batampos.co.id – Peta persebaran kasus positif Covid-19 semakin meluas di tanah air. Dari 514 kabupaten kota, kini sudah 500 kabupaten kota terdampak. Ada tambahan 1 kabupaten kota terbaru yang terpapar Covid-19.
Dalam 24 jam terakhir, Jumat (9/10), ada penambahan kasus baru positif Covid-19 sebanyak 4.094 kasus. Kini sudah 324.658 orang terinfeksi Covid-19 sesuai data situs resmi Covid-19 yang dikelola pemerintah, Jumat (9/10).
Kasus paling tinggi terjadi di DKI Jakarta sebanyak 943 kasus. Jawa Barat 504 kasus. Jawa Tengah 412 kasus. Jawa Timur 310 kasus. Dan Sumatera Barat 295 kasus. Sementara, angka pasien sembuh bertambah 3.607 kasus. Pasien sembuh harian paling banyak terjadi di DKI Jakarta yakni 850 orang. Kini sudah 247.667 orang sembuh dari Covid-19.
Lalu, angka kematian bertambah 97 jiwa. Paling banyak angka kematian terjadi di DKI Jakarta sebanyak 21 jiwa. Kini total sudah 11.677 jiwa meninggal dunia akibat Covid-19.
Ada 149.115 orang berstatus suspek. Dan spesimen harian yang diperiksa sebanyak 44.700 spesimen. Lalu, ada 6 provinsi mencatat kasus harian di bawah 10. Dan ada 4 provinsi mencatat nol kasus harian.(jpg)
batampos.co.id – Sebanyak 915 pria di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, terkonfirmasi positif Covid-19.
Dilansir dari website lawancorona.batam.go.id, diketahui dari jumalh tersebut 794 orang dinyatakan sembuh, 86 orang dalam perawatan dan 35 orang meninggal dunia.
Ketua Bidang Kesehatan Gugus Tugas Covid-29 Kota Batam, Didi Kusmarjadi, melalui pernyataan tertulisnya, meminta agar warga Kota Batam tetap menjalankan imbauan pemerintah terkait protokol kesehatan.
Jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam hingga Kamis (8/10/2020).
Seperti Seperti menjaga jarak, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap di rumah saja dan jika terpaksa harus keluar rumah gunakan masker.
Serta selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan seimbang dan berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup.
Hingga Kamis (9/10/20200) total jumlah warga Ktoa Batam yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.804 orang.
Dengan ricnian 1.589 orang dinyatakan sembuh, 51 orang meninggal dunia dan 164 orang dalam perawatan.(*/esa)
batampos.co.id – Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya disuarakan oleh para pekerja saja, tapi juga wakil rakyat.
Anggota DPRD Kota Batam, Moch Musofa, dengan tegas menyatakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020) lalu.
“Saya masuk di DPRD karena kawan-kawan pekerja maka di lembaga ini juga akan saya suarakan itu (menolak UU Cipta kerja,red). Mau dicopot jabatan saya gara-gara menolak (UU Cipta Kerja,red) copotlah”, ujarnya, Jumat (9/10/2020).
Mustofa menjelaskan, pasal-pasal krusial dari UU Cipta kerja yaitu mengenai pesangon, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan hak cuti.
Para mahasiswa saat menyampaikan aspirasainya terhadap penolakan UU Cipta kerja. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
“Hak cuti ini jelas masih ada diatur pada UU Nomor 13 Tahun 2003, ada tiga cuti. Di antaranya cuti karena sunatan dan orang tua meninggal tidak ada lagi,” jelasnya.
“Kemudian cuti karena melahirkan diberikan cutinya dengan syarat gaji dipotong. Terakhir cuti gajah,” kata politisi PKS tersebut.
Cuti gajah lanjutnya, adalah cuti yang diberikan kepada seseorang yang sudah bekerja selama enam tahun lebih maka berhak cuti panjang selama 2 bulan.
batampos.co.id – Polda Metro Jaya memberikan update terkini terkait jumlah massa yang diamankan saat demo menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan akunulasi data sejak Rabu (7/10), sudah ada 1.192 orang yang diamankan.
“Sampai dengan detik ini memang ada 1.192 orang kita amankan. Sebelum dilakukan rusuh itu memang kita lakukan razia,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (9/10).
Yusri memastikan, mereka yang ditangkap bukan dari kelompok buruh maupun mahasiswa. Kebanyakan mereka adalah pelajar yang diduga hendak merusuh.
Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu menyebut, jika aksi demo menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja ditunggangi oleh oknum perusuh. Seperti kelompok Anarcho Syndicalism.
“Ini kelompok-kelompok sendiri yang datang untuk merusuh bahkan didominasi oleh anak-anak STM yang dia tidak tahu apa itu UU Ciptaker. Yang dia tahu ada undangan untuk datang disiapkan tiket kereta api, bus, truk kemudian nantinya ada uang makan untuk mereka semua,” jelas Yusri.(jpg)
batampos.co.id – Dalam dunia medis, sudah hal yang umum bahwa vaksin harus disimpan di ruangan dengan suhu khusus yang dingin. Sebab vaksin merupakan produk biologis yang bisa rusak jika tak disimpan di suhu dingin. Namun, para peneliti Singapura membuat terobosan vaksin Covid-19 tak harus disimpan di suhu dingin.
Vaksin Covid-19 potensial Singapura bisa jadi salah satu yang dapat diproduksi, dikirim, dan disimpan dengan mudah. Sebab perusahaan vaksin sedang mengerjakan versi yang tidak memerlukan kondisi sangat dingin untuk vaksin bertahan hidup.
Dilansir dari The Straits Times, Jumat (9/10), Arcturus Therapeutics, sebuah perusahaan bioteknologi berbasis di AS yang mengembangkan vaksin Covid-19 dengan Duke-NUS Medical School Singapura. Mereka sedang melihat versi vaksin mRNA yang diliofilisasi atau dibekukan yang dapat bekerja dengan baik pada suhu kamar, tidak seperti vaksin serupa lainnya.
“Kami bermaksud untuk menyelidiki produk vaksin terliofilisasi dalam uji klinis kami yang lebih besar. Dengan memiliki produk vaksin terliofilisasi dan mengeluarkan air (dalam produk), itu berarti bahwa umur simpan dapat ditingkatkan secara signifikan dan penanganannya jauh lebih mudah (karena) tidak memerlukan freezer minus 60 hingga 80 celcius atau penanganan es kering,” kata Kepala Eksekutif Joseph Payne seperti dilansir dari The Straits Times, Jumat (9/10).
Dalam wawancara Zoom baru-baru ini, Payne mengatakan bahwa mereka sedang mengevaluasi stabilitas vaksin pada berbagai suhu, termasuk pada suhu minus 20 derajat C, 4 hingga 8 derajat C, dan suhu kamar. Memiliki produk lyophilised yang sukses, yang merupakan versi bubuk perlu dibuat kembali. Sehingga menghilangkan kebutuhan akan freezer ultra-dingin khusus, yang mahal dan tidak umum.
Arcturus Therapeutics, sebuah perusahaan bioteknologi berbasis di AS yang mengembangkan vaksin Covid-19 dengan Duke-NUS Medical School Singapura. Vaksin tersebut tak harus disimpan di suhu dingin (Reuters)
Tantangan pendingin dalam menyebarkan vaksin Covid-19 tertentu telah menjadi isu dalam distribusi ke seluruh dunia. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan minggu ini ada harapan bahwa akan ada vaksin Covid-19 pada akhir tahun ini.
Ada 42 kandidat vaksin Covid-19 saat ini dalam uji klinis, 10 di antaranya dalam uji coba fase tiga skala besar. Sebanyak 151 kandidat vaksin lainnya sedang dalam tahap pra-klinis.
Arcturus menemukan percobaan yang sesuai dengan virus menyebar dengan cepat. Kandidat vaksin Arcturus adalah vaksin mRNA yang menggandakan diri. Dikenal sebagai Lunar-Cov19, vaksin ini masih dalam uji coba fase satu atau dua, yang sedang dilakukan di Singapura.
“Uji coba yang lebih besar dapat dimulai setelah mengunci tingkat dosis dan regimen dosis,” kata Payne.
Dia menambahkan bahwa hasil uji coba tahap satu atau dua akan keluar tahun ini. Dia mengatakan uji coba fase dua dan tiga yang lebih besar kemungkinan akan melibatkan banyak negara di daerah yang ada prevalensi Covid-19 yang tinggi.
“Jika kami melakukan studi di daerah padat penduduk yang ada banyak (kasus) Covid-19, maka kami dapat membuktikan bahwa vaksin bekerja jauh lebih cepat,” kata Payne.
“Kami ingin memastikan bahwa sebagian dari studi kami dilakukan di area yang memiliki badan pengatur yang dihormati secara internasional,” jelasnya.
