batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak menolak saat akan divaksinasi Covid-19.
“Hari ini kita juga dengarkan penjelasan dari dokter spesialis penyakit dalam. Artinya supaya kita tahu yang sebenarnya, sehingga bisa disampaikan kepada masyarakat,” katanya saat mensosialisasikan vaksinasi Covid-19 di Dataran Engku Putri, Senin (11/1/2021).
Kata dia, sosialisasi dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait vaksin Covid-19.
Pihaknnya juga sengaja mengumpulkan seluruh Forkompinda Kota Batam, Rumah Sakit, Puskesmas, tokoh masyarakat dan instansi pemerintah lainnya agar satu pendapat terkait vaksinasi Covid-19.
Saat ini lanjutnya, banyak isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait vaksin Covid-19 dan membuat masyarakat ragu.
Sosialisasi ini lanjutnya, diharapkan bisa meluruskan informasi-informasi yang diterima masyarakat.
Ia mengajak agar masyarakat percaya kepada pemerintah dan dokter yang memang sudah ahli dibidangnya.
“Kita memang tidak tahu mana yang benar, tapi kita harus percaya kepada dokter. Karena memang sudah ahli dibidangnya,” tegas Rudi.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, bersama jajaran saat mensosialisasikan vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksnakana pada Kamis (14/1/2021) mendatang. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
Vaksinasi sendiri akan dilakukan secara bertahap. Prioritas utama lanjutnya adalah untuk para tenaga medis dan akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
“Vaksinnya ada di provinsi, jumlahnya untuk Batam saya belum dapat angkanya. Tapi yang jelas sesuai dengan tenaga medis kita,” jelasnya.
Wali Kota meminta agar masyarakat tidak menolak jika nantinya dilakukan vaksin.
Sebab kata dia, vaksinasi diberikan bukan untuk diri sendiri tapi juga orang lain di sekitarnya.
“Kalau virus ini tidak menular silahkan menolak, tapi yang menjadi masalah adalah virus corona ini bisa menular kepada siapa saja,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Batam, Nuryanto, mengatakan, pihaknya mendukung penuh vaksinasi Covid-19.
DPRD lanjutnya meminta agar masyarakat turut mendukung rencana ini.
“Mari kita percayakan kepada pemerintah bahwa tidak mungkin pemerintah akan menyengsarakan rakyatnya,” kata Nuryanto.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Zulkarnain, mengatakan, sebagaimana yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat adalah halal.
“Karena itu khususnya bagi umat Islam tidak ada alasan untuk menolak divaksin,” katanya.(*/esa)
batampos.co.id – Sabtu malam (9/1), beberapa jam menjelang hari ulang tahunnya, Sarah Beatrice Alomau menerima kabar mengejutkan. Namanya tercatat dalam manifes Sriwijaya Air PK-CLC yang hari itu hilang kontak pukul 14.40 WIB.
”Waktu itu baru pulang kerja sekitar pukul 20.00 WIB, teman saya kasih tahu,” tuturnya kepada Jawa Pos, Minggu (10/1).
Orang tua dan saudara Sarah pun histeris saat menghubunginya. Mereka mengira perempuan 19 tahun tersebut turut menjadi korban. Padahal, saat itu kondisi Sarah baik-baik saja. Pangkal persoalannya adalah penggunaan KTP Sarah oleh seorang temannya.
Menurut Sarah, yang menggunakan KTP miliknya adalah temannya asal Flores bernama Shelfi Ndaro, 24. Penggunaan kartu identitas itu tanpa sepengetahuan Sarah. ”Saya gak tau, kan saya lagi berangkat kerja. Saya juga gak tau dompet dan KTP saya ditinggal di rumah. Apa dia scan atau foto, saya gak tau,” katanya.
Shelfi Ndaro merupakan teman sekantor Sarah di salah satu perusahaan pabrik kertas nasi di Kawasan Pergudangan 8, Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka bertetangga kos. Menurut Sarah, temannya itu tidak pernah meminta izin untuk meminjam KTP-nya.
