Selasa, 12 Mei 2026
Beranda blog Halaman 9779

Daftar 43 TPS yang Berpotensi Lakukan Pemungutan Suara Ulang

0

batampos.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan, setidaknya ada 43 tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi melakukan PSU.

“Jadi sampai dengan malam kemarin ada 43 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU,” ujar Fritz kepada wartawan, Kamis (10/12/2020) seperti yang dilansir dari JawaPos.com (batampos.co.id group).

Ia mengatakan, berdasarkan pengawasan yang dilakukan, 43 TPS berpotensi melakukan pemungutan suara ulang karena terdapat ada hak pilih orang lain yang digunakan tidak seharusnya.

Petugas TPS 14 di Batu Besar, Nongsa, mengarahkan seorang pemilih untuk memasukan surat suara ke dalam kotak suara. Kota Batam menyelenggarakan dua pemilihan kepala daerah yakni Wali Kota Batam dan Wakil Wlai Kota Batam serta Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri. Foto: Messa Haris/batampos.co.is

Dalam arti ada pemilih yang tak berhak tapi menggunakan hak pilih.

“Kemudian ada pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih atau terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu TPS,” katanya.

“Selanjutnya petugas KPPS mencoblos surat suara dan KPPs membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos,” tambahnya.

Adapun 43 TPS yang berpotensi melakukan pemugutan suara ulang berada di daerah berikut ini:

  1. Agam
  2. Banggai
  3. Barito Selatan
  4. Binjai
  5. Bungo
  6. Gunung Kidul
  7. Indramayu
  8. Bolaangmongondo Timur
  9. Labuhanbatu Utara
  10. Malang.
  11. Toli-Toli
  12. Kapuas Hulu
  13. Kota Bukit Tinggi
  14. Kota Jambi
  15. Kotamobagu
  16. Kota Makassar
  17. Palangkaraya
  18. Kota Sawah Lunto
  19. Kutai Timur
  20. Melawi
  21. Munahasa Utara
  22. Musi Rawas Utara
  23. Nabire
  24. Pangkajene Kepulauan
  25. Parigi Mouting
  26. Pasaman
  27. Seram Bagian Timur
  28. Sungai Penuh
  29. Tangerang Selatan
  30. Tana Datar.

Hitung Cepat Putra Jokowi Menang Mutlak di Pilwakot Solo, Ini Respon Gibran

0

batampos.co.id – Hasil penghitungan cepat internal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surakarta, pasangan calon (paslon) yang diusung partai tersebut, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa unggul mutlak dari rivalnya, paslon Bagyo Wahyono–F.X. Suparjo (Bajo). Namun, persentase suara yang diperoleh jauh dari target.

Seperti diberitakan Radar Solo (Jawa Pos Group), Gibran mengaku angka partisipasi pemilih Pilwakot Solo belum sesuai harapan. Hal ini akan mejadi bahan evalusi bersama dengan partai.

“Turunnya partisipasi ini akan dievaluasi. Apapun, Pilwakot Solo 2020 tidak seperti biasanya karena pandemi Covid-19. Otomatis partisipasi publik akan sedikit turun,” kata Gibran, Rabu (9/12).

“Terpenting bagi saya, pilkada tahun ini berlangsung secara aman dan sehat. Yang penting secara umum berjalan aman dan warganya harus sehat semua. Saya mengucapkan terima kasih pada KPU, Bawaslu, TNI-Polri yang telah menyukseskan Pilwakot Solo berjalan aman dan nyaman,” imbuh putera Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Disinggung rencana ke depan, Gibran menuturkan masih akan menunggu penghitungan resmi versi KPU Surakarta. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini menuturkan, apabila menang tidak akan melakukan selebrasi apapun.

“Sudah saya tegaskan sejak pagi, apapun hasilnya tidak ada selebrasi apa-apa di tengah pandemi Covid-19 ini. Kita tunggu dulu hasil penghitungan resmi dari KPU,” tuturnya.

