batampos.co.id – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri menangkap S alias K karena telah membawa, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis putau seberat 54,42 gram.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt, mengatakan, sebelum menangkap S pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat pada Senin (24/5/2021), ada seorang pria yang membawa narkotika golongan I jenis putau.
″Kronologis kejadian pada Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 13.00 wib Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Putaw. Setelah menerima Informasi tersebut Tim bergerak mengecek kebenaran informasi tersebut,″ ujarnya, melalui pernyataan tertulisnya, Selasa (25/5/2021).
Barang bukti yang diamankan Ditres Narkoba Polda Kepri dari tersangka S alias K. Foto: Polda Kepri
Kata dia, setelah mendapatkan ciri-ciri tersangka dan pada jam 14.30 WIB tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dengan inisial S Alias K dan menemukan Narkotika jenis Putau yg disimpan dalam celana bagian pinggang yang digunakannya.
“Setelah ditangkap S Alias K mengakui mengambil Putau tersebut atas perintah Inisial U yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” tuturnya.
Ia menjelaskan, barang bukti yang berhasil diamankan dari S adalah 1 buah plastik bening dibalut tisu putih dan dibungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis putau sekira berat 54,42 gram.
Kemudian satu unit Handphone dan 1 lembar fotokopi identitas S.
“Atas perbuatannya tersangka dapat dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika. Dengan ancaman hukuman Mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun,″ paparnya.(*/esa)
batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyewa tempat isolasi terpadu bagi pasien Covid -19 di penginapan Tarempa Beach.
“Sejauh ini baru ada sebanyak 24 orang yang telah di isolasi terpadu di penginapan itu,” ujar, Plh Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, saat dikonfirmasi batampos.co.id, Selasa ( 25/5/2021).
Masih kata Sahtiar, penginapan tersebut dapat menampung kurang lebih 122 orang pasien Covid -19 untuk 55 kamar.
Menurut Sahtiar, isolasi terpadu menjadi pilihan terbaik sebab mendapat pengawasan secara ketat dari petugas satgas Covid -19 maupun tenaga kesehatan.
Ia mengatakan, hingga saat ini, terdata ada 232 orang menjalani isolasi mandiri. Namun untuk pasien yang akan menyelesaikan isolasi mandiri di rumah hanya tinggal 3 hari tidak dipusatkan di lokasi tersebut.
Salah satu penginapan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dijadikan lokasi isolasi terpadu pasien Covid-19. Foto: Faidillah/batampos.co.id
Selain di lokasi isolasi terpadu, Pemda juga menyediakan isolasi bagi pasien terkonfirmasi Covid -19 di sejumlah resort. Yakni di Diven Slam Resort dan Island Resort.
“Adapun jumlah pasien yang masih menjalani isolasi di Diven Slam Resort ada 5 orang dan Island Resort 2 orang” ujarnya.
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau mencatat 718 kasus terkonfirmasi positif Covid -19 di wilayah ini hingga 25 Mei 2021.
Penambahan kasus konfirmasi Covid-19 tersebut terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 5 November 2020 lalu.
Dari sejumlah kasus itu, 483 orang dinyatakan sembuh dan 12 orang meninggal dunia (fai)
batampos.co.id – Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Wan Siswandi dan Rodhial Huda, menegaskan komitmennya untuk mengadakan rumah singgah dan ambulans bagi warga Natuna di Kota Batam.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Wan Siswandi, saat temu ramah dengan puluhan pengurus Perkumpulan Keluarga Besar Natuna (PKBN) Kota Batam, Selasa malam (25/5/2021).
“Perlu saya dan Pak Rodhial tegaskan di sini, di depan para pengurus PKBN Natuna Kota Batam bahwa kami, sesuai janji saat kampanye kemarin, akan merealisasikan dua hal itu. Tolong ini dicatat oleh BAKD dan Kepala Bappeda,” ucap Wan Siswandi.
Kata Bupati, jika tidak di APBD Perubahan, maka pengadaannya akan dianggarkan pada APBD murni tahun 2022 yang akan datang. Alasannya, APBD 2021 sudah disahkan pemerintahan sebelumnya.