”Dia bekerja seperti saya sebagai (di bagian, Red) molding. Dia tidak pinjam KTP atau fotokopi KTP,” ungkapnya.
Sarah Beatrice Alomau. (Sarah Beatrice Alomau for Jawa Pos)
Kuasa hukum Sarah, Richard Riwoe, telah mendatangi posko Sriwijaya Air di Bandara Soekarno-Hatta untuk mengklarifikasi hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa yang melakukan perjalanan diduga teman Sarah, yakni Shelfi Ndaro.
”Bagaimana bisa dia (Shelfi, Red) mendapat identitas dan menggunakannya itu si Sarah tidak tahu. Hanya, dia (Sarah, Red) memang mendapatkan informasi Shelfi Ndaro mau ke Pontianak,” tuturnya.
Pihaknya mempertanyakan bagaimana Shelfi bisa lolos dari pemeriksaan administrasi, rapid test antigen, dan lainnya. Sebab, KTP asli Sarah saat ini masih ada di dompetnya. ”Pertanyaannya, Shelfi Ndaro ini pakai apa. Kalau pakai fotokopi atau foto dalam handphone, apa sesuai aturan?” kata Richard.
Penggunaan identitas tersebut, lanjut dia, nanti menyebabkan permasalahan administrasi dan klaim asuransi korban. Karena itu, pihaknya ingin maskapai Sriwijaya Air mengecek CCTV untuk memastikan siapa yang melakukan perjalanan. ”Untuk jelasnya siapa yang berangkat silakan dilihat dari CCTV, mulai masuk sampai dia di ruang tunggu. Shelfi Ndaro itu rambutnya panjang dan lurus, kalau Sarah rambut keriting,” terangnya.
Kasus penggunaan identitas orang lain itu, sambung Richard, harus menjadi koreksi pihak maskapai. Sebab, celah tersebut sangat rawan disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. ”Ini juga jadi pelajaran bagi maskapai lain, bisa saja untuk penyamaran, menghindari suatu hal dengan menggunakan KTP orang lain,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Flobamora (NTT) Jabodetabek Fridrik Makanlehi menyatakan, pihaknya telah melaporkan kejadian itu kepada pihak Sriwijaya Air dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pihaknya tidak ingin kejadian tersebut nanti menjadi permasalahan.
Alumnus Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto Jogjakarta itu juga tengah berkonsultasi dengan ahli hukum. Pihaknya belum mengetahui apakah Shelfi Ndaro tetap mendapatkan santunan atau tidak. Berdasar Permenhub No 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, korban jiwa karena kecelakaan pesawat mendapatkan santunan Rp 1,25 miliar.
”Menurut hukum, kalau orang tidak terdaftar berarti nihil (tidak ada bantuan, Red). Kita belum tahu dari Sriwijaya Air apakah korban tetap dikasih santunan atau tidak. Itu masih kita koordinasikan dengan teman-teman,” ungkapnya.
Cerita berbeda datang dari Vera Gusman, 35. Ibu dua anak itu sempat memohon-mohon agar bisa ikut dalam penerbangan Sriwijaya Air SJ182. Dia bersama putri sulungnya, Febri, berencana terbang menuju Pontianak dengan maskapai yang sama hari itu. Namun, pesawat yang ditumpanginya dijadwalkan berangkat lebih dahulu dari Sriwijaya Air PK-CLC.
”Saya tanya ke petugas, hari ini (Sabtu, Red) ada berapa penerbangan ke Pontianak? Dia bilang dua. Saya lalu minta bisa ikut penerbangan selanjutnya,” tuturnya.
Keberangkatan Vera pada pukul 05.00 WIB sebelumnya memang terkendala persyaratan tes swab PCR. Dia tak mengetahui ada aturan baru mengenai batas waktu penggunaan hasil tes sebagai syarat terbang. ”Punya saya dibilang sudah lewat satu hari. Padahal, anak saya harus kembali karena Senin sekolah,” jelasnya.
