batampos.co.id – Kasus baru Covid-19 dalam sehari, Kamis (26/11) bertambah 4.917 orang. Kini total sudah 516.753 orang terinfeksi Covid-19. DKI Jakarta tetap menjadi provinsi penyumbang kasus harian terbanyak.
Sebaran kasus positif di DKI Jakarta sebanyak 1.064 kasus. Lalu diikuti Jawa Barat 776 kasus, Jawa Tengah 559 kasus, Jawa Timur 390 kasus, dan Sumatera Barat 307 kasus.
Kasus positif harian diperiksa berdasarkan pemeriksaan spesimen sebanyak 51.471 spesimen. Jumlah pasien berstatus suspek sebanyak 66.685 orang.
Sementara itu, angka kematian harian cukup tinggi yakni 127 jiwa dalam sehari. Paling banyak angka kematian harian terdapat di provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 jiwa. Kini total sudah 16.352 jiwa meninggal dunia akibat Covid-19.
Sedangkan, pasien sembuh dalam sehari bertambah 3.842 orang. Paling banyak pasien sembuh terdapat di provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.125 orang. Kini total sudah 433.649 orang sembuh dari Covid-19.
Ada 505 kabupaten kota terdampak Covid-19. Hanya ada 2 provinsi di bawah 10 kasus harian. Dan tak ada satupun provinsi dengan nol kasus harian.(jpg)
batampos.co.id – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di Kota Batam masih terus terjadi dan mendapatkan perhatian khusus dari DPRD Kota Batam,
Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Edward Brando, mengatakan, Pertamina harusnya lebih transparansi dan tidak boleh menutupi informasi terkait kelangkaan kedua jenis BBM tersebut.
“Ini kan menyangkut hajat orang banyak, jadi akan membangun keresahan masyarakat,”, ujarnya, Kamis (26/11/2020).
Ia menambahkan, apabila ada pengurangan kuota BBM jenis premium Pertamina harusnya memberikan informasi tersebut kepada masyarakat.
“Andai Premium ditiadakan, terus Pertalitenya kemana. Sementara itu saat ini kedua jenis BBM tersebut masih langka,” ujarnya.
Menurut Edward, kelangkaan BBM hanya terjadi di Kota Batam. Sementara di daerah lainnya tidak ada gejolak terkait hal tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Batam Edward Brando. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
“Nah, sekarang di Batam terjadi kelangkaan. Ada indikasi jatah BBM untuk bulan ini sudah disedot untuk bulan-bulan sebelumnya,” kata dia.
Edward menyampaikan, Kota Batam ini merupakan daerah industri dan mayoritas penduduknya adalah pekerja.
“Seandainya para pekerja tidak bisa berangkat bekerja disebabkan sedang mengantre untuk mendapatkan BBM di SPBU, otomatis akan mengganggu kinerjanya di perusahaan tempat dia bekerja,” tuturnya.
“Batam ini vital karena daerah industri. BBM itu sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau seperti ini terus, sama saja menjadi teroris ekonomi,” katanya lagi.
Kata dia, jika para pekerja terlambat tiba ditempatnya bekerja, dipastikan produksi akan terganggu.
“Kalau produksi terganggu menyebabkan perusahaan-perusahaan akan melockdown perusahaannya. Akhirnya itu akan menjadi alasan mereka untuk meninggalkan investasinya di Batam,” ucapnya.
Pihaknya juga akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mengatasi kelangkaan BBM tersebut.
“Kita akan panggil Pertamina dan Disperindag Batam, untuk mengetahui penyebab kelangkaan BBM di seluruh Kota Batam,” jelasnya.(nto)
batampos.co.id – Pemerintah membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk para guru honorer di seluruh Indonesia. Nantinya, seleksi PPPK pada 2021 ini memiliki kapasitas sampai 1 juta formasi untuk guru honorer yang telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan juga lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Iwan Syahril menyampaikan bahwa seleksi ini tidak ada kelompok yang diprioritaskan. Seperti batasan usia seleksi dari rentang 20 sampai 59 tahun.
“Batasan usia itu dari 20 sampai 59 tahun itu boleh ikut seleksi, ini sebuah seleksi yamg sangat demokratis yang bisa diikuti oleh semua guru honorer, rentangnya ini sangat luas, sesuai peraturan ASN PPPK,” terang dia dalam Bincang Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual, Kamis (26/11).