Tujuan pengadaan rumah singgah dan ambulans tersebut adalah untuk warga Natuna di Kota Batam maupun warga Natuna dari Natuna yang dirujuk berobatnya di Batam.
Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Wan Siswandi dan Rodhial Huda, menegaskan komitmennya untuk mengadakan rumah singgah dan ambulans bagi warga Natuna di Kota Batam. Foto: M Burhan untuk batampos.co.id
“Jadi, kalau sudah ada rumah singgah dan ambulans, tak perlu lagi warga kita menunggu berlama-lama untuk sampai ke rumah sakit. Demikian juga untuk menghemat ongkos sebelum dirawat, bisa nginap dulu di rumah singgah,” ucap mantan Sekda dan Kadishub itu.
Bupati juga menjelaskan serba sedikit rencananya dalam 3,5 tahun ke depan, yakni menitikberatkan untuk membangun infrastruktur jalan dan memperindah ibukota kabupaten. Batam, katanya, akan menjadi role model pembangunan jalan dan taman. Selain itu juga pemerataan hingga ke kecamatan.
Dalam pada itu, Wabup Rodhial Huda mengatakan, dia diberi tugas khusus oleh Bupati untuk mengupayakan sektor maritim dan sumber-sumber daya daerah yang dapat bernilai ekonomi. Ini agar tercipta lapangan kerja untuk masyarakat Natuna.
“Kami mohon dukungan semua warga Natuna di manapun berada. Termasuk yang ada di Batam, karena teman-teman tinggal di kota besar, bantu kami untuk mengubah mindset masyarakat kita yang ada di kabupaten agar lebih baik,” ucap Rodhial.
pengurus Perkumpulan Keluarga Besar Natuna (PKBN) Kota Batam. Foto: M Burhan untuk batampos.co.id
Ketua PKBN yang baru terpilih, Abdul Karim dalam kesempatan itu memperkenalkan seluruh jajaran pengurus dan memohon kesediaan Bupati atau Wakil Bupati untuk melantik kepengurusan yang baru. Dia melaporkan, data sementara, warga Natuna yang dewasa di Batam tercatat 950 orang. Diyakini jumlahnya jauh di atas itu jika semua sudah masuk ke dalam database.
Nampak hadir dalam silaturahim tersebut, antara lain Pengawas PKBN Kamaruddin Saban dan Candra Ibrahim, Ketua PKBN Abdul Karim, Wakil Abdillah, Sekretaris I Muhammad Burhan, dan masing-masing koordinator kecamatan PKBN se-Kota Batam. Struktur lengkap hasil Mubes III malam itu langsung diserahkan ke Bupati.
Sementara itu, dalam rombongan Bupati dan Wabup, nampak hadir istri Bupati Septi Dwiani, istri Wakil Bupati dan keluarga, beberapa kepala OPD, kaban, kabid, eselon III, Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Aris, dan beberapa kolega bupati. *
Pengurus PKBN Batam 2021-2026.
Pengawas/Penasehat:
1. Drs. H. Zulhendri.Msi
2. Anasrun. SE
3. Said Khaidar
4. H Mardi Markan
5. Kamaruddin Saban
6. Kurniawan Chang
7. Candra Ibrahim SE
Pengurus Harian:
Ketua: Abdul Karim
Wakil: Abdillah
Sekretaris I: M Burhan
Sekretaris II: Said Sabrizal
Bendahara: Rocky A.(*)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (ist)
batampos.co.id – Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2021 menunjukkan tren perbaikan dengan mengecilnya kontraksi menjadi 0,74% (yoy) dan diproyeksikan akan tumbuh di angka 4,5% – 5,3% di tahun 2021. Memasuki pertengahan tahun 2021, optimisme pemulihan aktivitas ekonomi terus tumbuh seiring dengan penurunan kasus Covid-19 dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi.
Kontributor utama pertumbuhan ekonomi dari sisi demand berasal dari konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan share 88,91%. Sedangkan dari sisi supply, 64,56% berasal dari sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.