Selain itu, setelah terpilih nanti, Gibran bersama Teguh akan segera berkomunikasi secara intensif dengan Wali Kota Surakarta F.X Hadi Rudyatmo dan Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo. “Sehingga dalam proses transisi nanti kami tahu, apa saja program beliau, sehingga akan kami lanjutkan dan tingkatkan,” katanya.

“Ya yang jelas sebulan ini sambil menunggu penghitungan dari KPU saya fokus kembali ke gerakan kemanusiaan, bagi-bagi masker, bagi-bagi vitamin, dan lain-lain,” pungkas Gibran.(jpg)

BP Batam Berjanji bikin Laporan Polisi

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan
segera membuat laporan polisi terkait hilangnya ratusan besi penutup saluran (manhole) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di berbagai wilayah sejak 2018 lalu hingga 2020 ini.

Manajer Pengelolaan Lingkungan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Iyus Rusmana, mengatakan, akan kembali membuat laporan polisi secara resmi setelah kehilangan 90 tutup manhole di tahun ini.

Laporan tersebut, akan dilakukan setelah kembali aktif bekerja usai libur pilkada, Rabu (9/12/2020).

“Hari ini (kemarin, red) libur, dan saya juga baru datang
dari luar kota karena dinas,” ujar Iyus, Rabu (9/12/2020) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Sebenarnya, kata dia, BP Batam telah mengirimkan surat laporan kehilangan pada 24 Juli dan 24 September tahun 2018 serta tanggal 26 Maret 2019.

Penutup saluran (manhole) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Selain itu, ia juga mengaku juga telah mendatangi Polsek Batam
Kota untuk membuat laporan polisi.

Namun, dirinya belum sempat dimintai keterangan oleh penyidik karena tidak ada polisi yang bertugas saat itu.

Ia menjelaskan, pihaknya akan segera membuat laporan polisi ke Polresta Barelang karena lokasi hilangnya tutup manhole itu berada di beberapa kecamatan.

Iyus berharap, dengan adanya laporan itu, pelaku dapat segera ditangkap dan kejadian serupa tak terulang kembali di ke-
mudian hari.

“Dari Hansol sudah (buat laporan). Besok (laporannya) digabungkan dengan surat dari BP Batam,” katanya.

Dalam berita sebelumnya, menurut pihak kepolisian, BP Batam hanya membuat surat laporan kehilangan tutup manhole itu dengan surat disposisi pada 2018 dan 2019.

Sehingga, pihak kepolisian meminta BP Batam kembali membuat laporan polisi karena akan teregistrasi.

Adapun, laporan yang pertama disampaikan dengan surat bernomor 72/PPK-PLN-RMP/7/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Iyus Rusmana.

Dalam laporan pertama tersebut, BP Batam melaporkan kehilangan satu unit tutup manhole di depan Perumahan Greenland, Batam Center.

Kemudian, laporan kedua kembali disampaikan BP Batam kepada dengan surat bernomor 85/PPK-PLN-RMP/9/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2018.

Dimana surat tersebut juga ditandatangani Iyus atas kehilangan beberapa tutup manhole.

Dan laporan ketiga, dengan surat bernomor 24/PPK-PLN-
RMP/3/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2019.

Dalam laporan itu, BP Batam menyampaikan bahwa mereka kehilangan sebanyak 69 tutup manhole.(jpg)

Hilang Kendali, Mobil Terjun ke Tebing setinggi 4 Meter

0

batampos.co.id – Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Teuku Umar, Rabu (9/12/2020) siang.

Mobil Daihatsu Xenia hitam, BP 1378 MR menabrak pembatas jalan dan terjun ke tebing sedalam empat meter. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Namun, mobil tersebut ringsek total, sementara pengendaranya
mengalami luka-luka dan dievakuasi ke RS Budi Kemuliaan.

