Kamis, 9 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 9912

Optimalisasi Program Tuberkulosis, BPJS Kesehatan Adakan Forum

Aris
-
0
Optimalisasi Program Tuberkulosis, BPJS Kesehatan Adakan Forum

batampos.co.id – Pelayanan kesehatan untuk penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu yang ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Mengingat pelayanan TB yang cukup rumit, diperlukan forum untuk membahas optimalisasi program pelayanan penyakit ini.

Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan mengadakan forum bersama TKMKB, Dinas Kesehatan Kota Batam, Asosiasi Klinik dan lainnya pada Kamis (13/8/2020) di Batam Centre.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Batam, Yusrianto, menjelaskan, pelayanan TB ini dilakukan secara berjenjang.

Pelayanan TB tanpa komplikasi atau penyulit dapat dilakukan di FKTP lalu yang dalam kondisi khusus dilakukan di FKTP dan FKRTL.

“Dalam pelayanan ini, setiap pihak harus menjalankan perannya masing-masing. Harus dipastikan Puskesmas dan klinik siap untuk pelayanan TB, sehingga kasus tanpa komplikasi dapat tuntas di FKTP,” kata Yusrianto.

Ia berharap forum ini dapat memberikan suatu kesepakatan bersama terkait mekanisme program TB mengingat pelayanan TB dilaksanakan di FKTP dan FKRTL.

Ilustrasi. Pegawai BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam saat melayani masyarakat yang ingin menjadi peserta JKN-KIS. Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Kota Batam menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan hand sanitizer dan pembatas berupa kaca. Foto: Messa Haris/batampso.co.id

Serta pengambilan obat yang dibiayai oleh program pemerintah. Hal ini harus diperhatikan untuk mencegah adanya potensi fraud karena double bayar.

Hingga saat ini menurut data Dinas Kesehatan Kota Batam, 21 puskesmas beserta dokter dan paramedis sudah terlatih untuk pelayanan program TB.

Ditambah lagi dengan supervisi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam, beberapa klinik yang belum melakukan Mou diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan jejaring ekstenal untuk pelayanan TB yang lebih optimal.

“Harapannya rujukan berjenjang dalam pelayanan TB dapat dilakukan secara tepat dan optimal, kita dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan dengan pelayanan yang berkualitas,” kata Yus.

Ketua TKMKB Kota Batam, Indrayanti, mengatakan untuk mengoptimalkan pelayanan TB ini, faskes tetap melihat kepada aspek-aspek yang ada di lapangan.

Misalnya dengan melihat spesifikasi suatu kasus benar-benar harus dirujuk atau tidak.

“Rujukan itu bagus tapi harus dilihat lagi case by case,” kata Indrayanti.

Ia mengatakan banyak pasien yang datang ke rumah sakit kondisinya sudah kompleks. Karena itu perlu penanganan yang benar-benar berkualitas karena pasien TB tidak hanya butuh obat khususnya pasien TB anak.

“Jangan sampai kita tidak dapat menangani kasusnya di awal hingga pada akhirnya pasien datang dengan berbagai penyulit dan meninggal. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan jika ada salah satu anggota keluarga yang positif, kita harus cek yang lainnya,” kata Indrayanti.(*)

Isdianto Janji Penuhi Kebutuhan Listrik Masyarakat Pesisir Batam

Ahmadi Sultan
-
0
Isdianto Janji Penuhi Kebutuhan Listrik Masyarakat Pesisir Batam

batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau Isdianto melakukan kunjungan kerja ke tiga pulau sekaligus di pesisir Kota Batam, Kamis (13/8). Pulau-pulau yang dikunjungi adalah Pulau Lance, Pulau Panjang dan Pulau Akar.

Masyarakat di tiga pulau ini semuanya mengadu kepada Gubernur bahwa mereka sangat membutuhkan listrik. Sejauh ini masyarakat di sana masih menggunakan genset sebagai alat penerangan yang hanya hidup dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB.

Kondisi listrik yang kurang memadai diakui masyarakat setempat sangat mengganggu aktivitas belajar anak-anak. Apalagi saat ini sistem belajar anak-anak sangat membutuhkan listrik.

Mendengar keluhan masyarakat di tiga pulau tersebut, Gubernur Isdianto pun berjanji akan merealisasikan apa yang diminta masyarakat tersebut di tahun 2021. Mengingat hingga Februari 2021 dirinya masih memiliki wewenang untuk menyusun anggaran guna merealisasikan kebutuhan masyarakat tersebut.

