Sabtu, 9 Mei 2026
Beranda blog Halaman 9780

Pemko Batam Tanam Pohon Kelapa di Stadion Sei Harapan

0

batampos.co.id – Pemko Batam mulai melakukan penanam pohon kelapa untuk mendukung gerakan satu miliar buah kelapa yang digagas oleh Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin.

Penanam pohon kelapa dilakukan secara simbolik oleh Sekda Kota Batam, Jefridin, bersama Pramuka di pinggir Stadion Sei Harapan, Sekupang, Kamis (3/12/2020).

“Sebagai warga Pramuka, saya sangat bangga dan berterima kasih pada Pjs Gubernur. Kelapa ini merupakan lambang Gerakan Pramuka Republik Indonesia,” katanya.

Ketua Harian Kwartir Cabang (Kwarcab) Batam itu menyebutkan, lambang tunas kelapa dalam gerakan pramuka memiliki makna yang sangat dalam. Kata dia, setidaknya terkandung dua filososis terkait lambang tersebut.

Pertama, kelapa merupakan satu-satunya tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja. Air tawar, air payau, air asin, lembah, lereng bukit hingga di atas gunung.

Hal ini dimaknai agar Pramuka bisa berkiprah seperti kelapa, di mana saja bisa menyesuaikan diri.

“Kita ketahui Indonesia terdiri dari ragam suku maupun agama. Senada dengan filosofi ini, maka orang pramuka seyogyanya bisa hidup bermasyarakat, bergandengan di mana saja,” terang dia.

Sekda Kota Batam, Jefridin (kiri) memberikan bibit pohon kelapa kepada salah seorang pengurus Pramuka di Kota Batam. Pemko batam mendukung penuh program satu miliar buah kelapa yang dicanangkan Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin. Foto: Pemko batam unutk batampos.co.id

Filosofi yang kedua, lanjut Jefridin, kelapa adalah tumbuhan yang semua bagiannya dari akar hingga pucuk memiliki manfaat.

Beberapa manfaat kelapa seperti, pucuknya bisa digunakan bungkusan ketupat. Lidinya bisa tusuk sate dan sapu.

Pelepahnya juga banyak manfaatnya. Buahnya apalagi, mulai dari isi, air, batok hingga sabuknya bermanfaat. Batangnya bisa jadikan mobiler seperti papan dan sebagainya.

Hal ini juga dimaknai, Pramuka dapat terus bermanfaat bagi sesama, bangsa dan negara.

“Oleh karena itu sebagai orang Pramuka saya mendukung pencanangan penanaman satu miliar pohon kelapa di Kepri,” ujar Jefridin.

Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, pencanangan gerakan ini telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Ide gerakan ini bermula dari pengalamannya mengunjungi salah satu perusahaan yang justru mendatangkan bahan baku kelapa dari daerah lain.

Tidak hanya itu, ia juga pernah diminta untuk menghadiri acara ekspor kelapa, sayangnya kelapa yang diekspor melalui Kepri justru didatangkan dari daerah lain.

“Kita tahu bersama, tunas kelapa yang merupakan lambang pramuka adalah lambang yang hebat. Filososinya tinggi. Maka dari itu saya hendak ingin menjadikan kelapa ini menjadi komoditas ekspor dari daerah ini,” imbuhnya.

Menurut dia, kelapa merupakan tumbuhan yang semuanya bagiannya bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Hal ini harusnya dapat dikembangkan sehingga menopang ekonomi daerah ini. Manfaat kelapa mulai dari pangan hingga furniture.

“Hitungan saya, kalau bisa kita hasilkan kelapa 1 miliar dalam waktu tertentu, uang triliun akan dibawa ke daerah ini,” tuturnya.(*/esa)

Penyaluran Kuota Gratis Kemendikbud Tidak Capai Target

0

batampos.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) per 30 November lalu telah menyelesaikan pengiriman kuota data internet gratis kepada para siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Distribusi kuota bulan November dan Desember didistribusikan sekaligus pada November.

Bantuan kuota internet untuk November dan Desember itu dikirim secara bersamaan dengan jadwal tahap I pada 22–24 November 2020. Sementara untuk tahap II dimulai pada 28–30 November 2020.

Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi mengungkapkan bahwa total pengiriman kuota data untuk November-Desember berjumlah 35,7 juta orang. Kuota masih sama seperti pengiriman di bulan Oktober. ’’Tidak ada peningkatan,’’ ungkapnya, Kamis (3/12).

Hal ini tentu tidak sesuai dengan target pengiriman yang hendak dicapai Kemendikbud, yakni sebesar 59.543.090 orang. Dia mengatakan bahwa penyebabnya adalah warga pendidikan berada di wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal), sekolah yang tidak mendaftar untuk kuota gratis hingga belum mengisi SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak).

’’Bisa jadi, terkait dengan kurang meratanya sinyal infrastruktur di Indonesia dan pihak sekolah yang mungkin tidak mengisi SPTJM terkait kuota ini,’’ ujarnya.S

Sebagai informasi tambahan, kuota gratis selama dua bulan itu akan berlaku hingga 75 hari, terhitung sejak kuota gratis diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.

Untuk paket kuota gratis peserta didik PAUD sebesar 20 GB per bulan, dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan kuota gratis sebanyak 35 GB per bulan, 5 GB kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

Kemudian, untuk kuota gratis para pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah sebesar 42 GB per bulan, dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Sementara itu, aket kuota gratis untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan, dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar. (*/jpg)

Bareskrim Polri Tangkap Ustad Maaher Terkait Dugaan Penghinaan Barbau SARA

0

batampos.co.id – Bareskrim Polri menangkap Ustad Maaher At Thuwailibi hari ini sekitar pukul 04.00 WIB. Penangkapan terhadap pria bernama lengkap Soni Ernata itu ditangkap atas dugaan kasus penghinaan bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

“Ya memang benar tadi pagi jam 4 subuh tim dari Bareskrim Polri terutama dari Siber, telah melakukan penangkapan terhadap seseorang di daerah Bogor. Yang bersangkutan dilaporkan oleh salah satu pelapor yang merasa terhina,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono dikonfirmasi, Kamis (3/12).

Argo menyampaikan, penangkapan terhadap Maheer dilakukan karena polisi telah menaikan status ke penyidikan atau telah ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan SARA itu lantaran pernyataan Maheer yang dilaporkan menghina ulama Nahdlatul Ulama (NU) Habib Luthfi bin Yahya. “Kalau ditangkap jadi apa? Jadi tersangka,” ujar Argo.

Kendati demikian, Argo belum bisa menjelaskan secara rinci terkait kasus dugaan SARA yang menjerat Maheer. Dia menyebut, Maheer akan terlebih dahulu diperiksa tim penyidik Bareskrim Polri. “Nanti kan ada haknya tersangka. Misalnya istirahat dulu setelah siap ada lawyernya kita periksa semuanya,” ungkap Argo.

Terpisah tim kuasa hukum Maheer, Djuju Djumantara mengamini kliennya ditangkap aparat kepolisian pada pukul 04.00 WIB. Penangkapan tersebut berdasarkan berdasarkan surat penangkapan SP.Kap/184/XII/2020/Dittipidsiber.

Dia menduga, penangkapan terhadap Maheer soal perkatannya di media sosial. Namun dia belum mengetahui secara pasti mengapa pria yang sempat berseteru dengan Nikita Mirzani itu ditangkap polisi.

“Kalau terkait langsung detailnya kita belum tahu, belum jelas. Paling tidak mungkin terkait ujaran di Twitter, tapi kalau detailnya belum jelas,” pungkas Djuju.

Berdasarkan surat penangkapan, Maheer disangkakan melanggar Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.(jpg)

Batam Dapat Kuota 3 Ribu Sertifikat Bidang Tanah

0

batampos.co.id – Badan Pertanahan Nasional Kepri kembali menggelar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021 mendatang.

Pendaftaran tanah ini akan disebar di tujuh kabupaten dan kota yang ada di Kepri.

Dari jumlah itu, Batam mendapat jatah 3 ribu bidang tanah yang akan mendapat PTSL di tahun depan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Kepri, Askani, mengatakan, tahun depan keseluruhan Kepri mendapatkan 10.500 sertifikat tanah.

Tahun depan, BPN berupaya menyempurnakan rencana Batam sebagai kota lengkap, tanpa mengenyampingkan daerah lain seperti Tanjung Pinang, Karimun, sebagian Natuna, Lingga, dan Anambas.

