batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11). Sejumlah fasilitas di puskesmas tersebut dicek.

Mulai ruangan, peralatan, hingga kesiapan tenaga kesehatan (nakes) dan vaksinatornya. Termasuk persiapan bila ada kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).

Puskesmas Tanah Sareal menjadi salah satu lokasi simulasi yang ditunjuk pemerintah. Ada 37 nakes yang disiapkan di puskesmas itu dan masih mungkin ditambah bila diperlukan. Sehingga diharapkan kualitas layanan kepada masyarakat tidak berkurang.

Presiden menjelaskan, vaksinasi diperkirakan dimulai paling cepat akhir tahun ini atau awal 2021. Sebab, kalaupun vaksin sudah tersedia, persiapannya tidak sekadar menerima, lalu menyuntik. Skema distribusi ke seluruh tanah air harus disiapkan. Sebab, bagaimanapun distribusi vaksin tidak mudah.

”Ini (vaksin, Red) bukan barang seperti barang-barang lain, memerlukan cold chain (rantai pendingin),” tuturnya.

Vaksin harus dijaga dalam suhu tertentu untuk memastikan kondisinya tetap stabil. Produk vaksin yang berbeda akan memerlukan model distribusi yang berbeda pula. Karena itu, persiapan distribusi ke daerah harus cermat agar vaksin tidak rusak.

Target awal pemerintah, vaksin pertama bisa tiba di Indonesia akhir bulan ini atau setidaknya Desember mendatang. Baik yang berupa vaksin jadi maupun bahan baku yang akan diolah di Bio Farma. Pemerintah sendiri pada dasarnya tidak menargetkan produk vaksin tertentu. Hanya, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. ”Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam list-nya WHO. Ini wajib,” lanjut Jokowi.

Setelah sampai ke Indonesia, vaksin tidak boleh langsung digunakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengeceknya terlebih dahulu sebelum mengeluarkan emergency use authorization (izin edar). Tahapan itu memerlukan waktu sekitar tiga pekan.
Bila izin sudah keluar, barulah vaksin bisa didistribusikan dan disuntikkan. Mereka yang akan divaksin kali pertama adalah nakes. Baik dokter, perawat, maupun semua orang yang terkait dengan penanganan kesehatan. Ditambah personel TNI-Polri dan ASN di sentra-sentra layanan publik.

Apakah presiden termasuk yang akan divaksin duluan, Jokowi menjawab lugas. ”Kalau oleh tim (vaksinasi) diminta, saya yang paling depan (lebih dulu), saya siap,” tegasnya. Yang jelas, sambil menunggu vaksin, pemerintah akan terus menyiapkan vaksinasi. Juga menyosialisasikannya kepada publik. Dengan demikian, begitu vaksin datang dan disetujui BPOM, distribusi dan vaksinasi bisa langsung dilakukan.

Mabes TNI mendapat informasi bahwa personel yang bertugas menegakkan protokol kesehatan masuk prioritas vaksinasi Covid-19. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad menyampaikan bahwa informasi itu bersumber dari kepala Pusat Kesehatan (Puskes) TNI.

”Untuk vaksinasi yang jadi prioritas pertama adalah petugas dan tenaga medis,” ungkap dia kepada awak media kemarin. Alasannya tidak lain karena mereka berada di garda paling depan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19.

Personel TNI yang bertugas menegakkan protokol kesehatan, kata Riad, masuk prioritas kedua. Selain TNI, personel Polri juga masuk prioritas kedua vaksinasi Covid-19. Khusus TNI, pendataan sudah dilakukan. ”Sudah didata, kuota vaksin untuk TNI sekitar sembilan ribu sampai sepuluh ribu,” beber jenderal bintang dua TNI-AD tersebut.

Dia memang tidak bisa merinci siapa saja yang masuk dalam data itu. Namun demikian, bisa dipastikan hanya personel TNI di lapangan yang ada dalam data vaksinasi Covid-19.

Menurut Riad, pihaknya akan mengikuti mekanisme yang sudah diatur oleh pemerintah. Sejauh ini, dia menyebutkan, belum ada informasi detail mengenai mekanisme vaksinasi ribuan prajurit TNI yang sudah didata. ”Secara teknis belum. Tapi, intinya sudah disiapkan,” kata dia.

Dengan begitu, Riad memastikan saat vaksinasi siap dilakukan, TNI sudah memiliki data siapa saja yang harus divaksinasi lebih dulu. Harapannya itu akan membantu pemerintah mengefisienkan waktu vaksinasi. ”Jadi, yang jelas di data sudah ada. Khususnya tenaga kesehatan yang langsung di lapangan,” tambahnya.

Terpisah, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence menawarkan kerja sama produksi vaksin. Kerja sama tersebut antara perusahaan vaksin AS dan Indonesia. Hal itu ditawarkan Pence kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat berkunjung ke Washington DC Selasa (17/11). Namun, hingga kemarin belum ada detail resmi dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi tentang kelanjutan dan penjajakan kerja sama vaksin tersebut.

Pada bagian lain, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/BRIN Ali Ghufron menyampaikan, khusus untuk vaksin, ada tiga hal penting dalam pengembangannya. Pertama, kecepatan. Karena pengembangan vaksin Merah Putih dimulai sedikit akhir, diputuskan untuk bekerja sama dengan Sinovac. Kedua, efektivitas dan keamanan. Ketiga, kemandirian. Untuk kemandirian, pemerintah memiliki ambisi untuk bisa menghasilkan vaksin Merah Putih.

Saat ini sudah ada enam lembaga dan perguruan tinggi yang tengah mengembangkan vaksin Covid-19 dengan menggunakan berbagai platform. Mulai Lembaga Molekuler Eijkman, Universitas Indonesia, LIPI, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, hingga Universitas Gadjah Mada. Merujuk road map, vaksin Merah Putih ditargetkan mulai diproduksi pada akhir 2021. ”Kalau seed vaksin ditargetkan akhir 2020 atau awal 2021. Tapi, ini kan baru seed vaksin,” imbuhnya.(jpg)