“Saya tadi sudah ke Pulau Lance, lalu ke Pulau Panjang dan sekarang di Pulau Akar. Keluhannya sama, yakni masalah listrik. Kalau memang itu yang dibutuhkan masyarakat, dan sangat mendesak. Insya Allah, kami mohon doa bapak dan ibu semua agar kitab bisa realisasikan masalah listrik ini di tahun 2021. Hal ini bukan janji saya sendiri, tapi ada manajer PLN yang ikut bersama saja, dan PLN pun sudah berjanji untuk ini. Karena PLN juga berkeinginan untuk membuat Kepribterang benserang,” kata Isdianto yang kontan disambut riuh riang masyarakat.

Selain listrik, masyarakat juga meminta agar Pemerintah memperhatikan masalah transportasi anak-anak sekolah di pulau mereka, yakni berupa boat pancung.

Isdianto yang sejak awal memang konitment dalam masalah pendidikan pun langsung merespon dengan baik. Dengan harapan semua yang dibutuhkan masyarakat bisa terealisasi di tahun 2021.

“Masalah pendidikan sudah menjadi komitmen saya sejak awal. Jika masih ada masyarakat yang mengeluh soal pwndidikan, termasuk masalah masih minimnya alat transportasi sekolah bagi masyarakat pesisir. Tentu saja ini jadi bahan evaluasi kami. Selanjutnya Insya Allah hal ini akan kita realisasikan juga di 2021,” ujar Isdianto.

Dalam kunjungannya ini Isdianto didampingi oleh Kepala Dinas Perkim dan Kepala Biro Pembangunan. Disamping itu, tampak hadir juga Tenaga Ahli Gubernur Herizal Hood dan Saidul Qudri serta Manajer PLN Tanjungpinang Suharno.(*/uma)

BMKG: Kota Batam Tidak Mengenal Musim 

Aris
-
0
BMKG: Kota Batam Tidak Mengenal Musim 

batampos.co.id – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Hang Nadim Batam menyebutkan Kota Batam tidak mengenal musim kemarau ataupun hujan.

Kepala Seksi Data dan Informasi (Kasi Datin) BMKG Kelas I Hang Nadim Batam, Suratman, mengatakan, Batam adalah kota non musim.

“Wilayah Batam tidak mengenal adanya musim kemarau, yang ada adalah hujan sepanjang tahun dengan intensitas yang berbeda-beda,” jelasnya, Jumat (14/8/2020).

Ia menjelaskan hujan terbanyak terjadi pada Mei hingga Juni. Kemudian Desember hingga Januari.

“Sedangkan bulan dengan hujan paling sedikit biasanya di bulan Februari,” jelasnya.

Cuaca mendung menyelimuti langit Batam Center dan sekitarnya.Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Kata dia,fenomena panas menyengat beberapa hari lalu dikarenakan pertumbuhan awannya sedikit.

“Sehingga sinar matahari langsung sampai ke bumi dan menyebabkan suhu terasa panas ditambah penguapan tinggi sehingga terasa gerah,” ujarnya.

Suratman menambahkan, efek cuaca gerah dan panas di wilayah Batam diakibatkan pusaran angin di sekitaran Natuna.

“Ini tidak lama, biasanya berlangsung antara 3 sampai 7 harian,” jelasnya.

Selain itukata dia, terjadi fenomena cuaca berupa sirkulasi angin di wilayah Selatan Natuna yang mengakibatkan adanya penumpukan massa udara dan mendukung pembentukan awan hujan di wilayah Kepulauan Riau.

“Secara umum kondisi saat ini mengakibatkan cuaca berawan dan terdapat potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari,” tutupnya.(nto)

Tidak Masalah Kelas Berapa, yang Penting Jadi Peserta JKN

Aris
-
0
Tidak Masalah Kelas Berapa, yang Penting Jadi Peserta JKN

batampos.co.id – Penyesuaian iuran yang terjadi beberapa waktu yang lalu membuat beberapa kelompok masyarakat merasa terbebani.

Akhirnya banyak peserta yang kemudian menunggak karena tidak sanggup untuk melakukan pembayaran.

Namun, tidak demikian yang dilakukan oleh Faqih (23). Ia memilih untuk turun kelas agar tetap dapat memperoleh manfaat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Ditemui oleh Tim Jamkesnews pada Jumat (7/8/2020) di kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam, peserta yang tinggal di Dapur 12 Batu Aji ini sedang melakukan pengecekan tunggakan iuran JKNnya.

