Kamis, 30 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 10000

Pertamina Jelaskan Penyebab Kerugian hingga USD 767,92 Juta

Ahmadi Sultan
-
0
Pertamina Jelaskan Penyebab Kerugian hingga USD 767,92 Juta

batampos.co.id – PT Pertamina (Persero) menjelaskan terkait kerugian yang dialami perusahaan. Seperti diketahui, pada semester-I tahun ini perseroan membukukan rugi sebesar USD 767,92 juta.

“Izin menjelaskan. Betul Pak, posisi first half 2020 mencatatkan rugi. Rugi kurang lebih USD 707 juta,” kata Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VII DPR RI, Rabu (26/8).

Emma memaparkan, terdapat tiga faktor penyebab utama kerugian tersebut. Pertama, karena menurunnya permintaan. Kondisi yang terjadi saat ini berbeda dari krisis-krisis sebelumnya. Krisis akibat Covid-19 menjadi krisis yang lebih berat dibandingkan krisis keuangan.

“Sekarang demand yang berdampak signifikan pada revenue kita,” ucapnya.

Kedua, lanjutnya, nilai tukar atau kurs. Emma mengatakan, secara fundamental keuangan Pertamina dibukukan dalam dolar Amerika Serikat. Sehingga menimbulkan kerugian kurs hingga 40 persen.

“Ini menimbulkan komposisi rugi kurang lebih 30-40 persen dari kerugian kita,” tuturnya.

Sedangkan faktor ketiga, yaitu melemahnya harga minyak dunia. Hal tersebut berpengaruh pada sektor hulu yang berkontribusi besar pada penerimaan Pertamina.

Harga minyak mentah pada kuartal-II melemah hingga menyentuh angka USD 19-20 dibandingkan posisi Desember USD 63 per barel. “Kita sangat terdampak sekali pada margin di hulu. Padahal margin di hulu penyumbang kontributor EBITDA terbesar 80 persen. Dari ini jadi tiga faktor sangat siginifikan terdampak,” pungkasnya.(jpg)

Begini Kronologi Pemukulan Dokter yang Cegah Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19

Ahmadi Sultan
-
0
Begini Kronologi Pemukulan Dokter yang Cegah Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19

batampos.co.id – Seorang dokter dipukul saat mencegah sejumlah kerabat pasien Covid-19 yang hendak mengambil jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji, Rabu (26/8) pagi.

Seperti diberitakan Harian Batam Pos menyebutkan, keributan yang berujung pemukulan seorang dokter tersebut terjadi di Gedung Tun Sendari Terpadu RSUD Embung Fatimah, tempat penangangan khusus pasien Covid-19.

Peristiwa itu bermula saat sekelompok orang yang mengaku dari keluarga pasien Covid-19 yang meninggal dunia pada Rabu dini hari, tidak terima dimakamkan secara protokol Covid-19.

Keluarga pasien juga menolak vonis positif Covid-19 tersebut, sehingga meminta jenazah JZ untuk dikebumikan sendiri. Namun, petugas medis menolak. Situasi pun memanas karena kerabat pasien mengejar petugas medis. Untung saja saat keributan terjadi, sudah ada aparat kepolisian setempat, sehingga situasi bisa dikendalikan.

Direktur RSUD Embung Fatimah Batam, Ani Dewiyana, membenarkan peristiwa tersebut. Dia menuturkan, keributan terjadi karena keluarga menolak korban yang meninggal dimakamkan secara protokol Covid-19. ”Tapi situasi sudah kondusif saat ini. Korban tetap dimakamkan secara protokol Covid-19,” ujar Ani.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi juga membenarkan kejadian itu. Ia mengatakan, jenazah Covid-19 merupakan pasien rujukan dari Rumah Sakit Harapan Bunda (RSHB). Pasien tersebut berinisial JZ, warga Kampung Seraya. “Pasien tiba di RSUD Embung Fatimah sudah dalam keadaan meninggal,” ujar Didi, kemarin.

“Sudah terkonfirmasi positif (Covid-19, red). Jadi, memang harus ikut protokol Covid-19,” terangnya.