Pada Konferensi Eropa baru-baru ini, para ahli kembali menegaskan bahwa vaksin bukanlah segalanya dan akhir segalanya. Profesor David Heymann dari Sekolah Higiene dan Pengobatan Tropis London menekankan perlu berjuang terus menerus.
“Masih belum jelas apakah vaksin Covid-19 akan memberikan perlindungan jangka panjang atau jangka pendek, jenis suntikan penguat apa yang mungkin diperlukan atau apakah vaksin dapat mencegah infeksi ulang,” kata Prof Heymann.(jpg)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus melakukan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air baku di Kota Batam.
Salah satunya dengan melakukan interkoneksi antara waduk Tembesi dengan Muka Kuning.
“Diperkirakan Desember nanti persediaan air di waduk Muka Kuning akan normal kembali, dengan program interkoneksi dari BP Batam,” jelas Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Dendi Gustinandar, Jumat (9/10/2020).
Kata dia, interkoneksi waduk Tembesi-Muka Kuning merupakan salah satu upaya nyata BP Batam dalam menjaga ketahanan air di Batam.
“Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan ketersediaan air bersih,” paparnya.
Ia mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Pulau Batam, sumber air baku yang digunakan saat ini berasal dari enam waduk.
Tim BP Batam melakukan peninjauan progres interkoneksi waduk Tembesi-Muka Kuning. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
Yakni Sei Harapan, Sei Ladi, Muka Kuning, Nongsa, Duriangkang dan Tembesi (belum beroperasi), dengan kapasitas waduk sebesar 25.360.990m3.
Dendi menjelaskan, kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) IPA/WTP terpasang saat ini sebesar 3.160 liter/detik. Sementara kapasitas produksi air bersih sebesar 3.991,62 liter/detik pada 2019 lalu.
“Proyeksi kebutuhan air minum didasarkan pada jumlah penduduk, kemudian jumlah dan jenis kegiatan perkotaan yang memerlukan air. Rata-rata pemakaian air di Pulau Batam 22m3/KK/bulan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan air terdiri dari domestik dan non domestik.
“Kebutuhan domestik adalah kebutuhan yang berdasarkan jumlah penduduk dan pemakaian air,” tuturnya.
Waduk Tembesi. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
Sementara kebutuhan non domestikadalah kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota yang terdiri dari kegiatan kemersial, industri dan kegiatan lain.
“Berdasarkan catatan konsumsi air dari PT ATB, sebesar 77 persen dari air produksi digunakan untuk domestik dan 23 persen digunakan untuk non domestik,” tuturnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan air hingga tahun 2045 sebesar 7.081 liter/detik. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Batam diperlukan beberapa potensi alternatif.
Salah satunya kata dia yaitu pemasokan air baku dari waduk Tembesu ke Muka Kuning untuk pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut.(esa/adv)
batampos.co.id – Salah satu fraksi yang menentang keras pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengungkap bahwa sebenarnya naskah UU tersebut belum tersedia saat ketok palu Senin (5/10). Karena itu, perlu ditegaskan bahwa UU tersebut cacat prosedur.
Anggota Fraksi Demokrat DPR Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan bahwa ini merupakan kali pertama dalam tiga periode terakhir DPR ada UU yang disahkan meski prosedurnya tak sesuai dengan tata tertib DPR. ’’Tidak ada naskah RUU Ciptaker saat paripurna,’’ jelasnya Kamis (8/10).
Naskah tersebut, lanjut dia, tidak dibagikan kepada anggota yang hadir saat rapat Senin lalu. Padahal, menurut Didi, para anggota DPR seharusnya sudah membaca rancangan UU tersebut sebelum sama-sama menyepakati untuk ketok palu. Tidak hanya mengikuti suara fraksi.
“Sebagai perbandingan, bahan-bahan untuk rapat tingkat komisi dan badan saja kami bisa dapat beberapa hari sebelumnya,” lanjut Didi.
Padahal, UU Ciptaker tergolong penting karena berdampak luas tidak hanya untuk buruh. Tapi juga UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) serta lingkungan hidup.
Rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja. (jpg)
Didi pun menyatakan bahwa sebelumnya jadwal pengesahan adalah Kamis (8/10). Pelaksanaan paripurna yang diajukan pun menimbulkan tanda tanya besar. ’’Inilah undangan rapat yang memecahkan rekor. Sungguh tidak etis untuk sebuah RUU sepenting dan sekrusial ini,’’ tegasnya.