Menurutnya penting sekali melakukan pembayaran iuran dan memastikan kepesertaannya aktif.

“Saya mau cek tunggakan karena mau bayar, soalnya kita tidak pernah tahu kapan kita akan sakit, jadi nanti pas sakit bisa dipakai tanpa kena denda,” kata Faqih.

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas II yang akhirnya pindah ke kelas III pada awal tahun 2020 ini merasa bahwa penting baginya memilih kelas sesuai kemampuan.

Faqih peserta BPJS Kesehatan cabang Kota Batam. Foto: BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id

Hal ini dilakukan agar ia tetap bisa membayar iuran setiap bulannya dan terhindar dari tunggakan.

“Awalnya saya kelas II, lalu pindah ke kelas III soalnya takut gak sanggup bayar, tapi gapapa lah kelas berapapun,” kata Faqih.

Ia mengaku seringkali memanfaatkan KIS untuk berobat. Bahkan tahun lalu ia menggunakan KIS untuk melakukan operasi caesar ketika melahirkan anak pertamanya.

Dengan manfaat yang ia rasakan itulah, ia tetap berupaya agar selalu menjadi peserta JKN-KIS yang rutin membayar iuran.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Batam, Andi Marisah Hijriyyah Lestari, mengatakan peserta tidak perlu khawatir berada di kelas apapun.

Hal ini karena manfaat jaminan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS adalah sama, yang membedakan hanya manfaat nonmedis saja.

“Mau kelas I, II, atau III pelayanan kesehatan yang diberikan itu sama, yang membedakan hanya akomodasi layanan rawat inap saja,” kata Marisah.

Marisah mengatakan, yang perlu dipastikan oleh peserta adalah status kepesertaan yang aktif.

Sehingga tidak dikenakan denda pelayanan di kemudian hari. Hal ini harus menjadi perhatian peserta agar kemudian tidak memberatkan.

“Jika pembayaran iuran tertunggak dan dalam waktu 45 hari yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka harus membayar denda, itu yang perlu dihindari,” kata Marisah.(*)

Resesi Akibat Covid-19 Terburuk Sejak Perang Dunia II

Ahmadi Sultan
-
0
Resesi Akibat Covid-19 Terburuk Sejak Perang Dunia II

batampos.co.id – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak secara langsung terhadap kesehatan masyarakat maupu pendidikan, tetapi juga dimensi yang lain khususnya di bidang ekonomi.

Dijelaskan Bamsoet, pada periode Maret sampai pertengahan bulan Agustus 2020 ini menjadi fase terberat bagi perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 minus 5,32 persen dibanding triwulan II-2019.

Memburuknya perekonomian tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga pertumbuhan ekonomi global yang merosot tajam karena terganggunya aktivitas perekonomian akibat pandemi Covid-19.

“Bank Dunia melansir bahwa resesi sudah hampir pasti terjadi di seluruh wilayah ekonomi dunia. Resesi akibat Covid-19 ini merupakan yang terburuk dalam sejarah sejak Perang Dunia II,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam sidang tahunan MPR, Jumat (14/8).

Bamsoet menuturkan, sebelumnya Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah melansir proyeksi serupa. Bahkan, dalam outlook yang dipublikasikan pada bulan April 2020, IMF menyebut resesi kali ini lebih dalam dari pada era Great Depression Organisasi pada tahun 1930 Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) pun melansir proyeksi yang sama.

Dalam laporan terbarunya, OECD menyebut, pandemi Covid-19 semakin membuat dunia terseret dalam jurang resesi terburuk di luar periode perang dalam 100 tahun. Dampak ekonomi akibat virus Korona sangat buruk sekali.

“Pemulihannya akan lambat dan krisis akan memiliki dampak yang bertahan lama, secara tidak proporsional paling rentan dipengaruhi golongan masyarakat yang kika tidak segera diatasi, efek domino resesi akan menyebar ke berbagai sektor,” katanya.

Mulai dari macetnya kredit perbankan hingga lonjakan inflasi yang sulit dikendalikan atau sebaliknya deflasi yang tajam karena perekonomian tidak bergerak. Kemudian, neraca perdagangan akan menjadi minus dan berimbas langsung pada cadangan devisa.

Dalam skala riilnya, dampak resesi terhadap sebuah negara adalah meningkatnya pengangguran, anjloknya pendapatan, meningkatnya angka kemiskinan, merosotnya harga aset seperti pasar saham atau properti, melebarnya angka ketimpangan.