Menurut Didi, pihak keluarga tidak terima dan bersikeras membawa pulang jenazah JZ. Sempat terjadi adu mulut yang berujung pada pemukulan seorang dokter, karena pihak keluarga memaksa membawa pulang jenazah. ”Karena sudah ada pemukulan, dan itu masuk tindakan kekerasan. Jadi, kami lapor untuk tindakan hukumnya,” tegasnya.

Sementara, Camat Batuampar, Tukijan, juga membenarkan keributan tersebut. Ia mengatakan, pasien berusia 63 tahun itu warganya. ”Saat ribut itu ada pihak rumah sakit, kecamatan, dan kepolisian untuk memberikan penjelasan,” kata Tukijan.

Sementara itu, Gubenur Kepri Isdianto menyesalkan pengambilan paksa jenazah Covid-19 tersebut. Ia berharap, masyarakat bijak terhadap penanganan pasien Covid-19 ini. ”Masyarakat harusnya sebelum mengambil (jenazah pasien Covid-19, red) menemui dokter yang bertanggung jawab. Tanya apa sudah diswab. Jadi, kita harus bijaksana. Kalau memang sudah positif, ikuti saja prosesnya,” imbaunya.(*/jpg)

Subsidi Gaji Cair Mulai Hari Ini, Cek Rekeningnya Ya!

Ahmadi Sultan
-
0
Subsidi Gaji Cair Mulai Hari Ini, Cek Rekeningnya Ya!

batampos.co.id – Pekerja peserta BPJamsostek bergaji di bawah Rp 5 juta bisa mengecek rekening mulai hari ini (27/8). Saldo akan bertambah Rp 1,2 juta karena bantuan subsidi upah (BSU) telah dicairkan pemerintah.

Namun, pemerintah menyatakan bahwa pencairan tidak bisa serentak untuk 15,7 juta pekerja. Namun, bertahap untuk sekitar 2,5 juta pekerja tiap pekan.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR kemarin (26/8), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa dana BSU dikucurkan secara resmi mulai hari ini.

Tujuannya, melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi pekerja di tengah pandemi Covid-19. Pencairan yang sebelumnya direncanakan pada 25 Agustus harus mundur karena kendala teknis dan cek ulang data.

Sasaran program subsidi gaji tersebut sebanyak 15.725.232 pekerja. Anggaran yang disiapkan Rp 37,87 triliun. Untuk sementara, data penerima yang sudah diserahkan BPJamsostek ke Kemenaker baru 2,5 juta pekerja. Menurut Ida, penyerahan data bertahap itu sebatas persoalan administrasi.

Ida menjelaskan, untuk tahap awal, Kemenaker menargetkan setiap pekan bisa menyalurkan bantuan subsidi gaji kepada 2,5 juta pekerja. Dengan demikian, diharapkan penyaluran uang untuk bulan pertama dan kedua selesai akhir September.

Di forum rapat kemarin, anggota Komisi IX DPR dari PKS Netty Prasetyani sempat menanyakan jumlah anggaran yang melebihi kebutuhan. Jika ditotal, Rp 600 ribu untuk empat bulan dikali jumlah penerima, angka yang disiapkan pemerintah lebih besar Rp 129,7 miliar. ’’Pemerintah harus menjelaskan dana tak bertuan itu,’’ kata Netty.

Ida lantas menjelaskan bahwa anggaran Rp 37,87 triliun itu memang lebih besar daripada alokasi anggaran subsidi gaji untuk 15,7 juta sasaran. Anggaran Rp 129,7 miliar tersebut merupkan alokasi untuk biaya transfer kepada rekening yang bukan bank pemerintah atau BUMN. Ida menegaskan, anggaran itu akan dikembalikan ke kas negara jika tidak terpakai atau terpakai sebagian.

Dirut BPJamsostek Agus Susanto mengatakan, salah satu syarat penerima uang bantuan subsidi upah adalah mempunyai rekening. Di antara 15,7 juta sasaran, sebanyak 13,8 juta penerima sudah memiliki nomor rekening bank. ’’Ternyata tersebar di 127 bank,’’ katanya.

Di sistem BPJamsostek, kata dia, tidak tercantum data rekening bank dari pekerja. Untuk itu, BPJamsostek bergerilya kepada pemberi kerja untuk kelengkapan data bank dari pekerjanya. Setelah pekerja dipastikan memiliki rekening, BPJamsostek melakukan sejumlah verifikasi. Intinya, memastikan satu pekerja memiliki satu NIK dan satu rekening bank yang cocok namanya. ’’Tidak boleh meminjam rekening saudaranya,’’ jelasnya.