“Pertanian merupakan sektor resilien yang selalu tumbuh positif dan menjadi bantalan ekonomi selama pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan sektor pertanian tahun 2020 sebesar 1,75% dan kuartal pertama 2021 tetap tumbuh sebesar 2,95% (yoy),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Indonesia Food Summit 2021 di Jakarta, Selasa (25/5).
Ekspor sektor pertanian periode Januari-April 2021 sebesar $1,38 M, naik sebesar 15,96% terhadap periode yang sama di tahun 2020. Kinerja ekspor pertanian memberikan kontribusi sebesar 2,05% terhadap ekspor Indonesia dimana ekspor industri pengolahan tetap memberikan kontribusi tertinggi, yaitu 79,94%.
Dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) terus mengalami tren perbaikan dibandingkan saat awal pandemi. NTP pernah diangka 99,47 pada Mei 2020 akibat penurunan demand Horeka (Hotel, Restoran, dan Katering) namun terus membaik menjadi 102,93 pada April 2021 seiring dengan peningkatan aktivitas.
Sedangkan dari sisi penyediaan pangan di tingkat konsumen, inflasi bahan makanan tetap terjaga sebesar 3,48% pada tahun 2020, lalu pada Januari s.d. April 2021 sebesar 1,8%, lebih rendah dari tahun 2020.
Terjaganya NTP di tingkat petani dan inflasi pangan di tingkat konsumen merupakan indikator positif atas implementasi kebijakan pangan dan pertanian dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional.
Strategi utama Pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi adalah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Alokasi anggaran program PEN Tahun 2021 sebesar Rp699,43 T. Sampai dengan 21 Mei 2021 telah terealisasi sebesar 26,3% dari Pagu atau sekitar Rp183,98 T.
Program PEN yang terkait pangan dan pertanian, antara lain adalah Program Perlindungan Sosial berupa kartu sembako untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Program Prioritas berupa Program Padat Karya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Keberlanjutan Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
Program-program lain di sektor pangan dan pertanian juga terus dijalankan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, antara lain seperti stabilisasi harga dan pasokan pangan, pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan CSV (Creating Shared Value), Kemitraan Closed Loop pada komoditas hortikultura, pengembangan peternakan terintegrasi, penumbuhan dan pengembangan korporasi petani dan nelayan, serta penyaluran pupuk bersubsidi.
Pemerintah juga terus berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan cara mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di sektor pertanian, kelautan dan perikanann terkait penyederhanaan dan kepastian dalam perizinan, membentuk Badan Pangan Nasional dan Pembentukan Holding BUMN Pangan, menyinergikan BUMN untuk distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, memperkuat kerjasama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, memperkuat cadangan pangan Pemerintah dan implementasi sistem resi gudang, juga mengurangi beban fiskal melalui efisiensi Harga Pokok Produksi, peningkatan produktifitas petani, perbaikan sistem subsidi pupuk, serta pengurangan penggunaan pupuk secara berlebihan.
Bersama dengan dunia usaha, Pemerintah perlu mengantisipasi perubahan perilaku konsumsi, produksi dan perdagangan produk-produk pangan akibat dampak pandemi dan perubahan cuaca. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa suplai pangan dan produksi pangan mampu memenuhi permintaan domestik dan bahkan internasional.
Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan dan kemudahan akses pangan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani. “Sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membentuk ekosistem pangan dan pertanian nasional yang sehat, adil, menguntungkan, berdaulat dan resilien,” pungkas Airlangga.
Turut hadir baik secara fisik maupun virtual dalam acara ini antara lain Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Direktur Eksekutif INDEF, dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan. (*)
batampos.co.id – Musyarawah Daerah (Musda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kepri seiring dengan berakhirnya masa kepengurusan 2019-2021. Musda BPD Hipmi Kepri dilakukan untuk menentukan Ketua Umum periode 2021-2023.
Ketua BPD HIPMI Kepri, Huzeir Zul, menyampaikan, Musda adalah agenda rutin yang dilaksanakan tiap tiga tahun sekali. Ia juga mengatakan musda BPD Hipmi Kepri digelar untuk keenam kalinya.