“Tadi mobilnya melaju, tiba-tiba banting stir ke kiri,” ujar Reza, saksi di lokasi kejadian.

Informasi yang didapatkan, kecelakaan itu berawal dari pengendara mobil yang melaju dari arah Nagoya menuju Sei Panas.

Ilustrasi kecelakaan, Foto: JawaPos.com

Tepat di samping Warung Cirebon dan Hotel Evitel, pengendara diduga hilang kendali.

Tak hanya menabrak pembatas jalan yang terbuat dari besi, mobil yang dikendarai seorang wanita itu menghantam bangunan yang berada di bawah tebing.

Bangunan tersebut merupakan dapur Warung Cirebon.

“Tadi sopirnya luka-luka cukup parah. Dibantu warga yang melintas juga dibawa ke rumah sakit,” katanya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Yunita Stevani membenarkan kejadian ini.

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.

“Belum bisa dipastikan. Sekarang kita fokus mengevakuasi mobil dulu dengan crane,” kata Yunita.

Yunita menambahkan, dengan kejadian ini, ia meminta seluruh masyarakat Batam untuk meningkatkan konsentrasi dalam berkendara. Sehingga, dapat mengantisipasi terjadinya kecelakaan.(jpg)

Jelang Nataru, Harga Telur di Batam Tembus Rp 49 Ribu per Papan

0

batampos.co.id – Harga bahan pangan kembali naik di penghujung tahun. Seperti, harga telur ayam buras yang terus melejit dalam beberapa pekan terakhir.

Bahkan, satu butir telur dijual hingga Rp 2 ribu. Sebenarnya, harga telur ayam buras sudah tinggi sejak 3 bulan terakhir.

Jika biasanya telur dijual Rp 32-35 ribu per papan, harganya naik jadi Rp 40-45 ribu per papan.

Namun, seminggu belakangan ini, harga telur kembali melejit hingga Rp 49-53 ribu per papan.

Kenaikan harga telur terpantau di pasar tradisional hingga minimarket di beberapa wilayah Batam.

Harga telur ayam kembali naik di penghujung tahun. Jika biasanya telur dijual Rp 32-35 ribu per papan, harganya naik jadi Rp 40-45 ribu per papan dan seminggu belakangan ini harga telur kembali melejit hingga Rp 49-53 ribu per papan. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

Seperti, di Pasar Botania 1, Batam Center, harga per 10 butir telur dijual Rp 17-18 ribu.

Sedangkan untuk per papan, harganya Rp 48-53 ribu.

“Harga telur naik lagi, mahal sekarang,” kata Ita, karyawan toko kelontong di pasar tersebut, Rabu (9/12/2020) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Menurut dia, harga telur naik karena permintaan telur jelang Natal meningkat. Banyak masyarakat yang membuat kue sebagai persiapan saat Natal nanti.

“Permintaan telur tinggi seminggu terakhir. Sudah biasa juga tinggi jelang Natal,” ujar Ita.

Sementara Linda, warga Nongsa, sempat kaget mengetahui harga telur di swalayan tempat dia bisa berbelanja ikut naik.

Padahal, sekitar tiga hari lalu, harga telur Rp 15 ribu per 10 butir.

“Tadi saya belanja harga telur sudah Rp 17 ribu. Cepat banget naiknya,” ujar Linda.

Hal yang sama dikatakan Siti, warga Tangjung Sengkuang.
Ia malah terpaksa membeli telur ayam buras Rp 2 ribu per butir di warung dekat rumah.

“Biasanya cuma Rp 1.500 per butir, ini sudah Rp 2.000, mahal banget,” kesal Siti.

Karena itu, ia berharap pemerintah bisa segera mengambil tindakan, sebelum harga telur kembali naik.

Apalagi saat ini, kondisi masyarakat sudah cukup sulit di masa
pandemi Covid-19.