Sehingga, kata Iwan, tidak perlu ada surat pernyataan pengabdian minimal dari para calon pendaftar. Selama datanya berada di Dapodik, umurnya sesuai dan beberapa kesiapan administrasi yang lainnya terpenuhi, mereka boleh ikut.
“Syarat itu tentunya terdaftar di Dapodik ya, selama teman-teman guru yang mengajar ada di dapodik, tidak ada syarat pengabdian dan itu berhak mengikuti seleksi PPPK tahun depan, tentu juga ada seleksi administrasi dan kompetensi,” tambahnya.
Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya juga mengatakan bahwa semua guru honorer diperbolehkan untuk mendaftar apabila telah memenuhi syarat. Mereka yang akan mengikuti seleksi juga mendapat kesempatan sampai 3 kali percobaan.
“Jadinya sudah tidak ada lagi prioritas itu, siapa yang duluan (jadi PPPK), semuanya boleh mengambil tes dan yang lulus tes tersebut akan menjadi PPPK. Sudah tidak ada dahulu lagi, semuanya bisa mengambil di 2021 dan bahkan bukan cuman sekali mereka bisa mengambil totalnya bisa sampai dengan 3 kali mengambil (tes seleksi),” tuturnya dalam siaran YouTube BNPB Indonesia, Rabu (25/11).(jpg)
batampos.co.id – Pjs Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar Baharuddin menegaskan bahwa di masa pandemi covid-19 ini ada tiga sektor yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Yakni sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
Hal ini disampaikan Bahtiar saat menghadiri kegiatan panen padi bersama Pjs Gubernur Kepri dan Pjs Bupati Bintan di Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Kamis (27/11). Yakni kegiatan pengembangan tanaman pangan (padi dan jagung) untuk percepatan penanganan dampak covid-19 di Bintan.
“Akibat pandemi covid, sekarang seluruh dunia lumpuh. Negara yang berbasis industri, menangis semua. Makanya saya katakan bahwa petani ini lah pahlawan negeri ini. Sektor pertanian, peternakan dan perikanan lah yang bisa menyelamatkan negeri ini di masa pandemi ini,” kata Bahtiar.
Bagaimanapun juga, lanjut Bahtiar, seluruh dunia pasti butuh makan. Oleh sebab itu ketersediaan pangan yang cukup merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan.
“Semua butuh makan. Ini gak bisa dipungkuri. Makanya sangat tepat sekali jika masyarakat di sini semangat mengembangkan sektor pertanian,” katanya.
Pjs Gubernur Bahtiar saat menghadiri kegiatan panen di Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Kamis (27/11). (foto:humaspemprov)
Memulai sesuatu yang tidak ada, lanjut Bahtiar, bukan pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, Bahtiar mengaku mengapresiasi inisiatif masyarakat Bintan ini. Dimulai dengan 25 hektar dan dikerjakan bersama-sama.
“Jujur pak, kalau di kampung saya, di Bone. Lahan 25 hektare ini cukup satu keluarga yang kelola. Karena di sana memang masyarakatnya rata-rata petani. Termasuk saya adalah pelakunya. Namun karena di Bintan ini bukan daerah pertanian, namun masyarakat mau memulai ini, maka saya sangat mengapresiasi ini,” kata Bahtiar.
Bahtiar juga mengajak masyarakat Bintan bangga menjadi petani. Dan semua orang wajib menghormati petani.
“Ingat, tanpa petani, tidak ada beras yang bisa kita makan. Makanya kita harus bangga dan menghormati petani,” ujar Bahtiar.
Hadir juga dalam kesempatan ini Pjs. Bupati Bintan Buralimar. Yang mana dalam kesempatan ini mengatakan jika dimasa pandemi covid-19 ini sektor makanan tetapbdibutuhkan.
“Sehancur-hancurnya perekonomian, makanan pasti dibutuhkan. Makanya seudah seharusnya kita mulai melakukan swasembada pangan. Dan hari ini kita memulai. Kita tanam dulu, baru panen kemudian,” ujarnya.(*/uma)
batampos.co.id – Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono mempertanyakan kenapa ketua umumnya Prabowo Subianto menghilang saat kadernya Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun mendesak mantan Danjen Kopassus yang kini mejadi Menhan itu untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia.
“Ayo kemana nih Prabowo, ketua umum saya kok diam aja sih, keluar dong tunjukan diri ke masyarakat dan katakan maaf yang sebesar besarnya pada masyarakat terkait dengan Edhy Prabowo yang ditangkap oleh KPK, jangan cuma ketua harian yang bicara di publik,” ujar Arief kepada wartawan, Kamis (26/11).