“Untuk penyelenggaraan musda, akan dilaksanakan di Batam. Tetapi penyelenggaraan musda akan mengikuti protokol kesehatan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah,”ujarnya saat konferensi pers di Simpang Kopi, Batam, Selasa (25/5/2021).
Selain itu Sebelum menggelar musda, terlebih dahulu BPD HIPMI Kepri menggelar pra musda Ini dilakukan sebagai bagian tahapan jelang gelaran pelaksanaan musda.
Huzeir menyampaikan, Musda BPD HIPMI Kepri bukan hanya sekadar memilih ketua umum semata. Tetapi juga sebagai ajang untuk membantu pemerintah dalam memulihkan perekonomian saat pandemi seperti sekaranh ini.
Ketua BPD HIPMI Kepri, Huzeir Zul, saat memberikan penjelasan terkait Musda Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Kepri seiring dengan berakhirnya masa kepengurusan 2019-2021. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
“Selain memilih ketua umum, juga diharapkan musda nanti bisa membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19. Selain itu juga untuk membantu pemulihan ekonomi yang melemah di tengah pandemi”, tuturnya.
Ia menjelaskan terkait dengan kondisi pandemi yang tengah meningkat di Batam, tidak menutup kemungkinan lokasi pelaksanaan pandemi akan digelar di daerah lain di Kepri.
“Kami masih menanti perkembangan pandemi di Batam,” ungkapnya.
Menurutnya jika pandemi Covid-19 di Batam masih melanda, lokasi penyelenggaraan akan tetap digelar di Batam, namun jika tidak ada tanda-tanda menurun, maka tidak menunggu kemungkinan akan dipindahkan ke daerah lain yang memenuhi syarat.
Tak hanya itu Sekretaris BPD HIPMI Kepri Tirta Mulyadi juga menyampaikan jika musda akan diikuti tujuh Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI kabupaten/kota se-Kepri.
“Tujuh BPC Hipmi se-Kepri telah melaksanakanmuscab sebagai syarat utama dilakukannya Musda,”ujarnya.
Ia menambahkan masing-masing BPC HIPMI akan mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti musda.
Tak hanya itu dalam satu tempat yang sama Ketua Orginizing Comitee (OC) Yuli Fatimah menjelaskan, pra musda terbagi menjadi beberapa tahapan.
Yakni pengambilan formulir pendaftaran bakal calon ketua, pengembalian berkas, verifikasi, dan penentuan calon ketua.
Beberapa persyaratan telah ditetapkan bagi bakal calon ketua yang ingin mendaftar. Diantaranya adalah anggota aktif, memiliki NPWP, dan berusia tidak lebih dari 41 tahun.
“Pengambilan berkas pendaftaran akan dibuka mulai Rabu (26/5) dan ditutup Sabtu (29/5). Selanjutnya memasuki tahapan pengembalian berkas yang diberikan waktu hingga satu minggu,” jelasnya.(nto)
batampos.co.id – Kebakaran terjadi di dua lokasi berbeda, Senin (24/5/2021). Kebakaran pertama terjadi di Kampung Melayu, Seipanas, Batam Kota dan kebakaran kedua di Pasar Tanjung Pantun, Batuampar.
Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, pada kebakaran di Kampung Melayu, api menghanguskan satu unit rumah dan satu unit bengkel.
Kemudian, di Pasar Tanjung Pantun, api menghanguskan gudang yang berada di lantai IV. Supri, korban kebakaran atau
pemilik bengkel di Kampung Melayu, mengatakan, saat api menyambar lokasi usahanya tersebut, ia tengah berada di
kamar.
”Saya lihat api tiba-tiba sudahmembesar dan masuk ke kamar. Saya langsung teriak dan menyelamatkan apa yang bisa dibawa,” ujarnya.
Supri mengaku, dalam kejadian tersebut, ia mengalami kerugian mencapai puluhan juta. Sebab, seluruh peralatan
bengkel, knalpot dagangan serta uang tabungan sebesar Rp 9 juta habis terbakar.
”Habis terbakar semuanya, saat menyelamatkan diri saya cuma selamatkan tiga knalpot,” katanya.