“Pemerintah jangan mengabaikan ini, karena ini cukup menyakitkan bagi masyarakat yang hidup pas-pasan,” tegas Siti.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau, belum mendapat informasi soal kenaikan harga telur.

Menurutnya, informasi kenaikan harga telur akan ditindaklanjuti dengan mencari tahu penyebabnya.

“Nanti akan saya tindaklanjuti, karena memang belum tahu harga telur semahal itu,” ujar Gustian singkat.(jpg)

Propam Mabes Polri Investigasi Kasus Baku Tembak Polisi Vs FPI

0

batampos.co.id – Propam Mabes Polri mulai melakukan investigasi terkait kebenaran baku tembak antara polisi dengan 6 laskar FPI di tol Jakarta-Cikampek 50 KM. Investigasi itu akan dimulai dari insiden saat anggota melakukan aksi bela diri hingga terjadi baku tembak kedua kelompok.

“Propam sedang menginvestigasi anggota apakah sudah sesusai dengan Perkap terkait penggunaan kekuatan,” kata Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (9/12).

Menurut Irjen Pol Ferdy, dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur penggunaan kekuatan oleh anggota Polri.

Bila dalam investigasi itu terbukti ada pelanggaran yang dilakukan pihaknya. Maka pihaknya akan menyampaikan kasus itu secara transparan ke publik.

“Kami itu memang bertugas mengecek penggunaan kekuatan sudah sesuai Perkap atau belum. Kalau sesuai penggunaan kekuatannya berdasarkan Perkap akan disampaikan secara transparan,” ungkap Sambo

Seperti diketahui, dalam perkara ini enam anggota laskar FPI diduga tewas tertembak oleh timah panas setelah terlibat bentrok dengan aparat. Menurut Polda Metro Jaya, polisi sempat diserang oleh simpatisan FPI di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, Senin (7/12).

Polisi yang melakukan pengintaian diklaim diserang dan dipepet oleh kelompok simpatisan FPI. Mereka kemudian ditindak tegas oleh aparat karena dinilai membahayakan keselamatan jiwa.

Akibatnya, dalam bentrok yang terjadi ada enam orang meninggal dunia usai ditembak aparat. Kemudian, empat orang lainnya disebutkan Polri tengah melarikan diri dari pengejaran. Dari insiden ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yaitu senpi dan senjata tajam lainnya.

Kini lima jenazah anggota FPI dimakamkan di Megamendung, Bogor. Sementara satu jenazah dimakamkan sendiri pihak keluarga di Cengkareng, Jakarta Barat.(jpg)

Ada 79.241 Petugas KPPS Pilkada Serentak Reaktif Covid-19

0

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 79.241 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dinyatakan reaktif Covid-19.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan petugas KPPS yang reaktif Covid-19 tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan dari 2-9 Desember 2020 sampai pukul 12.00 WIB.

’’Data update dalam matriks adalah merupakan keterangan proses pelaporan berjenjang yang sampai ke KPU,’’ ujar Ilham kepada wartawan, Rabu (9/12). Dari angka tersebut tercatat sebanyak 10.087 orang telah menjalani isolasi secara mandiri. Kemudian 19.897 orang sudah menjalani tes usap.

Kemudian sebanyak 5.115 petugas KPPS juga telah menjalani rapid test ulang. Sementara 4.824 orang KPPS juga telah diganti. ’’Sebanyak 39.318 orang masih menunggu laporan, tindak lanjut,” katanya.

Adapun total petugas KPPS adalah 2.054.045. Kemudian yang sudah melakukan rapid test tecatat sebanyak 1.739.618. Sementara juga sudah ada 19.631 surat keterangan influenza. Sedangkan 294.796 orang masih dalam proses input data.

Diketahui, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia pada 9 Desember mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten. (*/jpg)

Tingkat Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pencoblosan di Atas 89 Persen

0

batampos.co.id – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat angka rata-rata tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan bagi 309 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, berada di atas 89 persen hingga 96 persen.

