batampos.co.id – Pasangan suami istri, Indrial Eka Putra dan Anika Yulia akhirnya bisa bernafas lega setelah buah hatinya yang baru lahir, Selasa (1/9) lalu, sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.
Sebelumnya, warga Perumahan Taman BPD Indah ini tidak bisa membawa pulang bayi mereka karena tidak punya biaya untuk membayar persalinan sebesar Rp 6 juta.
Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri, Erry Syahrial membenarkan bahwa bayi tersebut sudah diperbolehkan pulang setelah orang tua bayi dihubungi oleh pihak rumah sakit, Sabtu (5/9) pukul 13.00. Saat itu, pihak rumah sakit melalui humasnya mengabarkan kepada Indrial bahwa biaya persalinan untuk anaknya sudah lunas.
”Ada yang membayarkan katanya. Ditanya siapa yang bayar? tidak dikasih tau. Jadi kami juga tidak tau apakah dibayarkan orang dermawan atau siapa kita tidak tau. Jadi setelah dikeluarkan kemarin (Sabtu, red), dijemput bapaknya, saya sama istrinya juga. Bayi itu sudah di rumah sekarang,” katanya.
Erry menjelaskan, pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke BPJS Kesehatan pusat agar perawatan bayi itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebab, bayi yang ia beri nama Keenan Ghazi Ustman itu sudah mempunyai kartu kepesertaan BPJS.
Selain itu juga, dalam surat itu pihaknya juga meminta agar ada kepastian mengenai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 28 tahun 2014 terkait dengan pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan bahwa untuk anak bayi yang baru lahir harus didaftarkan selambat-lambatnya 3×24 jam. Sebab, hal itu menyangkut orang banyak.
”Apakah hitung harinya atau hitung jam. Peraturannya kan hitung jam 3×24 jam dan hitung hari kerja. Jadi bisa ini merugikan banyak orang, dan ini salah satu kasusnya,” tuturnya.
Ia berharap ada kejelasan dari BPJS Pusat mengenai aturan dalam Permenkes tersebut sehingga kedepannya ada kepastian pelayanan dan kebijakan sehingga semakin banyak anak yang bisa dijamin kesehatannya. Terutama pada saat pandemi Covid-19 saat ini, yang berdampak pada perekonomian masyarakat dari golongan menengah ke bawah.
”Masyarakat lagi susah dan mengurus orang lahiran itu juga di hari pertama mungkin tidak bisa. Jadi baru bisa urus hari kedua, bolak balik dari BPJS ke rumah sakit. Jadi harus ada kepastian kebijakan lah, menurut saya. Jadi berharap ada jawaban dari BPJS Pusat nanti,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Indrial Eka Putra dan istrinya Anika Yulia tidak bisa membawa pulang buah hatinya yang baru lahir, Selasa (1/9) lalu, karena mereka tidak punya biaya untuk membayar biaya persalinan istrinya sebesar Rp 6 juta.
Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri, Erry Syahrial mengungkapkan, awalnya ia mendapat laporan dari Indrial bahwa anaknya masih tertahan di rumah sakit. Sebab, kartu BPJS Kesehatan yang baru selesai diurus Indrial, Jumat (4/9), tidak bisa digunakan.
”Tadi (kemarin, red) jam 10 bapak ini datang ke rumah sakit dengan kartu BPJS yang baru diurus kepesertaan anaknya. Awalnya, kata petugas rumah sakit, setelah kartunya dikeluarkan, bisa dicover pembayarannya sekitar Rp 6 juta. Tapi sampai disana, tidak boleh. Karena sudah tutup. Bapak harus bayar sekitar 6 juta, kalau tidak anak tidak bisa bawa pulang. Anaknya pun tidak bisa dibawa pulang,” jelas Erry.
Indrial pun mengadu ke KPPAD Kepri dan kemudian mendatangi BPJS Kesehatan untuk mempertanyakan terkait dengan masalah kebijakan. Sebab, menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 28 tahun 2014 terkait dengan pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan bahwa untuk anak bayi yang baru lahir harus didaftarkan selambat-lambatnya 3×24 jam. (*/jpg)