Kapolsek Batam Kota, AKP Nindya Astuty Wilhelmina Huliselan, membenarkan kejadian ini. Ia mengatakan, masih
melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber api.
”Masih lidik,” ujarnya singkat.
Sementara itu, kebakaran di Tanjungpantun menghabiskan satu unit gudang. Dalam kejadian ini, dikerahkan tiga unit
mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
”Sepertinya korlseting dari gudang itu. Biasanya gudang itu digunakan penyimpanan perabot,” kata Neri, salah
seorang pedagang.
Kapolsek Batuampar, AKP Salahuddin, mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber api. ”Masih dilakukan pemeriksaan,” katanya.(jpg)
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto. (ist)
batampos.co.id – Indonesia kedatangan lagi vaksin Covid-19 tahap ke-13. Sebanyak 8 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Banten Selasa pagi ini (25/5).
Menyambut kedatangan vaksin tahap ke-13 ini, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah selalu menjaga ketersediaan vaksin sehingga pelaksanaan vaksinasi bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Vaksin sudah diterima Sinovac 3 juta dosis, Astrazeneca 6,4 juta, Sinopharm 1 juta, dan dengan kedatangan tahap 13 Sinovac 8 juta, maka total 83,9 juta dosis vaksin,” kata Airlangga dalam konfererensi pers, (25/5).
Menko Airlangga menegaskan, dalam kesempatan ini pemerintah memastikan keamanan dan mutu vaksin sehingga tidak perlu ada keraguan masyarakat dalam menerima vaksinansi.
“Yang disediakan melalui proses BPOM telah mendapatkan perkembangan para ahli WHO, selanjutnya Bapak Presiden menyebut vaksinasi Covid-19 adalah game changer, langkah krusial menentukan kesuksesan mengakhiri pandemi Covid,” tegas Airlangga.
Airlangga mengatakan, kedatangan vaksin ini guna memenuhi kekebalan imunitas (herd immunity) 70% penduduk Indonesia, yakni 181,5 juta penduduk.
Realisasi sampai saat ini masyarakat yang sudah divaksinasi sebanyak 24,9 juta dosis. Secara rinci, vaksinasi terdiri dari SDM kesehatan sebanyak 1,5 jt dosis pertama dan dosis kedua 1,4 juta.
Masyarakat lanjut usia (lansia) dosis pertama 3,1 juta, dosis kedua 2,1 juta. Petugas publik sebanyak 10,4 juta dosis pertama dan dosis kedua 6,5 juta.
“Pelaksanaan sangat perlu dipercepat. Aspek kedaerahan geospasial berdasarkan basis zona merah, orange dan kegiatan perekonomian,” kata Airlangga.
Ketua Umum Golkar ini juga menegaskan, pihaknya mengapresiasi vaksinansi Gotong Royong melalui Kadin Indonesia. Diharapkan vaksinasi ini segera dipercepat.
“Pemerintah berharap vaksinasi Gotong Royong bisa ditingkatkan. Pemerintah berupaya mensukseskan vaksinasi di Indonesia. Kedisiplinan masyarakat mematuhi protokol kesehatan serta melakukan 3T (pemeriksaan dini/testing, pelacakan/tracing, dan perawatan/treatment).
“Kita harus selalu waspada Covid masih ada, gelombang 2 dan 3 di negara lain, Pemerintah senantiasa bergerak cepat untuk mampu menangani Covid. Mempercepat vaksinasi,” pungkas Airlangga.(jpg)
batampos.co.id – Pemko Batam menetapkan Asrama Haji sebagai lokasi isolasi mandiri bangi masyarakat yang diketahui positif Covid-19 namun tanpa memiliki gejala atau OTG.
“Keputusan ini sudah ditetapkan Pak Wali (Wali Kota Batam, Muhammad Rudi),” ujar Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Selasa (25/5/2021).
Amsakar mengatakan, hingga saat ini, terdata 700 orang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Namun, pemerintah akan turun tangan agar isolasi benar-benar dijalankan.