Data tersebut didapatkan dari hasil Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pelaksanaan Pilkada sejak pukul 06.45 WIB pada hari ini, Rabu (9/12). Prosedur wajib ini menjadi penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19, sebagaimana hal itu juga menjadi salah satu yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6/2020 dan Nomor 10/2020.

Melihat data yang menunjukkan tingkat rata-rata kepatuhan tersebut sudah cukup baik, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo tetap meminta kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 untuk tidak cepat puas.

Dalam kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang disiarkan melalui media daring di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Doni mengingatkan bahwa tahapan-tahapan dari penyelenggaraan Pilkada masih berjalan dan belum berakhir.

“Jangan kita puas. Sekali lagi tidak boleh puas dulu. Karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir,” kata Doni.

Ke depannya menurut Doni masih akan ada beberapa kegiatan penghitungan suara yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan. Oleh sebab itu dia mengharapkan agar seluruh unsur tidak lengah sampai batas akhir.

“Hari ini saja, untuk kegiatan penghitungan suara, kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerumunan masih tetap ada. Oleh karenanya jangan lengah jangan kendor,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Doni juga meminta agar seluruh pihak tidak segan-segan menegur dan mengingatkan kepada siapapun yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik pada penyelenggaraan Pilkada Serentak. “Selalu cerewet, selalu nyinyir, selalu mengingatkan,” ungkapnya.

Doni juga mengatakan bahwa pihaknya tidak segan untuk mengingatkan pejabat daerah yang terpantau di wilayahnya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat pelaksanaan pemunguntan suara.

“Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah, tetapi peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas kami menghubungi pejabat terkait,” jelasnya.

Melalui peringatan seperti yang telah dilakukannya tersebut, Doni yakin penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak dapat lebih baik dan ada perubahan untuk keamanan serta keselamatan masyarakat.

“Kita lihat datanya sudah masuk sepuluh besar. Artinya apa, kalau ada pemberitahuan dan segera ditindak lanjuti maka di lapangan pun ada perubahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia juga meminta agar peringatan ada sebelum terjadinya pelanggaran. Sebab, hal itu juga berarti ada kepedulian dari sesama untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Tentunya, kesuksesan dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang aman Covid-19 juga berawal dari kerja keras dari seluruh pihak yang selalu menjaga konsisten dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

“Kerja keras dari semua pihak diharapkan tidak kendor, tidak berhenti sampai dengan sekarang. Begitu ada pelanggaran langsung diingatkan. Jangan tunggu terjadinya pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran diawali dengan peringatan-peringatan,” ungkapnya.

“Apabila SOP yang telah disusun oleh KPU dilakukan dengan baik. Maka semuanya pasti berjalan dengan baik,” pungkasnya.(jpg)

Sepanjang 2020, KPK Baru Melakukan 8 Kali OTT

0

batampos.co.id – Bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)menyampikan bahwa sepanjang 2020 lembaga antirasuah tersebut telah melakukan delapan operasi tangkap tangan (OTT). Teranyar, menjerat dua Menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Hal ini diakui Ketua KPK Firli Bahuri. Firli menyebut, paling banyak dilakukan tangkap tangan terkait dugaan penyuapan yang melibatkan penyelengara negara baik tingkat pusat maupun daerah.

“Kami telah melakukan sedikitnya delapan kali OTT kasus tindak pidana korupsi, praktik suap menyuap, yang melibatkan beberapa penyelenggara negara di pusat maupun daerah,” kata Firli dalam keterangannya, Rabu (9/12).

Jenderal polisi bintang tiga ini menuturkan, praktik suap menyuap kerap terjadi melibatkan penyelenggara negara tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, Firli mengajak masyarakat untuk melihat dan melawan korupsi sebagai musuh bersama.

“Kita tidak boleh lagi bersikap permisif atas gejala dan fakta korupsi yang terjadi,” tegas Firli.