“‎Tingginya utang pemerintah bersamaan dengan penerimaan pajak yang anjlok, serta produksi yang hilang secara permanen, dan bisnis gulung tikar,” tuturnya.

Oleh karena itu saatnya bergotong royong mendukung kebijakan pemerintah terusah langkah konkrit. Sehingga mendorong melakukan ningkatkan ekonomi sektor riil seperti memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha baik kecil maupun besar.

Bamsoet mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan tetap optimistis bahwa keadaan akan membaik.(jpg)

Insentif Tenaga Kesehatan Sudah Cair Rp 843 Miliar

Ahmadi Sultan
-
0
Insentif Tenaga Kesehatan Sudah Cair Rp 843 Miliar

batampos.co.id – Tahun anggaran telah berjalan lebih dari satu semester. Namun, serapan anggaran negara masih saja rendah. Baik anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Hal itu dibahas secara khusus oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat virtual kemarin. Rapat tersebut diikuti sejumlah pejabat. Di antaranya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam rapat itu terungkap bahwa serapan APBN baru 48 persen atau Rp 425,7 triliun dari total pagu Rp 944 triliun. Dari sepuluh kementerian atau lembaga dengan pagu anggaran terbesar, serapan terbanyak berada di Kemensos. Dari pagu Rp 134 triliun, yang sudah terserap 74 persen.

’’Memang terlihat penyerapan anggaran kita masih sangat rendah,’’ kata Ma’ruf. Merujuk data Kemenkeu, alokasi anggaran PEN dipatok Rp 695,2 triliun. Dari jumlah tersebut, yang terserap baru 21,8 persen.

Sebagaimana diketahui, anggaran PEN terdistribusi untuk sejumlah kegiatan. Paling besar untuk perlindungan sosial, yakni 42,2 persen dari pagu anggaran Rp 203,9 triliun. Untuk pembiayaan korporasi, dari pagu Rp 53,57 triliun, belum ada yang terserap. Padahal, di masa pandemi dan tekanan ekonomi seperti sekarang, serapan uang pemerintah cukup penting. ’’Kita ketahui bahwa yang bisa menggerakkan ekonomi sekarang ini adalah belanja pemerintah,’’ ucap Ma’ruf. Dia berharap serapan APBN maupun PEN terus dimaksimalkan.

Sementara itu, insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) yang merawat pasien Covid-19 terus digelontorkan. Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020. Kemenkes bertugas untuk memberikan insentif dan santunan bagi tenaga medis yang bekerja di rumah sakit vertikal, RS TNI dan Polri, RS darurat dan RS swasta, KKP, laboratorium, serta BTKL. Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan daerah dikelola di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang langsung diajukan ke Kementerian Keuangan.

”Pemerintah sudah membayar lebih dari Rp 843 miliar,” ucap Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Abdul Kadir.

Selanjutnya, santunan kematian bagi nakes yang menangani Covid-19 sebesar Rp 60 miliar. Jumlah itu dialokasikan untuk 200 orang tenaga kesehatan yang meninggal dunia. ”Sampai 10 Agustus kita sudah menyerahkan sebanyak 35 persen atau Rp 21 miliar kepada 70 orang keluarga dari tenaga kesehatan yang meninggal,” sebut Kadir.

Pria yang juga menjabat Plt direktur jenderal pelayanan kesehatan itu menambahkan, hingga kini Kemenkes telah membayarkan klaim kepada rumah sakit yang melayani dan merawat pasien Covid-19. ”Kita sudah bayarkan Rp 750 miliar. Dananya berasal dari pagu Kemenkes,” bebernya.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mencatat, ada 1.711 dari total 2.917 RS di Indonesia yang menangani pasien Covid-19. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 67 persen yang mengajukan klaim ke pemerintah untuk selanjutnya diverifikasi BPJS Kesehatan.

Kadir menilai, ada sejumlah kendala yang membuat proses klaim belum optimal. ”Masih banyak RS yang belum memahami Permenkes 392,” tuturnya.

Kendala lain yang dihadapi adalah kelengkapan dokumen pengajuan klaim. Kadir menjelaskan, beberapa RS belum melengkapi berkas yang dibutuhkan. Karena itu, ketika berkas dikembalikan untuk dilengkapi, waktu yang dibutuhkan jadi semakin lama.

