Senin, 4 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 9668

Pasien Covid-19 di Batam Bertambah

Aris
-
0
Pasien Covid-19 di Batam Bertambah

batampos.co.id – Penambahan pasien Covid-19 di Kota Batam masih terus terjadi dan pada Selasa (5/1/2021) diketahui ada 16 orang yang terkonfirmasi positif.

Dilansir dari website lawancorona.batam.go.id diketahui dari jumlah tersebut 8 orang bergejala, 4 tanpa gejala dan 4 kontak langsung dengan apsien Covid-19 sebelumnya.

Hingga Selasa (5/1/2021) total jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam sudah mencapai 5.091 orang.

Jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam hingga Selasa (5/1/2021).

Dengan rincian 2.399 wanita dan 2.692 pria. Pada hari yang sama juga terdapat pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 8 orang.

Sampai hari ini total pasien Covid-19 di Kota Batam yang dinyatakan sembuh sebanyak 4.495 orang. Terdiri dari 2.159 wanita dan 2.336 pria.

Sementara pasien yang masih dalam perawatan sebanyak 462 orang dan meninggal dunia 134 orang.(*/esa)

Penerima Bansos 2021 di Kepri 164.911 KK, Ini Rinciannya

Ahmadi Sultan
-
0
Penerima Bansos 2021 di Kepri 164.911 KK, Ini Rinciannya

batampos.co.id – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepri, Doli Boniara mengatakan lewat APBN Tahun Anggaran (TA) 2021, sebanyak 164.911 orang Kepala Keluarga (KK) di Provinsi Kepri terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Menurut Doli, jumlah tersebut terbagi dalam tiga kategori penerima manfaat.

“Jika mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) hanya ada dua kelompok penerima Bansos. Pertama adalah Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako. Di luar itu, ada program tambahan di masa pandemi ini, yakni Bantuan Sosial Tunai (BST),” ujar Doli di Tanjungpinang, Selasa (5/1).

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, untuk program Bantuan Sembako tercatat ada 61.967 orang penerima manfaat. Disebutkannya, di Kota Batam ada 29.656 orang, Kota Tanjungpinang 9.678 orang, Kabupaten Karimun 7.473, Kabupaten Lingga 5.798 orang, Kabupaten Bintan 5.000 orang, Natuna 3.087 orang, dan Anambas 1.275 orang.

“Adapun besarannya adalah Rp200 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM menerima dalam bentuk sembako yang mereka belanjakan di E Warung senilai. Secara keseluruhan adalah sebesar Rp12,3 miliar,” jelas Doli.

Kemudian untuk PKH secara keseluruhan tercatat 38.690 orang di Provinsi Kepri yang akan mendapatkan manfaatanya. Dikatakannya, di Bintan ada 3.039 orang, Karimun 4.571 orang, Anambas 614 orang, Batam 21.206 orang, Tanjungpinang 5.104, Lingga 3.195 orang, dan Natuna 961 orang.

Menurut Doli, komponen PKH tersebut diantaranya adalah Bumil/menyusui dengan besaran bantuan Rp 3 juta per tahun. Kedua balita besarannya juga Rp 3 juta per tahun. Selanjutnya adalah anak sekolah (SD 900 ribu/tahun, SMP 1,5 juta/tahun, SMA Rp2juta / tahun). Kemudian untuk Lansia sebesar Rp2,4 juta / tahun, dan disabilitas Rp 2,4 juta / tahun.

“Maksimal bantuan hanya empat komponen terbesar. Bantuan untuk 1 tahun diberikan 4 kali, per tiga bulan (Januari tahap I, April tahap II, Juli tahap III, Oktober tahap IV),” jelasnya lagi.

Sementara itu, program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program khusus di tengah pandemi Covid-19 yang diproyeksikan sebagai Jaringan Pengaman Sosial (BST) dari Pemerintah Pusat melalui Kemensos. Pada tahun 2021 ini, berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota tercatat ada 64.254 Kepala Keluarga (KK) yang terdata sebagai penerima manfaat BST.