“Sehingga ditetapkan Asrama Haji dijadikan Pusat Isolasi Mandiri Terpadu,” ujarnya.
Dengan isolasi terpusat tersebut, kata Amsakar, penanganan masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri dapat terkontrol dan penanganan lebih mudah.
“Kalau isolasi mandiri di rumah, kita khawatir nanti mereka tetap beraktivitas di luar,” katanya.
Melalui Posko PPKM, masyarakat yang terpapar dapat segera tangani dan dilakukan isolasi di Asrama Haji. Hal ini juga sebagai langkah pemerintah mengantisipasi penyebaran wabah.
“Kalau isolasi mandiri di rumah, kekhawatiran kita nanti keluarganya terpapar, warga di lingkungan juga terpapar dan penanganan Covid-19 makin berat,” katanya.
Untuk itu, keberadaan pengurus PPKM dapat mendata dan segera menginformasikan kepada Gugus Tugas sehingga penanganan pasien makin cepat.
“Cepat kita tangani, sehingga tak ada penyebaran Covid-19,” ujarnya.
batampos.co.id – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Batam, Suleman Nababan, mengatakan, pendaftaran Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) masih terus berjalan.
Dimana, sampai saat ini, sebanyak 1.800-an pelaku UKM di Batam mendaftar sebagai penerima Banpres BPUM pada tahun 2021.
”Ya, kita masih buka pendaftaran,” ujar Suleman, Senin, (24/5/2021).
Menurutnya, pendaftaran dibuka di kantor Dinas KUKM Kota Batam dan PLUT di Golden Prown. Sementara, pendaftaran di Dataran Engku Putri
atau di Kantor Wali Kota Batam, dialihkan ke Dinas KUKM Batam yang berada di Sekupang.
”Berhubung pelaku usaha yang mendaftar sudah mulai berkurang, maka pendaftaran dilakukan di dua lokasi saja. Awalnya kita buka di tiga lokasi,” ungkap Suleman.
Dilanjutkannya, pendaftaran akan dibuka sampai akhir Mei tahun ini. Setelah itu, data yang masuk akan langsung dikirim ke Dinas KUKM Provinsi Kepri dan Kementerian KUMKM RI.
UMKM terpilih nantinya akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 1,2 juta. Suleman menambahkan, sebanyak 430 UMKM di antaranya telah dikirim tahap pertama ke Kementerian KUMKM RI dan Dinas KUKM Provinsi Kepri.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) UMKM yang menyebutkan pengajuan penerima BPUM tersebut diajukan secara bertahap.
”Yang daftar ini kan yang tidak menerima bantuan di tahun 2020 lalu. Kalau yang menerima, otomatis datanya sudah ada di pusat dan menunggu proses pencairan,” bebernya.
Disinggung mengenai kapan pencairan, Suleman menjawab, tergantung dari bank pelaksana yakni BRI dan BNI. Sebab, bank pelaksana akan
langsung mengirim ke setiap nomor rekening penerima bantuan.
”Kalau pencairan langsung dari bank ya,” pungkasnya.
Sebelumnya di tahun 2020 lalu, sebanyak 39.167 pelaku UMKM di Batam mendapatkan dana bantuan modal produktif pemerintah pusat.
Total dana yang disalurkan mencapai Rp 94.000.800.000.
Suleman mengatakan, bantuan modal produktif ini, bertujuan membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi virus corona. Total ada 12 juta UMKM dan pelaku usaha se-Indonesia yang menerima bantuan ini.(jpg)
batampos.co.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan nyaris seratus ribu data pegawai negeri sipil (PNS) siluman. Mereka bahkan menerima gaji dari tahun 2002 hingga 2014.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menyebutkan, data tersebut terdeteksi saat pemutakhiran data PNS pada 2014 lalu. Setidaknya, ada sekitar 97 ribu PNS yang ada datanya namun sosoknya gaib.
”Dibayar gajinya, bayar iuran pensiunnya, tapi nggak ada orangnya,” ujarnya dalam acara kick off meeting pemutakhiran data mandiri, Senin (24/5/2021).