Fraksi Partai Demokrat kembali menyampaikan lima hal yang perlu diperhatikan DPR. Salah satunya penegasan soal cacat substansi dan cacat prosedur yang bisa digugat.
Apalagi, menurut Didi, alasan ada anggota yang positif Covid-19 tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mempercepat paripurna. ’’Justru itu, khusus terkait RUU Ciptaker yang sangat penting ini mutlak harus ditunda dulu,’’ jelas Didi.
Dari Fraksi PKS, mereka mendorong agar perppu dikeluarkan atau ada pengajuan judicial review ke MK. Sebab, jelas ada ketidaklaziman formil dalam persetujuan UU itu. ’’Bagaimana mungkin fraksi dipaksa menyampaikan pendapat mininya dan bahkan pendapat akhir di paripurna, tetapi draf utuh RUU itu tidak dibagikan lebih dulu,’’ tegas anggota FPKS Hidayat Nurwahid.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menjelaskan bahwa draf final UU itu memang belum ada karena perlu dirapikan. Karena itu, dia menyayangkan adanya draf yang beredar di media sosial. Sebab, bisa berbeda dengan draf dari baleg.
’’Sampai hari ini kami sedang rapikan kembali naskahnya. Jangan sampai ada salah typo dan sebagainya,’’ jelas Firman di DPR kemarin.
Setelah masalah teknis itu selesai, dia menyatakan bahwa draf segera dikirimkan ke presiden untuk ditandatangani.
Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyatakan, lembaganya siap memfasilitasi kekecewaan publik yang menggugat UU Ciptaker. ’’Ya, pasti siap lah,’’ ujarnya kemarin.
Fajar tidak mempermasalahkan kalaupun gugatan yang masuk membeludak. Sejauh ini, MK sudah berpengalaman menangani gugatan yang membanjir. ’’Kalau misalnya pemohon banyak, strateginya bisa dengan menggabungkan persidangan,’’ imbuhnya.
Terkait dengan skeptisisme masyarakat terhadap MK, pria asal Jogja itu mengaku tidak mempersoalkan. Dia memastikan, hakim MK akan netral dan melihat persoalan omnibus law secara konstitusional.
’’Kejernihan berpikir MK tak akan terkurangi dengan peristiwa apa pun, apalagi menyangkut kebenaran dan keadilan berdasar UUD,’’ tuturnya.
Bahkan, pihaknya mempersilakan masyarakat untuk memantau langsung penanganan perkara. Persidangan MK dilakukan secara terbuka sehingga bisa memastikan perkara berjalan sesuai dengan koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disinggung soal permintaan dukungan Presiden Jokowi saat menghadiri laporan tahunan MK, Fajar mengatakan bahwa itu di luar kuasa MK. Yang pasti, MK tidak pernah menyatakan pendapat mendukung atau tidak pernyataan presiden.
’’Sebagai pernyataan politik, ya itu tak bisa dihindarkan. Tapi, semua tahu lah, MK tak terlibat dalam dukung-mendukung suatu UU atas nama kewenangan yang dimiliki,’’ ungkapnya.(jpg)
batampos.co.id – Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin meminta seluruh perangkat desa dan kelurahan beserta TP PKK meningkatkan usaha dalam melakukan langkah-langkah penanganan Covid-19. Seluruh Kepala Desa dan Lurah diingatkan tidak terjebak dengan zona resiko dalam bentuk pembagian warna (zona merah, kuning, hijau).
Hal itu disampaikan Bahtiar saat memberikan arahan pada acara acara silahturrahmi Pjs Gubernur Kepri dengan perangkat desa dan Pemantapan Penanganan Covid-19 di Desa Melalui Gerakan Sejuta Masker, melalui vicon, Kamis (8/10). di Batam.
“Saya harus mengingatkan pada bapak/ibu Kepala Desa, Lurah, dan perangkatnya serta para ketua TP PKK untuk harus waspada dan sadar bahwa Covid-19 itu ada di mana-mana. Jangan pernah terjebak dengan zona warna seperti daerah A zona hijau, daerah B kuning dan daerah C zona merah sehingga membuat kita lengkah dalam memerangi Covid-19 ini,” tegas Bahtiar.
Kendati begitu, Bahtiar sangat mengapresiasi dan memberikan pujian untuk usaha Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dukcapil Provinsi Kepri Sardison, dalam menggerakan seluruh Kepala Desa beserta perangkat desa agar bergerak melawan Covid-19 dengan melakukan berbagai program kegiatan yang sejalan dengan pemerintah pusat.