Sorotan lain dalam rapat kemarin adalah alasan pemerintah memberikan perhatian kepada pekerja formal yang gajinya di bawah Rp 5 juta. ’’Padahal, banyak pekerja yang di-PHK. Kemudian, juga banyak pekerja informal seperti sopir angkutan umum,’’ kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay.

Menanggapi pertanyaan itu, Ida menegaskan bahwa program bantuan subsidi upah merupakan pelengkap atau penyempurna bantuan-bantuan pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 695,2 triliun untuk biaya penanganan Covid-19 beserta dampaknya. Dana tersebut tersebar untuk sejumlah program.

Sebagian dialokasikan untuk kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun. Kemudian, Rp 37 triliun untuk program keluarga harapan (PKH). Ada juga program kartu prakerja dengan anggaran yang dinaikkan menjadi Rp 20 triliun. ’’Semua program ini diarahkan pemerintah untuk menyelamatkan jiwa dan perekonomian,’’ jelasnya.

Ida juga mengatakan, program bantuan subsidi upah itu sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada pekerja peserta BPJamsostek dan perusahaannya. Pesan yang ingin disampaikan pemerintah adalah dengan mengikuti BPJamsostek, ada manfaatnya. Diharapkan, makin banyak perusahaan yang mendaftarkan karyawannya di BPJamsostek. Ida menambahkan, di antara penerima program bantuan subsidi upah, ada sekitar 2,1 juta karyawan yang baru kena PHK.(jpg)

Bank Mandiri Kenalkan Cara Baru Bayar Pakai Direct Debit

Ahmadi Sultan
-
0
Bank Mandiri Kenalkan Cara Baru Bayar Pakai Direct Debit

batampos.co.id – Bank Mandiri terus berinovasi untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan nasabah saat transaksi online di aplikasi mobile. Kali ini, Bank Mandiri mengenalkan mandiri direct debit yang merupakan produk terbaru alat pembayaran non tunai berbasis kartu debit berlogo GPN dan Visa.

Dengan mandiri direct debit, nasabah yang sering bertransaksi di aplikasi Lazada, Tokopedia dan LinkAja bisa melakukan pembayaran berbagai transaksi langsung dari aplikasi tersebut. Integrasi dengan aplikasi lain pun saat ini sedang dilakukan sehingga fitur ini nantinya akan tersedia di berbagai aplikasi e-commerce, uang elektronik, dan aplikasi digital lainnya.

“Kita bicara tentang kepraktisan atau kemudahan buat nasabah. Dengan Direct Debit, nasabah bisa menyelesaikan pembayaran dengan lebih praktis kerena tidak perlu keluar dari aplikasi untuk top up wallet ataupun transfer ke ATM. Nasabah juga bisa mengatur limit belanja kartu di masing-masing aplikasi, jadi bisa lebih fleksibel dalam mengontrol pengeluaran,” kata SVP Digital Banking Bank Mandiri Sunarto Xie.

Dalam 1 bulan sejak peluncuran, nilai transaksi mandiri direct debit sudah menembus Rp 5 Milyar dengan capaian jumlah transaksi lebih dari 30 ribu transaksi. Nilai ini diproyeksikan akan semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya adopsi transaksi secara digital di Indonesia.

“Untuk dapat menikmati fitur ini, nasabah bisa memilih pembayaran dengan kartu debit saat checkout. Lalu, daftarkan kartu debit mandiri debit GPN ataupun Visa yang dimiliki dengan input nomor dan masa berlaku kartu. Kartu yang sudah terdaftar di aplikasi bisa digunakan kembali tanpa perlu input ulang nomor kartu setiap kali transaksi,” jelas Sunarto.

Kemudian, nasabah perlu memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor telepon genggam yang sudah terdaftar. Terakhir, nasabah bisa mengatur limit transaksi harian sesuai kebutuhan di masing-masing aplikasi yang telah bekerja sama dengan Bank Mandiri.

“Transaksi ini aman karena nomor kartu yang tersimpan disamarkan. Selain itu, setiap transaksi memerlukan kode OTP atau One Time Password yang hanya dikirimkan ke nomor telepon genggam yang sudah terdaftar. Nomor OTP ini rahasia dan khusus untuk nasabah, bahkan pegawai bank pun tidak bisa mengetahui OTP ini,” katanya.