“Mas Bowo tahu enggak masyarakat menantikan ucapan mas, mereka ingin tahu pesan apa yang ingin disampaikan Mas Bowo,” katanya.
Lebih lanjut, Arief mengatakan, dirinya mengaku sangat mengenal dengan Prabowo Subianto yang jauh dari kesan seorang pengecut. Maka dari itu Prabowo perlu secara berani untu meminta maaf kepada publik.
“Saya sampai detik ini masih punya impian kalau Indonesia nanti punya presiden yang bernama Prabowo Subianto, karena itu saya meminta Mas Bowo bicaralah, jangan diam seribu bahasa dan bertanggung jawab atas kejadian yang sangat memalukan untuk partai kita ini,” ungkapnya.
Menurutnya, Prabowo perlu meminta maaf ke publik karena untuk menyelamatkan Partai Gerindra. Gerindra jangan sampai menjadi hancur hanya karena ulah Edhy Prabowo.
“Ini sangat penting Mas Bowo bicara karena ini menyangkut keselamatan Partai Gerindra kedepan yang sudah di bangun dengan susah payah dan berkeringat selama ini hingga menjadi partai terbesar kedua di Indonesia,” tuturnya.
Adapun, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka terkait perizinan tambak usaha atau pngelolaan perikanan komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur.
Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).
KPK menduga, Edhy menerima Rp 9,8 miliar dan USD 100.000 yang diduga untuk memuluskan beberapa perusahaan eksportir benih lobster.
Keenam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sedangkan tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(jpg)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian RI, menggelar Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), pada Rabu (25/11/2020).
Kegiatan ini dalam rangka penerapan kebijakan pengembangan industri yang baik dan efektif yang mana diperlukan dukungan data yang valid dan terkini,
Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memantau kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh, serta menghimpun data yang lengkap dan rinci, dan penyederhanaan perizinan.
Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Harlas Buana, menjelaskan, sosialisasi ini merupakan bagian dari peran BP Batam untuk memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha di Batam.
Menurutnya, inovasi dan perbaikan dibutuhkan untuk mempercepat produksi industri di Batam.
“Kawasan industri, perusahaan, dan aktivitas perdagangannya menjadi satu-kesatuan untuk meningkatkan produksi, agar sejalan dengan misi Kementerian Perdagangan RI yang kini sedang menjaga fokus tren neraca perdagangan dengan memperbesar ekspor,” ujar Harlas.
Ia mengimbau agar para peserta workshop dapat memanfaatkan pertemuan ini dengan baik dan dapat mengisi data pada sistem SIINas dengan lengkap.
BP Batam bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian RI, menggelar Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), pada Rabu (25/11/2020). Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI, Janu Suryanto, sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Janu Suryanto, menyampaikan beberapa hal terkait penyampaian laporan data dan pemanfaatan SIINas bagi pelaku usaha.
Dikatakan Janu, total Laporan Perusahaan Kota Batam pada Semester 1 tahun 2020, saat ini hanya mencapai 141 perusahaan atau 3% dari jumlah keseluruhan.
“Padahal jika SIINas ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, banyak kemudahan yang didapatkan oleh para pelaku usaha, seperti mengetahui potensi bahan baku industri, tersedianya database paten, maupun adanya rekomendasi penetapan harga produk usaha tertentu,” jelas Janu.
Ia menambahkan, nilai ekspor Migas dan Non Migas pada Oktober 2020 mencapai US$14,39 Miliar, di mana mengalami kenaikan 3,09% dibanding September 2020.
Sedangkan untuk impor pada Oktober 2020 mengalami penurunan -6,79% dibanding September 2020.
“Untuk itu, Pemerintah sudah menyiapkan beberapa langkah strategis program subtitusi impor 35% dengan peningkatan utilisasi produksi seluruh sektor industri pengolahan pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 80%,” ungkap Janu.
Turut hadir dalam acara, Ketua Koordinator Wilayah Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, OK Simatupang, Wakil Koordinator Wilayah Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng, dan Kepala Sub Direktorat Pelayanan Penanaman Modal, Wildan Arief.(*)
batampos.co.id – Singapura cukup sukses dalam penanganan wabah virus Korona. Itu setelah Singapura melaporkan 14 hari tanpa kasus lokal baru pada Selasa (24/11). Singapura juga telah menuntaskan klaster terakhir di asrama pekerja.