Berikut 8 OTT yang dilakukan KPK era Firli Bahuri sepanjang 2020.

1. OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah pada Selasa (7/1). Dalam operasi senyap ini, KPK turut menyita uang sebesar Rp 1,8 miliar. KPK kemudian menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Tiga pertama yakni Bupati Sidoarjo Saiful Ilah; Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih; serta, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto.

Kemudian Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, Sanadjihitu Sangadji. Sementara itu dua orang lainnya, yakni Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi, keduanya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya merupakan dari unsur swasta.

2. OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan

KPK melakukan OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1). KPK menduga, Wahyu menerima uang suap senilai Rp 900 juta untuk mengurus pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif (Caleg) PDI Perjuangan, Harun Masiku agar dapat duduk di kursi parlemen.

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE), Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF), Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, dan Saeful Bahri.

Tiga orang dalam perkara ini diantaranya Wahyu Setiawan, Agustiani Tio dan Saeful Bahri telah menjalani proses persidangan dan tengah menjalani hukuman. Namun Harun Masiku hingga kini masih menjadi DPO atau buron.

3. OTT Pejabat UNJ

KPK melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Kamis (21/5). KPK menduga adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Komaruddin selalu Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

Namun dalam OTT ini tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga tidak ada menemukan unsur pelibatan penyelenggara negara. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Hingga pada akhirnya kasus ini dihentikan proses penyidikannya.

4. KPK OTT Bupati Kutai Timur Ismunandar

KPK melakukan giat tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar pada (2/7) malam. KPK menduga, Bupati Kutai Timur, Ismunandar menerima suap terkait pekerjaan proyek infrastrukur bersama-sama dengan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Unguria.

Dalam perkara ini, lembaga antirasuah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. KPK menduga, Ismunandar dan Encek Unguria menerima suap bersama tiga tersangka lain yakni Ketua Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Musyaffa, Ketua Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aswandini.

Suap itu diduga diduga diberikan oleh dua tersangka, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto selaku rekanan proyek. Pemberian suap bertujuan untuk mendapat proyek di Kutai Timur pada tahun anggaran 2019-2020.

Dalam memgungkap kejahatan tersebut, KPK menyita uang tunai Rp170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp4,8 miliar dan sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar.

5. OTT Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

KPK melakukan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11). Edhy bersama istrinya, Iis Rosita Dewi baru tiba dari kunjungan kerja ke Hawai Amerika Serikat di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung dibawa ke markas antirasuah.

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dalam ekspor benih lobster atau terkait perizinan tambak usaha atau pngelolaan perikanan komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Suap bertujuan untuk memuluskan izin pengangkutan benih lobster.

Selain Edhy, KPK juga enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur.
Keenam tersangka itu yakni, Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. (AM). Mereka bersama Edhy ditetapkan sebagai diduga penerima.

Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

6. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna pada Jumat (27/11). Tangkap tangan terhadap politikus PDI Perjuangan itu diduga berkaitan dugaan suap izin pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi.

7. OTT Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

KPK elakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo pada Kamis (3/12). KPK mengamankan uang Rp 2 miliar dalam OTT itu. Wenny diduga menerima suap pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020.

KPK menetapkan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka. Wenny bersama dengan orang kepercayaannya sekaligus Komisaris Utama PT Alfa Berdikari Group (ABG), Recky Suhartono Godiman dan Direktur PT Raja Muda Indonesia (RMI), Hengky Thiono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sementara itu sebagai pemberi, KPK menetapkan Komisaris PT Bangun Bangkep Persada, Hedi Thiono; Direktur PT Antarnusa Karyatama Mandiri, Djufri Katili dan Direktur PT Adronika Putra Delta, Andreas Hongkiriwang.

Wenny melalui Recky dan Hengky Thiono diduga telah menerima suap setidaknya sebesar Rp 1 miliar dari sejumlah rekanan Pemkab Banggai Laut. Suap itu merupakan bagian dari commitment fee agar sejumlah kontraktor mendapatkan proyek pada dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020.