Vera yang menempuh perjalanan dari Bandung sejak Jumat malam sontak panik. Dari pos pemeriksaan berkas kesehatan, dia disarankan untuk melakukan rapid test antigen. ”Alhamdulillah, hasilnya negatif,” ungkap Vera.
Sayang, di konter check-in, Vera ditolak. Sebab, untuk masuk Pontianak, wajib test swab PCR. Hasil rapid test antigennya pun tak berarti. Dia makin khawatir lantaran jam sudah menunjukkan pukul 04.30. Akhirnya, Vera tidak hanya meminta diberi keringanan soal swab test, tapi juga diizinkan ikut penerbangan selanjutnya, yakni Sriwijaya Air PK-CLC. Tapi, permintaannya ditolak. Dia disarankan untuk reschedule.
Vera yang putus asa akhirnya memilih kembali ke Bandung bersama putrinya. Hingga, dia mendengar kabar ada pesawat Sriwijaya yang hilang kontak. ”Saya langsung lemas. Gemetar banget. Itu kan pesawat yang saya mohon-mohon untuk ikut terbang,” ungkapnya.
Ada pula cerita keluarga Atma Budi Wirawan yang selamat karena batal menumpang Sriwijaya PK-CLC. Atma menuturkan, lantaran biaya tes PCR yang mahal, keluarganya memilih untuk berangkat dengan kapal.
”Pagi ini, saya menjemput ibu mertua, adik ipar dan istrinya, serta keponakan-keponakan yang baru tiba dari Jakarta, rombongan delapan orang. Semestinya mereka pulang Sabtu sore dengan penerbangan Sriwijaya PK-CLC, tiket sudah dibeli sekitar semingguan sebelumnya,” ungkap Atma kepada Pontianak Post, Minggu (10/1). (jpg)
batampos.co.id – Pesawat Sriwijaya Air PK-CLC yang jatuh di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, adalah produksi The Boeing Company. Model 737-500 Classic series. Penyempurnaan dari 737-300 dan 737-400. Memiliki daya jelajah yang lebih panjang dengan lebih sedikit penumpang. Kapasitasnya 140 orang.
Selain itu, Boeing 737-500 menggunakan dua mesin jet CFM56-3. Mesin itu diklaim lebih irit bahan bakar hingga 25 persen dibanding model 737-200 yang menggunakan mesin jet Pratt & Whitney (P&W) 200.
Boeing 737-500 diluncurkan pada 1987 dan terbang perdana 30 Juni 1989. Untuk mendapatkan sertifikasi laik terbang, pesawat prototipenya mengudara hingga 375 jam. Southwest Airlines menjadi pelanggan pertama dengan memesan 20 unit.
Ilustrasi Sriwijaya Air Sj 182 (Dimas Pradipta/JawaPos.com)
Pesawat asal pabrikan Amerika Serikat itu naik daun pada 2012. Penjualannya meningkat 40 persen saat itu. Seiring dengan Boeing memensiunkan seri 737-200 di pasaran. Pada tahun itu pula, Sriwijaya Air mendatangkan 12 unit Boeing 737-500. Menggantikan pesawat Boeing 737-200 yang purnaterbang dengan jumlah yang sama. Semuanya dibeli bekas dari maskapai Continental, AS.
Berdasar data Planespotters, PK-CLC yang terdaftar dengan kode registrasi PK-CLC termasuk salah satu dari rombongan 12 pesawat second tersebut. Pesawat itu memiliki manufacturer serial number 27323 dan terbang perdana pada 13 Mei 1994. Artinya, 737-500 PK-CLC saat ini sudah berusia lebih dari 26 tahun.
Wakil Ketua Ikatan Pilot Indonesia (IPI) Capt Rama VPN Noya membenarkan bahwa Boeing 757-500 diproduksi pada 1994. Meski begitu, pesawat yang digunakan dalam kondisi baik, masih layak, dan tidak ketinggalan teknologi.