Lebih lanjut katanya, sebaran penerima BST tersebut pertama di Tanjungpinang sebanyak 9.159 orang, Karimun 7.391 orang, Batam 31.456 orang, Bintan 5.148 orang, Lingga 6.868 orang, Natuna 3.181 orang, dan Anambas 1.051 orang. Adapun besaran BST sebesar Rp300 ribu per KK.

“Jika dikalkulasikan nilainya sebesar Rp 19,2 miliar. Program ini hanya untuk empat bulan, berlanjut apabila kondisi pandemi masih terjadi. Program ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara,” tutup Doli Boniara.(*/jpg)

Jokowi Minta Gubernur Permudah Investasi Masuk

Ahmadi Sultan
-
0
Jokowi Minta Gubernur Permudah Investasi Masuk

batampos.co.id – Presiden RI Joko Wododo (Jokowi) menyebut, investasi merupakan kunci dari pemUlihan ekonomi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan.

Jokowi meminta jangan ada pihak baik itu Kementerian maupun Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghambat investasi masuk ke Tanah Air. Sebaliknya, para pemangku kebijakan diminta untuk mempermudah dan melayani dengan cepat proses investasi.

“Jangan ada, baik itu Kementrian dan pemerintah daerah yang menghambat adanya investasi. Yang kita inginkan Kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu memberikan pelayanan yang cepat yang baik kepada investasi,” ujarnya secara virtual, Rabu (6/1).

Jokowi mengatakan, untuk investasi-investasi besar Ia titip kepada para Gubernur agar kemudahan investasi dapat benar-benar terealisasi dan terasa di lapangan.

Jokowi menjelaskan, alasan pentingnya investasi sangat diperlukan diantaranya, karena kebutuhan pembiayaan pembangunan ke depan yang tinggi. Kemudian, rasio utang pemerintah terhadap PDB juga terus meningkat.

Sementara, kapasitas pembiayaan dari BUMN juga ada keterbatasan, sehingga terdapat kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional.

“Oleh sebab itu pada bulan ini ini telah terbentuk yang namanya Sovereign wealth fund,” ucapnya.

Jokowi juga menyampaikan, agar para Gubernur mengetahui dan memiliki sebuah terobosan dalam rangka pembiayaan nasional kita tidak hanya tergantung kepada APBN, dan tidak tergantung hanya dari bantuan pinjaman, tetapi juga akan memiliki satu instrumen lagi yaitu SWF yang namanya adalah Indonesia investment authority.

“Supaya kita semuanya nanti bisa kenal yang namanya barang ini, sehingga nanti dalam pelaksanaan di lapangan apabila nanti menyangkut daerah, ini juga saya minta para gubernur juga bisa membantu,” jelasnya.

Jokowi menambahkan, hal yang berkaitan dengan pembangunan yang ada di daerah pada tahun ini diminta untuk pembangunan food Estate dalam rangka ketahanan pangan. Dalam hal ini agar kepala daerah dapat mempercepat perizinan dan dukungan penuh sehingga Indonesia akan memiliki beberapa kabupaten provinsi yang mempunyai food estate.

“Kita harapkan Nantinya di 2021 ini bisa kita selesaikan dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pembuka,” tutupnya.(jpg)

Tahap Pertama Batam Dapat Jatah Vaksin 4.272 Dosis

Ahmadi Sultan
-
0
Tahap Pertama Batam Dapat Jatah Vaksin 4.272 Dosis

batampos.co.id – Pengiriman vaksin tahap pertama sebanyak 13.000 dosis tiba di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Selasa (5/1). Untuk tahap kedua dengan jumlah 12.000 dosis dijadwalkan tiba pada 10 Januari 2021 mendatang.

“Kedatangan vaksin tahap awal ini menjadi semangat bagi Kepri. Harapan kita adalah, Kepri segera pulih dan aktivitas normal kembali,” ujar Gubernur Kepri, Isdianto, di Bandra Internasional Raja Haji Fisabillah (RHF) Tanjungpinang, kemarin.