“Kecuali untuk Bintan. Kalau di sana program redis (redistribusi) tanah,” sebutnya seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Untuk Batam, lanjut Askani, saat ini pendaftaran tanah sudah berada di angka 95 persen.

Berdasarkan data yang ada, dari total 385.079 bidang, yang
sudah terdaftar sebanyak 336.606 bidang. Masih ada sekitar 48.437 bidang lagi yang akan menunggu untuk legalitas, termasuk kampung tua.

“Batam akan menjadi kota lengkap kalau persoalan kampung tua juga selesai pendaftaran tanahnya,” ujar pria yang pernah mengepalai Kantor BPN Batam ini.

Askani menyebutkan, program PTSL akan dimulai Januari mendatang. Tim di masing-masing kantor BPN di Kepri akan turun dan mendata usulan yang diajukan.

Ilustrasi

Ia mengakui, antusias warga untuk mendapatkan program PTSL ini cukup tinggi. Sehingga banyak sekali masyarakat yang ingin mengajukan pendaftaran tanah mereka.

“Awal tahun kita langsung kerja, sehingga rencana percepatan pendaftaran tanah ini bisa segera rampung, dan masyarakat mendapatkan legalitas atas tanah mereka,” ujarnya.

Mengenai kriteria penerima program PTSL ini, Askani mengungkapkan, sama dengan tahun sebelumnya, termasuk legalitas kampung tua.

Menurutnya, khusus kampung tua harus clean and clear dari Hak
Pengalokasian Lahan (HPL), kawasan hutan, dan alokasi lahan atau PL dari BP Batam.

“Usulan nanti dari mereka. Intinya, BPN siap saja menyukseskan program nasional ini,” ujarnya.

Sementara itu, BPN Batam akan melanjutkan program PTSL tahun 2021 mendatang.

Pendaftaran tanah yang dibiayai pemerintah pusat ini, diberikan kepada 3 ribu bidang tanah.

Kepala Kantor BPN Batam, Memby Untung Pratama, mengatakan, PTSL masih melanjutkan program tahun lalu.

Batam mendapatkan kuota tiga ribu bidang dari pusat. Rencananya, PTSL akan difokuskan di Kecamatan Belakang Padang.

“Pilot project untuk kecamatan lengkap. Jadi pengerjaan akan difokuskan ke sana, tidak saja itu, pendaftaran tanah juga akan dipusatkan di Kelurahan Tiban Lama,” kata dia, Rabu (2/11/2020).

Pendaftaran tanah gratis ini akan mulai Januari mendatang. Memby mengungkapkan, akan segera membentuk tim yang
akan melaksanakan PTSL ini.

Lanjutnya, saat ini Batam masih berusaha untuk menuju kota lengkap. PTSL akan menyasar lokasi yang belum terdaftar berdasarkan data yang ada.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan lurah terkait bidang tanah yang akan mendapatkan sertifkat tanah.

Untuk kampung tua, lanjutnya, masih menunggu usulan dari pihak BP dan Pemko Batam.

BPN sebagai pelaksanan tinggal menunggu usulan pendaftaran tanah di kampung tua yang akan diberikan legalitas.

Ia menyebutkan, dari tahun 2019 hingga 2020 ini, sebanyak 1.851 sertifikat sudah diserahkan kepada warga yang tinggal di tujuh kampung tua.

Dua kampung tua yaitu Tanjung Riau dan Tanjung Gundap, rampung dikerjakan dan sudah dijadikan kampung percontohan reforma agraria.

“Selama tidak ada masalah di kampung tua, akan kami masukan dalam PTSL tahun depan,” imbuhnya.(jpg)

Pemerintah Siap Siaga Hadapi Covid-19, Warga Wajib Patuh 3M

0

batampos.co.id – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengajak masyarakat untuk lebih disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan 3M. Yakni wajib memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Sedangkan pemerintah tetap meningkatkan 3T yaitu testing, tracing, dan treatment. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas kesehatan seperti menyiagakan ruang isolasi dan ICU untuk pasien Covid-19.

Dalam keterangan tertulis Kementerian Kesehatan, Menteri Terawan mencatat klaster penyebaran terbaru terkait lonjakan rekor 6 ribuan kasus per hari pada 29 November lalu. Data terbaru yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan ada 1655 klaster.

