya jamaah akan melakukan tiga kali swab PCR,” jelas Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadhan Harisman dalam keterangannya, Rabu (31/3).

Swab PCR pertama, kata Ramadhan, dilakukan paling lambat 2×24 jam sebelum terbang ke Arab Saudi. Kedua, swab PCR dilakukan saat tiba di Arab Saudi.

“Terakhir, swab PCR dilakukan lagi jelang pulang ke Tanah Air,” urai Ramadhan.

Selain swab PCR, jamaah juga harus melakukan swab antigen. Prosedur ini dilakukan jelang masuk asrama haji. Sebab, jamaah saat akan masuk asrama harus membawa bukti negatif hasil swab antigen.

Ramadhan menegaskan, semua jamaah dan petugas haji 1442 H/2021 M wajib divaksinasi. Kemenag telah berkoordinasi dengan Kemenkes terkait vaksinasi jamaah haji yang sudah melunasi biaya haji 2020.

“Alhamdulillah, jemaah yang sudah melunasi biaya haji 2020 dan usianya di atas 60 tahun, sudah masuk prioritas vaksinasi untuk kategori lansia. Targetnya 31 Maret, dua kali dosis vaksin sudah disuntikkan ke jamaah,” ujarnya.

Bagaimana dengan jamaah yang sudah melunasi biaya haji 2020 dan usianya di bawah 60 tahun? Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenkes, kata Ramadhan, mereka akan masuk kategori rentan. Sebab, mereka akan melakukan perjalanan jauh ke luar negeri.

“Insya Allah jemaah yang sudah melunasi biaya haji 2020, akan divaksin dan dijadwalkan pada akhir Mei semua sudah divaksinasi,” tandasnya.(jpg)

Vaksinasi AstraZeneca Diklaim Hanya Timbulkan Dampak Ringan

0

batampos.co.id – Sempat distop sementara, pemberian vaksin Covid-19 dari AstraZeneca akhirnya dilanjutkan. Hasil pendalaman yang dilakukan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI) bersama tim ahli menyebutkan, efek samping yang ditimbulkan vaksin tersebut tergolong ringan.

Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rejeki Hadinegoro mengatakan, vaksin AstraZeneca memiliki keuntungan dengan adanya platform yang digunakan.

Non-replicating viral vector yang merupakan platform vaksin tersebut dibuat untuk melemahkan bagian virus Covid-19 yang bandel.

Selain terbuat dari SARS-CoV-2 yang dilemahkan, bahan baku vaksin itu ditambah virus lain yang tidak ganas dan tidak bisa berkembang biak. ’’Vaksin ini bisa diberikan untuk usia di atas 18 tahun dan lansia,’’ kata Sri.

Bahkan, bagi lansia, uji klinisnya cukup baik. Hanya, waktu pemberiannya lebih lama daripada vaksin dari Sinovac.

Vaksin AstraZeneca, menurut WHO, dapat diberikan dengan interval empat sampai delapan minggu. “Namun, ITAGI menyarankan delapan minggu karena melihat efek sampingnya lebih rendah dan imunigenitasnya lebih baik,” paparnya.

Uji klinis vaksin tersebut dilakukan dengan jumlah orang coba di atas 20 ribu jiwa. Menurut Sri, efek sampingnya ringan dan tidak sampai masuk rumah sakit. ’’Akhir-akhir ini ada kabar terkait gangguan pembekuan darah. WHO mengkaji bahwa manfaatnya lebih tinggi daripada risiko,’’ katanya. Meski demikian, pemantauan harus terus dilakukan.

Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari menambahkan, pihaknya menerima laporan dari Komda KIPI Sulut. Laporan itu terkait subjek vaksin yang menggigil dan demam. Lalu, muncul surat dari Dinkes Sulut untuk menghentikan vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca sejak tiga hari lalu. ’’Kemarin kami ketemu komda. Dari data yang terkumpul, bersama komda, BPOM, Kemenkes, dan organisasi terkait, reaksi (yang timbul) termasuk ringan,’’ ujarnya.

Hindra menceritakan, ada empat orang yang diobservasi. Ternyata, penyebab demam dan menggigil itu adalah kecemasan.

KIPI, kata dia, tidak selalu terkait dengan vaksin. Bisa juga karena psikis atau hal lain. ’’Keempat orang ini sudah dilaporkan sembuh,’’ katanya. Dia pun merekomendasikan agar vaksin AstraZeneca tetap diberikan.