Asrama untuk pekerja muda, terutama dari Bangladesh, India, dan Tiongkok telah menjadi pusat episentrum penyebaran virus Korona awal tahun ini. Dan, kini Singapura melaporkan nol kasus penularan lokal selama dua minggu.
“Ada beberapa orang yang terinfeksi yang datang dari luar negeri yang telah diisolasi,” kata Kementerian Kesehatan Singapura seperti dilansir dari South China Morning Post, Rabu (25/11).
Singapura adalah salah satu negara pertama yang melaporkan kasus Covid-19 di luar Tiongkok, tempat virus pertama kali muncul, pada 23 Januari. Singapura telah mencatat lebih dari 58 ribu kasus, tetapi hampir semua pasien telah pulih. Bahkan tingkat kematian kasus Covid-19 tergolong paling rendah di dunia, hanya 28 kematian.
Baca juga: Kelab Malam Telah Dibuka, Sebagian Besar Warga Singapura Enggan Datang
Sebagian besar kasus Covid-19 di Singapura terjadi di asrama pekerja migran. Pihak berwenang memberlakukan karantina ketat di fasilitas tersebut. Situasi ini menandai pertama kalinya Singapura mengatakan tidak memiliki kelompok infeksi lokal.
Ketika infeksi harian memuncak pada April, Singapura memiliki kasus penyakit terbanyak di Asia Tenggara. Kemudian justru kasus di Indonesia dan Filipina kini jauh di atas Singapura.
Pada Rabu (25/11) siang, dilaporkan Straits Times, Kementerian Kesehatan Singapura mengumumkan ada 7 kasus Covid-19 dan semuanya kasus impor. Mereka langsung ditempatkan di rumah isolasi setibanya di Singapura.(jpg)
batampos.co.id – Pimpinan dan Anggota Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, melakukan kunjungan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Rabu (25/11/2020).
Kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tersebut diterima oleh Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, didampingi sejumlah Pejabat Tingkat II dan III BP Batam, di Gedung Marketing Centre BP Batam.
Pimpinan Bapemperda DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan, sekaligus ketua rombongan, mengatakan, tujuan kunjungan ke BP Batam adalah untuk melakukan koordinasi tentang rancangan peraturan daerah terkait dengan penyelesaian rencana tata ruang wilayah Kota Batam.
“Kami ke sini ingin membahas tentang rancangan peraturan daerah bersama BP Batam, bagaimana supaya pembahasan Ranperda RTRW ini bisa diselesaikan bersama-sama yang target kita selesai di bulan Desember ini,” katanya.
Ia menambahkan, ada rancangan yang harus kita bahas lebih detail dan sekaligus kita mencari solusi bersama BP Batam.
“Ada pembahasan yang lebih serius yang harus kita bahas dengan BP Batam, dan pembahasan ini lebih menonjol dari pembahasan yang lainnya, yaitu masalah kampung tua, yang di dalamnya juga ada masalah Peta Lokasi (PL) yang sudah bisa disepakati, namun ternyata di dalamnya peruntukannya belum sesuai dengan yang disepakati bahwa di dalamnya ada peruntukan jasa, industtri dan pariwisata. Sementara sudah disepakati bahwa kampung tua itu pemukiman,” tambahnya.
Kata dia, Ranperda RTRW ini harus selesai dengan target yang telah ditentukan.
Pimpinan dan Anggota Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, melakukan kunjungan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Rabu (25/11/2020). Foto: BP Batam untuk batampos.co.idam
”Kami dari siang sampe malam, pagi-sore, kita berusaha menyelesaikan Raperda RTRW tahun 2020-2040. Oleh karena itu kami juga akan melakukan pertemuan lanjutan sekali lagi bersama BP Batam, karena kita ingin mendapatkan solusi agar target tercapai,” tegasnya.
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, berharap pertemuan ini akan menjadi manfaat bagi masyarkat.
“Kami sangat berterima kasih kepada pimpinan Bapemperda bersama jajaran DPRD kota Batam yang sudah sempat mau meluangkan waktu untuk berkunjung ke BP Batam. Dan kami berharap pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Batam,” ujar Sudirman Saad.
Sudirman juga menjelaskan bahwa ada masalah yang sudah lama ingin dibahas dan akan dicari solusinya.
“Ada pending issue yang sudah lama kita ingin bahas bersama, pada hari ini kita duduk bersama, kita akan membahas dan mencari solusi terbaik buat masyarakat,” katanya.