Dia juga berjanji menegur RS yang masih meminta biaya perawatan kepada pasien Covid-19. Sebab, seluruh biaya perawatan telah ditanggung negara.(jpg)

Pentingnya Penghijauan Hutan dan Lahan untuk Ketersediaan Air Waduk

Aris
-
0
Pentingnya Penghijauan Hutan dan Lahan untuk Ketersediaan Air Waduk
Infografis aliibenk/batampos.co.id

Badan Pengusahaan (BP) Batam terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan waduk-waduk yang ada di Pulau Batam.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan pengawasan dan patroli oleh Direktorat Pengamanan Aset (Ditpam) bersama Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan (BU Fasling) BP Batam di sekitaran Daerah Tangkapan Air (DTA).

Manajer Air Waduk BU Fasling BP Batam, Hajad Widagdo, mengatakan, BP Batam bersama pihak-pihak terkait juga selalu melakukan penghijauan kembali di hutan dan lahan sekitar DTA.

“Penghijauan kembali sangat penting dan selama ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BP Batam, kawasan industri dan masyarakat,” jelasnya.(esa/adv)

Ini Motivasi Wakil Wali Kota Batam Kepada Keluarga Pra Sejahtera

Aris
-
0
Ini Motivasi Wakil Wali Kota Batam Kepada Keluarga Pra Sejahtera

batampos.co.id – Pemko Batam terus berusaha maksimal untuk mengurangi jumlah keluarga pra sejahtera.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berharap jumlah keluarga pra sejahtera di wilayahnya terus berkurang.

“Kita sama-sama bertekad, agar tahun depan penerima ini tak dapat lagi. Artinya, keluarga pra sejahtera yang ada saat ini sudah sejahtera tahun depan,” ujar Amsakar saat memantau pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kaveling Arrahman, Tanjung Buntung, Bengkong, Jumat (14/8/2020).

Ia berharap, dengan sekian banyak program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya bisa membuahkan hasil.

Ia pun meminta jika terdapat masyarakat yang sudah mampu, perlu kesadaran agar bantuan untuk keluarga pra sejahtera ini benar-benar tepat sasaran.

“Kita tentu ingin keluar dari zona pra sejahtera ini. Pemerintah pun akan terus berupaya agar angka kemiskinan terus berkurang,” ujar Ketua Tim Pengentasan Kemiskinan Kota Batam tersebut.

Di kesempatan tersebut, Amsakar sempat menyingung warga yang berpura-pura tidak mampu hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Salah seorang warga Kota Batam memperlihatkan kartu BPNT. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad berharap jumlah keluarga pra sejahtera di Kota Batam dapat berkurang setiap tahunnya. Foto: Media Center Pemko Batam untuk batampos.co.id

Ia tak ingin, hal tersebut terjadi di Kota Batam. Untuk itu, dengan ia meninjau langsung proses pencairan BPNT tersebut diharapkan yang mendapatkan bantuan adalah warga yang benar-benar butuh sentuhan dari pemerintah.

“BPNT ini program Pemerintah Pusat, sebagai kepala daerah mewakil Pak Wali (Muhammad Rudi) kita ingin memastikan bantuan tepat sasaran, tepat harga, tepat mutu, tepat nilai, tepat waktu, dan tepat administrasi,” ujarnya.

Selama ia memantau, sejauh ini, BPNT sudah berjalan dengan baik, nominal dan bahan pokok yang diberikan sudah sesuai dan memenuhi empat kriteria seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin.

“Semoga warga bisa terbantu dengan adanya program ini. Untuk di Bengkong, ada 1.464 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari total se-Batam 23.086 KPM,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan KPM Kecamatan Bengkong, Hanita Ramadani, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah. Ia mengapresiasi bantuan tersebut di tengah pandemi Covid-19 yang ia katakan sangat berdampak bagi kesejahteraan keluarga.

“Ini sangat membantu. Mewakili masyarakat, saya sampaikan terima kasih,” ujarnya.

Adapun BPNT tersebut nominalnya naik dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 110 ribu dan di awal 2020 Rp150 ribu.

Namun, sejak Maret lalu, nominalnya kembali naik jadi Rp200 ribu. Bantuan ini rutin dicairkan setiap bulan dan langsung ditransfer ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kemudian dicairkan di agen atau e-warung yang sudah ditentukan.

Uang yang ditransfer tersebut, hanya boleh ditukar atau dicairkan dengan empat jenis bahan pokok sesuai ketentuan.