Berikut adalah klaster baru penyebaran COVID-19 per 29 November 2020 yaitu perjalanan Dinas dari Surabaya di Bangka Barat. Kelurahan Petamburan Jakarta Pusat. Guru-guru di kota Gorontalo. Dan guru-guru di Bone Bolango.

Di samping terus meningkatkan upaya 3T (Tracing,Testing, dan Treatment), sebagai antisipasi lonjakan kasus Covid-19, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk terus melakukan kesiapsiagaan. Tentunya peran Pemda menjadi ujung tombak 3T dan edukasi 3M.

“Kemenkes meningkatkan kapasitas ruang isolasi dan ICU untuk perawatan pasien Covid-19,” katanya.

Masyarakat juga terus diminta melaksanakan 3M dengan tertib. Pembagian peran ini wajib dilaksanakan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Pemerintah wajib melakukan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) sedangkan masyarakat wajib melakukan 3M (memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan pakai sabun)”, tutup Menteri Terawan.(jpg)

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Berlaku Mulai Januari 2021

0

batampos.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali menaikkan iuran untuk peserta kelas III mulai 1 Januari 2021. Iuran akan naik menjadi Rp 35 ribu per bulan. Artinya, iuran ini naik Rp 9.500 dari Rp 25.500 yang dibayar peserta kelas III selama ini.

”Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020,” ujar Irfan Rachmadi, Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam, dikutip Harian Batam Pos, Rabu (2/12).

Irfan menambahkan, sebenarnya iuran kelas III peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar Rp 42 ribu. Namun, pemerintah menyubsidi sebesar Rp 16.500 per orang setiap bulan pada 2020. Sehingga, peserta hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500.

”Nah, untuk tahun 2021, subsidi iuran kelas III dikurangi Rp 9.500. Pemerintah hanya memberi subsidi Rp 7.000. Jadi, iuran kelas III yang harus dibayar peserta menjadi Rp 35 ribu per bulan,” terang Irfan.

Sementara, peserta kelas I dan II sudah terlebih dahulu mengalami kenaikan tarif pada 1 Juli 2020 lalu. Irfan menyebutkan, daftar iuran BPJS Kesehatan 2021 yang harus dibayar peserta berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, untuk kelas I Rp 150 ribu per orang, kelas II Rp 100 ribu per orang, kelas III Rp 35 ribu per orang yang efektif mulai berlaku Januari 2021.

”Jadi, iuran kelas I tetap Rp 150 ribu, kelas II Rp 100 ribu,” sebutnya.

Sementara itu, disinggung terkait denda, Irfan menyampaikan, BPJS Kesehatan tak pernah memberlakukan denda atas keterlambatan pembayaran iuran. Hanya saja, denda berlaku untuk biaya pelayanan bagi peserta yang menunggak iuran.

”Untuk denda iuran tidak ada. Denda berlaku untuk biaya pelayanan saja, dan itu khusus bagi peserta yang menunggak. Denda yang wajib dibayar 2,5 persen dari biaya pelayanan.”

Dikatakannya, jika penunggak iuran tidak menggunakan jasa pelayanan, maka denda tak akan diberlakukan. (*/jpg)

Diserbu Kelompok Massa, Polisi Jaga Ketat Rumah Ibunda Mahfud MD

0

batampos.co.id – Aparat kepolisian menjaga ketat di lokasi sekitar rumah Ibunda Menteri Koodinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur. Sebelumnya, ratusan orang mengepung rumah itu, Selasa (1/12) siang.

”Ke depan kami masih melakukan langkah pengamanan secara terbuka dan tertutup di kediaman Ibunda Bapak Mahfud,” kata Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko seperti dilansir dari Antara di Surabaya.

Dia mengatakan sejumlah personel melakukan penjagaan secara terbuka dan tertutup di lokasi untuk mengantisipasi adanya aksi lanjutan. Tak hanya itu, pihaknya juga telah melakukan penjagaan di kediaman Ibunda Mahfud MD sejak 12 November, termasuk saat kejadian berlangsung, polisi juga berada di lokasi dan menertibkan massa.

”Saat kejadian betul, ada durasi 32 detik dalam video kejadian tersebut. Namun, fakta kejadian di lapangan sekitar 5 menit, aksinya spontan, mereka turun dari kendaraan dan meneriakkan. Kemudian secara preemtif dan preventif dapat ditangani. Kapolres turun tangan langsung dan diimbau kembali ke kendaraan masing-masing,” ujar Trunoyudo Wisnu Andiko.

