batampos.co.id – Desakan banyak pihak agar Pemko Batam menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan (protkes), nyatanya tak disambut antusias Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Menurutnya, saat ini belum bisa mengambil kebijakan terkait hal tersebut.

”Karena mengingat, menimbang, dan memutuskan, sanksi denda belum bisa saya berlakukan,” ucapnya, seperti yang diberitakan Harian Batam Pos edisi Rabu (19/5/2021).

Ia beralasan, tak bisa menerapkan sanksi denda lantaran mempertimbangkan ekonomi masyarakat yang belum pulih.

Sehingga, tak kunjung memberikan sanksi tegas dan pilih memberikan imbauan.

Padahal, hal itu sebenarnya malah memberi celah bagi warga yang bandel untuk tak taat aturan.

Disinggung terkait adanya beberapa aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar Covid-19, Wali Kota meminta para pegawai agar melakukan peningkatan penerapan protkes.

Ia juga tak membuat kebijakan agar pegawai bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

”Tidak ada WFH, semua masih berkerja seperti biasa. Saya minta tetap patuhi protkes, kalau sudah dirasa badan kurang bagus, segera periksakan diri guna mengantisipasi dini penyebaran,” kata Rudi.

Rudi mengaku, saat ini grafik kasus sudah menurun, meskipun jumlah penambahan kasus lebih banyak daripada yang sembuh.

Langkah pencegahan di kalangan ASN adalah tes antigen, dan yang positif langsung diminta isolasi mandiri dan dilakukan tracing terhadap kontak erat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, mengatakan, usai melaksanakan tes antigen, pegawai yang terdeteksi positif langsung diminta untuk tidak bekerja dan menjalani isolasi mandiri.

”Langsung kita minta tidak masuk kerja dulu. Sebagai langkah antisipasi penyebaran di lingkungan ASN,” sebutnya.

ASN diminta untuk lebih mendisiplinkan diri dengan peningkatan protkes di lingkungan kerja, keluarga, dan ketika bertugas di luar.

Pegawai juga wajib menjalani tes antigen usai kembali dari
luar kota.

”Intinya jaga diri. Kemarin kami sudah uji, karena pegawai yang melewati Lebaran bertemu dengan saudara atau relasi mereka,” imbuhnya.(jpg)

batampos.co.id – Kasus Covid-19 di Batam melonjak drastis dalam beberapa waktu terakhir.

Hal itu tak terlepas dari banyaknya masyarakat yang abai dalam menerapkan protokol kesehatan (protkes) pencegahan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah.

Namun, salah satu yang memicu sikap bandel sebagian masyarakat itu diindikasi karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah bagi yang melanggar.

Padahal, sudah ada aturan jelas dari tingkat pusat hingga daerah untuk menindak dan menerapkan sanksi, baik itu berupa denda maupun hukuman kerja sosial sesuai ketentuan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman, menyayangkan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di Kepri, terutama di Batam dan Tanjungpinang.

Menurutnya, peningkatan kasus Covid-19 masih berkait erat dengan sikap abai sebagian warga dalam menerapkan protkes.

”Artinya harus ada penindakan dan pengawasan lebih dari pemerintah,” ujar Aman, Selasa (18/5/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Dijelaskan Aman, pemerintah harusnya sudah menerapkan sanksi bagi pelanggar protkes.

Apalagi, sanksi tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) yang memiliki kekuatan hukum tetap setelah dilakukan sosialisasi sebelumnya.

”Aturannya sudah jelas, perwakonya sudah ada berikut dengan sanksinya. Sudah seharusnya menerapkan sanksi bagi pihak yang melanggar, karena yuridis hukumnya sudah pasti,” jelas Aman.

Menurut Aman, proses sosialisasi minimal dilakukan selama 3 bulan. Setelah itu, aturan wajib diawasi dan diterapkan.

Sehingga memberi efek jera bagi pihak atau masyarakat yang melanggar. Apalagi, Covid-19 adalah wabah yang berbahaya dan penularannya sangat mudah.

”Jadi, di sini pemerintah harus tegas, untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar, tak bisa hanya teguran saja.”

Ditambahkannya, saat ini sudah ada tiga varian baru Covid-19. Yang mana, varian baru yang berasal dari India dan negara lainnya penularannya lebih cepat.

Hal ini juga harus mendapat perhatian khusus. Apalagi, Batam jalur masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dinilai makin rawan.

”Masuknya PMI melalui Kepri, pastinya ada sedikit banyaknya pengaruh dalam penyebaran virus. Karena itu, harus ada penindakan yang tegas dan pengawasan ketat untuk mencegah penyebaran terjadi,” tegas Aman.

Aman juga menyayangkan sikap masyarakat yang kian hari kian abai terhadap protkes. Bahkan, banyak yang tidak memakai masker, menjaga jarak dan memakai hand sanitizer setelah bersentuhan dengan orang lain.

”Semakin ke sini harusnya masyarakat semakin sadar protkes, bukan malah mengabaikan,” pungkas Aman.(jpg)