“Selanjutnya kita menunggu instruksi pemerintah pusat. Ketika sudah ada perintah, segera kita sebar ke daerah. Sementara masih disimpan di Gedung Instalasi Farmasi, Dinkes Kepri,” jelasnya.

Gubernur Kepri Isdianto menyambut kedatangan 13.000 pcs Vaksin Covid-19 di ruang VIP Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Selasa (05/01). (foto:humaspemprov)

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, Moch Bisri, menambahkan, vaksin yang sudah tiba langsung ditempatkan di Gedung Instalasi Farmasi milik Dinkes Kepri di Jalan Kesehatan, Tanjungpinang. Di tempat itu, pihaknya telah menyediakan Coldroom (ruang pendingin) untuk menjaga kualitas vaksin tersebut tetap baik.

“Kita simpan di situ dulu sampai menunggu instruksi dari pusat bagaimana pelaksanaannya nanti,” ujarnya.

Menurut Bisri, 13 ribu dosis vaksin Covid-19 ini diperuntukkan kepada tenaga kesehatan (nakes) sebagai prioritas, yang jumlahnya di Kepri sebanyak 15.661 orang.

Adapun sebarannya adalah, Kota Tanjungpinang 2.624, Kota Batam 4.272, Kabupaten Karimun 1.120, Kabupaten Bintan 1,444, Kabupaten Natuna 919, Kabupaten Lingga 843, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 873.

Setelah tenaga kesehatan, TNI-Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sasaran vaksinasi berikutnya. “Masing-masing penerima vaksin, akan menjalani dua kali vaksinasi. Semoga ini menjadi semangat baru, dan Kepri segera pulih dari Covid-19,” kata Bisri.

Untuk pengamanan pendistribusian vaksin akan dilakukan Polda Kepri. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt, mengatakan, pengawalan berlangsung sejak dari Tanjungpinang hingga disuntikkan ke para tenaga kesehatan di seluruh Kepri.

Ia mengatakan, Kapolda Kepri Irjen Aris Budiman meninjau langsung pengamanan dan pengawalan vaksin tersebut. “Pengamanan dan pengawalan ini berdasarkan Surat Telegram dari Kapolri nomor, STR/1/I/OPS.2/2021 tanggal 3 Januari 2021, tentang pelaksanaan pendistribusian vaksin Covid-19 ke 34 provinsi di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Ia mengatakan, jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 66 orang, yang terdiri dari 25 personel Satbrimob Polda Kepri beserta kendaraan taktisnya, empat personel Satantas Polres Tanjungpinang, 12 personel Lanud, 10 personel Kodim 0315, dan 15 personel Marinir. (*/jpg)

Pemerintah Putuskan PSBB Menyeluruh di Pulau Jawa dan Bali

Ahmadi Sultan
-
0
Pemerintah Putuskan PSBB Menyeluruh di Pulau Jawa dan Bali

batampos.co.id – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah melakukan pembatasan kegiatan di wilayah di Pulau Jawa dan Bali mulai dari 11-25 Januari 2021.

“Jadi penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di provinsi Jawa-Bali,” ujar Airlangga dalam konfrensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1).

Airlangga mengatakan, pembatasan kegiatan tersebut dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan,” katanya.

Airlangga mengatakan, pembatasan Jawa-Bali tersebut karena memenuhi kriteria yakni kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah 82 persen.

“Pembatasan tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan provinsi kabupaten kota memenuhi salah satu dari parameter tersebut yaitu tingkat kematian nasional sebesar 3 persen,” ungkapnya.

Nantinya pemerintah akan terus melakukan evaluasi terkait pembatasan di Pulau Jawa-Bali tersebut. Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat mengenai protokol kesehatan.

“Kemudian meningkatkan operasi yustisi yang dilaksanakan Satpol PP dan unsur TNI. Jadi di Pulau Jawa dan Bali akan dimonitor secara ketat,” tuturnya.