Pendapat para ahli tersebut meyakinkan Kemenkes untuk tetap menjalankan vaksinasi Covid-19 dengan vaksin dari AstraZeneca. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ada tujuh provinsi yang mendapatkan vaksin tersebut. Yakni, Bali, Jawa Timur, NTT, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku, dan DKI Jakarta. ’’Sampai saat ini pemberian vaksin masih dijalankan dan tidak ditemukan KIPI berat,’’ tuturnya.

Dia menegaskan, semua jenis vaksin sebelum disuntikkan selalu mendapat izin penggunaan darurat yang terkait keamanan vaksin oleh BPOM. ’’Pemerintah ingin menyediakan vaksin yang aman dan efektif bagi masyarakat,’’ kata Nadia.

Di bagian lain, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merilis pandangan fikih yang menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca halal dan suci. Dengan demikian, vaksin tersebut boleh digunakan dalam kondisi normal maupun darurat.

Dalam surat keputusan bahtsul masail yang ditandatangani pada 29 Maret 2021, Ketua LBM NU KH M. Nadjib Hassan menyimpulkan bahwa vaksin AstraZeneca mubah (boleh) digunakan bukan hanya karena tidak membahayakan, melainkan juga suci. ”Dengan demikian, vaksin AstraZeneca boleh disuntikkan ke tubuh manusia meskipun dalam kondisi normal, apalagi kondisi darurat,” tulis Hassan dalam surat tersebut.

Bahtsul masail didasarkan pada pertanyaan fikih tentang status vaksin AstraZeneca. Hassan mengatakan, para ulama fikih tidak hanya memperhatikan produk akhir sebuah vaksin, tetapi juga bagaimana proses produksinya. Misalnya, apakah diproduksi melalui proses yang dibenarkan syariat Islam sehingga mubah dikonsumsi atau disuntikkan ke tubuh umat Islam. Lalu, apakah sebuah vaksin diproduksi dari barang najis atau dalam proses produksinya terdapat unsur-unsur yang sempat bersentuhan dengan barang najis sehingga perlu disucikan.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa pihak AstraZeneca telah memberikan penjelasan singkat soal proses pembuatan vaksin itu. Basis teknologi yang digunakan adalah rekayasa genomik atau modifikasi DNA dari adenovirus, salah satu jenis virus yang lumrah ditemui dan bisa mengakibatkan beberapa penyakit seperti demam, flu, sakit tenggorokan, dan pneumonia. ”Dalam forum bahtsul masail LBM PBNU, pihak AstraZeneca secara transparan telah memberikan pernyataan dan pemaparan bahwa seluruh proses pembuatan vaksin yang dilakukan pihak AstraZeneca tidak memanfaatkan bahan yang berasal dari unsur babi,” jelas Hassan.

Memang, tripsin babi sempat dimanfaatkan untuk melepas sel inang dari wadah yang dilakukan perusahaan supplier Thermo Fisher sebelum dibeli Oxford AstraZeneca. Bahan baku berupa sel HEX 293 yang dibeli AstraZeneca harus diperbanyak untuk memproduksi vaksin.

Sementara itu, dalam tahap produksinya, pihak AstraZeneca tidak lagi menggunakan tripsin babi untuk memisahkan sel inang dari pelat atau media pembiakan sel. Namun, diganti enzim TrypLE TM Select yang dibuat dari bahan berupa jamur.

Dengan penjelasan itu, Hassan memastikan bahwa pemanfaatan tripsin dari unsur babi yang dilakukan Thermo Fisher diperbolehkan. Keputusan tersebut menggunakan metode ilhaq (penyamaan) terhadap kehalalan keju yang dibuat dengan cara memasukkan cairan renet yang najis (al-infahah al-mushlihah lil jubn). Sebab, dua-duanya sama-sama bertujuan untuk ishlah (peningkatan kualitas).

Sementara itu, kemarin Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Barito Utara. Vaksinasi ditujukan untuk kalangan pelayan publik dan tokoh adat.

Dalam kesempatan itu, Ma’ruf menyampaikan, saat ini sudah ada sejumlah penurunan indikator Covid-19 di Indonesia. Misalnya, kasus baru harian sekitar 4.000 sampai 5.000 dari sebelumnya rata-rata di atas 10 ribu kasus baru setiap hari. Kemudian, keterisian rumah sakit dari 80 sampai 90 persen kini rata-rata di bawah 50 persen.

Dia berharap vaksinasi Covid-19 dilakukan secara intensif di seluruh wilayah Indonesia sehingga bisa mengejar target herd immunity pada akhir tahun. Namun, di tengah tren positif tersebut, Ma’ruf mengingatkan masyarakat supaya tidak lengah. ’’Walaupun sudah ada penurunan, kita tidak terlalu merasa euforia. Kemudian kita kurang hati-hati, sembrono,’’ katanya.