Dia mengungkapkan bahwa metode bayar terbaru ini hadir untuk melengkapi solusi digital Bank Mandiri yang sebelumnya telah diintegrasikan dengan beberapa aplikasi mobile seperti top-up dan cek saldo mandiri e-money, serta digital lending. Rangkaian solusi digital tersebut juga akan terus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kehadiran inovasi ini sejalan dengan salah satu dari 4 strategi pengembangan digital Bank Mandiri, yaitu leverage digital ecosystem. Melalui strategi ini, Bank Mandiri akan hadir di aplikasi digital yang rutin nasabah pakai sehingga bisa lebih dekat ke nasabah,” kata Sunarto.

Sunarto mengungkapkan bahwa 4 strategi pengembangan digital Bank Mandiri, atau four-pronged strategy, adalah pendekatan yang dipilih perseroan dalam membangun perbankan digital ke depan. Ke-empat strategi tersebut yaitu digitize internal platform, develop digital-native products, modernize distribution channels, dan leverage digital ecosystem.

“Penerapan four-pronged strategy ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi Bank Mandiri untuk menjadi mitra finansial utama terpilih bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.(jpg)

PNS Dapat Bantuan Pulsa Rp 200 Ribu, Bagaimana dengan Pelajar?

Ahmadi Sultan
-
0
PNS Dapat Bantuan Pulsa Rp 200 Ribu, Bagaimana dengan Pelajar?

batampos.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengeluarkan kebijakan dan meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan bantuan pulsa kepada pegawai negeri sipil (PNS). Nantinya, para PNS akan mendapat pulsa sebesar Rp 200 ribu.

Sebelumnya, anggaran untuk pulsa PNS sebesar Rp 150 ribu. Kenaikan ini dilandasi oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan para PNS secara daring demi kelancaran work from home (WFH).

Namun, bantuan serupa belum ada untuk anak sekolah. Padahal, sejak Maret lalu para siswa juga telah mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring dan kuota menjadi salah satu hambatannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam Siaran Live Instagram bersama Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu mengatakan untuk menunggu soal pemberian pulsa tersebut.

“Itu mohon ditunggu kabarnya, itu perjuangan di kementerian saya bahwa ada dukungan untuk pulsa kepada murid-murid kita di masa PJJ,” jelasnya dalam video.

Nadiem juga mengatakan bahwa kerjasama pemberian pulsa ini bukan hal yang mudah. Saat ini pihaknya pun tengah melakukan diskusi mengenai bantuan pulsa kepada para siswa.

“Itu nggak mudah dan mohon ditunggu kabarnya, sukses atau tidak. Kita disuksi dengan operator dan berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk menemukan mekanismenya gimana. Insyaallah bantuan pulsa ini akan terealisasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, kebijakan tersebut bakal diterapkan mulai 2021. “Sekarang yang sudah berlaku senilai Rp 150 ribu untuk semua PNS. Nilai pulsa itu akan disesuaikan menjadi minimal Rp 200 ribu,” ujarnya dilansir JawaPos.com, Kamis (27/8).

Askolani menyebutkan, kebijakan itu berlaku untuk semua kementerian dan lembaga. Namun, besaran anggaran pulsa itu masih menunggu penetapan oleh menteri keuangan. Ke depan, anggaran pulsa itu ada di pagu tiap-tiap kementerian dan lembaga.(jpg)

Penumpang Reaktif Covid-19, Boleh Ajukan Penjadwalan Ulang Tiket Pesawat

Ahmadi Sultan
-
0
Penumpang Reaktif Covid-19, Boleh Ajukan Penjadwalan Ulang Tiket Pesawat

batampos.co.id – Hampir setiap hari selalu ada calon penumpang pesawat udara yang terdeteksi reaktif saat akan memasuki Bandara Internasional Hang Nadim. Bagi penumpang yang memiliki hasil rapid tes reaktif, petugas kesehatan akan membawa dan mengarantina yang bersangkutan di Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang.