Menurut Bahtiar, Kadis PMD sudah banyak melakukan langkah-langkah melawan Covid-19 untuk level desa dengan menjalankan aksi desa lawan Covid-19. Mulai dari pendekatan kepada tokoh agama dan masyarakat, pembentukan tim relawan covid-19 di seluruh 275 desa yang ada.
Desa, lanjut Bahtiar, memang menjadi andalan pemerintah pusat dan daerah dalam melawan Covid-19 dibantu dengan adanya anggaran desa yang bisa digunakan untuk membeli masker atau handsanitizer. Dan berbagai upaya lawan Covid-19 lainnya di level desa.
“Perjuangan lawan Covid-19 akan saya bangkitkan kembali seperti semangat diawal-awal dulu memerangi Covid-19. Jangan lengah, apalagi menganggap Covid-19 sudah tidak ada. Ingat, test swab secara keseluruhan baru satu persen kita lakukan. Sedang standarnya minimal lima persen. Artinya potensi paparan virus masih tinggi. Maka itu saya puji usaha Kadis PMD Pak Sardison yang telah menjalankan banyak sekali aksi desa dalam melawan Covid-19 ini. Kepada Kepala Desa dan juga lurah, saya tegaskan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan,” kata Bahtiar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dukcapil Provinsi Kepri Sardison, dihadapan Pjs Gubernur Bahtiar melalui vicon dari Kantor PMD Dukcapil Dompak, Tanjungpinang, menyampaikan telah membentuk tim relawan Covid-19 desa dalam upaya melawan Covid-19 dari tingkat desa.
Menurut Sardison, aksi tim desa lawan Covid-19 yang telah dilakukan diantaranya membentuk pos tim relawan di 209 desa dari 275 desa yang ada, sosialisasi Covid-19 di seluruh desa, pendirian tempat isolasi, pendirian tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan di 257 desa, pendataan pemudik/pendatang, pendataan masyarakat rentan sakit, pengadaan masker serta beberapa kegiatan lainnya.
“Saya juga sudah surati seluruh Bupati se-Kepri untuk melakukan penanggulangan Covid-19 di daerah mereka. Begitu juga untuk kantor Dukcapil se-Kepri, pendamping desa, Bumdes, membentuk relawan dan seluruh kegiatan dan kebijakan yang terkait dengan penanganan Covid-19. Kita harus satu suara, satu tekad mulai dari pusat hingga ke desa dalam melawan Covid-19 ini. Kalau kita sudah sama persepsi tentang Covid-19, saya yakin penyebaran Covid-19 bisa kita tekan dan kendalikan,” ujar Sardison optimis.
Hadir mendampingi Pjs Gubernur Kepala Dinas Kesehatan Kepri Mohammad Bisri, Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junaidi, Plt Kepala Biro Humas Protokol Penghubung Kepri Zulkufli , Kepala Biro Umum Kepri Martin Maramon, juru bicara Satgas Covid-19 Kepri Tjetjep Yudiana. Hadir juga kepala Desa se Kepri, seluruh Kepala Dinas PMD se Kepri dan berbagai pihak terkait lainnya.(*/uma)
batampos.co.id – Indonesia mencatat total data orang terinfeksi Covid-19 sebanyak 320.564. Untuk kasus aktif sebanyak 64.924 orang. Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan jumlah kasus aktif per Kamis (8/10) yakni 64.924 atau 20,3 persen. Sementara kasus aktif dunia adalah 21,7 persen.
“Jadi kita sedikit di bawah kasus aktif di dunia. Sedangkan jumlah kasus sembuh sampai dengan sekarang sudah mencapai 244.060 orang atau 76,1 persen dan kasus sembuh dunia adalah 75,3 persen. Jadi kita sudah sedikit di atas kasus sembuh dunia,” jelas Prof Wiku dalam konferensi pers, Kamis (8/10).
Sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif sekarang mencapai 11.580 orang atau 3,6 persen. Angka itu diklaim terus menurun meski masih lebih tinggi di atas angka dunia.
“Kasus meninggal di dunia sekarang sudah 2,91 persen. Ini adalah upaya kita bersama untuk terus menekan angka kematian sehingga bisa mendekati atau bahkan lebih rendah daripada kasus meninggal di dunia,” katanya.