Berikut ini adalah daftar kegiatan yang terkena pembatasan.

1. Membatasi tempat kerja dengan work from home 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat

2. Kegiatan belajar mengajar secara daring

3. Sektor esensial yang kita sudah kita ketahui bersama berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan tentu jam operasional, kapasitas dan menjaga protokol kesehatan secara ketat

4. Melakukan pembatasan terhadap jam buka daripada kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 kemudian makan dan minum di tempat maksimal 25 persen dan pemesanan makanan melalaui take away atau delivery tetap diizinkan

5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat

6. Mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat

7. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara,

8. Kapasitas dan jam moda transportasi juga diatur.(jpg)

Rekrutmen Guru CPNS Ditiadakan? Nadiem: Ini Salah

Ahmadi Sultan
-
0
Rekrutmen Guru CPNS Ditiadakan? Nadiem: Ini Salah

batampos.co.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyinggung informasi yang beredar terkait ditiadakannya rekrutmen guru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Kata dia, informasi perihal tersebut salah.

“Ingin saya koreksi mispersepsi di media bahwa tidak ada Iagi formasi CPNS untuk guru, ini salah dan tidak pernah menjadi kebijakan Kemendikbud,” terang dia dalam akun Instagram-nya @nadiemmakarim yang dikutip Rabu (6/1).

Jadi, rekrutmen formasi guru CPNS akan tetap ada. Hal tersebut akan dilakukan sejalan dengan pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 ini.

“Saya menegaskan bahwa formasi CPNS guru ke depan tetap akan ada karena kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan PPPK,” tuturnya.

Kata dia, fokus tahun ini adalah perekrutan guru honorer sampai dengan kapasitas satu juta guru melalui jalur PPPK. Ia juga mengingatkan bahwa jumlah guru yang diangkat PPPK hanya yang lulus tes.

Pihaknya pun mendorong agar para guru honorer serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) melamar menjadi guru PPPK. Sebab, apabila kinerjanya baik dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi PNS.

“Kinerja yang baik sebagai guru PPPK nantinya akan menjadi pertimbangan penting jika guru PPPK yang bersangkutan melamar menjadi CPNS. Kami terus berupaya memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya,” pungkas dia.(jpg)

Kabel PLN Batam Percikan Api, Pengendara Panik

Aris
-
0
Kabel PLN Batam Percikan Api, Pengendara Panik

batampos.co.id – Kabel milik bright PLN Batam yang ditanam di dalam tanah memercikan api dan membuat para pengendara yang melintas di sekitar ruas Jalan Taman Golf Sukajadi panik.

Salah seorang pengendara, Angga, mengatakan, percikan api dari kabel yang ditanam dalam tanah tersebut sangat besar.

“Ngeri lihatnya, muncrat-muncrat gitu apinya,” katanya, Rabu (6/1/2021).

Angga menjelaskan kejadian itu sempat membuat ruas jalan di kawasan tersebut macet. Bahkan banyak pengendara yang mengehntikan kendaraanya karena takut melintas di sekitar percikan api.

Vice President Public Relations bright PLN Batam, Samsul Bahri, membenarkan kejadian tersebut.

Kabel PLN Batam mengalami korsleting di sekitar ruas Jalan Taman Golf Sukajadi. Foto: Tangkapan Layar

“Penyebabnya diduga ada bekas pekerjaan galian di daerah tersebut yang membuat kabel PLN luka (terkelupas,red) dan mengingat beberapa hari ini hujan makanya menimbulkan korsleting (hubungan arus singkat) dan percikan api,” ujarnya.

Kata dia, petugas PLN Batam sudah mengamankan kondisi tersebut sejak pukul 07.05 WIB, dengan memadamkan aliran listrik dari gardu.

“Untuk diketahui bahwa gangguan tersebut hanyalah tegangan rendah,” jelasnya.