”Selama melakukan routine maintenance, maka pesawat tersebut masih laik terbang dan safe,” katanya.
Selain itu, Rama menyebut bahwa pesawat jenis B737 series masih banyak digunakan di negara-negara seluruh dunia. ”Itu baru saja dipakai untuk penerbangan CGK-PNK-CGK dan akan dipakai ke PNK lagi,” ujarnya kepada Jawa Pos Sabtu malam.
Pengamat penerbangan Alvin Lie juga setuju dengan Rama. Menurut dia, sebenarnya usia pesawat tidak terlalu dikhawatirkan. Selama perawatan bagus, pesawat tetap laik terbang. Alvin justru curiga ada faktor kesalahan loading cargo. Sebab, pesawat kehilangan ketinggian secara tiba-tiba. Juga terdapat manuver yang janggal sebelum lost contact.
Alvin mengatakan, perlu dipertanyakan berapa bobot kargo yang diangkut ataukah ada barang berbahaya (DG, dangerous goods) yang diangkut. ”Kalau ada DG yang diangkut, apakah kemasan dan handling-nya sesuai standar,” kata Alvin.
Menurut dia, insiden tersebut mirip dengan kecelakaan pesawat National Air Cargo 102 yang lepas landas dari Bagram Airbase di Afghanistan. Penempatan kargo berupa kendaraan militer yang tidak tepat membuat kendaraan tersebut terdorong ke belakang saat pesawat berada pada fase take off. Karena kargo yang berat di belakang, akhirnya pesawat tak mampu mendaki dengan benar dan kemudian mengalami stall.
Menurut Alvin, patut dipertanyakan apakah kargo sudah sesuai dengan keseimbangan center gravity dari pesawat dan terikat erat. ”Saya khawatir ada kargo yang letaknya bergeser ke belakang saat pesawat mengalami turbulensi. Jadi berat di ekor, cenderung mendongak. Rentan stall. Ini semua load master yang mampu jawab,” kata Alvin.
Sementara itu, Ketua Umum IPI Capt Iwan Setyawan meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menebarkan spekulasi soal penyebab jatuhnya Sriwijaya Air PK-CLC. Dalam pernyataan resminya kemarin, Iwan berharap KNKT bisa melakukan investigasi dengan baik tanpa intervensi kepentingan-kepentingan lain.
Selama investigasi berlangsung, pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua informasi yang relevan, termasuk pernyataan dari para saksi, diharapkan tidak diungkapkan secara detail.
Hal itu dilakukan untuk menghindari salah tafsir atas peristiwa yang terjadi. Iwan mengatakan, publikasi informasi yang terlalu dini dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Terutama apabila informasi tersebut tidak memiliki konteks keseluruhan dari data investigasi faktual yang dapat dipertanggungjawabkan.
”Kami berharap tidak adanya catatan ataupun pernyataan apa pun terhadap kecelakaan ini, selain untuk kepentingan investigasi oleh KNKT,” jelas Iwan.(jpg)
batampos.co.id – Pemko Batam mensosialisasikan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan pada Kamis (14/1/2021) mendatang.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, sesuai arahan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) vaksinisasi pada tahap pertama diutamakan bagi tenaga medis.
“Ini bertahap, ad gelombang pertama kedua dan ketiga. Mudah-mudahan masyarakat Batam bisa memahami apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, tidak lain agar Covid-19 ini cepat selesai,” ujarnya, Senin (11/1/2021).
Terkait kuota vaksin Covid-19, Wali Kota Batam, belum mengetahuinya dengan pasti.
“Untuk kepastian jumlah vaksinnya kita belum mengetahui, karena nantinya dikendalikan oleh Provinsi dan dinas kesehatan Kota Batam,” tuturnya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, bersama jajaran saat mensosialisasikan vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksnakana pada Kamis (14/1/2021) mendatang. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
Selain itu pada gelombang pertama nantinya akan diberikan juga kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan selanjutnya kepada masyarakat Kota Batam.