Pemutakhiran data PNS sendiri, kata dia, baru dilakukan dua kali. Pertama saat 2002. Saat itu, peremajaan data dilakukan secara manual. Sayangnya, tidak menghasilkan data sempurna meski berbiaya mahal dan memerlukan waktu lama.
Bahkan, ada yang dipal sukan. Kemudian, pembaruan data dilakukan kembali pada 2014 yang dilakukan secara elektronik. Pemutakhiran ini dilakukan oleh masing-masing PNS sehingga data lebih akurat daripada sebelumnya.
Meski, nyatanya banyak juga PNS yang belum mendaftar hingga saat ini. Dari sini, ditemukanlah data-data siluman tersebut.
Pihaknya pun telah memblokir sejumlah data dan melakukan penelusuran terhadap sisa lainnya. Diketahui, ada dari
mereka yang memang bertugas di daerah terpencil, meninggal, hingga sakit yang tidak bisa lagi bertugas di kantor.
Setelah adanya temuan tersebut, pihaknya pun mengajukan untuk melakukan penataan data ini.BKN mencoba mengubah
sistem pemutakhiran data agar bisa dilakukan setiap waktu.
Karenanya, mulai Juli hingga Oktober 2021 nanti PNS diminta untuk memperbarui data secara mandiri agar hal tersebut tidak terulang kembali.
Pihaknya pun sudah bekerja sama dengan PT Taspen untuk yang tercatat pensiun.
”Kami hanya mengelola dan menjaga kerahasiaan data. Untuk mutakhir data itu jadi milik dan kewajiban ASN,”
tegasnya.
Menurutnya, data My SAPK BKN bisa semakin mempermudah PNS dalam memperbaharui data secara mandiri. Jadi tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
”Pelayanan di kepegawaian akan tergantung pada kesiapan dan pemutakhiran data yang anda perbaiki,” sambungnya.Untuk mengajukan usul pemutakhiran data mandiri,
ASN dan PPT Non-ASN melakukan akses daring ke dalam aplikasi MySAPK dengan menggunakan username dan password. Kemudian, memilih menu Update Data Mandiri pada MySAPK untuk melanjutkan proses pemutakhiran data mandiri.
Apabila ASN dan PPT Non-ASN mengalami permasalahan akses maka dapat memilih bantuan pada sistem helpdesk
yang ditetapkan BKN.
Seluruh ASN dan PPT Non ASN diminta memeriksa keakuratan dan kelengkapan data-data tersebut. Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, ASN dan PPT Non-ASN dapat melakukan usul pemutakhiran data mandiri.
Setiap usul pemutakhiran data mandiri akan diverifikasi dan validasi oleh verifikator Instansi dan/atau BKN sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Kepala BKN 87/2021.
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, ikut angkat bicara terkait 97 ribu data ASN yang misterius. Menurut dia,
program pemutakhiran data mandiri (PDM) bisa segera memperbaiki kualitas data ASN se Indonesia.
”Ke depan, tidak boleh lagi pemerintah kebobolan membayar gaji dan iuran lainnya yang nyatanya ASN-nya fiktif,”
ujar Sultan.
Dia minta agar pembayaran dari pemerintah selama ini kepada ASN fiktif dapat ditelusuri dan diaudit kemana uang pembayaran gaji sebanyak 97 ribu ASN misterius dan tidak ada orangnya tersebut.
Menurut dia, perlu juga diungkap apakah kejadian itu hanya persoalan data yang tidak diperbarui atau mungkin
ada unsur-unsur lainnya yang bersifat kesengajaan oknum tertentu.
Sultan juga mendorong agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah gencar melakukan sosialisasi pemutakhiran data ASN. Jika tidak tersampaikan secara masif, maka data yang akan terhimpun tidak akan memiliki validitas seratus persen dari data yang ada.
Dia menegaskan bahwa persoalan data memang menjadi salah satu momok utama dalam pemerintahan. Masalah tersebut harus segera diatasi.
”Sebab tanpa informasi data yang benar, maka sudah bisa dipastikan kebijakan yang akan dihasilkan pasti tidak
benar,” tegasnya.(jpg)