Samsul mengatakan, tidak ada pemadaman skala besar akibat kejadian tersebut.

“Untuk laporan yang masuk lewat call center yang padam akibat gangguan tersebut hanyalah taman-taman bunga yang berjualan di seputar lokasi dan kondisi sudah normal sebelum jam 11.00 WIB,” paparnya.(esa)

Siap-Siap! Pemda Anambas Usulkan Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2021

Ahmadi Sultan
-
0
Siap-Siap! Pemda Anambas Usulkan Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2021

batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, telah mengusulkan formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPANRB). Ada sebanyak 322 formasi untuk CPNS dan 413 untuk PPPK.

“Tanggal 31 Desember 2020 terakhir ditutup, data itu sudah selesai kami kirim, tinggal menunggu dari KemenPANRB, jumlah formasi yang telah disetujui nanti akan diumumkan,” ucap Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, BKPSDM Anambas, Novia Tianora, Rabu (6/01/2021).

Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu ( 6/01/2021). (Foto:Faidillah/batampos.co.id)

Kata dia, pengusulan formasi CPNS tahun 2021 ini hanya untuk formasi tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Rinciannya tenaga teknis berjumlah 122 formasi dan tenaga kesehatan berjumlah 200 formasi.

Sedangkan pengusulan formasi PPPK di daerah ini ada sebanyak 413. Untuk tenaga guru berjumlah 383 formasi, sementara itu untuk tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat berjumlah 30 formasi.

“Jadi sekarang itu, formasi tenaga guru itu dialihkan ke PPPK tidak ada lagi PNS, sama seperti tenaga kesehatan bidan dan perawat,” ucapnya.

Lanjut dia lagi mengungkapkan, pemerintah memberikan ruang bagi para calon guru maupun guru honorer untuk ikut seleksi guru PPPK. Syaratnya memiliki sertifikat pendidik kemudian juga tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat harus memiliki STR.(fai)

Wakil Wali Kota Batam Tinjau Belajar Tatap Muka, Begini Kondisinya…

Aris
-
0
Wakil Wali Kota Batam Tinjau Belajar Tatap Muka, Begini Kondisinya…

batampos.co.id – Sistem belajar tatap muka di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan SKB 4 Menteri.

Hal ini diutarakan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat meninjau langsung pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah di Kecamatan Belakang Padang.

“Tadi kita lihat anak-anak ini semangat bisa kembali belajar di sekolah. Mereka katanya lebih senang belajar di sekolah daripada di rumah,” katanya usai meninjau, Rabu (6/1/2021).

Amsakar mengatakan, peninjauan yang dilakukannya untuk memastikan bahwa seluruh sekolah terutama di Kecamatan Belakang Padang sudah menerapkan sistem belajar tatap muka sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Terutama kata dia adalah terkait dengan protokol kesehatan.

Beberapa sekolah yang ditinjau menurut dia sudah memenuhi persyaratan, terutama terkait protokol kesehatan.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad saat meninjau sistem belajar tatap muka di salah satu sekolah di Kecamatan Belakang Padang. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id

Mulai siswa masuk sekolah hingga pulang sudah sesuai dengan yang dianjurkan Pemko Batam.

Kata dia, sebelum masuk sekolah siswa wajib menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang disiapkan di depan pintu gerbang sekolah.

“Kemudian di dalam sekolah siswa dilarang untuk berkerumunan. Jumlah siswanya juga dibatasi satu kelasnya,” katanya.

Dalam artian, jika jumlah siswanya setiap kelas berjumlah 36 maka akan dibagi menjadi dua shif, dengan setiap shifnya hanya 18 siswa.

“Setiap ganti mata pelajaran anak-anak tetap di kelas dan gurunya yang akan ganti,” katanya.

Amsakar mengajak orang tua siswa untuk sama-sama melakukan pengawasan kepada anak-anaknya. Terutama saat jam pulang sekolah, agar bisa dijemput orang tua siswa.

Untuk meningkatkan pengawasan di lapangan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Polsek Belakang Padang.