8. OTT Pejabat Kementerian Sosial

KPK melakukan OTT terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso pada Jumat (4/12) malam. Dalam OTT ini, KPK kemudian menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka
kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial (Bansos) penangan Covid-19.Selain Juliari, KPK juga menetapkan dua lainnya sebagai tersangka penerima suap diantaranya Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dan seorang berinisial AW. Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

Juliari diduga menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program Bansos. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.(jpg)

Dirut Pertamina Masuk Daftar Wanita Paling Berpengaruh di Dunia

0

batampos.co.id – Apresiasi dunia terhadap kinerja Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati terus bergulir. Kali ini, pengakuan itu datang dari media skala internasional Forbes, yang mengakui Nicke sebagai peringkat ke-25 dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia atau The World’s Most Powerful Women.

Daftar yang dirilis pada 8 Desember 2020 ini merupakan kado spesial bagi Pertamina yang akan berulang tahun ke-63 pada 10 Desember 2020 mendatang. Ini adalah pengakuan kedua setelah sebelumnya Nicke juga masuk dalam daftar Most Powerful Women International 2020 versi Fortune.

Berdasarkan daftar Forbes, pada 25 besar terdapat sejumlah tokoh dunia, diantaranya adalah Kanselir Jerman Angela Merkel, Chief of European Central Bank, Christine Lagarde, Calon Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris. Bersama ke tiga tokoh ini, terdapat pula CEO Perusahaan Global dan Entertainer dunia, dan Nicke berada di posisi ke-25. Nama lainnya, Amy Hood, Direktur perusahaan global Microsoft yang ada di posisi 28, lalu Ho Ching, CEO perusahaan investasi Singapura Temasek yang ada di posisi 30, maupun Jessica Uhl, Direktur Royal Dutch Shell.

Dalam ulasannya, Forbes menulis, Nicke dipercaya pemerintah Indonesia untuk memimpin BUMN terbesar di negeri ini. Pada Juni 2020, pemerintah bahkan menyebut bahwa Nicke masih yang terbaik untuk memimpin Pertamina dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Hal ini terlihat dari kinerja 2019 dimana Pertamina berhasil membukukan pendapatan hampir USD 55 miliar dan laba sekitar USD 2,5 miliar.

Menanggapi hal ini, Nicke merasa bersyukur atas apresiasi tersebut. Namun baginya hal ini dapat tercapai juga karena kinerja seluruh tim Pertamina baik pekerja maupun level top manajemen.

“Banyak target dan tanggung jawab yang harus dilakukan Pertamina untuk mencapai visi perusahaan sebagai perusahaan energi kelas dunia. Satu per satu tantangan dapat kami lampaui dengan kerja sama tim yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan ke depan tidak akan lebih mudah, terutama karena hampir semua lini bisnis harus bangkit pasca pandemi Covid-19. Pertamina, sebagai bagian dari Indonesia akan terus berperan aktif dalam mendorong bangkitnya perekonomian Indonesia.

“Selain menjalan penugasan dari pemerintah, kami juga memastikan setiap program yang kami jalankan dapat menjadi multiplier effect bagi sektor lainnya sehingga dapat menggiatkan perekonomian nasional, mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Semoga ini dapat membantu Indonesia pulih dari pandemi Covid-19,” tambahnya.

Lebih lanjut Nicke berharap, apresiasi ini dapat meningkatkan kepercayaan internasional kepada Pertamina yang terus memastikan bisnisnya dapat berjalan secara berkelanjutan sesuai aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang baik (Environment, Social & Governance / ESG Framework).

“Karena untuk bisa menjalankan bisnis secara berkelanjutan, ketiga aspek ESG tersebut menjadi perhatian khusus bagi kami,” pungkasnya.(jpg)