Yakni beras 10 kilogram, telur 1 papan, kacang hijau 1 kilogram, dan jeruk 1 kilogram. Empat bahan pokok itu mewakili empat komponen; karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin.(*/esa)

BPK Bakal Audit Anggaran Covid-19 di Kepri

Ahmadi Sultan
-
0
BPK Bakal Audit Anggaran Covid-19 di Kepri

batampos.co.id – Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah banyak menggeser anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Hal itu pula yang terjadi di Batam, dengan mengalihkan anggaran kurang lebih Rp 200 miliar untuk penanganan wabah tersebut.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri, Widhi Widayat, mengatakan, untuk pengawasan penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 berasal dari internal. Dimana sejauh ini, kata Widhi, pengawasan sangat intens dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat dan dari Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian. Serta, untuk level nasional termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Sedangkan posisi BPK ini kita lembaga eksternal. Artinya, secara sumber daya memang tidak dalam kapasitas mendampingi untuk pelaksanaan anggarannya. Tapi lebih kepada menilai soal efektivitas penggunaan dana untuk penanggulangan Covid-19 dan soal akuntabilitasnya,” ujarnya saat acara Coffee Morning di Kantor BPK Perwakilan Kepri, di Batam Center, Kamis (13/8).

Ia menjelaskan, pada semester II tahun 2020 ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepri merencanakan untuk memeriksa pengelolaan dana untuk penanggulangan wabah Covid-19. Sebab, seluruh pemerintah kabupaten dan kota maupun provinsi telah mengalihkan dana dari APBD untuk penanganan pandemi.

”Memang semua anggaran dipotong untuk penanggulangan Covid, termasuk kita. Artinya, semuanya akan disisir semua, mana yang perlu dan mana yang tidak. Jadi, ada skala prioritas. Tergantung tugas dan fungsi lembaganya apa,” ujarnya.

Untuk hasilnya seperti apa, Widhi meminta untuk menunggu pihaknya selesai melakukan pemeriksaan. Dimana, awal bulan September nanti, pihaknya akan melakukan proses dalam dua tahap, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci untuk pendalamannya, dan kemudian proses pelaporan. ”Mudah-mudahan Desember sudah ada LPH (Laporan Hasil Pemeriksaan)-nya,” tuturnya.

Sedangkan berapa lama hasil pemeriksaan itu dilakukan, ia menargetkan di setiap daerah di Provinsi Kepri akan memakan waktu kurang lebih selama 40 hari. (*/jpg)

Jangan Lagi Ada yang Mengaku Paling Pancasilais dan Agamis

Ahmadi Sultan
-
0
Jangan Lagi Ada yang Mengaku Paling Pancasilais dan Agamis

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, setiap orang harus menghargai hak dan kebebasan orang lain. Sehingga hal ini perlu menjadi catatan bagi masyarakat.

“Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain,” ujar Jokowi di sidang tahunan MPR, Jakarta, Jumat (14/8).

Jokowi juga meminta masyarakat jangan merasa paling benar sendiri. Termasuk juga merasa paling Pancasilais.

“Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri,” katanya.

‎Jokowi menuturkan jika orang merasa paling benar dan Pancasilais biasanya orang tersebut tidak benar. Sehingga Jokowi ingin manusia setara dengan yang lainnya tidak ada yang mengklaim saling benar.

“Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar,” katanya.

Jokowi berujar, bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di Indonesia. Apalagi di masa pandemi virus Korona atau Covid-19 saat ini. Nilai toleransi tetap dikedepankan.

“Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita tangani secara baik,” tuturnya.

Dalam Pidatonya, Jokowi juga mengajak masyarakat agar terus membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita besar bagi Indonesia ini. Menuju 25 tahun seabad republik ini.

“Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar,” ujar Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR, Jakarta, Jumat (14/8).

Jokowi mengaku yakin di usia yang ke-100 tahun maka Ind‎onesia akan lebih baik dari saat ini. Indonesia akan mencapai kemajuan yang besar.

“Pada usia ke-75 tahun ini kita menjadi negara upper mindle income country, di 25 tahun lagi pada usia seabad Republik Indonesia kita harus mencapai kemajuan yang besar,” katanya.

Indonesia hanya akan bisa maju bila masyarakatnya saling bergotong-royong. Sehingga bisa mewujudkan Indonesia maju di usia sebad nanti. “Jadi menjadikan Indonesia negara maju,” ungkapnya.(jpg)

1...9,9119,9129,913...14,121Halaman 9,912 dari 14,121

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000