Namun, masyarakat tidak perlu khawatir. Tiket pesawat yang sudah dibeli, dapat dijadwalkan ulang atau reschedule, sampai diizinkan kembali untuk berangkat atau naik pesawat terbang. ”Bisa di-reschedule,” kata Direktur Bandar Udara dan Telekomunikasi Informasi Komunikasi, Suwarso, Rabu (26/8).

Syarat penumpang yang rapid test-nya reaktif harus melaporkan diri ke tim gugus tugas. Nantinya, tim gugus tugas melaporkan ke pihak berwenang. Sehingga, diberikan kelonggaran untuk mendapatkan penjadwalan ulang penerbangan tersebut.

”Selama melapor dan tim gugus memberi laporan ke kami, tentunya bisa,” ungkap Suwarso.

Penumpang, kata Suwarso, juga dapat mengingatkan tim gugus tugas agar melaporkan keadaannya ke pihak bandara. ”Tapi apabila tidak dilaporkan, tentu tak bisa reschedule,” imbuhnya.

Kebijakan ini, sambung dia, sudah lama diterapkan pihak Hang Nadim serta berlaku di semua maskapai penerbangan, baik itu Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink maupun Sriwijaya Air.

Suwarso berharap masyarakat yang terdeteksi reaktif, segera melaporkan diri sehingga dapat diberikan penanganan khusus, dan tidak menularkan ke orang lain. ”Masyarakat bisa kembali terbang lagi begitu mendapatkan kepastian bersih dari Covid-19. Tidak ada halangan,” katanya. (*/jpg)

Tak Patuh Protokol Kesehatan, Bisa Ditilang

Ahmadi Sultan
-
0
Tak Patuh Protokol Kesehatan, Bisa Ditilang

batampos.co.id – Polda Kepri sedang gencar-gencarnya menertibkan jajarannya yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Bahkan, setiap Selasa dan Jumat, Propam Polda Kepri melakukan razia terhada anggota polisi yang melanggar protokol kesehatan.

“Selain razia ini. Kami juga menyambangi dan menyisir setiap ruangan di jajaran Polda Kepri,” kata Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Agus Patria, Rabu (26/8).

Anggota Provos yang berkeliling tersebut, akan mengingatkan seluruh personel wajib menggunakan masker. Apabila ditemukan pelanggaran, seperti tidak membawa masker, Agus mengatakan anggota kepolisian tersebut akan ditindak. “Kami tilang. Tapi bukan tilang kayak di lalu lintas,” ujarnya.

Personel kepolisian yang melanggar, akan dipasangkan kalung yang bertuliskan tidak mematuhi protokol kesehatan. Sifatnya baru sanksi sosial. Namun, bila sudah melanggar 3 kali, sidang disiplin menanti polisi yang melanggar protokol kesehatan. “Tiga kali berbuat pelanggaran, ya sidang,” ucap Agus.

Ia mengatakan, razia dan pengawasan ini tidak hanya di Polda Kepri saja. Tapi juga dipusat-pusat pelayanan publik yang ada polisinya. Seperti, pelayanan SIM, pengurusan STNK atau BPKB. Masyarakat, kata Agus, juga dapat mengingatkan dan menegur anggota kepolisian yang tidak menggunakan masker. “Tegur saja. Apabila tidak berani sampaikan ke saya,” ungkapnya.

Tindakan pendisplinan agar anggota kepolisian mematuhi protokol kesehatan ini, akan dilakukan terus menerus.(*/jpg)

Ini Tanggapan Masyarakat Terkait Pelayanan Lahan

Aris
-
0
Ini Tanggapan Masyarakat Terkait Pelayanan Lahan

batampos.co.id – Masyarakat Kota Batam sangat merasakan perbedaan dalam pengurusan perizinan dan perpanjangan Uang Wajib Tahunan (UWT).

Saat ini masyarakat tidak perlu lagi harus mendatangi Mal Pelayanan Publik (MPP). Karena BP Batam kembali menjalankan BLINK.

BLINK merupakan BP Batam Layanan Keliling untuk mempermudah layanan kepada masyarakat.

Lia warga Anggrek Sari, mengatakan, sangat senang dan terbantu dengan adanya BLINK. Pasalnya, dirinya tidak harus ke gedung MPP untuk mengurus perpanjangan UWT.

“Sangat bagus pak, dari pihak BP Batam mau turun langsung ke lapangan,” jelasnya, Rabu (27/8/2020).