Di bagian lain, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori meminta pemerintah daerah terus bersinergi dan menjalankan kebijakan pusat dalam upaya penanganan Covid-19. Meski kasus penularan turun dan vaksinasi terus berlangsung, program penanggulangan Covid-19 harus tetap berjalan. ’’Seluruh pihak yang terlibat dari tingkat pusat, daerah, sampai desa harus tetap konsisten dalam penanganan Covid-19,’’ ujarnya dalam rapat monitoring dengan daerah.

Hudori menjelaskan, akselerasi dan optimalisasi tracing, testing, dan isolasi tidak boleh kendur. Sebaliknya, perlu ditingkatkan melalui dukungan APBD. ’’Pembentukan tim tracing pada setiap daerah sampai level terbawah perlu ditingkatkan,’’ imbuhnya.

Terkait program vaksinasi, dia juga mendorong pemda dapat melakukan inovasi dan variasi dengan tetap mematuhi prosedur yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Dengan begitu, pelaksanaan vaksinasi dapat dipercepat.

Sejauh ini, pihaknya mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi di semua daerah. Dari hasil monitoring, vaksinasi sudah sesuai dengan SOP yang diatur Kementerian Kesehatan. ’’Berdasar anev (analisis dan evaluasi), pelaksanaan vaksinasi hampir di semua daerah berjalan sesuai arahan Pak Menkes,’’ tutur Hudori.(jpg)

Mendikbud Izinkan Sekolah Tatap Muka sebelum Juli

0

batampos.co.id – Pemerintah kembali mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Aturan itu menegaskan bahwa tak perlu menunggu tahun ajaran baru untuk pembukaan sekolah tatap muka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan, pembelajaran tatap muka (PTM) bisa dilaksanakan setelah pendidik dan tenaga kependidikan mendapat vaksinasi Covid-19 secara lengkap.

Karena itu, pemerintah daerah (pemda) diminta memprioritaskan vaksinasi pada mereka. Meski begitu, PTM masih dilakukan secara terbatas dan harus menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Menurut Nadiem, PTM terbatas itu akan sangat berbeda dengan PTM di saat normal. Semua akan dibatasi, prokes bakal diberlakukan sangat ketat. Misalnya, kapasitas siswa maksimal hanya 50 persen per kelas. Artinya, masih diperlukan sistem rotasi dan opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa. Lalu, jarak antarkursi siswa minimal 1,5 meter.

Selain itu, pada dua bulan pertama, aktivitas yang bisa memicu kerumunan tidak diperkenankan. Di antaranya, aktivitas di kantin, olahraga, dan ekstrakurikuler. ’’Selain pembelajaran tidak diperkenankan,’’ ucapnya.

Terkait teknis waktu PTM, Nadiem menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Apakah dua kali seminggu atau tiga kali seminggu. ’’Kami memberi kebebasan. Tapi, harus mulai saat vaksinasi selesai,’’ ujarnya. Yang terpenting adalah persetujuan orang tua atau wali murid. ’’Apakah mau melakukan PTM terbatas atau tetap PJJ untuk anak-anaknya,’’ imbuhnya.

Sebelum PTM dilakukan, satuan pendidikan harus memenuhi daftar periksa atau checklist. Formulir checklist disebar sejak awal tahun dan dibuat sesuai protokol dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Misalnya, soal ketersediaan sarana cuci tangan, mampu mengakses fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya), hingga SOP penanganan kasus Covid-19 di sekolah.

Menurut Nadiem, pemenuhan daftar periksa itu sangat krusial. Dia meminta dinas pendidikan dan dinas kesehatan daerah memastikan daftar periksa terpenuhi. Kemudian, dinas perhubungan bisa memberikan akses transportasi aman dan satgas Covid-19 daerah rutin melakukan testing.