Dia juga menambahkan, bahwa BP Batam sudah bekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang awalnya berbasis Peraturan Presiden (Perpres).
”Pada prinsipnya BP Batam bekerja berbasiskan Peraturan Presiden, yang dikatakan bahwa perencanaan yang dianut oleh BP Batam itu awalnya berbasis Perpres tentang tata ruang atau Perpres tetang Kawasan Strategis,” jelasnya.
“Di dalam PP, dikatakan, bahwa perencanaan yang dirujuk oleh BP Batam, selain Perpres BBK, juga RTRW Kota Batam. Jadi eksklusif, sehigga BP Batam memiliki kepentingan terhadap RTRW ini, karena itu menjadi salah satu referensi kita untuk melakukan eksekusi tugas-tugas BP Batam,” tambahnya.
Sudirman kembali menjelaskan ada kesepakatan yang dapat kita ambil dari pertemuan pada hari ini terkait kampung tua.
“Kita sepakati bahwa hasil pengukuran sementara terhadap 37 titik kampung tua itu luasnya 1.006 hektar, namun di dalamnya ada alokasi lahan yang sudah diterbitkan oleh BP Batam, yang luasnya kurang lebih 300 hektar, sehingga kurang lebih 700 hektar dari 1.006 hektar kampung tua itu sudah bisa dikatakan clear and clean,” tuturnnya.
“Sehingga bisa diadopsi ke dalam RTRW. Sementara yang sudah dialokasikan akan dibahas di pertemuan berikutnya agar tidak menganggu proses penyelesaian RTRW yang ditargetkan pada bulan Desember tahun ini,” jelasnya lagi.
Menurutnya, pertemuan itu sangat produktif meskipun juga sangat dinamis. Karena anggota DPRD yang datang dari berbagai partai politik yang membawa aspirasi dari konstituennya masing masing.
“Itu menjadi suatu hal yang konstitusional, tetapi tentu saja BP Batam dalam menanggapinya juga harus mengikuti aturan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu BP Batam juga harus tunduk di situ, jadi dengan prespektif itu kita sepakat, dan itu menjadi suatu yang sangat positif yang selama ini sempat tertunda,” tegasnya.(*)
batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sudah membidik Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sejak Agustus 2020. Edhy sudah jadi incaran KPK setelah ramai di media massa soal polemik ekspor benih lobster atau benur.
“Surat perintah penyelidikan kami mulai di bulan Agustus, tentunya ini bukan waktu yang singkat kita memprofile, kemudian kita juga mengumpulkan informasi baik dari segala macam teknologi maupun perbankan. Semuanya kita olah, kita ramu sehingga kita bisa membuat sebuah potret kejadiannya,” kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/11) malam.
Polisi jenderal bintang dua ini menekankan, barang bukti elektronik menjadi bukti kuat untuk menangkap Edhy usai perjalanannya dari Amerika Serikat pada Rabu (25/11). KPK lantas telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ekspos benih lobster.
“Ketika sesuatu hal yang berkaitan dengan barang bukti elektronik ini dimainkan, kita tahu bahwa ini nyampe pada sasaran. Sehingga apa yang kita lakukan yang dikatakan sebagai suatu yang berkelanjutan terus-menerus akhirnya pada waktunya kita bisa mengambil dan menangkap yang dikategorikan sebagai orang-orang yang menjadi tersangka di sini,” ujar Karyoto.
Menurut Karyoto, alat bukti berupa kartu debit ATM menjadi bukti kuat adanya dugaan suap terhadap Edhy Prabowo. Edhy diduga menerima aliran suap senilai Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito (SJT) yang merupakan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.
“Jadi alat bukti yang kami miliki sudah cukup banyak, maupun yang sifatnya bukti fisik dan beberapa alat tadi ada satu buah yang sangat vital adalah ATM,” tandas Karyoto.
Selain Edhy, enam tersangka penerima suap diantaranya Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).
Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sedangkan tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(jpg)
Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dibangun oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam diperkirakan akan beroperasi pada awal 2021 mendatang.
Manajer Pengelolaan Lingkungan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana, mengatakan, IPAL menjadi salah satu solusi terhadap krisis air yang kerap dialami Batam.
IPAL lanjutnya merupakan sebuah proyek yang bertujuan untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air.
Terutama limbah dari perumahan masyarakat sehingga air yang diolah tersebut dapat dialirkan ke waduk sebagai tempat penampungan air baku dan dapat digunakan untuk kegiatan yang lain.(esa/adv)