“Selain itu tidak ribet, kita langsung diarahkan dan dikasih tahu semisal data kurang lengkap, kalau di MPP kita malah sulit ngurusnya ke sana kemari,” ujarnya.

Lia menambahkan, setelah pengurusan perpanjangan UWTO melalui BLINK, dirinya hanya perlu menunggu SMS faktur yang harus dibayarkan.

“Petugas BLINK bilang (faktur,red) menunggu selama 60 hari kerja baru nanti bisa lanjut mengurus Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD),” tuturnya.

Warga Perumahan Anggrek Sari memanfaatkan layanan BLINK. Foto: Humas BP Batam untuk batampos.co.id

Lia menjelaskan, dengan adanya layanan online sangat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan.

“Dengan BLINK ini kita hanya perlu membawa sertifikat tanah, AJB, foto kopi KK, KTP dan PBB,” jelasnya.

Warga lainnya, Fenensius Fano, juga mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan BLINK.

“Sangat terbantu ya, dengan kondisi covid sekarang ini karenakan tidak semua orang bisa online kan jadi karena diadakan acara face to face bagi saya sangat membantu”, paparnya.

Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Batam menyediakan Pelayanan Konsultasi Perizinan secara online melalui Layanan Call Centre.

Hal ini dilakukan guna menjaga dan melindungi masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Purnomo Andiantono, menjelaskan, pelayanan online dilakukan sejak 18 April 2020.

Hal itu lanjutnya menindaklanjuti imbauan pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/02/MENKES/199/2020 Tentang Himbauan Kewaspadaan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Untuk layanan call centre bisa langsung menghubungi nomor 0811-767-6666 dengan menekan extension perizinan yang dituju,” katanya.

Berikut nomor ekstension layanan online BP Batam:

1. Layanan Industri Lalu Lintas Barang
2 Layanan Perdagangan Lalu Lintas Barang
3 Layanan Perencanaan Program Strategis Fatwa Planologi
4 Layanan Perencanaan Program Strategis Perubahan Peruntukan
5 Layanan Infrastruktur Kawasan
6 Layanan Penanaman Modal
7 Layanan Helpdesk Lahan
8 Layanan BLINK.

Adapun, layanan konsultasi Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam melalui online, yakni Perubahan Data Permohonan Perizinan dengan Land Management System (LMS).

Konfirmasi Dokumen LMS dan Permohonan Penerbitan Faktur Rekomendasi dapat diproses melalui e-mail: [email protected] dengan mengisi form permohonan yang diunduh melalui https:// bit.ly/lms-form, serta melampirkan dokumen pendukung.(nto/adv)

Tak Percaya Petugas, Keluarga Buka Paksa Peti Jenazah Pasien Covid-19

Ahmadi Sultan
-
0
Tak Percaya Petugas, Keluarga Buka Paksa Peti Jenazah Pasien Covid-19

batampos.co.id – Pihak keluarga pasien Covid-19 pada Senin (24/8) malam, membuka paksa peti jenazah dan melakukan pemakaman sendiri. Mereka mengaku melakukan itu karena belum mendapatkan bukti jenazah terjangkit Covid-19.

”Penyebab terjadi penolakan oleh keluarga di Kelurahan Taeh Baruah tersebut karena pihak keluarga tidak percaya bahwa pasien betul-betul terjangkit Covid-19,” kata Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan seperti dilansir dari Antara di Payakumbuh.

Menurut dia, pihak keluarga hanya mendapatkan pemberitahuan melalui lisan tanpa ada keterangan tertulis dari otoritas berwenang. Selain itu, pihak keluarga juga tidak mempercayai penjelasan dari gugus tugas bahwa pasien berinisial YS sudah dimandikan sesuai protokol. Sehingga, keluarganya berinisiatif memandikan dan memakamkan tanpa protokol Covid-19.

”Padahal pemulasaran, mulai dimandikan, dikafani, dan disalatkan sudah diikuti atau dilihat pihak keluarga,” ujar Dony.

Menurut dia, warga pada awalnya sudah sepakat akan mengikuti anjuran dari gugus tugas. Hanya saja, karena mereka tidak mempercayai keterangan petugas, sehingga terjadi hal tersebut. ”Tapi, setelah melihat bukti surat dari Laboratorium Universitas Andalas Padang, mereka baru ketakutan dan menyadari kesalahan. Saat ini telah ada yang dites usap,” ujar Dony.