“Nanti dari Polsek Belakangpadang dibantu Satpol PP, Kecamatan, dan Babinsa akan melakukan rutin patroli di lapangan,” tuturnya.(*/esa)

KPK Bertabur Jenderal Polisi

Ahmadi Sultan
-
0
KPK Bertabur Jenderal Polisi

batampos.co.id – Meski sempat menuai kritik, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melaksanakan Peraturan Komisi No 7/2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola KPK (Ortaka). Selasa (5/1), pimpinan mengangkat dan melantik 38 pejabat struktural sebagai tindak lanjut dari aturan yang diklaim turunan dari UU No 19/2019 tentang KPK itu.

Di level kedeputian, pimpinan KPK melantik dua pejabat. Yakni Pahala Nainggolan sebagai deputi pencegahan dan monitoring serta Irjen Karyoto yang mengisi kursi deputi penindakan dan eksekusi. Sebelum terbitnya Perkom Ortaka, dua bidang kerja strategis KPK itu bernama kedeputian pencegahan dan kedeputian penindakan.

Seperti diberitakan, KPK merombak susunan organisasi lewat Perkom No 7/2020. Di aturan itu, KPK mengganti nomenklatur jabatan dan menambah beberapa unit kerja baru. Misal, Deputi Penindakan diganti Deputi Penindakan dan Eksekusi.

Sementara unit baru di antaranya Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat serta Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi.

KPK menyebut organisasi baru itu untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan. Yakni, pendekatan preventif melalui pendidikan antikorupsi. Kemudian perbaikan sistem atau kebijakan dengan pencegahan. Dan terakhir, penindakan untuk memberi efek jera.

“Ketiga pendekatan itu dilakukan secara paralel dan terkait satu dengan lainnya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, menjelaskan Perkom Ortaka yang baru beberapa waktu lalu.

Secara umum, Perkom Ortaka itu hanya menambah tujuh jabatan baru. Meliputi enam jabatan struktural dan satu jabatan non struktural.

Pelantikan 38 pejabat struktural kemarin sekaligus mengukuhkan posisi sembilan jenderal polisi aktif di lingkungan KPK.

Di posisi pucuk ada Komjen Firli Bahuri yang menjabat ketua KPK. Kemudian Irjen Karyoto yang menduduki posisi deputi bidang penindakan dan eksekusi. Berikutnya Brigjen Setyo Budiyanto sebagai direktur penyidikan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menyebut pimpinan KPK kembali menciptakan kontroversi karena mengangkat dan melantik 38 pejabat struktural itu. Menurut dia, landasan hukum yang digunakan sebagai dasar perombakan susunan organisasi tersebut bermasalah.

”Pelantikan itu dapat dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang pimpinan,” ujarnya.

Kurnia menyebut perubahan regulasi KPK menjadi UU 19/2019 tidak diikuti dengan pergantian substansi pasal 26 dalam UU 30/2002. Artinya, nomenklatur struktur KPK mestinya tetap merujuk pada pasal 26 UU 30/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2019. Yaitu, bidang pencegahan, penindakan, informasi dan data, serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.

Nomenklatur baru KPK, kata dia, juga bertolak belakang dengan konsep reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada efisiensi. ”Di struktur lama KPK hanya memiliki empat kedeputian dengan 12 direktorat, tapi setelah berlakunya Perkom yang baru, stuktur KPK membengkak menjadi lima kedeputian dengan 21 direktorat,” ujarnya.

Kurnia juga menilai pelantikan pejabat struktural baru itu juga dapat dipandang sebagai upaya pimpinan KPK untuk mengikis independensi kelembagaan. Itu seiring adanya tren pejabat struktural yang diisi oleh perwira kepolisian.

”Akibat lain dari penggemukan ini adalah melambatnya kinerja KPK,” imbuh dia. (tyo/jpg)

1...9,6679,6689,669...14,256Halaman 9,668 dari 14,256

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000