“Intinya masyarakat bersabar tiba waktunya dan giliranya akan sampai ke kita semua”, ungkapnya.
Dr. Widya Sri Hastuti, mengatakan, untuk jenis vaksin sinovac sudah lulus uji.
“Untuk keamanan etikasi vaksinya sudah terbukti,” ujarnya.
Dokter spesialis paru itu menjelaskan, vaksin sinovac merupakan salah satu cara pemerintah untuk menekan dan mencegah penularan Covid-19. Baik secara individu maupun keseluruh masyarakat.
“Bagi masyarakat nantinya kalau sudah divaksin agar tetap mematuhi protokol 3M atau 5M, Yaitu Memakai masker,
Mencuci tangan dengan benar, Menjaga jarak 2 meter,
Mengurangi mobilitas, Mengurangi atau menghindari kerumunan”, tutupnya.(nto)
batampos.co.id – Pemerintah pusat telah mengizinkan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai 1 Januari 2021. Namun, pembukaan kembali sekolah harus mengutamakan keselamatan siswa-siswi yang masuk rentang usia anak sekolah. Satgas Penanganan Covid-19 pun telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, untuk kesiapannya.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, PTM akan dilaksanakan jika persyaratan-persyaratan yang ditentukan sudah terpenuhi. Dan merupakan kewenangan Pemda, kanwil atau kantor Kementerian Agama dan persetujuan orang tua. Hal ini sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 November 2020.
’’Namun, kesiapan pembukaan pembelajaran tatap muka ini, juga perlu memperhatikan data perkembangan kasus Covid-19, khususnya pada usia anak sekolah,’’ jelas Wiku memberi keterangan pers virtual.
Karena terdapat kekhawatiran terhadap anak-anak rentang usia sekolah yang dapat tertular Covid-19. Secara persentasenya, rentang usia anak sekolah menyumbang sebesar 8,87 persen dari total kasus nasional. Atau usia sekolah menyumbang 59.776 kasus dari total kasus kumulatif.
Dari total kasus tersebut, anak pada usia setara pendidikan SD yaitu 7-12 tahun, menyumbang angka kasus terbanyak yaitu 17.815 kasus (29,8 persen). Diikuti usia setara SMA yaitu 16-18 tahun di angka 13.854 kasus (23,17 persen), usia setara SMP yaitu 13-15 tahun sebanyak 11.239 kasus (18,8 persen), usia setara TK yaitu 3-6 tahun sebanyak 8.566 kasus (14,3 persen) dan usia PAUD yaitu 0-2 tahun sebanyak 8.292 kasus (13,8 persen).
’’Jika kita menelaah dari trennya, kita bisa melihat adanya peningkatan kasus konfirmasi pada setiap penggolongan umur, bahkan terbesar setara TK, Paud dan SD. Kenaikannya di atas 50 persen hanya dalam kurun waktu 1 bulan,’’ lanjut Wiku.
Dari sebaran daerahnya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat dan Banten konsisten menempati peringkat 10 besar daerah dengan konfirmasi tertinggi pada rentang usia sekolah. Dimana DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah konsisten menempati peringkat 4 teratas pada seluruh golongan umur rentang usia sekolah.
Dan secara nasional juga, terdapat 3 provinsi teratas dengan penyumbang kematian tertinggi rentang usia sekolah. Pada rentang usia PAUD, terdapat di Sulawesi Utara (6,78 persen), Nusa Tenggara Barat (4,72 persen) dan Nusa Tenggara Timur (4,35 persen). Rentang usia TK terdapat di Jawa Timur (4,6 persen), Riau (0,73 persen) dan Kepulauan Riau (0,72 persen).