Selanjutnya, Polres Pamekasan dibantu Polda Jatim melakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dua orang dari kelompok massa yang mengatasnamakan Umat Islam Kabupaten Pamekasan Madura di lokasi kejadian.

”Kami masih menunggu hasil pendalaman melalui identifikasi wajah, juga materi suara. Jadi memang sifatnya spontan, tapi kami sesalkan. Itu memang kediaman Ibunda Bapak Mahfud MD. Beliau sedang istirahat dan sekali lagi kami menyesalkan,” ucap Trunoyudo Wisnu Andiko.

Pada Selasa siang sekitar pukul 13.45 WIB, rumah Mahfud MD di Pamekasan tiba-tiba didatangi ratusan orang dengan menumpang beberapa truk. Di depan rumah Mahfud, massa sempat berorasi sebelum dengan cepat dihalau polisi.

Sebelum mengepung rumah orang tua Mahfud, massa telah mendatangi Mapolres Pamekasan. Dalam orasinya, massa meminta agar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tidak dijadikan tersangka.(jpg)

Suara Milenial Jua Tentukan Arah Pembangunan Kepri Nanti

0

batampos.co.id – “Seberapa besar suara milenial didengar pemerintah?” Pertanyaan ini diutarakan Maya, anak muda yang hadir dalam silaturahmi bersama Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina, di Galeri Batik 37, Lubukbaja, Rabu (2/12/2020).

Menjawab hal ini, Marlin mengatakan jika ia terpilih, suara milenial akan sangat didengar. Milenial juga akan dirangkul untuk ikut menentukan arah pembangunan Kepri ke depannya.

“Mungkin selama ini tidak terangkul, tidak terakomodir. Jangan khawatir. Saya sangat mendengar suara anak muda, karena kalian inilah generasi penerus kami. Bagaimana peran anak muda? Anak muda akan dirangkul untuk ikut menentukan pembangunan Kepri ke depan,” kata Marlin.

Anak muda Kepri juga akan didorong untuk menjadi wirausahawan atau entreprenuer. Bersama Ansar Ahmad, Calon Gubernur Kepri pasangannya, Marlin juga telah menyiapkan program pengembangan wirausaha muda.

“Setiap tahun kita akan berikan bantuan kepada 500 entrepreneur muda. Jadi tenang saja, saya tidak memikirkan emak-emaknya saja, tapi pemuda juga,” ujarnya.

Marlin Agustina bersama milenial Batam di Galeri Batik 37, Lubukbaja, Rabu (2/12/2020). (ist)

Marlin pun mengutip kata-kata bijak dari pendiri Apple Steve Jobs untuk memotivasi para pemuda. Kutipannya berbunyi “stay hungry stay foolish” (tetaplah lapar, tetaplah menjadi bodoh). Maksudnya agar milenial selalu belajar dan terus belajar untuk mengembangkan potensi diri.

“Kreativitas itu tidak ada batasnya. Kalau kita bisa membuat sesuatu yang unik-unik, pasti akan dicari. Misal Mas yang punya tempat ngopi, coba dibuat kopi yang unik, pasti dicari orang. Usaha yang lain juga seperti itu,” pesan Cawagub Kepri nomor urut 3 ini.

Silaturahmi kali ini tak hanya dihadiri entreprenuer muda. Tapi juga komunitas dengan potensi-potensi lain. Seperti instruktur yoga, pembawa acara, pemain musik, perancang busana, dan sebagainya.

“Yang punya industri kecil menengah, yang punya talenta, tak perlu khawatir. Kita punya event tahunan yang bisa mengundang wisatawan,” jelasnya.

Kepri, lanjut Marlin, berbatasan dengan empat negara, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Itu peluang besar untuk mengembangkan event-event kepariwisataan.

“Asal kita mau, pemerintah akan mendukungnya. Untuk anak muda yang mau berkembang, saya akan support semuanya,” tegas Marlin. (*)

Novel Baswedan Diturunkan KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo

0

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan alat bukti terkait kasus dugaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020, yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Untuk mencari bukti tambahan, tim penyidik lembaga antirasuah yang dipimpin Novel Baswedan, melakukan penggeledahan di rumah dinas Edhy Prabowo, di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan.