’’Termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi, kalau ada infeksi di sekolah tersebut, bisa segera ditutup,’’ papar mantan bos Gojek itu. Penutupan juga dapat dilakukan ketika di wilayah tersebut sedang dijalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, dengan PTM, peserta didik bisa memperoleh layanan pendidikan yang lebih optimal. Sebagaimana diketahui, selama menjalani PJJ di masa pandemi Covid-19, anak-anak hanya mendapat pengetahuan (knowledge) tanpa disertai unsur-unsur pendidikan lain. Misalnya, keterampilan (skill), kepribadian (attitude), dan nilai (value).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, Kemenkes sudah menyusun timeline untuk vaksinasi tenaga pendidik. Mereka akan divaksin pada periode kedua yang ditargetkan tuntas Juli tahun ini. ’’Saya akan minta staf membuat program bersama Kemendikbud untuk penyuntikan vaksin ini,’’ tuturnya.(jpg)

Seluruh Siswa SMPN 43 Karantina Mandiri

0

batampos.co.id – Kepala SMPN 43, Sahir, membenarkan penghentian belajar tatap muka karena ada siswanya yang positif Covid-19.

“Iya, ada satu siswa terpapar,” katanya, Selasa (30/3/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Sahir menjelaskan, berdasarkan keterangan pihak puskesmas, orangtua siswa melaporkan diri, Kamis (18/3/2021) lalu, bahwa ia memiliki gejala Covid-19, sehingga dilakukan tes usap.

Namun, selama proses pengambilan tes usap hingga hasilnya keluar, anaknya yang duduk di kelas IX-C masih tetap bersekolah seperti biasa, sebab yang bergejala cuma orangtuanya.

Lalu, Selasa (23/3/2021) hasil tes usap orangtua siswa itu keluar, dan hasilnya positif.

“Mulai Selasa (23/3/2021) itu juga, anak didik kami itu sudah tidak bersekolah lagi. Dia juga menjalani tes swab, Rabu (24/3/2021). Hasilnya keluar Jumat (26/3/2021), positif,” ujarnya.

Sahir pun melaporkan kejadian ini ke Puskesmas Baloi Permai, persis di samping SMPN 43. Petugas puskesmas menanyakan interaksi siswa terpapar ini selama proses belajar mengajar.

Sahir mengaku, selama proses belajar mengajar, tidak ada kontak fisik. Selain itu, seluruh siswa selalu menggunakan
masker.

“Hasil tracing tidak terjadi kontak, selama proses belajar mengajar ini jarak antarsiswa 2 meter, para siswa tidak boleh ke meja temannya, tidak ada kontak fisik seperti pinjam meminjam alat tulis,” tutur Sahir.

Dari hasil pemeriksaan ini, kata Sahir, pihak puskesmas memutuskan tidak terjadi penularan.

Walaupun proses belajar mengajar masih diperbolehkan, Sahir pun memutuskan melakukan karantina selama 14 hari.

Semua siswa kembali belajar daring dan karantina mandiri di rumah masing-masing.

“Kami ambil jalan aman saja,” ucapnya.(jpg)

Kemenkumham Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

0

batampos.co.id – Kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko ditolak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Hal itu disampaikan Menkumham, Yasonna H Laoly, dalam konferensi pers yang digelar bersama Menkopolhukam Mahfud MD.

Adapun sebelumnya, Partai Demokrat lewat Jhoni Allen Marbun cs menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara dengan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umumnya.

“Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna dalam jumpa pers, Rabu (31/3/2021).

Yasonna menjelaskan alasan tidak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko lantaran masih adanya administrasi yang tidak terpenuhi.

“Dari hasil verifikasi terhadap seluruh kelegkapan dokumen fisik masih terdapat beberapa kelengkapan belum dipenuhi antara lain perwakilan DPP DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC,” katanya.

Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hasil KLB tersebut terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.

Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.(jpg)

9 Polsek di Provinsi Kepri Tidak Lakukan Proses Penyidikan, Berikut Daftarnya

0

batampos.co.id – Sembilan Kepolisian Sektor di Wilayah Hukum Polda Kepri yang tidak dapat melakukan Proses Penyidikan.

Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), tanggal 23 Maret 2021.

Sembilan Polsek yang tidak dapat melakukan proses penyidikan adalah

  1. Polsek Kawasan Bandara Hang Nadim
  2. Polsek Teluk Bintan
  3. Polsek Siantan
  4. Polsek Palmatak
  5. Polsek Jemaja
  6. Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun
  7. Polsek Kawasan Bandara Raja Haji Fisabilillah
  8. Polsek Kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura
  9. Polsek Bunguran Timur.

“Dengan keputusan itu bertujuan untuk berjalannya kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan,” jelas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt melalui pernyataan tertulisnya, Rabu (31/3/2021).(*/esa)

Siswa Positif Covid-19, Tiga Sekolah di Batam Ditutup

0

batampos.co.id – Pemko Batam akan mengkaji ulang pelaksanaan belajar tatap muka, setelah tiga orang pelajar dari tiga sekolah berbeda dinyatakan positif Covid-19.