Rentang usia SD terdapat di Jawa Timur (4,96 persen), Gorontalo (1,449), dan Sulawesi Tengah (1,47 persen). Rentang usia SMP terdapat di Jawa Timur (4,96 persen), Gorontalo (2,08 persen) dan Nusa Tenggara Barat (0,85 persen). Rentang usia SMA terdapat di Jawa Timur (4,62 persen), Gorontalo (1,64 persen) dan Aceh (1,53 persen).
’’Data ini disampaikan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan bentuk transparansi Satgas kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Data ini selayaknya dijadikan dasar pertimbangan sebelum mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka. Daerah yang merasa kasus positifnya tinggi, diharapkan fokus terlebih dahulu pada penangan pandemi,’’ tegas Wiku.
Namun, apabila ada daerah yang merasa siap melaksanakan PTM, harus terlebih dahulu paham komitmen yang dibutuhkan untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan serta mempunyai strategi yang jelas. Dibutuhkan peninjauan yang mendalam dan tidak hanya kesiapan dan kesepakatan pihak terkait. (*/jpg)
batampos.co.id – Ditresnarkoba Polda Kepri mengamankan M alias D warga Kavling Bidabayu, Mangsang, Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, karena memiliki narkotika jenis sabu seberat 188 gram.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt, melalui keterangan tertulisnya, mengatakan, penangkapan terhadap M alias D dilakukan pada Rabu (6/1/2021) lalu.
“Pada hari Rabu, 6 Januari 2021 sekira jam 18.00 WIB tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda Kepri mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kavling Bidabayu kelurahan Mangsang kecamatan Sei Beduk Kota Batam ada seorang laki-laki yang diduga telah memiliki Narkotika jenis sabu,” jelasnya, Senin (11/1/2021).
Kata dia, mendapatkan informasi tersebut tim bergerak dan melakukan penyelidikan diseputaran daerah tersebut.
Setelah turun ke lapangan tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda Kepri mendapatkan ciri-ciri pelaku seperti informasi yang diberikan dan langsung menghampiri D alias M yang sedang berada di depan rumahnya.
Barang bukti narkotika yang diamankan dari D alias M warga Sei Beduk. Foto: Polda Kepri
“Tim memperkenalkan diri dari pihak kepolisian serta melakukan penggeledahan. Dari pemeriksaan dan penggeledahan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 bungkus kantong kresek warna putih,” tuturnya.
Di dalam kantong tersebut lanjutnya, berisikan 1 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh pelaku dilemari bawah tempat pencucian piring rumahnya.
“Setelah menemukan barang bukti selanjutnya tim membawa pelaku ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan Rapid Test dan dari hasil Rapid Test pelaku adalah Non Reaktif, kemudian tim membawa pelaku ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kepri untuk dilakukannya proses penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.
Perwira menengah kepolisian itu mengatakan, barang Bukti yang diamankan adalah 1 bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 100 gram.
Kemudian 1 bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 88 gram, 1 unit Handphone beserta Sim Card milik pelaku dan kartu identitas pelaku.
“Atas perbuatannya pelaku diancam dengan pasal 112 ayat (2) jo pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun,” tutupnya.(*/esa)
batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) mengubah harga minimal atau tarif referensi umrah. Dari semula Rp 20 juta menjadi Rp 26 juta. Kenaikan harga minimal ini berlaku selama masa pandemi Covid-19.
Kenaikan harga minimal umrah tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) 777/2020 tertanggal 16 Desember 2020 dan disahkan oleh Fachrul Razi. Salah satu butir dalam KMA tersebut menetapkan besaran biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah masa pandemi sebesar Rp 26 juta. Biaya tersebut sesuai dengan standar pelayanan minimal dan protokol kesehatan.
Besaran biaya umrah Rp 26 juta itu dihitung dari pelayanan di Indonesia dan di Arab Saudi. Mulai dari pelayanan jamaah umrah di tanah air, perjalanan menuju Arab Saudi, akomodasi selama di Arab Saudi, serta ongkos penerbangan dari Bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi dan sebaliknya.
