batampos.co.id – Persoalan lahan di Rempang-Galang (Relang) tidak lagi pada status quo karena status itu otomatis hilang sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang diubah menjadi PP Nomor 5/2011, terbit.

Apalagi, BP Batam sudah mengajukan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta. Persoalan utamanya kini, lahan di Relang sudah habis dikuasai masyarakat.

”Secara fisik, lahan itu (Relang) dikuasai anggota masyarakat dan itu diketahui pemerintah. Persoalan ini harus dituntaskan dulu, dibereskan dari penguasaan itu, agar tidak muncul persoalan saat investor masuk,” ujar Wakil Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Ampuan Situmeang, seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Ampuan menjelaskan, jika mau dirunut lagi ke belakang, sebenarnya, sejak 1993, sudah ada Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9-VIII-1993 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau lain di sekitarnya.

”Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 28/1992 yang telah memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Otorita Batam (OB). Dan di keputusan itu diatur bahwa segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian HPL tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya OB (sekarang BP Batam, red) selaku penerima HPL,” sebutnya.

Dalam keputusan Menter Agraria/Kepala BPN itu juga sudah diatur peruntukan Relang, yakni untuk pengembangan industri, pelabuhan, pariwisata, pemukiman, peternakan, perikanan, dan usaha yang berkaitan dengan itu.

Soal 1.700 hektare lahan di Galang yang HPL-nya tengah diajukan BP Batam ke Kementerian ATR/BPN, Ampuan berharap menjadi kabar baik dan berharap agar BPN benar-benar memberikan HPL itu.

Tidak lagi terganjal status lahan, apakah itu Daerah Penting dalam Cakupan Luas Bernilai Strategis (DPCLS), hutan lindung atau status hutan lainnya.

”Makanya, selain penguasaan secara fisik oleh masyarakat, persoalan-persoalan lainnya juga harus dibereskan semua, supaya tidak muncul masalah di kemudian hari. Ini menyangkut kepastian hukum juga,” ujarnya, lagi.

Sementara itu, kalangan pengusaha mendukung penuh pengembangan Relang.

”Pada prinsipnya kita mendukung selagi hal itu dimanfaatkan untuk kemajuan Batam ke depannya. Dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan tentunya,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Rafki Rasyid.

Ia yakin BP Batam tentunya sudah menghitung risiko dan manfaat dari pengajuan HPL di kawasan Rempang Galang tersebut.

”Penyiapan Rempang Galang sebagai daerah pengembangan investasi baru harus mulai disiapkan. Untuk mempersiapkan Batam sebagai daerah tujuan investasi baru yang berkembang nantinya setelah lahirnya UU Cipta Kerja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Deputi III BP Batam Anggota Bidang Pengusahaan, Sudirman Saad, mengatakan, sesungguhnya Rempang dan Galang memang masih kendala, karena statusnya masih sebagai Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

HPK merupakan kawasan hutan negara yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan.

Sebagai gambaran, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, menjadi wilayah kerja BP Batam, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. PP tersebut kemudian direvisi menjadi PP Nomor 5/2011.

”PP Nomor 5/2011 hanya mengatur mengenai penambahan Pulau Janda Berhias sebagai wilayah kerja BP Batam. Tidak ada yang lain,” tegas Sudirman saat ditemui Batam Pos di Tiban, Sekupang, Selasa (23/2/2021) malam.

Namun, untuk Pulau Galang, saat ini BP Batam tengah mengurus Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Luas lahan yang mau di-HPL-kan mencapai 1.700 hektare.

”Area 1.700 hektare tersebut merupakan area penggunaan lain (APL). APL bukan lagi hutan, makanya kami lagi urus ke Kementerian ATR/BPN di Jakarta,” katanya.

Sementara di Rempang, luas seluruhnya 17 ribu hektare. Lalu lahan yang berstatus HPK sebanyak 7.500 hektare.

”Ada juga luasan yang sama masuk taman buru dan hutan lindung. Ada juga sekolah, kantor camat, dan rumah penduduk asli yang kebanyakan nelayan. Itu status di Rempang,” ungkapnya.