“Benar, saat ini penyidik KPK sedang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah jabatan menteri KKP,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (2/12).

Kendati demikian, belum diketahui barang bukti apa saja yang diamankan penyidik dalam penggeledahan tersebut. Sebab hingga kini, giat penggeledahan masih berlangsung.

“Saat ini kegiatan dimaksud masih berlangsung. Perkembangannya akan kami infokan lebih lanjut,” ujar Ali tadi malam.

Sebelumnya, penyidik lembaga antirasuah telah menggeledah rumah dan kantor Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) pada Selasa (1/12). Suharjito merupakan tersangka pemberi suap terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Hasil penggeledahan tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa dokumen terkait ekspor benih lobster dan dokumen transaksi keuangan. Penyidik akan menelaah barang bukti yang berhasil diamankan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur.

Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito.

Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.

Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(jpg)

Excavator Diturunkan ke Laut, Terumbu Karang Rusak

0

batampos.co.id – Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Kabupaten Kepulauan Anambas sesali terkait kerusakan terumbu karang dalam pembangunan jembatan Selayang Pandang II (SP II) di daerah ini.

“Kami dari HNSI mengutuk perbuatan ini. Terumbu karang yang kami jaga dari turun temurun sebagai kelangsungan hidup nelayan khususnya, kini dengan enteng dirusak perusahaan,” sebut Sekretaris HNSI Anambas, Dedi Syahputra, Rabu (2/12/2020).

Lanjut dia mengutarakan, pihaknya meminta kepada perusahaan untuk membuka dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengerjaan proyek senilai Rp 72 miliar itu.

”Besok kita akan minta pertemuan dengan Dishub lingkungan hidup. Kita minta perusahaan kooperatif dan hadir untuk menjelaskan perbuatan yang menyayat hati kami,” kata dia, kemarin.

Kata Dedi, pihaknya mendukung pembangunan itu untuk kebutuhan masyarakat. Namun dengan tegas dirinya juga tidak menginginkan jika lingkungan dan sumber daya alam yang tersedia dirusak untuk pembangunan yang tanpa mengikuti prosedur.

Sementara itu, Ketua Solidaritas Rakyat Anambas (SRA), Wan Rendra Virgiawan, mengatakan aktivitas pembangunan itu dengan menurunkan excavator ke laut bukan hanya melindas terumbu karang akan tetapi operator mengeruk dan membongkar terumbu karang.

“Perusahaan tersebut jelas terbukti melanggar AMDAL, karena tidak mungkin SOP dan AMDAL memperbolehkan pekerjaan menggunakan beko diatas terumbu karang,” ucapanya.

Sebab itu, ia menegaskan ini sudah terjadi kerusakan terumbu karang. “Perlu dilakukan audit lingkungan, nanti kami akan koordinasi bersama HNSI untuk langkah selanjutnya,” terangnya.

Ardi Lapiza, selaku General Superintendent Ganesha Bangun Riau Sarana mengataka bahwa kegiatan menurunkan eksavator di atas terumbu karang sudah sesuai dengan SOP pekerjaan.

“Kami mengikuti AMDAL dan kami sudah berkoordinasi dengan PU terkait hal itu. Lokasi pekerjaan ada toleransi yang diperbolehkan untuk dirusak 10 meter ke kanan dan ke kiri,” kata Ardi.

Kata dia, pihaknya juga meminta usulan kepada nelayan agar dapat meminimalisasi kerusakan terumbu karang. “Itu kami lakukan agar tongkang bisa masuk karena daerah situ dangkal dan harus dikeruk,” sebutnya.

Sementara itu, Kapala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Kepulauan Anambas, Isa Hendra, mengutarakan bahwa pihaknya belum pernah memberikan izin untuk mengeruk terumbu karang.

“Kita malah suruh koordinasi dulu, buat surat ke Dishub Lingkungan hidup, kemudian kepada pencinta terumbu karang,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya minta kepada pihak terkait agar koordinasikan dulu sesuaikan dengan dokumen amdalnya, berapa luasan karang sebab dalam pekerjaan itu jelas akan merusak terumbu karang yang ada pada jalur trase jembatan.

“Saya terkejut kok alat sudah turun, kita buka dokument amdal itu baru bisa dipastikan dan baru jelas,” sebutnya.(fai)