Kabid Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria Anshary mengatakan kenaikan harga referensi itu sudah dibahas dengan asosiasi penyelenggara umrah. Menurutnya dalam kenyataannya memang biaya umrah mengalami kenaikan di masa pandemi ini.
Diantara yang paling signifikan adalah biaya hotel di Makkah. ’’Sebelumnya bisa diisi empat orang per kamar, sekarang jadi dua orang maksimal,’’ jelasnya Senin (11/1). Kondisi ini membuat biaya sewa kamar hotel menjadi lebih mahal. Begitupun dengan ongkos transportasi bus di Arab Saudi.
Pemerintah Saudi mengatur daya tampung bus pengangkut jamaah umrah maksimal 40 persen dari kapasitas. Sehingga hanya bisa diisi 20 sampai 24 penumpang saja. Kondisi ini membuat biaya sewa bus menjadi mahal. Ongkos penerbangan juga mahal karena pesawat tidak bisa diisi penuh.
Zaky mengatakan setelah sempat ditutup, penerbangan umrah kembali dibuka oleh Saudi. Pada Sabtu (9/1) kemari nada 106 jamaah umrah terbang dari Surabaya ke Jeddah dengan maskapai Lion Air. Sementara itu untuk penerbangan Minggu (10/1) dan Senian (11/1) Zaky belum menerima detail jumlah jamaah umrahnya.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemang Arfi Hatim membenarkan ada kenaikan harga referensi itu. Alasannya adalah mempertimbangkan masa pandemi. Seperti diketahui ongkos penyelenggaraan umrah di masa pandemi ini mengalami kenaikan. Selain itu juga ada tambahan biaya seperti untuk uji swab PCR.
Seperti diketahui bandara di Arab Saudi sempat ditutup mulai 21 Desember lalu. Kemudian pada 3 Januari pemerintah Arab Saudi kembali membuka penerbangan internasional. Termasuk untuk penerbangan umrah.(jpg)
batampos.co.id – Jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor registrasi PK-CLC SJ-182 terus berdatangan di Posko Antemortem Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai dengan Senin (11/1), tercatat sudah ada 16 kantong jenazah yang diterima.
“Hingga pukul 09.00 WIB, tim DVI sudah menerima 16 kantong jenazah dan 3 kantong properti,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
Jenazah yang datang selanjutnya akan langsung dilakuka identifikasi. Proses ini dilaksanakan dengan cara mencocokan jenazah dengan data-data antemortem maupun posmortem dari keluarga korban.
“Kedepan tim akan dilakukan identifikasi dan petugas antemortem terus kumpulkan data korban,” jelas Rusdi.
Sebelumnya, Pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC SJ-182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu (9/1) pukul 14.40 WIB dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki.
Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki.
Pesawat take off dari Bandara Soekarno Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya 13.35 WIB. Penundaan keberangkatan karena faktor cuaca.
Berdasarkan data manifest, pesawat yang diproduksi 1994 itu membawa 62 orang terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru pesawat. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, tujuh anak-anak, tiga bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas, enam kru aktif dan enam kru ekstra.(jpg)
batampos.co.id – Cuaca buruk yang melanda Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Minggu (10/1/2021) kemarin berdampak pada salah satu penerbangan di Bandara Internasional Hang Nadim Batam.
Plt Direktur BUBU dan TIK Hang Nadim, Benny Syahroni, mengatakan, ada satu maskapai yang menunda penerbangan dikarenakan cuaca.
“Lion air dengan nomor penerbangan JT 971 tujuan Batam-Medan delay dikarenakan cuaca,” ujarnya, Senin (11/1/2021).
Menurutnya hanya maskapai Lion Air Batam-Medan yang menunda penerbangan. Sementara dua penebangan lainnya yaitu Garuda dan Citylik normal.
“Sementara untuk Sriwijaya Air, semalam tidak ada jadwal penerbangan,” jelasnya.