Saat ini, lanjut dia, pihak keluarga sudah diamankan sebanyak enam orang yang terdiri atas adik kandung, anak, dan adik ipar. ”Setiap anggota keluarga ini perannya berbeda. Ada yang memandikan, mengangkat peti, dan memakamkan,” terang Dony.

Dia menyebutkan, kejadian itu merupakan yang pertama. Padahal sudah tujuh kasus yang melaksanakan pemulasaran jenazah di Payakumbuh dan belum ada penolakan. ”Karena memang dari rumah sakit langsung ke pemakaman. Kalau yang sekarang diantar ke rumah, jadi ada kesempatan oleh pihak keluarga,” ujar Dony.

Dia menambahkan, menimbang kondisi yang ada saat ini, pihaknya tidak akan melanjutkan proses pidana. Tapi, pihak keluarga telah menandatangani surat perjanjian untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Pihaknya juga tidak menemukan adanya unsur memprovokasi karena satu kompleks tempat tinggal itu hanya diisi keluarga semua. ”Sebenarnya ada pidana. Aparat penegak hukum dapat menggunakan pasal 178 KUHP,” kata Dony.(antara)

Kemendikbud dan XL Axiata Siapkan Kuota Murah untuk Belajar Online

Ahmadi Sultan
-
0
Kemendikbud dan XL Axiata Siapkan Kuota Murah untuk Belajar Online

batampos.co.id – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud melakukan kerja sama dengan operator telekomunikasi XL Axiata. Kerja sama dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pembelajaran daring bagi mahasiswa dan dosen.

Direktur Jenderal (Dirjen) Dikti Nizam pun menyampaikan antusiasme atas kerjasama yang terjalin. Menurutnya, saat ini kehadiran teknologi menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, meskipun banyak yang mengalami kendala dalam pembiayaan.

“Biaya dalam pemanfaatan teknologi ini menjadi concern kami. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa pandemi ini beban pulsa mendadak berlari seperti kereta cepat, maka kerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi sangat dibutuhkan demi kelancaran proses pembelajaran jarak jauh,” ujar dia, Kamis (27/8).

Nizam juga mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan proses pembelajaran dosen dan mahasiswa. Ia menginginkan seluruh insan perguruan tinggi bisa mendapatkan layanan semurah mungkin dengan jangkauan seluas mungkin.

“Kami sudah survei bahwa rata-rata kebutuhan penggunaan data untuk pembelajaran jarak jauh adalah 50 GB per-bulan, sementara daya beli masyarakat untuk kuota dibawah Rp 100.000. Maka dari itu perlu disediakan layanan internet seramah mungkin sesuai dengan kantong mahasiswa,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Sesditjen Dikti Paristiyanti Nurwardani menyampaikan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh cukup tinggi. Hal ini membuatnya berusaha lebih keras menjalankan arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Dirjen Dikti untuk memberikan bantuan kuota murah bagi sekitar 270 ribu dosen dan 7,9 juta mahasiswa di Indonesia.

“Kami menawar (biaya penggunaan data) semurah mungkin dalam memberikan kuota termurah untuk memfasilitasi mahasiswa dan dosen. Hal ini tentu bertujuan untuk menjaga terlaksananya Tri Dharma Pendidikan Tinggi agar capaian pembelajaran tetap dapat dilakukan sesuai dengan kurikulum,” ujar Paristiyanti.

Chief Enterprise & SME Officer XL Axiata, Feby Sallyanto juga menyebutkan bahwa pihaknya memiliki komitmen kuat untuk turut andil dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Paket data ini khusus kami siapkan untuk mahasiswa dan pengajar dan terbuka untuk seluruh universitas yang ada di Indonesia yang membutuhkan paket data untuk menunjang proses belajar secara daring.

“Pendidik dan mahasiswa tidak perlu khawatir lagi dengan kesulitan yang dihadapi pada saat belajar daring di masa pandemi ini. Semoga paket data XL khusus edukasi ini dapat menunjang komunikasi dan produktivitas pelajar dan pendidik,” imbuhnya.(jpg)

1...9,99910,00010,001...14,237Halaman 10,000 dari 14,237

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000