Konflik Timor Timur memaksa ribuan warga meninggalkan kampung halaman dan berdomisili di berbagai wilayah Indonesia. Namun, hingga dua dekade kemudian, ribuan di antaranya belum mendapatkan hak yang selayaknya.
—
RUMAH berdinding bambu itu tampak sudah lapuk dimakan usia. Beberapa bagian dinding ditutupi karung dan seng bekas untuk melindungi yang sobek. Dengan hanya berlantai tanah, lengkap sudah kesan bahwa bangunan itu sudah tidak layak huni.
Itu adalah potret salah satu bangunan kamp pengungsian warga eks Provinsi Timor Timur –kini Timor Leste– yang biasa ditemui di sejumlah tempat di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). ”Bangunan seperti itu sudah jamak ditemui di kamp-kamp pengungsian,” ujar Abel Monteiro kepada Jawa Pos (grup Batampos Online), Senin (3/8).
Abel Monteiro adalah salah seorang tokoh eks Provinsi Timor Timur yang memilih menjadi warga negara Indonesia (WNI). Saat ini pria 55 tahun itu tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Pada 24 Mei 2018, dia memprakarsai berdirinya organisasi yang memayungi warga eks Timtim. Namanya Komunitas Persaudaraan Kesejahteraan Masyarakat Eks Provinsi Timor Timur atau disingkat Koper Kesmatim. ”Kami ingin organisasi ini menjadi wadah bagi warga eks Timtim yang setia dengan NKRI,” tuturnya.
Menurut dia, pendirian organisasi itu adalah mandat untuk melindungi hak-hak warga eks Timtim. Dasar pembentukan organisasi tersebut adalah Keppres 25/2003 tentang Pendataan Penduduk WNI Eks Provinsi Timor Timur. Juga, Perpres 25/2016 tentang Pemberian Kompensasi kepada WNI Eks Timor Timor yang Berdomisili di Luar Provinsi NTT.
Hingga kini, Koper Kesmatim sudah berdiri di 18 provinsi dengan lebih dari 5 ribu anggota. Mulai di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.
Dituturkan, tempat tinggal menjadi isu paling krusial saat ini. Bayangkan, masih ada ribuan warga yang hidupnya terlunta-lunta karena tidak punya rumah sendiri. Selain tidak layak huni, kesulitan warga eks Timtim mempunyai rumah sendiri karena status tanah yang ditempati tidak bersertifikat. Ada yang sudah tinggal lebih dari 15 tahun di suatu tempat, harus terusir karena tanah itu dijual pemiliknya. Akhirnya tidak sedikit yang pindah tempat tinggal ke tengah hutan lindung.
Cerita pilu itu, tutur Abel, sering terjadi di wilayah NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Sebab, sebagian besar pengungsi ada di provinsi tersebut.
”Yang diharapkan adalah bantuan rumah sekaligus jaminan status tanah,” tuturnya.
Disampaikan, saat ini total warga eks Timor Timur berjumlah 1,1 juta hingga 1,2 juta jiwa. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar memang ada di wilayah NTT. Di antaranya di Kabupaten Belu, Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan Kabupaten Kupang. Melonjaknya jumlah pengungsi di empat kabupaten itu tidak lepas dari letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
Pihaknya mendesak pemerintah agar membangun rumah yang layak huni bagi WNI eks Timor Timur yang belum mendapat rumah. Sejauh ini, kata dia, data kasar warga yang belum memiliki rumah sedikitnya mencapai 4.436 kepala keluarga (KK).
Mereka menempati rumah yang tidak layak huni karena dibangun sejak masa pengungsian tahun 1999, saat terjadi referendum yang berbuntut lepasnya Timor Timur dari Indonesia. ”Sampai sekarang belum diperbaiki. Kondisinya benar-benar tidak layak huni,” tuturnya.
Ketua DPW Koper Kesmatim Jogjakarta Bernardino Mariano mengatakan, sangat wajar pemerintah memberikan bantuan kepada para pengungsi. Sebab, untuk menjadi WNI, mereka sudah berkorban jiwa dan raga.
Selain mempertaruhkan nyawa, mereka rela meninggalkan harta benda dan aset masa depan di Timor Leste. Ada rumah, tanah, atau kendaraan. ”Menjadi WNI itu pilihan yang sulit. Tapi, kami melakukannya,” tuturnya.
Pada 30 Agustus tahun ini genap 21 tahun Timor Timur lepas dari Indonesia. Meski terentang selama dua dekade, warga yang pernah mendiami wilayah yang menjadi bagian provinsi ke-27 Indonesia itu tidak bisa melupakan momen-momen pahit tersebut. Termasuk salah satunya Imaculada Concecao de Sousa Mariano.
Saat kerusuhan dan perang berkecamuk, dia masih kelas III sekolah dasar. ”Hari-hari itu sangat menakutkan. Benar-benar mencekam,” tutur Imaculada.
Dia ingat benar, kala itu tiada hari tanpa kerusuhan dan kerusuhaan. Suara tembakan peluru dari kedua pihak berdesingan. Umumnya terjadi pada malam hari. Suasana tambah mencekam karena listrik padam di seantero ibu kota Dili. ”Penjarahan maupun pembakaran pasar hampir terjadi tiap malam,” kenangnya.
Insiden itu benar-benar membekas hingga kini. ”Tidak bisa saya lupakan,” tutur perempuan yang kini tinggal di Jogjakarta tersebut.
Situasi saat itu benar-benar sulit. Selain bertaruh nyawa, mereka harus rela meninggalkan harta benda yang nilainya tidak sedikit. Bahkan, ada yang rela berpisah dari kerabat dan famili karena berbeda pilihan warga negara.
Ada yang prointegrasi dan ada yang memilih menjadi bagian dari Timor Leste. ”Tidak jarang saya lihat (waktu itu, Red) pengungsi hanya bawa pakaian yang melekat di badan,” tutur perempuan yang kini berusia 31 tahun tersebut.
Karena itu, sambung dia, dirinya sangat menyayangkan bahwa ribuan pengungsi belum mendapat perlakuan yang memadai dari pemerintah. Selain akses tempat tinggal, warga eks Timtim kesulitan dalam mendapat pelayanan dasar. Contohnya, kesehatan, kesetaraan dalam pendidikan, akses tanah, dan lapangan pekerjaan. ”Menurut saya sangat wajar kalau pemerintah membalas pengorbanan mereka,” kata Imaculada.(*/c10/ttg)