Seperti diketahui pada Sabtu (9/1/2021) dan Minggu (10/1/2021) Kota Batam diguyur hujan lebat disertai angin kencang yang mengakibatkan banjir di beberapa lokasi perumahan serta badan jalan.
Ilustrasi. Sejumlah pesawat berbagai maskapai parkir di Bandara Hang Nadim Batam. Foto: Cecep Mulyana/ batampos.co.id
Bahkan angin kencang menyebabkan beberapa pohon tumbang.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt, mengatakan, pada minggu kedua tahun 2021 curah hujan kembali meningkat dengan disertai air pasang tinggi di wilayah Provinsi Kepri.
Menyikapi hal tersebut Polda Kepri melalui Sat Brimob langsung terjun ke lokasi-lokasi rawan banjir yang ada di Kota Batam, Minggu (10/1/2021).
“Hari ini (kemarin,red) kita menerjunkan tim Tanggap Bencana di beberapa wilayah di Kota Batam yang terdampak Banjir,” jelasnya.
Kata dia tim turun di Perumahan Devely Residence, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Perumahan Kodim Aviari Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Perumahan Citra Mas Indah Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa dan di jalan menuju Bandara depan Perumahan Bida Garden Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota.
Dilokasi tersebut lanjutnya, tim Polda Kepri memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mematikan aliran listrik dan tidak mendekati sungai atau aliran air yg berada di sekitar lokasi banjir.
“Tim juga ikut serta membantu mengevakuasi barang-barang masyarakat yang terkena banjir,” jelasnya.(*/esa)
batampos.co.id – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat telah menetapkan Vaksin Covid-19 produksi Sinovac halal dan suci beberapa waktu lalu. Namun, ketetapan final fatwa terkait izin penggunaan vaksin masih menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Komisi Fatwa MUI memang telah menetapkan bahwa vaksin Sinovac halal dan suci. Tapi finalnya masih menunggu keputusan BPOM terkait izin penggunaan,” terang Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso dalam keterangannya, Senin (11/1).
Apabila fatwa halal vaksin Covid-19 telah difinalkan, maka pihaknya akan segera menerbitkan sertifikat halal tersebut. Di mana itu semua bermula dari izin BPOM.
“Kita tunggu hasil lengkap ketetapan fatwa MUI. Kami sudah berkordinasi dengan MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Insya Allah setelah semua lengkap kita terbitkan sertifikat halal vaksin Sinovac,” lanjutnya.
Kata dia, ada tujuh proses yang harus dilalui dalam penerbitan sertifikat halal, yaitu permohonan, pemeriksaan, penetapan, pengujian, pengecekan, fatwa, terakhir yakni penerbitan sertifikasi halal.
“Permohonan sertifikasi halal vaksin Sinovac ini telah diajukan sejak Oktober 2020 ke BPJPH. Dokumen permohonan sertifikasi halal yang diajukan, kemudian diverifikasi atau diperiksa,” terang dia.
Adapun, pihaknya telah menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yakni LPPOM MUI. Karenanya, setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan terverifikasi, pihaknya akan mengembalikan dokumen tersebut ke LPPOM MUI selaku LPH.
“Lalu LPPOM melakukan audit ke China. Mereka melakukan pemeriksaan atau pengujian produk. Biasanya 40 hingga 60 hari kerja,” ujarnya.
Setelahnya, BPJPH menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan atau pengujian produk dari LPPOM. Lalu, dilakukan sidang fatwa halal hingga terbit keputusan penetapan halal produk dari MUI.
“Dokumen resmi ketetapan halal yang ditandatangan MUI diserahkan ke BPJPH. Dengan surat ketetapan halal dari MUI itulah, BPJPH mengeluarkan Sertifikat Halal. Jadi, sekarang BPJPH sedang menunggu surat ketetapan halal resmi dari MUI. Sertifikat Halal vaksin Sinovac segera terbit setelah diterbitkan hasil lengkap ketetapan halal MUI,” tandasnya.(jpg)