Prof Wiku menambahkan jika melihat kasus kumulatif, angkanya memang angka yang terus meningkat. Tapi yang perlu menjadi perhatian menurutnya adalah kasus aktif yaitu kasus yang saat ini masih ada.
“Kasus aktif di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap minggunya. Jika dibandingkan dengan awal pandemi,” jelasnya.
Dari 514 kabupaten/kota tersebut,proporsi terbanyak kasus aktif yaitu 1 sampai dengan 50 kasus aktif. Artinya paling banyak adalah 50 kasus aktif.
“Itu ada 325 kabupaten/kota atau 63 persen dari total keseluruhan kabupaten kota yang ada di Indonesia,” ungkapnya.
Prof Wiku menambahkan yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada 13 kabupaten/kota dengan kasus lebih daripada 1.000. Dan 13 kabupaten/ota tersebut adalah relatif semuanya adalah kota-kota besar yaitu Bekasi, Bogor, kota Medan, Jakarta Utara, kota Jayapura, kota Padang, Jakarta pusat, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
“Dari segi demografi, kabupaten/kota ini memang kabupaten/kota dengan penduduk yang relatif padat dan merupakan kota-kota besar di Indonesia. kasus di 13 kabupaten kota ini menyumbang 30 persen dari total kasus aktif Indonesia saat ini. Jadi kepada 13 kabupaten kota ini dimohon untuk benar-benar bisa menjaga penerapan protokol kesehatan di seluruh sektor sosial ekonomi yang sudah berjalan,” katanya.
“Dan, kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang mendesak. Jika harus keluar rumah, mohon selalu memakai masker saat hendak keluar rumah, selalu menjaga jarak saat di ruang terbuka dan rajin mencuci tangan agar dapat menekan penyebaran kasus,” tutupnya.(jpg)
batampos.co.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga, Polri telah berbelanja senilai Rp 408,8 miliar untuk keperluan pengamanan demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja sejak September 2020 lalu. Dugaan ini ditemui ICW melalui Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri.
“Diduga berkaitan dengan upaya meredam opini publik yang tidak sejalan dengan pemerintah,” kata peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangannya, Kamis (8/10).
Dilansir Jawapos.com, ICW menduga, Korps Bhayangkara sudah memprediksi bakal terjadi gelombang unjuk rasa besar yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Merujuk data LPSE Polri, ada lima paket belanja yang diduga berkaitan dengan demonstrasi penolakan Omnibus Law.
Pertama adalah pengadaan command control system for intelligence target surveillance yang dikategorikan sebagai tambahan dan dibelanjakan pada 16 September 2020. Nilai pengadaan untuk paket tersebut sebesar Rp179,4 miliar dengan satuan kerja yang menggunakannya adalah Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri.
Kedua, terkait pembelian helm, rompi anti peluru dan peralatan pengamanan unjuk rasa lainnya pada 21 September 2020. Nominal belanja helm dan rompi antipeluru sebesar Rp 90,1 miliar. Pembelian dilakukan untuk satuan kerja di Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
Ketiga, pembelian peralatan tactical mass control device yang dikategorikan sebagai kebutuhan mendesak-APBNP. Satuan kerja yang membelanjakan hal tersebut adalah SLOG Polri pada 28 September 2020 dengan nilai sebesar Rp 66,5 miliar.
Keempat, belanja alat counter UAV and Surveillance Korbrimob yang dikategorikan sebagai anggaran mendesak. Peralatan itu dibelanjakan pada 25 September 2020 dengan nilai pengadaan mencapai RP69,9 miliar.
Kelima, Polri juga turut membelanjakan anggaran mendesak itu untuk pengadaan drone observasi tactical yang digunakan oleh satuan kerja Korbrimob Polri. Pengadaan itu dilakukan pada 25 September 2020 dengan nilai sebesar Rp2,9 miliar. “Total pengadaan kelima paket tersebut adalah, Rp408,8 miliar, dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu, sekitar satu bulan lamanya,” beber Wana.
Wana menduga, Polri terlibat dalam upaya sistematis untuk membungkam kritik dan aksi publik. Jika hal ini benar terjadi, sangat disayangkan dilakukan aparat kepolisian. “Polri tidak memiliki perencanaan anggaran dan belanja yang jelas dan efektif. Sehingga muncul belanja-belanja yang tidak sesuai dengan rencana dan prosesnya janggal,” pungkasnya.
Sementara itu, JawaPos.com telah mencoba mengonfirmasi Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono namun belum juga mendapatkan tanggapan.(jpg)