Tiga sekolah itu yakni SMPN 43 Batam Kota, SMPN 1 Belakangpadang, dan SDN 04 Sekanak Raya, Belakangpadang.

“Saya sudah panggil Kepala Dinas Pendidikan Batam, hendri Arulan, untuk menanyakan perkembangan terbaru tiga siswa dari tiga sekolah berbeda yang terpapar Covid-19,” ujar Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat ditemui di Kantor DPRD Batam, Selasa (30/3/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Amsakar mengatakan, dari pertemuan dengan Kadisdik Batam itu, ia mendapatkan jawaban bahwa semua sudah teratasi dengan baik.

Tiga sekolah yang siswanya terpapar Covid-19 sudah ditutup dan kembali belajar daring.

Suasana SMPN 43 Batam di Batam Kota terlihat sepi, Selasa (30/3/2021). Proses belajar tatap muka sekolah tersebut dihentikan sementara dikarenakan ada siswa yang terpapar Covid-19. Foto: cecep Mulyanan/Batam Pos

Ia mengatakan, Pemko Batam sangat berhati-hati dalam mengambil sikap, karena tidak ingin sekolah ini menjadi klaster baru Covid-19.

Pihaknya langsung meminta Disdik dan Dinkes untuk menerapkan standar normatif dalam penanganan Covid-19.

“Sekolah tetap dipantau dan diawasi. Petugas kesehatan sudah melakukan tracing dan memantau keadaan anak yang terpapar
Covid-19 tersebut,” ujarnya.

Untuk saat ini, tindakan yang diambil adalah menutup operasional sekolah tatap muka dan dialihkan ke daring selama dua pekan ke depan.

Kebijakan ini tetap sama seperti sebelumnya, yakni bila ada yang terpapar di sekolah, maka aktivitas dihentikan sementara.

“Langkah cepat yaitu memastikan tidak ada paparan yang lebih luas. Sekarang anak sudah menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Selanjutnya memperketat pengawasan anak-anak,” ungkapnya.

Amsakar mengaku sudah meminta Dinkes dan Disdik mengkaji ulang dan melihat perkembangan beberapa hari ke depan, sebelum mengambil kebijakan apakah kebijakan sekolah tatap muka tetap dilanjutkan atau ditutup total.

“Kalau memang banyak mudaratnya, tentu harus kita tutup semua, karena keselamatan anak-anak itu yang paling utama. Nanti akan dibahas Disdik dan Dinkes, kalau dampaknya cukup
mengkhawatirkan kita akan ambil kebijakan kembali belajar daring semua,” tegasnya.(jpg)

Pemerintah Siapkan 6 Skenario Ibadah Haji 2021

0

batampos.co.id – Kementerian Agama menyatakan pihaknya telah menyiapkan skenario penyelenggaraan haji 1442 H/2021 M. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Ramadhan Harisman, ada enam skenario berbasis kuota yang telah disiapkan oleh tim manajemen krisis terkait persiapan haji.

“Tim krisis telah menyusun skenario untuk kuota 100 persen, 50 persen, 30 persen, 20 persen, 10 persen, dan 5 persen,” jelas dia dalam keterangannya, Rabu (31/3).

Selain kuota, skenario juga dibuat berbasis penerapan protokol kesehatan (prokes). Artinya, masing-masing skenario kuota dibuat dalam skema penerapan prokes dan tanpa penerapan prokes.

“Skenario yang disiapkan juga mempertimbangkan adanya pembatasan rentang usia dan tanpa pembatasan rentang usia,” terangnya.

Besaran kuota akan berpengaruh pada lama masa tinggal. Semakin banyak kuotanya, semakin lama masa tinggal jamaah. “Jumlah kuota juga berdampak pada aspek biaya yang saat ini sedang dibahas bersama oleh Tim Ditjen PHU dengan Panja Komisi VIII DPR,” tuturnya.

Kata dia, skenario ini sudah mempertimbangkan waktu persiapan yang tersedia. Sebab, hingga saat ini belum ada informasi resmi tentang kuota dari Arab Saudi. “Pemerintah dan DPR berkomitmen, berapapun kuotanya, kami siap melaksanakan. Seluruh skenario sudah kami susun hingga detail, seperti amanah Menag,” sambungnya.

Adapun, salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan skenario adalah kebijakan penyelenggaraan haji 2020 yang ditetapkan oleh Arab Saudi. “Dari pelajaran 2020, kami susun skenario yang terus berkembang sesuai perjalanan waktu,” tandasnya.(jpg)