Mantan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini juga mengungkapkan, di Rempang, juga terdapat sejumlah destinasi wisata, yang konon kabarnya memiliki izin usaha pengembangan sarana wisata alam (IUPSWA) yang diterbitkan Gubernur Kepri, atas persetujuan desain tapak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Namun, ia tidak mengetahui di zaman gubernur yang mana, IUPSWA diterbitkan dan berapa banyak jumlahnya. IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam, misalnya sarama wisata tirta, sarana akomodasi, sarana transportasi, sarana wisata petualangan, dan sarana olahraga minat khusus.

IUPSWA diberikan dengan jangka waktu 55 tahun dan dapat diajukan badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik swasta (BUMS), dan koperasi.

Dasar perizinan ini yakni PP Nomor 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

”Terhadap hal itu, BP Batam sudah berupaya membereskan dengan menyurati Gubernur zaman Plt Pak Bahtiar, agar proses penerbitan IUPSWA disetop dulu, karena Relang itu wilayah kerja BP Batam dan tahun ini BP Batam akan ekspansi juga ke sana,” paparnya.

Di surat itu juga dimohonkan yang sudah terlanjur mengurus IUPSWA, agar dicabut dulu.

”Surat tersebut juga kami tembuskan ke KLHK,” paparnya lagi.

BP Batam juga sudah menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

”Dalam surat Kepala BP ke Menko, kami lapor bahwa BP sudah merencanakan pengembangan Relang, tapi masih ada beberapa langkah yang perlu diselesaikan,” tuturnya.

Adapun langkah-langkah tersebut, yakni law enforcement di Relang.

”Pertama, perlu ada penegakan hukum terhadap mereka-mereka, baik itu perorangan atau badan hukum yang kuasai lahan secara ilegal, terutama di HPK Galang seluas 7 ribu hektar. Lahannya harus dibersihkan agar bisa dikembangkan,” tuturnya.

Lalu, BP Batam juga sudah meminta kepada KLHK agar HPK di Galang bisa diturunkan statusnya menjadi APL. Dengan status sebagai APL, maka BP Batam bisa mengurus HPL-nya di Kementerian ATR/BPN.

”Kemudian, BP berharap fasilitasi dari Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, agar secara paralel, proses HPL-nya bisa diterbitkan,” ungkapnya.

”Setelah HPK turun jadi APL, begitu terbit, maka segera diproses HPL-nya. Tidak boleh ada jeda. Jika lahan HPK seluas 7.500 hektar bisa diturunkan jadi APL. Maka seluas itu juga bisa diterbitkan HPL-nya secara serentak. Tidak lagi seperti di Batam yang parsial,” jelasnya.

Mengenai dulu adanya rencana pengelolaan bersama BP Batam dan Pemko Batam, Sudirman mengatakan, di era Kepala BP Batam dijabat Muhammad Rudi yang juga Wali Kota Batam, sudah ada perjanjian antara BP Batam dan Pemko Batam mengenai perencanaan pengembangan Relang.

”HPL atas nama BP Batam. Tapi, perencanaannya dilakukan bersama berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87/2011 tentang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batam Bintan Karimun (BBK), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Batam, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemko Batam dan Pemprov Kepri,” ungkapnya.

Lalu, bagaimana dengan nasib warga yang telah menetap di Relang? Persoalan sosial ini menjadi ranah hukum Tim Penegakan Hukum (Gakum) yang terdiri dari Pemprov Kepri, BP Batam, Polda Kepri, dan Pemko Batam.

Sudirman menyebut banyak pertimbangan khusus terkait penduduk di Relang. Hampir semua penduduk Relang bertempat tinggal di APL, tepatnya di sepanjang pinggir jalan raya yang menghubungkan Batam hingga Galang Baru.

”Soal tanah jalan, fasilitas umum diserahkan ke Pemko dengan nol UWTO, dalam jangka waktu sepanjang digunakan. BPN nanti akan kasih hak pakai,” ungkapnya.

Mengenai masyarakat, ada pertimbangan penguasaan lahan berdasarkan adat asal-usul, tetap diberi kesempatan karena sudah turun temurun.

”Kalau orang pendatang dan perusahaan yang beli di bawah tangan itu melanggar undang-undang,” tegasnya.

Tapi, kemungkinan kecil tim gakum akan memberikan pertimbangan kepada investor yang sudah terlanjur berbisnis disana, dengan dua syarat yakni memiliki nilai investasi besar.

”Dan bidang usahanya harus sesuai dengan RDTR dan RTRW yang berlaku. Kalau tidak sama, ya tidak bisa,” tegasnya, lagi.(jpg)